Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi, menyatakan bahwa penyidikan kasus ini masih berada dalam tahap awal sejak 7 September 2023.

Kuntadi memberikan konfirmasi singkat terkait penyidikan ini kepada republika.co.id pada Jumat (15/9/2023). Meski demikian, dia belum memberikan rincian lebih lanjut tentang kasus tersebut, namun dia memastikan bahwa penyidikan telah dimulai sejak tanggal tersebut.

Penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel ini diumumkan oleh Jampidsus Febrie Adriansyah pada Kamis (14/9/2023) malam.

Febrie menyatakan bahwa tim penyidikannya sedang fokus untuk mengungkap tindak pidana korupsi skala besar yang terjadi di BPDPKS terkait penggunaan dana triliunan rupiah dari perusahaan-perusahaan CPO (Crude Palm Oil) atau badan usaha produksi minyak kelapa sawit untuk pengembangan bahan bakar bio diesel.

Febrie tidak merinci lokasi atau hasil dari penggeledahan yang telah dilakukan oleh tim penyidikan, tetapi ia menjelaskan bahwa kasus ini terkait dengan penggunaan dana tersebut yang mencurigakan praktik tindak pidana korupsi.

Febrie menambahkan bahwa kasus ini berkaitan dengan CPO, tetapi penyidikan yang dilakukan berdiri sendiri. Dia juga mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan saksi-saksi telah dimulai.

Febrie menyatakan bahwa rangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan perkembangan penyidikan kasus ini akan diumumkan secara resmi oleh Kejagung dan dapat dipantau oleh publik.

BPDPKS adalah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola dana perkebunan kelapa sawit.

Dana ini digunakan untuk inovasi dan pengembangan produksi kelapa sawit, termasuk dalam pengembangan kelapa sawit menjadi bahan bakar bio diesel.

BPDPKS memiliki komite dewan pengarah yang terdiri dari delapan kementerian, termasuk Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ESDM, BUMN, dan Bappenas.