Kokom Komalawati selaku korlap dalam aksi unjuk rasa tersebut mengatakan, para buruh menginginkan kenaikan upah pada 2015. Upaya ini sudah dilakukan dalam pertemuan dengan pihak Disnaker, beberapa waktu lalu.

"Saat disurvei pertama bahwa kita sudah menetapkan angka Rp2,7 juta. Namun angka tersebut belum termasuk dengan inflasi," ujarnya.

Ia menyebutkan tuntutan buruh. Di antaranya pemerintah diminta menetapkan upah buruh sesuai dengan kebutuhan ril buruh, cabut Inpres 09/2013, cabut Kepmen 231, menolak segala tindakan union busting, hapus sistem kerja kontrak atau outsourching, meminta DEPEKO terutama dari unsur serikat buruh untuk transparan dalam proses perundingan upah, serta meminta Walikota Tangerang menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan real buruh.

Tuntutan lainnya, ia menjelaskan, pihaknya meminta Disnaker, Walikota dan Gubernur tidak memberikan kemudahan dalam menyetujui penangguhan yang diminta pengusaha, serta cabut UU Pilkada dan menolak Pilkada tidak secara langsung.

"Aksi ini merupakan pengawalan saja. Kita masih akan melakukan aksi aksi selanjutnya sampai Desember mendatang menyusul keluarnya upah buruh yang kita sepakati," tukas Kokom.

Menurut Yanti, aksi ini juga dilakukan dikarenakan banyak perusahaan besar di Kota Tangerang yang tidak membayar upah secara upah minimum sektoral (UMSK). Banyak di antara buruh sampai saat ini belum menerima upah secara sektoral.

Sementara Prapti bagian Hubungan Industri Disnaker Kota Tangerang menerima para buruh. Ia mengatakan, pihaknya sedang menindaklanjuti permohonan dari mereka terkait tindak lanjut pengawasan. Mereka juga meminta penjelasan jawaban secara tertulis dari pihak Disnaker.

"Kami akan menjawab secara tertulis dalam waktu satu minggu ke depan. Dalam pertemuan juga mereka membicarakan terkait salah satu perselisihan pengurusan GSBI di PT Panarub. DPP GSBI akan datang ke Disnaker, Selasa (7/10), guna memberikan penjelasan," ujarnya.