Dalam foto tersebut, Maduro tampak mengenakan pakaian olahraga abu-abu, dikelilingi oleh personel militer. Unggahan ini menyusul operasi militer mendadak yang dilancarkan AS di Caracas pada malam sebelumnya, 2 Januari 2026.

Laporan resmi menyebutkan bahwa Maduro ditahan di atas kapal perang Angkatan Laut AS, USS Iwo Jima, saat kapal tersebut melintasi perairan Karibia menuju New York. Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali sementara atas Venezuela untuk memastikan transisi pemerintahan yang aman.

Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, telah tiba di New York untuk menghadapi serangkaian dakwaan federal yang berat. Keduanya dituduh terlibat dalam jaringan narkoterorisme (narco-terrorism) dan penyelundupan narkoba internasional yang telah lama menjadi target Departemen Kehakiman AS.

Penangkapan ini memicu gelombang protes dan kecaman internasional. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyebut tindakan tersebut sebagai “penculikan ilegal” dan pelanggaran kedaulatan. Di sisi lain, sekutu Venezuela seperti Rusia dan Iran mengutuk keras intervensi militer AS tersebut, sementara sebagian warga Venezuela di pengasingan menyambut berita ini dengan perayaan.

Hingga saat ini, situasi di Caracas dilaporkan masih tegang dengan kehadiran militer yang signifikan di titik-titik strategis. (Aip)

The post Trump Unggah Foto Maduro Diborgol dan Mata Tertutup appeared first on Detaktangsel.com.

AS mendakwa Maduro sebagai pemimpin Kartel de los Soles (Kartel Matahari), sebuah organisasi yang dituduh menyelundupkan ratusan ton kokain ke Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun.

Maduro dituduh berkonspirasi dengan kelompok pemberontak FARC untuk menggunakan narkoba sebagai senjata guna merusak stabilitas masyarakat AS.

Pemerintah AS sebelumnya telah menawarkan hadiah sebesar US$50 juta (sekitar Rp815 miliar) bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Nilai ini merupakan salah satu hadiah tertinggi dalam sejarah program imbalan narkotika AS.

Penangkapan ini dilakukan melalui operasi skala besar yang melibatkan pasukan khusus (seperti Delta Force) di Caracas pada 3 Januari 2026, atas perintah pemerintahan Donald Trump.

Maduro telah tiba di New York dengan pengawalan ketat untuk menghadapi dakwaan di pengadilan federal, dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup.

Pihak Venezuela memberikan respons keras atas penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat

Wakil Presiden Delcy Rodríguez mengecam operasi militer AS sebagai serangan biadab terhadap kedaulatan negara dan menuntut pembebasan segera Maduro serta istrinya, Cilia Flores.

Pemerintah Venezuela mendesak AS untuk memberikan “bukti kehidupan” (proof of life) karena sempat kehilangan kontak setelah serangan di Caracas.

Menteri Pertahanan Vladimir Padrino López menyatakan negara dalam status darurat militer dan menegaskan bahwa Venezuela akan melawan kehadiran pasukan asing.

Menteri Luar Negeri Yván Gil Pinto meminta pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan PBB untuk melaporkan pelanggaran hukum internasional oleh AS.

Pendukung setia Maduro segera menggelar aksi unjuk rasa di depan istana kepresidenan Miraflores di Caracas untuk memprotes intervensi AS.
Ketidakpastian Kepemimpinan: Meskipun Delcy Rodríguez sempat disebut-sebut sebagai pemimpin baru untuk menjaga stabilitas, terdapat laporan bahwa AS berencana mengelola transisi pemerintahan secara langsung, yang memicu ketegangan lebih lanjut.

Pemimpin oposisi, seperti María Corina Machado, melihat kejadian ini sebagai peluang untuk transisi demokrasi, meskipun suasana di berbagai wilayah tetap tegang dan penuh kecemasan.

Secara keseluruhan, pihak berwenang Venezuela menganggap tindakan AS sebagai upaya penggulingan kekuasaan ilegal dan “perang kolonial” yang membahayakan stabilitas kawasan Amerika Latin. (Aip)

The post Kenapa Amerika Serikat Tangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro? appeared first on Detaktangsel.com.

Dilansir Reuters, Rabu (16/7/2025), Putin tetap bertekad untuk melanjutkan operasi militernya di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh tiga sumber yang dekat dengan lingkaran dalam Kremlin, yang mengatakan bahwa Rusia akan terus bertahan sampai tuntutan perdamaian versi Moskow dipenuhi oleh negara-negara Barat.

