Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry mengatakan, Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP

” Ada dugaan bermupakat jahat antara pelaku dengan yayasan Mitra SPPG,”terang Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry dalam keterangan pers relesnya yang diterima redaksi.

Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, sambung Jeffry, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG.

” Diantaranya adalah Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up, Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up,”tandasnya.

Bahwa terhadap perkara tindak pidana sambung dia, korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Para Tersangka dijerat dengan pasal:
Primair : Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiair : Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap Tersangka AP, Tersangka Ya dan Tersangka IA dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

The post Kejagung Sebut Eks Kepala BGN Kongkalingkong dengan Yayasan Mitra MBG appeared first on Detaktangsel.com.

Berdasarkan pantauan, Dadan digelandang oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung ke dalam mobil tahanan yang terparkir di depan Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026). Tidak ada satupun kata-kata yang disampaikan Dadan yang telah mengenakan rompi berwarna merah muda.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry kepada wartawan.”Penyidik pidsus (Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung membenarkan penangkapan kepala BGN Dadan Hindayana, selain menangkap Kepala BGN, Kejagung juga menangkap dua wakil kepala BGN yakni SS selaku Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.
Tersangka LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik serangkaian pemeriksaan saksi terhadap Sdr. DH, SS, dan LP, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah,”terangnya

The post Kejagung Tahan Mantan Kepala Badan Gizi Nasional appeared first on Detaktangsel.com.

Namun dalam perjalanannya ada beberapa kendala yang dihadapi seperti terjadinya keracunan di beberapa daerah akibat konsumsi MBG.

Contohnya Belatung ditemukan di daging menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar SMK Mauhammadiyah Cikedokan, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (1/10/2025).

Menanggapi hal tersebut Prof. Dr. Evi Satispi menyampaikan sebelumnya saya mengakui program mbg tetap bagus dan baik.

“Namun Untuk menghindari agar kasus keracunan tidak terulang lagi, saya mengusulkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kordinasikan dengan pihak kantin sekolah,” ujar Prof. Dr. Evi Satispi, dalam konfrensi pers acara Ujian Kompentesi Wartawan (UKW) di kampus UMJ, Sabtu, (4/10/2025).

Menurutnya, negara lain seperti Jepang ataunChina, makanan yang diberikan di siswa, adalah hasil masak langsung di sekolah dan langsung disajikan sehingga tidak terjadi pembusukan pada makanan.

“Jadi pemerintah memfasilitasi sekolah untuk proses pengolahannya dan saya rasa beban biayanya lebih sedikit,” tambahnya.

Evi yang Dekan Fakultas Fisip UMJ mengingatkan, dari segi gizi makanan apapun dalam segi kemasan itu akan berubah, apalagi perjalanannya bisa sampai 4 jam, maka sangat rentan akan jamur yang menyebabkan keracunan.

“Untuk itu, melalui pendekatan kantin sekolah pengolahannya akan menjadi lebih baik,” pungkasnya.

The post Keracunan MBG, Akademisi UMJ Sarankan SPPG Kordinasi Ketat dengan Pihak Kantin Sekolah appeared first on Detaktangsel.com.

Evi mengatakan program makan bergizi gratis sangat sangat dapat menyerap tenaga lokal dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

“Walaupun harus dipertanyakan kalo memang pemerintah ingin melakukan sentralisasi untuk program makan bergizi gratis, ya sentralisasi yang mananya,” ujar evi.

“Lalu kebawahnya yang mananya, jadi artinya harus ada pembagian. Contoh pendidikan indonesia sudah ada otonomi pendidikan, tidak menutup kemungkinan untuk gizi ada otonomi gizi dari masing-masing daerahnya,” terang Evi.

Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut itu menyampaikan, pelaksanaan program makan bergizi gratis, idealnya dapat berkolaborasi dengan akademisi dan mahasiswa.

“Tentunya dilibatkan dibagian penelitian-penelitiannya. Makanya gini harusnya pemerintah juga sudah mulai mendengarkan kami sebagai akademisi dalam program makan bergizi gratis,” papar Evi.

Evi menyebutkan dari program makan bergizi gratis ini, yang saya amati pemerintah tidak non profit, hanya fokus sebagai pelayanan negara kepada masyarakatnya.

“Kendati kalo kita pintar, kalo smart, program makan bergizi gratisnya dibikin smart itu bahkan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan pemerintah,” pungkasnya.

The post Dekan Fisip UMJ Sebut Program MBG Bisa Serap Tenaga Lokal appeared first on Detaktangsel.com.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat meninjau dapur layanan Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di Kota Tangsel menyebutkan bahwa hingga kini sudah terdapat 2.390 titik SPPG aktif di Indonesia. Ribuan pelaku usaha telah terlibat, terdiri dari 3.084 UMKM, 551 koperasi, 149 BUMDes, serta 2.334 supplier lainnya.

