detaktangsel.com TANGSEL – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyatakan dukungannya terhadap warga yang menolak rencana penutupan akses Jalan Serpong–Parung yang melintasi kawasan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Puluhan warga Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, menggelar unjuk rasa damai pada Senin pagi (13/10/2025). Mereka membawa sejumlah poster berisi penolakan terhadap rencana penutupan jalan tersebut.
Dalam aksi itu, Benyamin turut hadir dan menenangkan warga yang resah dengan rencana penutupan akses jalan utama tersebut. Ia bahkan duduk bersama warga untuk berdialog langsung.
“Memang warga meminta saya untuk bertemu, beraudiensi, dan bersilaturahmi. Dan hari ini kita laksanakan,” ujar Benyamin.
Menurutnya, jalan penghubung antara Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor itu memiliki nilai historis dan telah digunakan masyarakat sejak lama.
“Secara historis, sejak saya kecil di Tangerang, jalan ini sudah digunakan masyarakat. Dulu kalau mau mancing ke Gunung Sindur, ya lewat sini. Jadi jalan ini sudah ada sejak lama,” tegasnya.
Benyamin juga menegaskan bahwa secara hukum, akses jalan tersebut memiliki dasar kepemilikan yang sah.
“Secara hukum, jalan ini memiliki sertifikat hak pakai milik Provinsi Banten, sedangkan bagian yang mengarah ke sana milik Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan milik siapa pun, tapi milik provinsi,” jelasnya.
Pemerintah Kota Tangsel, lanjut Benyamin, secara tegas menolak rencana penutupan jalan tersebut.
“Dengan demikian, jalan ini milik masyarakat. Kami menolak penutupan jalan raya ini. Secara administrasi saya juga sudah berkirim surat ke BRIN, juga ke Gubernur Banten. Pak Gubernur pun menolak dan tidak menghendaki penutupan jalan ini,” ungkapnya.
Meski demikian, Benyamin menilai apabila ada pihak yang mengklaim kepemilikan lahan, persoalan itu sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum.
“Kalau pihak BRIN merasa memiliki aset ini, sementara Provinsi Banten punya alas hukum berupa sertifikat, ya silakan diselesaikan di pengadilan. Kami akan mendampingi di belakang Provinsi Banten dan masyarakat,” tandasnya.