Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Blandongan Puspemkot Tangerang Selatan pada Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Benyamin menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan dan anggota BAM DPR RI yang turun langsung menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan pada pembangunan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami dan Tol JORR-2.

“Atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota BAM DPR RI yang hadir langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat serta melihat kondisi di lapangan,” ujar Benyamin.

Ia menjelaskan, keberatan ruas tol tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas kawasan Tangerang Selatan dengan wilayah sekitarnya.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur tersebut masih menyisakan persoalan pembayaran ganti rugi lahan yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan terbuka dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait agar persoalan dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk bersikap kooperatif, terbuka, dan proaktif dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait, sehingga setiap aspirasi dapat didengar dengan baik dan setiap persoalan dapat dicarikan solusi terbaik,” jelasnya.

Benyamin berharap melalui kunjungan kerja tersebut, penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan dapat segera menemukan titik terang, sehingga pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.

Pemkot Tangerang Selatan akan terus mendukung proses penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi lintas pihak demi menjaga stabilitas pembangunan dan kenyamanan warga.

Usai pertemuan, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyampaikan keterangan kepada awak media dalam sesi doorstop. Ia menegaskan kedatangannya untuk mengonfirmasi aduan masyarakat.

“Jadi ini adalah penegasan ya, mengkonfirmasi aduan yang diadukan oleh masyarakat Tangerang terkait dengan sejumlah pihak. Ada 4 keluarga yang lahannya sekarang sudah dipakai untuk jalan tol, tapi ternyata belum mendapatkan pembayaran” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa para warga telah menempuh jalur hukum hingga berhasil mendapatkan hukum tetap.

“Mereka sudah mengambil jalur hukum bahkan jalur hukumnya sudah sempurna karena mereka di pengadilan negeri menang, kemudian pihak jasa marga, pihak kementerian PUPR menggugat balik dengan banding di tingkat pengadilan tinggi tetapi masyarakat masih menang. Bahkan pihak tergugat kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun kembali dinyatakan kalah,” ungkapnya.

Menurutnya, putusan tersebut telah inkrah sehingga kewajiban pembayaran harus segera dilaksanakan.

“Dengan demikian karena sudah sampai posisi inkrah maka kewajiban bagi kementerian PU, panitia pembebasan lahan PT. Jasa Marga untuk membayar. Karena itu sudah inkrah, apalagi yang ditunggu,” katanya.

Ahmad Heryawan juga menyinggung persoalan tanggung renteng serta kasus salah bayar.

“Ini kan maknanya masyarakat secara relasi kuasa ada di bawah, sulit untuk melawan kalau tidak benar kan. Ternyata mereka bisa melawan secara hukum dan menang terus, kalau tidak membayar berarti melanggar hukum” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera merekomendasikan tindak lanjut kepada pimpinan DPR RI karena hak masyarakat sudah terkatung-katung selama kurang lebih 16 tahun.

The post BAM DPR RI Kunjungi Tangsel, Dorong Penyelesaian Ganti Rugi Tol Pondok Aren–Ulujami dan JORR-2 appeared first on Detaktangsel.com.

Anggota Komisi II DPRD Tangsel, Badrusalam, mengatakan hal tersebut usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pedagang Pasar Serpong di Kantor DPRD Tangsel, Rabu (12/11/2025).

Ia menyebut ada tiga poin utama tuntutan pedagang, yakni permintaan zona khusus bagi PKL di sekitar jalan, kesediaan diatur jam operasional serta menjaga kebersihan, dan permohonan evaluasi terhadap kebijakan relokasi ke belakang pasar.

“Para pedagang menyampaikan aspirasi dengan sangat baik. Mereka mengatakan kami ingin ditata bukan dipinggirkan, kami ingin tertib bukan disingkirkan. Diksi ini menunjukkan keinginan kuat mereka untuk diatur, bukan dihapuskan,” ujar Badrus.

Menurutnya, DPRD Tangsel menerima aspirasi tersebut dan akan menindaklanjutinya bersama dinas teknis. Namun, kebijakan yang diambil harus komprehensif, mempertimbangkan seluruh pihak termasuk pedagang yang berada di dalam kios resmi. “Kami mendorong Pemkot Tangsel melalui Disperindag, Satpol PP, Dishub, Perseroda PITS, camat, dan lurah untuk duduk bersama mencari solusi yang adil,” tegasnya.