“Program MBG bukan hanya soal makanan bergizi untuk anak, tapi juga tentang memberdayakan ekonomi masyarakat. Di Tangsel, satu dapur bisa melibatkan sedikitnya 15 supplier dan banyak menyerap tenaga kerja dari kalangan ibu rumah tangga,” ujar Dadan, Selasa (29/7/2025).

Ia menjelaskan, program ini telah membuka lapangan kerja secara masif. Salah satu supplier sayuran di Pamulang, misalnya, mempekerjakan 15 pekerja lokal. Tenaga dapur pun telah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial.

Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa program MBG dikemas sebagai ekosistem pangan dan gizi nasional yang melibatkan produsen lokal, pembeli, hingga ahli gizi. Menu disusun berdasarkan potensi lokal dan preferensi masyarakat.

“Contohnya di Tangsel, lele menjadi menu favorit. Satu dapur bisa menghabiskan 3.500 ekor lele per hari, atau lebih dari 10.000 ekor per minggu. Ini menciptakan pasar baru bagi peternak lokal,” katanya.

Secara nasional, lebih dari 94.000 tenaga kerja telah diserap melalui program ini, belum termasuk sektor hulu seperti pemasok bahan pangan. Saat ini, program MBG telah menjangkau 7,5 juta penerima manfaat dan ditargetkan menjangkau 82,9 juta orang di seluruh Indonesia.

“Kalau target tercapai, kita bicara soal kebutuhan harian 82,9 juta butir telur dan potensi produksi hingga 100 juta ayam. Ini jadi pendorong utama ekonomi rakyat,” terang Maman.

Ia menekankan, semua komoditas yang masuk ke program harus memenuhi standar tinggi, baik dari segi kualitas maupun kontinuitas, mengingat program ini berjalan setiap hari dan melayani anak-anak.

Pelaku usaha yang ingin bergabung bisa mendaftar melalui portal mitra.dgr.go.id atau langsung ke SPPG di daerah masing-masing. Pemerintah juga memberikan pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi legalitas, termasuk BPJS, NIB, sertifikat halal, hingga izin BPOM.

“Targetnya, setiap SPPG melibatkan minimal 15 UMKM. Ini mandat langsung dari Presiden dan Kepala BGN agar ekonomi kerakyatan benar-benar bergerak dari bawah,” bebernya.

Di Kota Tangsel, ditargetkan terbentuk 169 SPPG. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp10 miliar per titik per tahun, dana yang akan mengalir ke Tangsel bisa mencapai hampir Rp2 triliun, di mana 85% di antaranya digunakan untuk pembelian bahan pangan dari UMKM lokal.

The post MBG Bukan Sekadar Makanan, 94.000 Lapangan Kerja dan Peluang Bisnis Baru Tercipta appeared first on Detaktangsel.com.

Namun, di balik manfaatnya, program ini menghadirkan tantangan baru bagi pedagang kantin sekolah. Para pedagang mulai merasakan penurunan pendapatan akibat implementasi program tersebut.

Ramini, salah satu pedagang di SDN Lengkong Wetan 01, Kota Tangerang Selatan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberlanjutan usaha kecilnya.

Menurutnya, sejak hari pertama pelaksanaan program MBG di sekolah, pendapatannya turun drastis. Hal ini terjadi karena makanan bergizi gratis dibagikan pada waktu istirahat, yang selama ini menjadi jam utama bagi pedagang untuk menjajakan dagangannya kepada siswa.

“Saya merasa sangat terbebani karena waktu istirahat adalah satu-satunya momen di mana anak-anak biasanya membeli makanan dari kantin. Tapi sekarang, mereka lebih memilih makanan gratis yang dibagikan,” ujarnya.

“Saya tanya ke anak-anak kenapa ngga pada jajan, mereka bilang masih kenyang abis makan gratis,” ungkap Ramini kepada detak.co.id, Selasa (7/1/2025).

Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk para pedagang kecil seperti dirinya yang terdampak oleh program ini. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara pemberian makan bergizi gratis kepada siswa dengan keberlangsungan usaha kecil yang selama ini menjadi pendukung operasional sekolah.

“Saya bukan menolak program ini, ini programnya bagus cuman tolong diperhatikan dampaknya sama kami dicarikan solusi jalan tengah,” katanya.

“Kalau bisa makan bergizi dibagiinya pas jam makan siang, jangan di jam istirahat masih pagi,” lanjutnya.

Para pedagang berharap agar pihak terkait dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap dampak ekonomi dari program MBG, sehingga kesejahteraan para pelaku usaha kecil tetap terjaga tanpa mengurangi manfaat yang dirasakan oleh siswa dan wali murid. (Aip)

The post Pedagang Kantin Sekolah Curhat Kena Dampak MBG appeared first on Detaktangsel.com.