Yakin Militer dan Ekonomi Rusia Masih Kuat
Menurut ketiga sumber tersebut, Putin meyakini bahwa militer dan perekonomian Rusia masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan tambahan, termasuk potensi sanksi ekonomi baru dari AS dan sekutu Barat.

Trump sebelumnya, pada Senin (14/7), menyampaikan kekesalannya atas sikap keras kepala Putin yang menolak menyetujui gencatan senjata. Ia bahkan mengumumkan gelombang baru bantuan militer ke Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara Patriot.

Trump juga menegaskan bahwa sanksi tambahan akan segera diberlakukan apabila Rusia tidak bergerak menuju kesepakatan damai dalam waktu 50 hari. Salah satu target potensial adalah sektor minyak Rusia, yang menjadi andalan utama pendapatan negara itu.

Kremlin: Perang Akan Berlanjut Sampai Barat Menyerah
Sumber-sumber yang dikutip Reuters mengatakan bahwa Putin tak akan mundur hanya karena tekanan dari negara-negara Barat. Justru, ia percaya bahwa pihak Barat tidak serius membahas perdamaian yang menguntungkan bagi Rusia.

“Putin meyakini tidak ada pihak, termasuk Amerika, yang sungguh-sungguh membicarakan solusi damai dengannya, jadi ia akan terus melanjutkan (perang) hingga mendapatkan apa yang diinginkannya,” ujar salah satu sumber.

Rusia Pernah Bertahan dari Sanksi Berat
Selama tiga tahun terakhir sejak invasi ke Ukraina dimulai, Rusia telah menghadapi berbagai sanksi internasional, termasuk pembekuan aset, pemutusan akses sistem keuangan global, serta pembatasan ekspor teknologi. Namun, hingga saat ini, Rusia tetap mampu mempertahankan kelangsungan militernya di medan perang dan menstabilkan perekonomiannya secara internal.

Sementara itu, belum ada reaksi resmi dari Kremlin terkait pernyataan Trump terbaru. Namun dari sinyal yang dikirimkan para pejabat dan sumber internal, Moskow tampaknya siap untuk menghadapi babak baru ketegangan geopolitik dengan AS dan sekutu-sekutunya.

The post Diancam Tarif 100 Persen oleh Trump Jika Terus Perang dengan Ukraina, Putin Tak Gentar appeared first on Detaktangsel.com.

Sebaliknya, Trump menyatakan bahwa produk asal Amerika Serikat tidak akan dikenakan tarif apapun saat masuk ke Indonesia.

“Mereka (Indonesia) akan membayar 19%, dan kami (AS) tidak akan membayar apa pun,” kata Trump seperti dilansir Reuters, Rabu (16/7). “Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan,” tambahnya.

Menteri Perdagangan AS: Arahkan Neraca Dagang Lebih Menguntungkan AS
Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, juga menegaskan bahwa Indonesia kini akan membayar tarif atas produk-produk ekspornya ke pasar Amerika. Sementara barang-barang buatan AS akan masuk ke Indonesia tanpa bea masuk.

“Tidak ada tarif di sana. Mereka membayar tarif di sini, mengubah asimetri ke arah kita,” ujar Lutnick. “Mari kita bangkitkan kembali industri, dan itu akan membebaskan petani, peternak, nelayan, dan industri kita.”

Komitmen Pembelian Produk AS oleh Indonesia
Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga diwajibkan membeli produk energi dari AS senilai US$15 miliar (sekitar Rp244 triliun) dan produk pertanian senilai US$4,5 miliar (sekitar Rp73 triliun).

Selain itu, Indonesia disebut akan membeli 50 unit pesawat Boeing, termasuk seri Boeing 777. Trump juga menyebutkan bahwa Indonesia dikenal memiliki tembaga berkualitas tinggi yang akan digunakan oleh industri AS.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terkait isi atau rincian kesepakatan tersebut.

Disampaikan Lewat Media Sosial
Trump mengumumkan kebijakan ini hanya beberapa jam setelah menyampaikan lewat platform media sosialnya, Truth Social, bahwa AS dan Indonesia telah mencapai kesepakatan baru terkait tarif perdagangan.

“Kesepakatan hebat, untuk semua orang, hanya dibuat dengan Indonesia. Saya berhubungan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. DETAILNYA AKAN DISAMPAIKAN SELANJUTNYA!!!” tulis Trump. Meski tak menyebut nama Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit, pernyataan tersebut merujuk pada keterlibatan langsung pemimpin Indonesia.

