Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan perkembangan terbaru pencarian delapan orang kru kapal Arupadhatu I yang hilang sejak 7 September 2026.

Andra mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan keluarga para kru kapal yang hingga kini belum ditemukan.

“Ya, hari ini saya dengan Pak Walikota Tangerang Selatan bersilaturahmi kepada istri atau keluarga dari Pak Donal, salah satu kawan-kawan kita dari jurnalis yang sampai hari ini, sejak tanggal 7 September sampai dengan hari ini belum ditemukan,” ujar Andra.

Ia mengatakan, saat berada di posko SAR, dirinya telah menyampaikan kepada keluarga bahwa pemerintah akan memberikan informasi setiap perkembangan terbaru terkait pencarian.

Andra juga menjelaskan perkembangan penemuan jenazah tidak dikenal di perairan Pulau Enggano, Bengkulu Utara, pada 12 September 2026. Saat itu, tim belum dapat memastikan keterkaitan jenazah tersebut dengan kapal Arupadhatu I.

Menurut Andra, pihak kepolisian kemudian melakukan sejumlah pemeriksaan untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Pemeriksaan meliputi sidik jari, pembanding gigi, hingga pemeriksaan DNA.

“Hasil DNA, jenazah yang ditemukan di Enggano, Bengkulu Utara tersebut identik dengan Pak Suratman, salah satu atau ABK yang ada di kapal tersebut. Dan itu identik dengan Tuan Yayat, sampel DNA-nya,” ujarnya.

Sementara itu, Andra menyebut tujuh kru lainnya hingga Jumat (25/9/2026) belum mendapat perkembangan mengenai keberadaan mereka.

Ia juga menyampaikan adanya penemuan jenazah di sekitar perairan Mukomuko, Bengkulu. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan jenazah tersebut tidak identik dengan kru Arupadhatu I.

Andra mengatakan, dirinya bersama Benyamin akan terus mendampingi keluarga para kru kapal yang hilang.

“Saya dengan Pak Walikota nanti kita akan mendampingi terus apa yang diperlukan oleh Ibu,” ujarnya.

Operasi SAR Resmi Dihentikan

Terkait harapan keluarga agar proses pencarian kembali berlanjut, Andra menjelaskan operasi gabungan pencarian dan pertolongan Arupadhatu I telah dihentikan secara resmi.

Ia mengatakan, tim SAR melakukan pencarian hingga hari ke-10 setelah mendapat perpanjangan waktu atas permintaan keluarga.

“Penemuan jenazah itu adalah hari keenam kejadian atau hari kelima pencarian. Nah, pencarian terus dilakukan sampai dengan hari ke-10,” ujarnya.

Andra menjelaskan, Undang-Undang SAR mengatur proses pencarian dan pertolongan selama tujuh hari. Pemerintah dapat memperpanjang proses tersebut atas permintaan keluarga atau kepala daerah setempat.

“Atas permintaan keluarga, maka kita minta untuk diperpanjang,” ujarnya.

Namun, setelah perpanjangan operasi dan pengerahan personel, tim belum menemukan titik terang maupun petunjuk baru mengenai keberadaan kru lainnya.

“Dengan berat hati, operasi gabungan pencarian dan pertolongan kejadian Arupadhatu I ini dihentikan secara resmi,” ujarnya.

Meski operasi gabungan telah berhenti, Andra memastikan tindak lanjut terhadap informasi baru tetap berjalan.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan broadcast serta komunikasi dengan kapal-kapal yang melintas di jalur pencarian. Jangkauan komunikasi tersebut juga diperluas hingga wilayah Bengkulu.

“Jadi operasionalnya memang sudah dihentikan, tapi terkait dengan tindak lanjut setiap informasi itu dilakukan. Makanya ini salah satunya, informasi yang kita dapat, kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemerintah Bahas Pendampingan Keluarga

Andra juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas dukungan bagi keluarga para kru kapal yang hilang, termasuk kebutuhan pendidikan anak.

Ia mengatakan, kunjungan ke sejumlah keluarga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengetahui kebutuhan mereka secara langsung.

“Saya keliling ini salah satu dalam rangka itulah. Saya keliling tapi saya mungkin enggak perlu sampaikan di sini. Tapi intinya seluruh keluarga dari delapan orang ini kami masih keep in touch, masih tersambung,” ujarnya.

Andra menyebut keluarga juga menyampaikan sejumlah kendala yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.

Ia mengatakan, pemerintah akan berupaya membantu kebutuhan keluarga tersebut.

“Tadi juga dengan istrinya Pak Dahus, anak mereka tiga, paling besar 9 tahun, paling kecil 6 tahun, usia masih SD. Ya, pertama pendampingan untuk jiwa, mental dan sebagainya itu dilakukan,” ujarnya.

Selain pendampingan mental, pemerintah juga membicarakan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kondisi keluarga para kru kapal.

