"Ukraina telah meminta senjata itu, negara Eropa lain menyediakannya dan Rusia juga menggunakannya. Ada proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung," ujar Milley dikutip dari Detik dan NBC News.

Senjata yang dimaksud adalah jenis amunisi yang dikenal sebagai bom cluster atau DPICMS (dual-purpose improved conventional munitions). Senjata ini dapat ditembakkan dari artileri atau pesawat. Setelah ditembakkan, bom-bom kecil di dalamnya akan tersebar di area medan perang, menciptakan kerusakan yang lebih luas. Sayangnya, bom cluster seringkali gagal meledak sehingga meninggalkan ladang bom yang berbahaya, bahkan hingga 40% dari bom tersebut gagal meledak.

Bom cluster telah dilarang penggunaannya oleh lebih dari 120 negara karena risiko membunuh secara sembarangan dan mengancam nyawa warga sipil selama bertahun-tahun jika bom tidak meledak. Menurut Landmine and Cluster Munition Monitor, 97% korban bom cluster adalah warga sipil, termasuk anak-anak.

Human Rights Watch (HRW) telah mendesak baik Rusia maupun Ukraina untuk menghentikan penggunaan bom cluster dan juga mendorong Amerika Serikat untuk tidak mengirimkan senjata tersebut.

Sebelumnya, Ukraina telah mendesak anggota Kongres Amerika Serikat untuk mendorong pemerintahan Biden agar menyetujui pengiriman bantuan senjata. Namun, pengiriman senjata tersebut belum disetujui karena pembatasan yang ada di Kongres dan kekhawatiran dari beberapa sekutu Amerika Serikat. (Aip)