Badrus menambahkan, pertemuan RDP kali ini bukan yang terakhir. DPRD bersama Disperindag akan menginisiasi pertemuan lanjutan untuk membahas aspek teknis, termasuk simulasi zonasi dan evaluasi relokasi yang sudah dilakukan. “Kita harus cari titik tengah agar pedagang bisa tetap berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum,” katanya.

Ia juga menyoroti keluhan pedagang mengenai biaya sewa los dan kios di dalam pasar. Menurutnya, banyak kios dimiliki oleh perorangan, sehingga perlu klarifikasi dari Disperindag terkait janji awal pengelolaan pasar. “Dinas perlu menjelaskan seperti apa komitmen awalnya agar pedagang tidak dirugikan,” ujarnya.

Badrus menegaskan, DPRD Tangsel akan terus mendorong dialog terbuka antarsemua pihak. “Karena pengelolaan pasar juga melibatkan pihak ketiga, maka Perseroda PITS dan pengelola harus dilibatkan dalam pembicaraan. Intinya, semua pihak harus duduk bareng mencari solusi terbaik bagi pedagang dan pemerintah,” pungkasnya.

The post Badrusalam: Semua Pihak Harus Duduk Bersama Bahas Solusi PKL Pasar Serpong appeared first on Detaktangsel.com.

Menurut Adian, dana 5 persen tersebut sudah dijanjikan sebagai tunjangan kesejahteraan driver ojol lewat Peraturan Menteri Perhubungan No. KP 101 Tahun 2022. Tapi, sampai sekarang, belum jelas ke mana dana itu mengalir.

“Siapa yang pegang uangnya? Berapa jumlahnya? Dan siapa yang mempertanggungjawabkannya sejak 2022?” tanya politisi dari Fraksi PDIP itu.

Adian juga menyoroti rendahnya literasi driver soal hak-hak mereka.

Banyak driver ojek online bahkan tidak tahu kalau mereka sebenarnya berhak atas jaminan sosial, bahkan menyebut uang tersebut digunakan buat ambulans.

“Ambulans? Asuransi? Mereka ini punya tiga asuransi tapi tidak tahu manfaatnya,” ujarnya dengan nada heran.

Permasalahan ini menurutnya tidak bisa dibiarkan. Negara harus hadir dan tegas mengatur aplikator.

“Jangan sampai negara kalah sama aplikator. Sudah 15 tahun ojek online ada, masa sampai sekarang belum ada regulasi yang berpihak pada driver?” tegas Adian.

Isu ini jadi sorotan penting karena menyangkut hak driver ojol dan transparansi dana kesejahteraan yang seharusnya mereka terima.

Dengan jumlah pengguna dan pengemudi yang terus tumbuh, Adian mendesak agar pembahasan RUU Transportasi Online dipercepat dan benar-benar melindungi pihak yang rentan.

Transparansi, akuntabilitas aplikator, dan keberpihakan negara jadi kunci dalam menyelesaikan polemik ini.

Karena pada akhirnya, driver ojol bukan sekadar “tulang punggung” ekonomi digital mereka adalah nyawa dari sistem transportasi masa kini.

(rri)

The post 15 Tahun Ojek Online, Tapi Dana Kesejahteraan Masih Misterius? DPR Angkat Suara! appeared first on Detaktangsel.com.

FKAP Tangerang Selatan didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan sebagai wadah bagi mantan pengurus lingkungan, yakni RT, RW, juga mantan Aparatur Sipil Negara (ASN)/dan atau mantan birokrat seperti Lurah, Camat, dan lain-lain, serta mantan Legislator/ Anggota DPRD yang peduli dengan perkembangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ridwansyah, Ketua Umum FKAP berharap, forum ini dapat menjadi jembatan silaturrahmi yang efektif bagi para alumni pengurus dalam mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan di Kota Tangerang Selatan.

Dalam sambutannya, Ridwansyah menjelaskan, bahwa FKAP berpegang pada empat pilar utama dalam menjalankan misi sosialnya, yaitu kekeluargaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan. Pilar kekeluargaan menekankan pentingnya hubungan yang erat antaranggota, sementara pilar kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui program-program kesehatan yang terorganisasi dengan baik.