“Kedua, tentunya kita bicarakan juga soal lain-lain yang kemudian untuk menghormati,” ujarnya.

The post Benyamin Davnie Dampingi Andra Soni Temui Keluarga Jurnalis Arupadhatu I di Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

Angka tersebut meningkat 14 kali lipat dibandingkan sepanjang 2025 yang hanya mencatat dua kejadian kebakaran akibat pembakaran sampah. Kasus kebakaran akibat pembakaran sampah menjadi penyebab kebakaran terbanyak kedua di Tangsel setelah korsleting listrik.

Lonjakan kasus kebakaran ini pun tak luput dari perhatian Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan. Dia mengatakan kebiasaan membakar sampah secara sembarangan sangat berbahaya karena api dapat dengan mudah merambat ke permukiman warga.

“Pembakaran sampah ini bukan hal yang sepele. Ini berbahaya betul,” kata Pilar di Gedung DPRD Tangsel, dikutip Rabu ini (23/9/2026).

Menurut Pilar, pembakaran sampah tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, tetapi juga berpotensi menimbulkan polusi udara serta kerugian materiil.

Pemkot Tangsel meminta masyarakat tidak membiarkan kebiasaan tersebut terus berlangsung. Warga diminta berani melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas pembakaran sampah di lingkungan sekitar.

Pilar mengatakan, salah satu kendala penanganan di lapangan adalah warga yang enggan memberikan informasi mengenai pelaku pembakaran sampah.

“Ketika kita tanya ke masyarakat sekitar, tidak ada yang memberitahu itu siapa yang membakar. Maka dari itu, kami mohon warga masyarakat apabila memang ada pelaku pembakaran ini, beritahu kepada kami,” ujarnya.

Ia memastikan Pemkot Tangsel akan menjaga kerahasiaan identitas warga yang melaporkan aktivitas pembakaran sampah.

Jika imbauan dan pembinaan melalui pengurus RT dan RW tidak diindahkan, Pemkot Tangsel akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengambil langkah lebih tegas.

Sebagai upaya jangka panjang mengurangi kebiasaan masyarakat membakar sampah, Pemkot Tangsel tengah mendorong penyelesaian fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis insinerator yang ditargetkan selesai pada 2027.

Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dari seluruh wilayah Tangsel.

Selain PSEL, Pemkot Tangsel juga menambah armada pengangkut sampah serta mengembangkan pengolahan sampah terpadu.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengelola sampah sehingga tidak lagi dilakukan dengan cara dibakar.

Pilar berharap persoalan pembakaran sampah dapat dihentikan melalui kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Ayolah, kita bersama-sama sadari bahwa ini berbahaya dan merugikan orang-orang lain,” pungkasnya. (Dra)

The post Kasus Kebakaran Karena Bakar Sampah Meningkat Tajam, Pemkot Tangsel Siapkan Langkah Tegas appeared first on Detaktangsel.com.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, mengatakan progres pembangunan infrastruktur saat ini berada di kisaran 40 hingga 50 persen berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya sekitar satu bulan lalu.

“Kalau persentasenya nanti coba saya tanyakan ke dinas terkait. Kalau terakhir saya baru mendapatkan informasi satu bulan yang lalu itu sekitar 40-50 persen,” kata Pilar ditemui di Gedung DPRD Kota Tangsel, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, waktu tiga bulan ke depan harus dimanfaatkan secara maksimal, terlebih saat ini belum memasuki musim hujan yang dapat memengaruhi pelaksanaan sejumlah pekerjaan konstruksi.

“Tapi saya rasa dengan tiga bulan ini, apalagi sekarang belum masuk musim hujan, harusnya bisa dipercepat. Saya minta dengan dinas terkait, tapi dengan catatan, cepat boleh tapi dilakukan dengan benar. Jangan sampai cepat tapi enggak benar secara teknis,” tegasnya.

Pilar meminta seluruh perangkat daerah terkait memanfaatkan sisa waktu musim kemarau untuk mempercepat pekerjaan sebelum memasuki musim hujan.

“Manfaatkan waktu musim kemarau ini sebelum memasuki musim hujan. Itu pesan saya untuk Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan juga Dinas Bangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah program infrastruktur lainnya juga terus berjalan. Untuk Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), misalnya, program bedah rumah disebutnya sudah mendekati tahap penyelesaian.

“Kalau Dinas Perkim saya dengar untuk bedah rumah hampir sudah selesai. Untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA), untuk penanganan banjir juga itu berjalan sudah cukup masif,” jelas Pilar.

Sementara itu, Pilar menilai pekerjaan yang berada di bawah Dinas Bangunan masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

“Tinggal Dinas Bangunan, tantangannya di tiga bulan ini harus diakselerasi. Tapi saya rasa Insya Allah, mereka sudah punya metodenya masing-masing supaya tidak ada keterlambatan dalam pekerjaan,” katanya.

