detaktangsel.com TANGSEL-Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan akan melakukan kajian mendalam terhadap anggaran operasional bus sekolah gratis yang terancam berhenti beroperasi. Ancaman tersebut menyusul adanya lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi akibat konflik di Timur Tengah.
Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian menegaskan, layanan bus sekolah merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang tidak boleh terhenti, terlebih karena menyangkut kebutuhan pelajar.
“Jangan sampai pelayanan publik ini terhenti begitu saja,” kata Ricky di Gedung DPRD Kota Tangsel, Selasa (5/5/2026).
Ricky mengaku baru menerima informasi terkait potensi penghentian layanan bus sekolah akibat kenaikan harga BBM yang cukup signifikan. Menurutnya, kondisi ini perlu segera disikapi karena berdampak langsung pada masyarakat.
“Saya baru dapat kabar ada ancaman penghentian layanan bus sekolah karena naiknya harga BBM. Karena ini menyangkut pelayanan masyarakat, kita tidak ingin ini sampai berhenti,” katanya.
Salah satu solusi yang akan dikaji, lanjut Ricky, adalah kemungkinan penerapan kebijakan agar bus sekolah bisa memperoleh BBM bersubsidi. DPRD juga akan membandingkan kebijakan serupa di daerah lain.
“Apakah nanti bisa dibuat peraturan agar bus sekolah ini bisa mendapatkan BBM subsidi. Kita akan lihat referensi dari daerah lain,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Tangsel akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan Kota Tangsel untuk memastikan layanan tetap berjalan.
“Nanti kita akan langsung koordinasi dengan Dishub dan Dindik agar pelayanan bus sekolah tetap berjalan,” ungkap Ricky.
Ia juga membuka peluang penambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026. “Jika memang kurang, akan kita tambahkan di anggaran perubahan,” tegasnya.
Diketahui, Dinas Perhubungan Tangsel mengungkapkan bahwa lonjakan harga BBM membuat anggaran operasional bus sekolah yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 tidak mencukupi hingga akhir tahun.
Kepala Dishub Tangsel, Ayep Jajat Sudrajat, mengatakan perhitungan telah dilakukan secara rinci oleh pihaknya.
“Anggaran yang sudah kita alokasikan di 2026 itu kurang. Kalau dihitung, hanya cukup sampai bulan September,” kata Ayep.
Saat ini, terdapat 10 armada bus sekolah gratis yang melayani sembilan rute di berbagai wilayah Kota Tangsel. Layanan tersebut sangat dibutuhkan oleh pelajar yang bergantung pada transportasi gratis setiap hari.
Namun, kenaikan harga BBM non subsidi membuat biaya operasional melonjak tajam. “Kalau kita hitung, kekurangannya untuk bus sekolah dan mobil PJU sekitar Rp400 juta,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Dishub Tangsel telah mengirimkan surat kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mencari solusi atas kekurangan anggaran tersebut. (Dra)
