detaktangsel.com TANGSEL – Selama 17 tahun Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berdiri, persoalan ketimpangan infrastruktur pendidikan di Kecamatan Pondok Aren masih menjadi keluhan utama masyarakat. Minimnya sekolah negeri, khususnya pada jenjang SMP dan SMA, membuat ribuan orang tua dan siswa menghadapi situasi pelik setiap kali memasuki tahun ajaran baru.
Setiap momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), warga Pondok Aren selalu dihadapkan pada kegelisahan yang sama. Ketidakseimbangan antara jumlah sekolah negeri dan jumlah penduduk menimbulkan tekanan psikologis yang tidak jarang berujung pada tangis orang tua yang berharap anaknya bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah kelurahan di Pondok Aren berada jauh dari sekolah negeri. Kondisi ini memicu persaingan ketat dalam sistem zonasi—sistem yang seharusnya menghadirkan keadilan bagi peserta didik, namun justru menjadi hambatan besar bagi warga yang belum memiliki akses sekolah dekat rumah.
Banyak siswa berprestasi gagal diterima di sekolah negeri karena terbentur jarak tempat tinggal. Akibatnya, sebagian dari mereka terpaksa memilih sekolah yang seadanya atau berlokasi jauh, bukan berdasarkan kualitas, melainkan keterpaksaan.
Gelombang keluhan masyarakat pun muncul setiap tahun. Anggota DPRD Kota Tangsel, Yanto, menyebut banyak orang tua datang dalam kondisi emosional karena anak mereka tidak diterima di sekolah negeri.
“Setiap PPDB, keluhannya selalu sama. Ada orang tua yang menangis, ada yang kebingungan mencari alternatif sekolah. Ini tidak seharusnya terus terjadi,” ujar Yanto di Pondok Aren, Selasa (25/11/2025).
Yanto menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terus menjadi rutinitas tahunan. Ia meminta pemerintah kota hadir secara lebih serius untuk memastikan persoalan PPDB tidak selalu berujung keresahan.
“Air mata orang tua tidak boleh lagi menjadi agenda rutin setiap tahun ajaran baru,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat Pondok Aren hanya menginginkan satu hal: pemerataan sekolah negeri yang merata dan mudah diakses. Dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah tersebut dinilai sangat layak menjadi prioritas pembangunan SMP dan SMA baru demi memastikan akses pendidikan yang lebih adil.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel, Yanto menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan infrastruktur pendidikan.
“Pembangunan sekolah baru adalah urgensi, bukan lagi pilihan. Ini harus diprioritaskan demi masa depan anak-anak kita,” katanya.
Ia berharap di tahun-tahun mendatang tidak ada lagi siswa berprestasi yang tersingkir hanya karena persoalan jarak. Kolaborasi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, menurutnya, sangat penting untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang setara.
“Kita ingin tahun-tahun mendatang bukan lagi cerita tentang kesedihan PPDB, tetapi tentang harapan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Pondok Aren,” pungkasnya.