Pilar juga mengingatkan adanya konsekuensi apabila pekerjaan infrastruktur mengalami keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan, termasuk kemungkinan dikenakannya denda kepada penyedia pekerjaan.

“Karena kalau terlambat, kan nanti ada denda. Kan kasihan, kita balikin lagi kepada penyedianya. Nanti kan yang kena denda penyedia. Saya rasa penyedia juga sudah tahu konsekuensi dan risikonya kalau itu sampai terlambat,” ungkapnya.

Ditanya mengenai target penyelesaian pembangunan dalam tiga bulan ke depan, Pilar menegaskan Pemkot Tangsel menargetkan seluruh pekerjaan dapat rampung sesuai target.

“Ya harus seratus persen lah, target kita seratus persen. Kalaupun belum tercapai, ya mudah-mudahan itu minor, bukan hal yang berat,” pungkasnya. (Dra)

The post Pembangunan Infrastruktur Tangsel Baru 40-50 Persen, Pilar Ingatkan Batas Waktu dan Denda appeared first on Detaktangsel.com.

Komitmen memperluas pemanfaatan SISGITA ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 58 pemerintah daerah mengikuti proses kerja sama dan replikasi inovasi SISGITA.

Kegiatan yang dilaksanakan di Tangerang Selatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong integrasi data pertanahan dan perpajakan berbasis geospasial sebagai bagian dari transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SISGITA hadir sebagai inovasi yang mengintegrasikan informasi bidang tanah dengan data perpajakan daerah. Melalui keterhubungan data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), pemerintah daerah dapat memiliki basis data yang lebih terintegrasi untuk mendukung pemetaan, validasi, pemutakhiran data, serta optimalisasi pengelolaan pajak daerah.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Seto Apriyadi menyampaikan bahwa kolaborasi melalui SISGITA merupakan bentuk nyata sinergi antara sektor pertanahan dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data.

“SISGITA menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam mengintegrasikan data pertanahan dengan data perpajakan. Dengan data yang terintegrasi, akurat dan mutakhir, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang lebih baik untuk mendukung pelayanan masyarakat maupun perumusan kebijakan,” ujarnya.

Bagi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, perluasan SISGITA merupakan bagian dari komitmen untuk terus mendukung transformasi digital pertanahan, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

Lanjut, Seto mengungkapkan dengan kolaborasi ini diharapkan terus berkembang melalui pemanfaatan teknologi geospasial dan pengembangan sistem yang mampu memberikan informasi pertanahan secara semakin komprehensif.

“Semakin banyaknya pemerintah daerah yang mengadopsi dan mereplikasi SISGITA, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu model kolaborasi dalam membangun ekosistem data pertanahan dan perpajakan yang terintegrasi, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan berbasis data,” Pungkasnya. (SI)

The post SISGITA Tangsel Direplikasi 58 Pemerintah Daerah, Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Pajak di Indonesia appeared first on Detaktangsel.com.

Program yang menjadi bagian dari transformasi pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2026 di 17 Kantah sebagai tahap awal. Selanjutnya, pada 24 September 2026, layanan ini diperluas menjadi 24 Kantah Kota/Kabupaten.

Dalam skema tersebut, proses pelayanan dibangun secara terintegrasi melalui tiga tahapan utama. Verifikasi BPHTB oleh pemerintah daerah ditargetkan selesai dalam waktu maksimal tiga hari, pembuatan akta oleh PPAT selama dua hari, sedangkan proses administrasi di Kantor Pertanahan ditargetkan selesai paling lama lima hari. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian proses ditargetkan dapat diselesaikan maksimal dalam 10 hari kerja.

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung hadir di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam rangka sharing session mengenai pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) yang telah berjalan sejak 18 Agustus lalu.

“Kami hadir disini untuk berdiskusi mengenai teknis perintis itu seperti apa dan bagaimana, sebagai upaya untuk memperlancar implementasi sistem di lapangan dan persiapkan kami juga akan melaksanakan Program Perintis ini,” ungkap Ulin Nuha Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Seto Apriyadi menyampaikan bahwa hadirnya layanan Peralihan Hak 10 Hari menjadi momentum untuk membangun pelayanan pertanahan yang semakin terukur, terintegrasi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Perintis ini bukan hanya mengenai kecepatan penyelesaian, tapi juga proses pelayanan yang terukur dari awal sampai akhir. Kunci keberhasilan adalah kolaborasi antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, PPAT dan tentu kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan,”

“Kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian. Ketika persyaratan sudah lengkap dan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas kapan prosesnya akan selesai. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan pasti,” tutupnya.

The post Perintis, Transformasi Pelayanan Pertanahan Semakin Dilirik Kantah di Berbagai Daerah appeared first on Detaktangsel.com.

