detaktangsel.com, TANGSEL – Wakil Ketua III DPRD Kota Tangsel Maria Teresa menegaskan, bahwa APBD Perubahan 2025 diarahkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya pembangunan, kesehatan dan mendukung proyek strategis nasional (PSN), serta program prioritas Gubernur.
“Intinya, untuk masyarakat, pembangunan dan kesehatan untuk masyarakat. Terutama proyek strategis nasional (PSN), dan program Pak Gubernur Banten, seperti sekolah rakyat kita sedang mencari lahan,” ujar Maria Teresa kepada wartawan, dikutip Rabu (5/10/2025).
Terkait persoalan yang dititikberatkan dalam APBD Perubahan, Maria menyebut, fokus utamanya adalah pada bidang pendidikan.
“Terkait masalah pendidikan usia dini, penekanannya di situ,” jelasnya.
Di sektor kesehatan, Maria mengatakan, anggaran Dinas Kesehatan mengalami penambahan, khususnya untuk pengadaan alat baru di RSUD Pamulang.
“Pelayanan dan alat baru di RSUD Pamulang, bukan MRI tapi alat baru,” katanya.
Sementara itu, mengenai capaian program pembangunan yang menjadi prioritas pada era kepemimpinan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, Maria menilai berjalan dengan baik.
“Baik, karena seperti janji program MRT itu sedang on going, itu bagian janji Pak Ben. Selama enam bulan fokus kepada penanganan banjir, seperti adanya pembangunan pompa, pintu air di Maharta, yang jelas kita fokus di Maharta,” ungkapnya.
Selain program pembangunan yang sudah dicapai, Maria Teresa menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel.
Menurut Maria, Pemkot Tangsel dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya yakni melalui peningkatan pajak dari hotel dan restoran.
“Menaikkan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari hotel dan resto, itu bisa ditingkatkan pendapatan dari situ, terlebih besok ada Porprov itu pasti tingkat hunian hotel tinggi dan resto tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Maria menekankan, perlunya pembenahan mekanisme retribusi sampah agar lebih efektif.
“Pendapatan yang bisa dinaikkan itu adalah merubah mekanisme retribusi sampah menjadi payment digitalisasi, karena dari retribusi sampah ini kan masyarakat semuanya juga belum membayar, dan tidak terdata. Jadi pembenahan terkait payment ini bisa mendongkrak pendapatan daerah,” katanya.
Maria juga menyinggung perlunya penguatan sistem pada sektor pajak hotel dan restoran yang selama ini masih menggunakan metode manual.
“Untuk masalah resto dan hotel itu pakai typing box, yang hari ini efektivitasnya diragukan karena bisa disetting oleh manusia, ini harus diganti oleh software yang tidak bisa dimainkan, Tispiskus namanya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti sektor pajak parkir yang selama ini dinilai masih minim padahal dapat menjadi ladang dalam meningkatkan PAD.
“Pajak parkir yang perlu dikoreksi Pemkot. Beberapa dinas leading sektornya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Ini dalam rangka pemanfaatan lahan yang lebih maksimal dan progresif ketika pengembang menyerahkan PSU itu diberikan kemudahan dalam prosesnya, tidak berbelit birokrasinya,” jelas Maria.
Menurutnya, optimalisasi lahan parkir dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendongkrak PAD Tangsel.
“Sehingga Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ini bisa dimaksimalkan oleh Pemkot menjadi Barang Milik Daerah yang kemudian bisa disewakan, bisa untuk sewa lahannya maupun pajak parkirnya. Semakin banyak lahan, itu akan semakin meningkatkan PAD. Jadi selama ini pajak parkir masih minim, karena lonjakannya fluktuatif,” terangnya.
“Terlebih tergantung sewa dan lahan, kemudian pajaknya fluktuatif. Cuma dengan bertambahnya lahan parkir yang diakuisisi fasos fasum punya pengembang itu menambah lahan parkir, menambah retribusi sewa tanah, sewa lahan untuk perparkiran. Otomatis ketika motor masuk juga pajak parkirnya,” tukasnya. (Wan)