Latar Belakang Ketegangan Perdagangan
Sebelumnya, pada 7 Juli 2025, Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor terhadap 14 negara, termasuk Indonesia. Kala itu, Indonesia dikenai tarif 32 persen, yang diklaim sebagai kelanjutan dari kebijakan tarif sebelumnya per 2 April 2025.

Menanggapi pengumuman tersebut, Presiden Prabowo kemudian mengutus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Washington DC untuk melakukan negosiasi dengan pemerintahan Trump. Hasil pertemuan tersebut tampaknya menghasilkan revisi tarif menjadi 19 persen dan sejumlah kesepakatan pembelian produk AS oleh Indonesia.

The post Trump Umumkan Tarif Impor 19% untuk Indonesia dan Minta Produk AS Bebas Bea Masuk appeared first on Detaktangsel.com.

Mengutip Bloomberg, kenaikan tarif ini juga berfungsi sebagai sanksi terhadap China, yang sebelumnya memberlakukan tarif balasan atas produk AS. Angka 145% tersebut mencakup tambahan tarif 20% yang telah dikenakan sejak Februari lalu terhadap perdagangan zat fentanil.

Selain fentanil, komoditas lain seperti bahan baku panel surya juga turut dikenakan tarif tinggi. Presiden Trump mengakui bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan gangguan dalam proses transisi perdagangan, namun ia tetap optimistis terhadap hasil jangka panjangnya.

“Akan ada biaya dan masalah selama masa transisi, tetapi pada akhirnya semuanya akan menjadi hal yang indah. Kami dalam kondisi yang sangat baik,” ujar Trump kepada Bloomberg, Jumat (11/4/2025).

Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa China akan kembali ke meja perundingan. Ia membuka kemungkinan pengecualian tarif bagi negara atau perusahaan tertentu, termasuk penerapan tarif batas bawah sebesar 10% yang telah dikenakan pada seluruh mitra dagang AS.

“Beberapa negara memiliki defisit besar dengan kami, atau mereka memiliki surplus besar, sementara yang lain tidak begitu. Jadi semua tergantung,” jelasnya.

Trump bahkan memberi sinyal akan menghapus hambatan non-tarif, termasuk bagi negara dengan surplus perdagangan terhadap AS. Namun ia menegaskan, jika dalam tiga bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan yang memuaskan, maka tarif balasan yang lebih tinggi akan kembali diberlakukan.

Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menegaskan bahwa negara-negara yang menolak bernegosiasi tidak akan mendapatkan keringanan tarif. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan hasil keputusan langsung dari Presiden.

“Langkah ini takkan pernah terjadi jika bukan karena keputusan Presiden,” ujar Lutnick.

Kebijakan ini sempat mengguncang pasar keuangan. Indeks saham AS mengalami penurunan tajam, dengan S&P500 sempat merosot lebih dari 6% sebelum akhirnya pulih, seiring perubahan sentimen investor dari euforia menjadi kekhawatiran atas meningkatnya tensi perang dagang.

Namun, pemerintahan Trump menganggap penurunan tersebut tidak signifikan. Sehari sebelumnya, bursa global sempat menguat menyusul kabar penundaan tarif. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut penurunan harga minyak, aksi jual obligasi, serta data inflasi yang membaik sebagai faktor-faktor penyeimbang.

“Lihat, naik dua turun satu bukanlah rasio yang buruk. Tidak ada yang luar biasa dari situasi hari ini,” kata Bessent.

Ia juga akan terlibat dalam proses penetapan kebijakan tarif dalam tiga bulan ke depan, bersama Presiden Trump, Departemen Perdagangan, dan Perwakilan Dagang AS.

“Kami akan mencapai titik yang sangat pasti dalam 90 hari ke depan soal tarif,” pungkas Bessent.

The post AS Naikkan Tarif Impor Produk China Jadi 145%, Trump: Akan Jadi Hal yang Indah appeared first on Detaktangsel.com.

Selain itu, Trump juga memutuskan untuk menarik kembali Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan keluar dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tempat AS sebelumnya menjadi salah satu donatur terbesar. Langkah ini menuai perhatian luas.

“Banyak pendukung Trump yang skeptis terhadap organisasi internasional, jadi langkah ini merupakan sinyal awal untuk kelompok pemilih tersebut,” ujar J. Miles Coleman, seorang analis politik dari Universitas Virginia.

Langkah besar lain yang diambil Trump adalah mengumumkan keadaan darurat imigrasi di perbatasan AS-Meksiko. Dalam pidatonya, Trump menyebut langkah ini untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai “invasi” imigran ilegal dari Amerika Selatan.