Pelayanan pengukuran terjadwal merupakan program optimalisasi pelayanan yang bertujuan memberikan kepastian waktu pelaksanaan pengukuran, sekaligus meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelayanan pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Seto Apriyadi menyampaikan bahwa pelayanan pengukuran terjadwal menjadi salah satu langkah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan transformasi pelayanan pertanahan. Dengan proses yang lebih terencana, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai tahapan layanan serta dapat mempersiapkan diri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Melalui pengukuran terjadwal, kami berupaya memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan pengukuran,” jelasnya.

Hal tersebut telah dirasakan oleh Nabila Rahmadhani pemohon langsung yang telah merasakan kemudahan dalam pelayanan pengukuran terjadwal.

“Prosesnya cukup cepat, yg seharusnya 12 hari ternyata di Kantah Tangsel hanya membutuhkan waktu 5 hari saja untuk proses terbit peta bidang tanah dari pelayanan pengukuran terjadwal,” Ungkap Nabila.

Lanjut, Fitri mengaku akan melakukan pendaftaran sertipikat pertama kali juga mengatakan bahwa proses yang dilakukan untuk pelayanan pengukuran terjadwal tidak sulit. BPN Tangsel sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat mengurus sertipikat sendiri.

“Awalnya Saya pikir akan membutuhkan waktu berbulan – bulan, bahkan bertahun – tahun tapi ternyata tidak. Terima kasih Kementerian ATR/BPN programnya sangat membantu masyarakat awam yang belum pernah mengurus sertipikat tanahnya.” Pungkas Fitri. (SI).

The post Berikan Kepastian Waktu, Pengukuran Terjadwal Kantah Tangsel mendapatkan Respon Positif dari Masyarakat appeared first on Detaktangsel.com.

Pandangan fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 sebelum nantinya ditetapkan menjadi APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2027.

Fraksi PKB menjadi salah satu fraksi yang menyoroti perubahan struktur belanja daerah. Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Tangsel, Sudiar, membandingkan postur belanja APBD Perubahan 2026 dengan RAPBD 2027.

Sudiar menyebut total belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp5,247 triliun. Sementara dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,960 triliun.

Dengan demikian, terdapat penurunan belanja sekitar Rp286,8 miliar atau 5,47 persen. Namun, di tengah penurunan total belanja tersebut, Fraksi PKB mencermati adanya kenaikan pada pos belanja operasi.

“Belanja operasi APBD-P 2026 sekitar Rp3,690 triliun, sementara RAPBD 2027 menjadi Rp3,747 triliun, atau meningkat sekitar Rp56,6 miliar,” ujar Sudiar dalam pandangan umum Fraksi PKB di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (23/9/2026).

Menurut Sudiar, kenaikan belanja operasi perlu dijelaskan secara rinci agar dapat diketahui kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fraksi PKB tidak mempersoalkan peningkatan belanja sepanjang memiliki dasar kebutuhan yang jelas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja operasi mempunyai hubungan yang jelas dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti sisi pendapatan dan pembiayaan dalam RAPBD 2027. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis, menyebut pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,576 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,960 triliun.

Kondisi tersebut menimbulkan selisih sekitar Rp383,263 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan daerah. Fraksi Demokrat meminta skema pembiayaan tersebut dibuka secara transparan dalam pembahasan RAPBD.

“Pendapatan Asli Daerah tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp3,264 triliun. Dari jumlah tersebut, pajak daerah menjadi komponen terbesar, yakni sekitar Rp2,964 triliun,” kata Rizki.

Selain pajak daerah, retribusi daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sekitar Rp167,395 miliar. Fraksi Demokrat mengingatkan agar peningkatan kapasitas fiskal Tangsel tetap berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

“PAD yang tinggi harus dibangun dari ekonomi daerah yang sehat, bukan sekadar dari meningkatnya beban masyarakat,” tegasnya.

Rizki mengatakan, pemerintah daerah perlu memperhatikan dampak kebijakan penerimaan terhadap dunia usaha dan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan PAD idealnya berjalan beriringan dengan perkembangan aktivitas ekonomi.

“Kita membutuhkan PAD yang tumbuh karena ekonomi tumbuh. Bukan ekonomi yang dipaksa tumbuh karena target pajak dinaikkan,” ujarnya.

Fraksi Demokrat juga mencermati rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp383,263 miliar yang terutama diarahkan melalui pemanfaatan SiLPA untuk menutup defisit belanja daerah. Fraksi meminta penggunaan sumber pembiayaan tersebut dijelaskan secara terbuka.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Adi Surya, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan yang dituangkan dalam APBD harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.

“Setiap kebijakan dan rencana dalam APBD harus secara tegas mencerminkan tanggung jawab pemerintah kota dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Adi.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung kelanjutan pembahasan Raperda APBD 2027 sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar APBD tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan anggaran semata.