Benyamin Davnie, Calon Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 1 dalam Pilkada 2024, turut memberikan sambutan pada acara tersebut. Dalam pidatonya, Benyamin menyampaikan visi dan misi serta beberapa program unggulannya, yang mencakup:

• Ekonomi dan Ketahanan Pangan; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program ekonomi berbasis lokal.
• Pada bidang infrastruktur, Benyamin Davnie dan pasangan Calon Wakil Wali Kota Tangsel akan melanjutkan program bedah rumah dan perbaikan pengaspalan jalan di berbagai lingkungan di Tangerang Selatan.
• Program Pendidikan, menurut Benyamin Davnie, akan dilaksanakan pembangunan sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus (SLB). Sementara, pada bidang kesehatan yang juga menjadi program unggulannya, terus dilakukan upaya meningkatkan usia harapan hidup menjadi 75 tahun dan fokus pada pencegahan penyakit DBD.

The post FKAP Tangsel Siaga appeared first on Detaktangsel.com.

Sehari menjelang penutupan pendaftaran calon di KPU, belum ada parpol yang secara eksplisit mengusung Anies. Semua parpol seolah tersandera oleh rezim Jokowi mungkin ditambah dengan pengalaman Pilpres 2024 yang diintervensi oleh Jokowi, sehingga hasil perolehan suara Anies-Muhaemin telah dimanipulasi.

Jika saja partai-partai benar-benar mengabaikan Anies sehingga tidak bisa nyagub, ini preseden buruk bagi demokrasi sebagai alarm kalau demokrasi telah mati, semuanya berada dalam kendali oligarki taipan dan China komunis.

Menolak Anies bukan sekedar mengabaikan satu orang paslon, tapi telah “membunuh” kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Anies bukanlah seorang pesakitan, bukan pula seorang perusak demokrasi, menyingkirkan Anies adalah menghancurkan kemerdekaan, mengoyak kedaulatan bangsa dan negara, menghancurkan demokrasi, menghancurkan hukum, menghancurkan etika dan moral, dan mengabaikan kepentingan rakyat demi menghambakan diri kepada sangan penjajah para oligarki taipan dan China komunis.

Tanpa keikutsertaan Anies, pilkada hanya dagelan yang penuh rekayasa dan manipulasi. Rakyat Jakarta yang sudah cerdas harus menolak permainan ini. Mereka-mereka yang maju nyagub/nyawagub hanya boneka-boneka oligarki taipan yang tidak punya memerdekaan dan telah kehilangan harga diri dan jati diri sebagai pribumi pemilik negeri.

Ketika Anies yang secara tulus dan patriotik akan membenahi permasalahan bangsa dan negara yang sudah diambang kehancuran, sehingga Indonesia mampu menjadi negara besar, maju, berdaulat, sejahtera, dan berwibawa, justru malah terus dijegal dan dirintangi oleh bangsa sendiri yang cuma haus jabatan, kekuasaan, dan berbagai fasilitas proyek duniawi.

Sebenarnya para elit partai yang ikut menjegal dan merintangi Anies maju adalah para komprador busuk yang secara sadar atau tidak telah membiarkan Indonesia terus berada dalam cengkeraman okigarki taipan dan penjajahan China.

Ketika di masa lalu para tokoh bangsa berjuang mati-matian dengan mengorbankan harta dan nyawa untuk melepaskan diri dari penjajah, justru para elit partai saat ini malah menyerahkan negara ini untuk dijajah bangsa lain.

Semoga masih ada partai yang waras yang mampu mengakomodir suara-suara rakyat.

(Bandung, 24 Shafar 1446. Penulis: Sholihin MS
Pemerhati Sosial dan Politik)

The post Tanpa Keikutsertaan Anies, Pilgub DK Jakarta Cuma Dagelan yang Tidak Lucu appeared first on Detaktangsel.com.

Rapat pleno berlangsung di Trembesi Hotel BSD, Selasa (28/5/2024). Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Kota Tangsel M. Taufiq MZ membacakan nama-nama anggota DPRD terpilih periode 2024-2029.

The post VIDEO: KPU Tangsel Tetapkan Anggota DPRD 2024-2029 appeared first on Detaktangsel.com.

Sidang digelar pukul 08.00 WIB, di Gedung MK dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo. “Sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon I,” kata Suhartoyo di sela persidangan PHPU.

Seorang ahli yang dihadirkan Tim hukum Nasional AMIN, Bambang Eka Cahya memulai pemaparan dalam persidangan.