“Arus masuk imigran ilegal akan segera dihentikan, dan kami akan memulai proses deportasi jutaan imigran kriminal ke negara asal mereka,” tegas Trump dalam pidato pelantikannya pada Senin (20/1).

Sebagai presiden, Trump memanfaatkan perintah eksekutif untuk menyusun kerangka kerja bagi lembaga federal tanpa perlu persetujuan Kongres. Namun, kebijakan ini masih memerlukan prosedur panjang sebelum benar-benar diterapkan. Sebagai contoh, penarikan diri dari WHO membutuhkan waktu satu tahun untuk berlaku.

“Banyak perintah eksekutif memerlukan peninjauan lebih lanjut sebelum berdampak langsung pada masyarakat,” kata Aimee Ghosh, ahli hukum pemerintah.

Langkah lain yang memicu perdebatan adalah keputusan Trump untuk memberikan pengampunan kepada hampir 1.600 terpidana kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021. Langkah ini jarang dilakukan pada hari pertama seorang presiden menjabat.

“Pengampunan biasanya dilakukan menjelang akhir masa jabatan,” ujar Ghosh. “Namun, mengingat janji kampanye Trump, langkah ini tidak mengejutkan.”

Dengan berbagai keputusan kontroversial di hari pertama, Trump menunjukkan bahwa prioritas pemerintahannya akan berfokus pada isu-isu yang telah lama menjadi agenda kampanyenya, meski tak lepas dari kritik tajam.

The post Donald Trump Cabut Kebijakan Era Joe Biden dan Umumkan Langkah Kontroversial di Hari Pertama Kepresidenan appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam sidang tersebut, Merchan menyebut bahwa Konstitusi AS melindungi presiden dari penuntutan pidana, tetapi perlindungan itu tidak mengurangi keseriusan kejahatan yang dilakukan Trump. “Perlindungan hukum luar biasa dari jabatan eksekutif adalah faktor utama, tetapi tidak dapat menghapus putusan juri,” tegas Merchan, seperti dilansir Reuters.

Vonis ini menambah lapisan baru dalam perjalanan politik Trump, yang selama ini telah menuai kontroversi. Trump sendiri terus membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai “upaya gagal” untuk menjegal kampanyenya. Dalam pernyataan publik, ia berjanji untuk mengajukan banding atas vonis tersebut.

Kasus ini bermula dari dakwaan pada Maret 2023, ketika Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg, seorang Demokrat, menuduh Trump memalsukan 34 catatan bisnis untuk menutupi pembayaran sebesar $130.000 kepada Stormy Daniels menjelang pemilihan 2016. Trump membantah memiliki hubungan dengan Daniels dan menyebut pembayaran itu sebagai urusan pribadi yang tidak terkait kampanye.

Juri Manhattan menemukan Trump bersalah atas semua tuduhan pada 30 Mei 2023. Meski kasus ini dianggap kurang serius dibandingkan tiga kasus pidana lainnya yang dihadapi Trump, jaksa menyebutnya sebagai upaya untuk memengaruhi hasil pemilu 2016.

Kasus ini memiliki dampak politik yang beragam. Pada awalnya, dakwaan terhadap Trump memicu lonjakan kontribusi untuk kampanyenya, memperkuat posisinya sebagai kandidat terdepan Partai Republik. Namun, vonis bersalah kemudian memengaruhi posisinya di kalangan pemilih Republik, dengan beberapa jajak pendapat menunjukkan penurunan dukungan.

Kasus ini sempat memudar dari sorotan publik setelah serangkaian peristiwa besar, termasuk performa debat buruk Presiden Joe Biden yang memaksanya mundur dari pencalonan, digantikan oleh Kamala Harris, serta insiden percobaan pembunuhan terhadap Trump di Pennsylvania.

Meski vonis ini tidak menghalangi Trump untuk menjabat, kasus ini akan terus menjadi bagian dari perjalanan politiknya selama masa jabatan empat tahun ke depan. Pengacara Trump telah mengajukan banding, yang diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Sementara itu, dua kasus federal terhadap Trump—terkait upaya membalikkan hasil pemilu 2020 dan penyimpanan dokumen rahasia—dibatalkan setelah ia memenangkan pemilu, sejalan dengan kebijakan Departemen Kehakiman yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat.

The post Trump Presiden AS Pertama yang Dilantik dengan Status Terpidana appeared first on Detaktangsel.com.