“Harapan kami, Rancangan APBD ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi refleksi atas efektivitas dan keberpihakan anggaran terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Adi menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal proses pembahasan agar pengelolaan APBD Tangsel dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi dan keadilan sosial.

“APBD harus berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.

The post RAPBD 2027 Tangsel Dibedah Delapan Fraksi, Belanja dan Target PAD Jadi Sorotan appeared first on Detaktangsel.com.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dengan Wali Kota Tangsel terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Mustopa menyampaikan, pembahasan perubahan APBD telah melalui sejumlah tahapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Terima kasih kepada Sekretaris Daerah beserta jajaran TAPD serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel atas kerja sama dalam proses tahapan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Mustopa dalam rapat paripurna.

Menurutnya, dokumen hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD menjadi dasar untuk dilaksanakannya persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Tangsel.

Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 diawali dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Wali Kota Tangsel melalui surat tertanggal 2 September 2026. Dokumen tersebut kemudian secara resmi diterima dalam Rapat Paripurna DPRD pada 3 September 2026.

Selanjutnya, Banggar DPRD bersama TAPD melakukan serangkaian pembahasan yang meliputi rapat pendahuluan, pembahasan bersama perangkat daerah, hingga finalisasi Raperda. Proses tersebut berlangsung pada 9, 10, 12, 14, 16 dan 17 September 2026.

Dalam pembahasan tersebut, Banggar menyepakati sejumlah alokasi mandatory spending. Belanja pegawai ditetapkan sebesar 29,85 persen, fungsi pendidikan sebesar 20,11 persen, sedangkan fungsi infrastruktur publik mencapai 48,22 persen.

Berdasarkan hasil pembahasan, total Perubahan APBD Tangsel Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp5.250.128.670.463. Angka tersebut mengalami perubahan sebesar Rp3,1 miliar dibandingkan Nota Keuangan Perubahan RAPBD dan meningkat Rp391,03 miliar dibandingkan APBD 2026 sebelumnya.

Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah menargetkan Rp4.771.534.343.204. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.319.562.847.513, pendapatan transfer Rp1.450.971.495.691, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1 miliar.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5.250.128.670.463. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp3.691.328.878.552, belanja modal Rp1.483.799.201.945, belanja tidak terduga Rp10.000.589.965, serta belanja transfer sebesar Rp65 miliar.

Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp478.594.327.259. Tidak terdapat pengeluaran pembiayaan sehingga pembiayaan netto juga berada pada angka Rp478.594.327.259.

Mustopa mengatakan, perubahan alokasi belanja pada sejumlah perangkat daerah telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil pembahasan bersama TAPD. Terdapat delapan perangkat daerah yang mengalami perubahan alokasi dibandingkan Nota Keuangan Perubahan RAPBD.

“Delapan fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya yang menghasilkan rekomendasi menyetujui dan menerima, disertai beberapa saran dan masukan untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangsel,” ujar Mustopa.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar, serta TAPD yang telah melakukan pembahasan secara intensif hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangsel, terutama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan secara intensif dan menyeluruh,” kata Benyamin.

Benyamin menuturkan, seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS hingga pembahasan Raperda Perubahan APBD.

Ia berharap kebijakan dan strategi yang telah disepakati dalam Perubahan APBD 2026 dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tangsel.

“Terhadap kebijakan dan strategi pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah kita sepakati bersama, diharapkan dapat berdampak langsung secara positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangsel,” ujarnya.

Setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota, Raperda Perubahan APBD 2026 beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk menguji konsistensi program dan kegiatan dalam Raperda Perubahan APBD dengan perubahan RKPD, perubahan KUA dan PPAS, serta RPJMD Tangsel 2025-2029.

The post Perubahan APBD 2026 Tangsel Disepakati, Belanja Daerah Tembus Rp5,2 Triliun appeared first on Detaktangsel.com.

Aksi sosial itu sebagai aksi nyata dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia dengan tema Peduli, Bergerak dan Berdampak.

Ketua PMI Kota Tangsel Hj. Airin Rachmi Diany mengatakan, PMI hadir sejak 17 September 1945 satu bulan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kami merayakannya dengan kegiatan sosial, distribusi bantuan air bersih, cek kesehatan gratis, donor darah dan aksi sosial lainnya,” kata Airin.

Diketahui, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Kelurahan Keranggan menjadi salah satu wilayah paling terdampak kekeringan.

Airin berharap kegiatan peringatan HUT ke-81 PMI dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Terutama masyarakat yang saat ini terdampak kekeringan.

“Kami hanya mengisi dari apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangsel dalam penanganan kekeringan dari Senin-Jumat. Sabtu-Minggunya dari kami, PMI Kota Tangsel,” ungkap Airin.

“InsyaAllah kita akan lakukan sampai Desember. Selama tiga bulan kita akan salurkan air bersih di Keranggan dan semoga bisa membantu apa yang menjadi persoalan di lapangan, khususnya masyarakat di Keranggan,” ungkap Airin.

