detaktangsel.com GAZA – Sayap militer kelompok Hamas menuding Israel sebagai pihak yang menghambat tercapainya kesepakatan gencatan senjata sementara serta pembebasan sandera di Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas mengklaim bahwa Israel terus menolak usulan yang diajukan dalam proses negosiasi yang berlangsung di Doha, Qatar.
Sebagaimana dilaporkan AFP, Sabtu (19/7/2025), pernyataan itu disampaikan saat perundingan tidak langsung antara Hamas dan Israel masih berlangsung di ibu kota Qatar sejak 6 Juli lalu. Perundingan ini bertujuan mencapai gencatan senjata selama 60 hari, yang mencakup pembebasan 10 sandera.
Namun, hingga hampir dua pekan proses berjalan, belum ada kemajuan berarti. Kedua pihak masih saling menyalahkan karena tetap bersikukuh pada tuntutan utama masing-masing.
Tuntutan yang Masih Jadi Batu Sandungan
Pemerintah Israel menekankan bahwa mereka hanya bersedia mencapai kesepakatan jika Hamas dibubarkan sebagai entitas militer dan sumber ancaman keamanan di kawasan.
Sementara di sisi lain, Hamas bersikeras bahwa syarat utama mereka mencakup jaminan perdamaian jangka panjang, penarikan total pasukan Israel dari Jalur Gaza, serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Ketegangan dalam perundingan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, Abu Ubaida, yang disampaikan dalam video pada Jumat (18/7).
“Kami selalu mengusulkan kesepakatan komprehensif yang akan memulangkan semua sandera sekaligus,” ujar Abu Ubaida dalam pernyataannya.
Situasi Semakin Tegang di Gaza
Sementara proses negosiasi berlangsung di meja perundingan, situasi di lapangan terus memanas. Dalam insiden terbaru, serangan Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 10 warga sipil yang tengah mencari bantuan kemanusiaan di Gaza, memperparah krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung berbulan-bulan.
Kondisi ini menambah tekanan terhadap upaya damai yang masih menemui jalan buntu. Meski berbagai mediator, termasuk pihak internasional, terus mendorong kompromi, perbedaan mendasar dalam tuntutan kedua pihak membuat kesepakatan gencatan senjata tetap sulit terwujud.
