detaktangsel.com INTERNASIONAL – Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh Amerika Serikat pada awal Januari 2026 didasari oleh beberapa dakwaan berat sebagai berikut:
AS mendakwa Maduro sebagai pemimpin Kartel de los Soles (Kartel Matahari), sebuah organisasi yang dituduh menyelundupkan ratusan ton kokain ke Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun.
Maduro dituduh berkonspirasi dengan kelompok pemberontak FARC untuk menggunakan narkoba sebagai senjata guna merusak stabilitas masyarakat AS.
Pemerintah AS sebelumnya telah menawarkan hadiah sebesar US$50 juta (sekitar Rp815 miliar) bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Nilai ini merupakan salah satu hadiah tertinggi dalam sejarah program imbalan narkotika AS.
Penangkapan ini dilakukan melalui operasi skala besar yang melibatkan pasukan khusus (seperti Delta Force) di Caracas pada 3 Januari 2026, atas perintah pemerintahan Donald Trump.
Maduro telah tiba di New York dengan pengawalan ketat untuk menghadapi dakwaan di pengadilan federal, dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup.
Pihak Venezuela memberikan respons keras atas penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat
Wakil Presiden Delcy Rodríguez mengecam operasi militer AS sebagai serangan biadab terhadap kedaulatan negara dan menuntut pembebasan segera Maduro serta istrinya, Cilia Flores.
Pemerintah Venezuela mendesak AS untuk memberikan “bukti kehidupan” (proof of life) karena sempat kehilangan kontak setelah serangan di Caracas.
Menteri Pertahanan Vladimir Padrino López menyatakan negara dalam status darurat militer dan menegaskan bahwa Venezuela akan melawan kehadiran pasukan asing.
Menteri Luar Negeri Yván Gil Pinto meminta pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan PBB untuk melaporkan pelanggaran hukum internasional oleh AS.
Pendukung setia Maduro segera menggelar aksi unjuk rasa di depan istana kepresidenan Miraflores di Caracas untuk memprotes intervensi AS.
Ketidakpastian Kepemimpinan: Meskipun Delcy Rodríguez sempat disebut-sebut sebagai pemimpin baru untuk menjaga stabilitas, terdapat laporan bahwa AS berencana mengelola transisi pemerintahan secara langsung, yang memicu ketegangan lebih lanjut.
Pemimpin oposisi, seperti María Corina Machado, melihat kejadian ini sebagai peluang untuk transisi demokrasi, meskipun suasana di berbagai wilayah tetap tegang dan penuh kecemasan.
Secara keseluruhan, pihak berwenang Venezuela menganggap tindakan AS sebagai upaya penggulingan kekuasaan ilegal dan “perang kolonial” yang membahayakan stabilitas kawasan Amerika Latin. (Aip)