HUT ke-81 PMI itu secara simbolis diperingati dengan potong tumpeng. Kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Ketua PMI Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin serta jajaran pengurus dan PMI Kecamatan se-Tangsel.

Turut hadir juga Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel dr. Allin Hendalin Mahdaniar, Camat Setu Bunga Pranatalia Putri, Kapolsek Cisauk AKP Agus Riyanto dan Lurah Keranggan serta RW dan RT setempat.

Aksi distribusi air bersih juga sudah dilakukan PMI Kota Tangsel sejak awal 2026. Distribusi bantuan air bersih dan logistik dilakukan di wilayah Cipeucang, Serpong dan masih berlangsung hingga saat ini.

Aksi kemanusiaan diperluas di wilayah terdampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan akan terjadi hingga awal 2027.

PMI Kota Tangsel juga terus konsisten memberikan layanan bantuan ambulance untuk gawat darurat, pelayanan donor darah serta aksi-aksi kemanusiaan lainnya. (Humas PMI Kota Tangsel)

The post HUT ke-81 PMI, PMI Kota Tangsel Distribusikan 16.000 Liter Air Bersih dan 100 Galon Air Minum di Keranggan appeared first on Detaktangsel.com.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangsel, Ledy M.P. Butar Butar, mengatakan pemanggilan tersebut berawal dari laporan masyarakat serta dinamika pemberitaan mengenai pembangunan pool taksi tersebut.

Komisi I bersama Komisi IV kemudian menginisiasi pertemuan dengan OPD teknis dan manajemen Green SM untuk memastikan proses perizinan serta pemenuhan regulasi berjalan sesuai ketentuan.

“DPRD itu kan menampung semua apa yang masuk, baik itu secara langsung maupun secara pemberitaan. Artinya, kita merespons apa yang terjadi di kewilayahan sehingga kita menginisiasi dengan melaporkan kepada pimpinan untuk menghadirkan OPD teknis terkait, Komisi I dan IV dengan menghadirkan pihak taksi yaitu Green SM dengan manajemennya,” kata Ledy di Gedung DPRD Tangsel.

Menurut Ledy, dalam pertemuan tersebut pihak Green SM menyampaikan bahwa sejumlah proses administrasi dan pemenuhan dokumen teknis masih berjalan.

“Nah, tadi itu tersampaikan artinya bahwa memang mereka sudah berproses,” sambungnya.

Ledy menjelaskan, sejumlah dokumen pendukung seperti Rekomendasi Teknis (Rekomtek), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta persyaratan terkait lingkungan masih dalam proses di dinas teknis terkait.

Sementara itu, dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) telah diterbitkan oleh DPMPTSP. Namun, sejumlah kendala teknis membuat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum dapat diterbitkan sepenuhnya.

“Kalau kami masuk dari Komisi I terkait dengan segi tata kelola pelayanan, pelayanan publik, dalam hal ini PTSP. PTSP kan hanya menerima dan mengeluarkan nantinya, in-out-nya memang satu pintu. Tapi dalam proses itu ada OPD-OPD dinas teknis terkait,” jelasnya.

Ia mencontohkan proses Andalalin yang menjadi kewenangan teknis dinas terkait. Selain itu, DPRD juga mengundang Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, serta perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup untuk mengetahui sejauh mana proses pemenuhan persyaratan tersebut.

“Kami tanyakan berprosesnya sudah sejauh apa? Ternyata mereka memang menemukan kendala di dalam pemenuhan itu,” ujarnya.

Ledy juga menyinggung penindakan terhadap gardu listrik yang dibangun tanpa izin dan kemudian disegel oleh Satpol PP. Dia mengatakan, Pemkot Tangsel pada prinsipnya terbuka terhadap investasi. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi.

“Ini ada miskomunikasi. Artinya, kita juga tadi menekankan, kita senang siapa pun yang berinvestasi di Tangsel, kita terbuka. Karena kita juga harus menciptakan iklim investasi yang responsif dan komunikatif,” tuturnya.

Kendati begitu, Ledy menegaskan agar investor mematuhi seluruh regulasi yang yang ada. Terkait masih adanya aktivitas pengerjaan di sekitar area proyek setelah penyegelan gardu, Ledy mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan rekomendasi teknis penataan drainase. Menurutnya, pekerjaan tersebut berkaitan dengan upaya mencegah luapan air sekaligus mengantisipasi persoalan lalu lintas di kawasan Ciater.

“Kalau pengerjaan rekomtek itu memang harus dijalankan, itu rekomendasi dari PU. Memang ada rekom teknis yang mereka penuhi dan itu melakukan kajian panjang,” katanya.

Ledy menekankan, seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara hati-hati, termasuk pemenuhan Andalalin karena kawasan tersebut merupakan salah satu titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.

