Kemelut Batas Wilayah Hambat Investasi, Kemendagri Siap Fasilitasi Pemda

Kemelut Batas Wilayah Hambat Investasi, Kemendagri Siap Fasilitasi Pemda

detaktangsel.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelesaikan batas daerah agar tak menghambat investasi. Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan secara luas. Di samping itu, kepastian hukum dan batas daerah yang tegas mutlak diperlukan untuk kemudahan berusaha di daerah.

Plt Camat Pondok Aren, Makum Sagita pantau perekaman KTP el di Kecamatan Pondok Aren.

2 Hari Rekam KTP-el Di Pondok Aren Capai 1935 Orang, Verifikasi Data Dilakukan Hingga Subuh

detaktangsel.com PONDOK AREN--Mendekati batas waktu perekaman kartu identitas seumur hidup berupa KTP-el oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan bila KTP manual tidak berlaku per 30 September 2016 ini, warga mulai berbondong-bondong melakukan rekam data kependudukan di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

KEMENDAGRI akan Cabut 4 PERDA Kota Tangerang Selatan

KEMENDAGRI akan Cabut 4 PERDA Kota Tangerang Selatan

detaktangsel.com  CIPUTAT -- Sebanyak empat Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) rencananya masuk dalam daftar cabut yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Satu dari empat Perda yang dianggap krusial adalah Perda no 7 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di samping Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah nomor 10 tahun 2010, Perda Retribusi Catatan Sipil nomor 5 tahun 2010 dan Perda Pajak Daerah nomor 16 tahun 2010.

TB Bayu Murdani

Soal APBD-P, Ketua DPRD Tangsel Abaikan Rekomendasi Kemendagri

detaktangsel.com SERPONG - Keputusan Ketua DPRD melaksanakan voting dalam rapat Badan Anggaran (Ban-Ang) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendorong terlaksananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan dua Opsi, yakni Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwal), mendapat tantangan serius dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya,  disamping terkesan terburu-buru, juga mengabaikan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagi RI) agar dan untuk menjaga keberlangsungan tata pemerintahan, maka APBD-P dilaksanakan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal).

Kemendagri Lakukan Verifikasi

Kemendagri Lakukan Verifikasi

detak.co.id- BOGOR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)-RI melakukan Klarifikasi, Verifikasi dan Observasi terkait rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) ke Kabupaten Bogor Barat (KBB) pada Minggu (16/2).

Go to top

Copyright ¬© 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online