Sebelumnya, pada persidangan lanjutan sengketa pilpres itu, MK memeriksa sejumlah saksi yang akan dihadirkan oleh pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Cak Imin.

“Agenda Sidang, Pemeriksaan Perkara dan Acara Sidang, Pembuktian Pemohon (Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon),” tulis keterangan di situs MK.

Adapun, MK menjamin tak akan membocorkan nama saksi atau ahli yang diajukan pemohon kubu AMIN. Nama saksi akan dirahasiakan sepanjang bukan kubunya sendiri yang mengungkap.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan hal itu pada agenda sidang PHPU. Permintaan kubu AMIN untuk menutupi siapa saksi yang akan dihadirkan itu beralasan agar saksi yang ditunjuk terhindari dari intimidasi.

“Itu pertimbangan. Semoga tidak bocor, kecuali sendirinya yang bocorkan,” kata Suhartoyo, pekan lalu.

The post 7 Ahli dan 11 Saksi Tim Hukum AMIN Hadir di Sidang PHPU Presiden appeared first on Detaktangsel.com.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut, pihaknya bakal menggelar PSU di 738 TPS, PSL di 117 TPS dan PSS di 258 TPS. Maka, lanjut Hasyim, ada 1.113 atau 0,13% jumlah TPS menggelar PSU, PSL dan PSS.

“Daerah yang melakukan PSU, PSL, dan PSS tersebar di 38 provinsi, 225 kabupaten/kota, 427 kecamatan dan 561 desa/kelurahan. Dilaksanakan mulai 15-24 Februari 2024,” kata Hasyim, usai pemaparan materi di RDP bersama Komisi II DPR RI, di DPR RI, kemarin Senin (25/3/2024).

Meski begitu, lanjutnya Hasyim, jumlah TPS yang menggelar PSU, PSL dan PSS pada Pemilu 2024 lebih rendah dari Pemilu 2019. Diakuinya, ada ribuan TPS menggelar PSU, PSL dan PSS pada Pemilu 2019.

Adapun, jumlah PSU pada 2019 mencapai 1.114 TPS, jumlah PSL di 2.293 TPS, dan jumlah PSS: 384 TPS. Maka, setidaknya ada 3.791 atau 0,48 persen dari jumlah TPS yang menggelar PSU, PSL dan PSS. “Daerah yang melakukan PSU, PSL, dan PSS pada 2019 tersebar di 34 provinsi, 280 kabupaten/kota, 592 kecamatan, dan 770 desa,” jelasnya.

The post Ketua KPU: Jumlah PSU, PSL dan PSS Anjlok di Pemilu 2024 appeared first on Detaktangsel.com.

Ia menyebut, dari uang itu pihaknya sudah mengembalikan Rp820 juta ke rekening penampung KPK. Namun, Sahroni tak menjelaskan detil asal-usul uang ratusan juta itu. Lalu, sisanya, Rp40 juta adalah pemberian SYL ke Partai NasDem yang terungkap di surat dakwaan.

Pihaknya mengaku, baru hari ini menerima saran dari KPK untuk diserahkan. “Ada Rp40 juta perlu dikonfirmasi. Penyidik sudah menyarankan pengembalian hari ini untuk segera ditransfer ke virtual account,” tambahnya.

Ia menambahkan, uang itu SYL berikan sebagai donasi bencana alam. “Rp820 juta dari SYL dan Rp40 juta untuk bantuan bencana banjir,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan surat dakwaan JPU, dijelaskan penggunaan uang oleh SYL. Pertama, untuk keperluan istri SYL, yang tercatat menbelan Rp938.940.000 (Rp938 juta). Kemudian, untuk keperluan keluarga SYL Rp992.296.746, dan keperluan pribadi Rp3.331.134.246.

Selebihnya, keperluan kado undangan Rp381.612.500, Partai NasDem Rp40.123.500, lainnya Rp974.817.493. Untuk acara keagamaan, operasional menteri, serta keperluan lain Rp16.683.448.302. Setelah itu, charter pesawat Rp3.034.591.120, bantuan bencana alam/sembako Rp3.524.812.875, keperluan ke luar negeri, Rp6.917.573.555, umroh Rp1.871.650.000, dan qurban Rp57 juta.

The post Pengakuan Sahroni di KPK: Partai NasDem Terima Rp860 Juta, Rp820 Juta Dikembalikan appeared first on Detaktangsel.com.