“Memang intinya di sini, itu semua butuh kehati-hatian. Semua butuh kesabaran dan tolong berikan kepercayaan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan, sehingga semua nanti happy ending. Kita juga tekankan, memang itu kan titik macet, artinya Andalalin-nya harus benar-benar diperhatikan,” tambahnya.

Ledy menegaskan bahwa DPRD Tangsel menyambut positif investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Namun, pelaku usaha diminta memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan dipenuhi sebelum kegiatan berjalan.

“Siapapun yang melakukan investasi di Tangsel, kita mengucapkan terima kasih. Tapi kita selaku bagian pemerintahan juga menekankan, sebagai pihak pelaku usaha juga ikuti semua aturan main, regulasi yang ada,” ucapnya.

Di sisi lain, Ledy meminta OPD – OPD teknis mempercepat pelayanan dan kajian sesuai tugas serta kewenangannya. Aspirasi masyarakat sekitar juga dinilai perlu menjadi bagian dari proses tersebut.

“Lalu kita juga tekankan kepada mitra kita, bagian dari pemerintah kota yaitu seluruh OPD teknis terkait, untuk juga bisa melakukan tusinya dengan baik ya. Kajian dilakukan, akselerasi pelayanan publik dijalankan, dan juga respons, kita juga harus mendengar respons aspirasi dari masyarakat sekitar,” pungkasnya. (Dra)

The post Polemik Pool Taksi Green SM Jadi Sorotan, DPRD Tangsel Minta Perizinan Dituntaskan appeared first on Detaktangsel.com.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pengoplosan LPG secara ilegal di kawasan tersebut. Pelaku diduga memindahkan isi LPG 3 kilogram bersubsidi ke dalam tabung LPG nonsubsidi berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni mengatakan, penindakan dilakukan penyidik Subdit 1 pada Rabu, 16 September 2026, sekitar pukul 13.30 WIB.

“Teman-teman penyidik Subdit 1 telah melakukan pengamanan kegiatan penyuntikan tabung gas LPG dari 3 kilogram ke nonsubsidi 12 dan 50 kilogram,” kata Irhamni, Kamis (16/9/2026)

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan tiga orang di lokasi. Salah satunya berinisial E alias HB, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik selanjutnya melakukan pengembangan dan menemukan gudang penyimpanan LPG yang berada tidak jauh dari lokasi penindakan. Irhamni menjelaskan, tersangka E diduga berperan sebagai pemilik tempat usaha, sedangkan proses pemindahan isi LPG dilakukan di lokasi lain di pinggir jalan tol untuk menyamarkan aktivitas tersebut.

Menurut Irhamni, lokasi itu dipilih karena suara kendaraan yang melintas dan bau gas diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar.

Dari dua lokasi tersebut, polisi mengamankan sekitar 910 tabung LPG. Barang bukti itu terdiri atas 560 tabung LPG 3 kilogram, 12 tabung LPG 5 kilogram, 318 tabung LPG 12 kilogram, dan 20 tabung LPG 50 kilogram.

Selain tabung LPG, polisi turut menyita 35 regulator, empat unit mobil, serta dua unit timbangan yang diduga digunakan dalam kegiatan tersebut.

“Kerugian sementara akibat penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut mencapai sekitar Rp159 juta. Kerugian itu dihitung dari pengalihan LPG 3 kilogram bersubsidi menjadi LPG nonsubsidi,” ujar Irhamni.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Ia terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Irhamni menegaskan, Bareskrim Polri bersama jajaran Polda akan terus menindak penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di seluruh Indonesia.

“Sejak Januari hingga 16 September 2026, pihaknya menyebut telah menangani sekitar 740 laporan polisi dengan 973 tersangka,” pungkasnya.

The post Bareskrim Polri Bongkar Pengoplosan Gas LPG Bersubsidi di Pondok Aren Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

Diketahui, langkah tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tersebut merupakan kelanjutan hasil inspeksi mendadak (sidak) sejumlah pihak yang memiliki kompetensi terkait ijin Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG) di atas lahan keseluruhan seluas 40. 336 meter persegi (m²).

Wakil Wali Kota Tangsel saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan, kegiatan pembangunan untuk Pool Taksi Green tersebut sudah dilakukan penyegelan. “Sudah disegel oleh Satpol PP, terkait bangunan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepada Satpol PP Kota Tangsel saat dikonfirmasi melalui cellular menambahkan, bahwa yang disegel adalah bangunan yang terkait dengan PBG. Sementara pekerjaan lain, khususnya drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir, masih tetap dilakukan pekerjaannya. “Yang disegel itu bangunan yang sudah ada, yang kaitannya dengan PBG,” imbuh Kasatpol PP. (Zal)

The post PBG Pool Taksi Green Akhirnya Disegel Satpol PP Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

Penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangsel dibenarkan oleh Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan ketika dikonfirmasi terkait kegiatan penyegelan terhadap bangunan gardu listrik didalam proyek pembangunan pool taksi green.

