detaktangsel.com, KOTA TANGSEL – Menjelang penerimaan Siswa baru tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan program pembagian seragam gratis (batik dan olahraga) untuk siswa sekolah negeri. Langkah ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk meringankan beban orang tua siswa sekaligus meminimalisir polemik terkait pembelian seragam sekolah yang kerap muncul setiap tahun ajaran baru.
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Maman Syaifurahman, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam seluruh proses pendidikan di Tangsel, termasuk dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB).
“Dewan Pendidikan berharap SPMB tahun ini berjalan bersih. Kami menegaskan tidak boleh ada lagi praktik titip-menitip atau transaksional dalam pelaksanaannya sehingga proses SPMB benar-benar objektif dan adil,” tegas Maman Syaifurahman.
Terkait kebijakan seragam, H. Maman memberikan catatan bahwa idealnya kebijakan ini menjangkau seluruh anak didik di Tangsel, termasuk siswa di sekolah swasta dan madrasah. “IPM Tangsel tertinggi di Provinsi Banten tidak lepas dari peran besar sekolah swasta dan madrasah. Siswa di lembaga-lembaga ini adalah warga Tangerang Selatan yang juga berhak mendapatkan perhatian serta fasilitas seragam yang sama,” tambahnya.
Selain persoalan tersebut, Dewan Pendidikan mendesak Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel untuk segera melakukan pembenahan internal, terutama terkait pemetaan guru. Maman Syaifurahman juga menyoroti masih banyaknya posisi Kepala Sekolah yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan rotasi yang terlalu sering.
“Kami berharap, Dindikbud juga memprioritaskan redistribusi guru agar tidak ada lagi guru negeri tetapi mengajar di sekolah swasta, sementara sekolah negeri kekurangan tenaga pengajar,”
Selain itu, beberapa sekolah SD negeri masih bermasalah dengan asset tanahnya ini juga menjadi PR besar untuk pemerintah kota Tangerang Selatan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Tangsel, Eko Pranoto P, menyampaikan pandangannya. Menurut Eko Pranoto, meskipun program ini niatnya sangat baik, namun pasti berdampak pada minat orang tua untuk masuk sekolah negeri semakin besar, jangan sampai tekanan ini tidak terkendali dan memicu kejadian seperti dulu.
Idealnya pemberian seragam diprioritaskan bagi siswa afirmasi yang memang membutuhkan, syukur siswa swasta juga mendapatkannya.
Lebih lanjut ditegaskan, bahwa SPMB Tahun ini Dindikbud Tangsel menetapkan jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 42 siswa per kelas dan membuka SMP negeri baru. Ini tentu menjadi tantangan berat bagi sekolah swasta yang saat ini sudah kekurangan siswa,” ujar Eko Pranoto.
Ia juga menyoroti kendala pencairan dalam bantuan operasional sekolah. “Bantuan Rp1,8 juta per siswa sangat membantu sekolah swasta yang menampung siswa yang tidak diterima di negeri.
Namun, kenyataannya masih terdapat kendala dalam pencairan bantuan tersebut, termasuk insentif untuk guru swasta hingga saat ini juga masih terkendala, bahkan untuk insentif operator sekolah untuk tahun ini tidak mendapatkan lagi.
“Kami berharap, ke depan, penyaluran bantuan ini dapat berjalan lebih lancar tanpa kendala, dan yang sudah berjalan tidak dihilangkan” harap Eko Pranoto.
Dewan Pendidikan dan PKSS Tangsel berharap Pemkot Tangsel dan d?Dindikbud dapat menerima masukan ini, demi terciptanya iklim pendidikan yang lebih adil, merata, dan sehat bagi seluruh anak didik di Tangerang Selatan. (Pepe/Zal)