“Iya betul pak, Seperti yang sudah dijadwalkan dari jumat lalu,” ujarnya.

Pilar juga menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan lebih ketat mengeluarkan atau menerbitkan perijinan bukan berarti mempersulit jika semua regulasinya diikuti dengan benar.

“Kalau memang tidak memenuhi ya tidak bisa diberikan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen dirinya dan Walikota Tangsel Benyamin Davnie, setiap pengajuan ijin wajib memenuhi unsur tehnis dan adminustrasi sesuai dengan persyaratan perijinan.

“Jangan sampai menjadi permasalahan dan merugikan masyarakat di kemudian hari, bisa jadi warisan buruk untuk kami,” ungkap Pilar.

Pilar berharap segala pembangunan apa pun yang dilakukan di wilayah Kota Tangerang Selatan wajib mengikuti proses sesuai peraturan yang berlaku.

“Silahkan kalau mau ugal-ugalan di daerah lain aja, tapi jangan di Tangsel.” Pungkasnya.

The post Polemik PBG Pool Taksi Green, Pilar: Kalau Mau Ugal-ugalan Jangan di Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

Didalamnya, merupakan langkah untuk mengidentifikasi masalah lalu lintas, memperkirakan bangkitan kendaraan, serta merancang solusi atau rekayasa manajemen lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di sekitar lokasi. Lalu, bagaimana menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan dalam kesehariannya penuh kemacetan? Di sinilah pentingnya perencanaan rekayasa lalu lintas agar semua pihak tidak terganggu.

Karenanya, kaitannya dengan penetapan pemilihan lokasi pool taksi Green di kawasan Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, yang berada persis di simpul kemacetan lalu lintas dan daerah yang menjadi Kawasan Rawan Banjir, Tingkat Tinggi, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), di bawah Horizontal – Luar dan Kawasan Permukaan Kerucut, menjadi potensi masalah menjadi lebih kompleks di sekitarnya.

Untuk itu, pentingnya Detail Engineering Design (DED) dalam proyek sebagai dokumen perencanaan teknis yang berisi gambar kerja, spesifikasi material, perhitungan struktur, serta rincian biaya yang lengkap dan detail sebelum konstruksi dimulai. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman atau “kitab suci” utama bagi kontraktor di lapangan agar proses pembangunan berjalan sesuai standar, tepat ukuran, efisien, dan tidak salah perhitungan. Selain itu, penting untuk menjadi perhatian pelaku usaha adanya kesesuaian rencana site plan yang diajukan dengan perencanaan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) pemerintahan setempat. (Zal)

The post Andalalin Bukan Sekadar Syarat Wajib dalam PBG appeared first on Detaktangsel.com.

Di sisi lain, penetapan pemanfaatan lahan yang diusulkan 37.850m² dari total lahan seluas 40.336m² tersebut hanya disetujui seluas 36.704,43m² atau 39.190,46m², termasuk (zona Badan Air, zona Badan Jalan, zona Perlindungan Setempat, sub zona Perdagangan dan Jasa skala SWP/K-3, dan sub zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi/R-1) di wilayah Kel. Serua, Kacamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tersebut, yakni
PT. XANHSM GREEN & SMART MOBILITAS INDONESIA tertuang dalam Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Dinas terkait agar sagala sesuatunya berjalan dengan baik dan benar.
Sejatinya, pemanfaatan lahan tersebut, selain akan digunakan sebagai Pool Taksi, juga kawasan terpadu untuk Pengisian Daya Baterai dan Bengkel Mobil Listrik. Karenanya, perijinannya yang wajib dipenuhi pelaku usaha menyangkut banyak hal, termasuk kaitan lahan tersebut dalam Detail Tata Ruang Kota Tangsel merupakan Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di bawah permukaan Horizontal – Luar dan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Tangsel Dahlan, saat dihubungi melalui saluran cellular menjelaskan, pihak sudah melakukan tinjauan lapangan dan memberikan teguran langsung untuk menghentikan seluruh aktivitas di area tersebut. Kasatpol PP juga mengingatkan, bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan.
“Kalau masih ada yang melakukan kegiatan pembangunan, sebelum mendapatkan ijin, kami akan lakukan penyegelan,” ungkap Kasatpol PP Tangsel.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan dalam pesan WhatsApp kepada awak media mengingatkan, bahwa beberapa bulan lalu pihaknya sudah sidak ke lokasi saat banjir dan lumpur masuk ke jalan. “Mereka juga harus siapkan drainase untuk atasi banjir. Jum’at lalu, saya sudah perintahkan Satpol PP untuk lakukan penyegelan,” tegas Pilar Saga Ichsan. (Zal)

The post Jangan Anggap Remeh PBG Pool Taksi Green, Ini Alasannya appeared first on Detaktangsel.com.