detaktangsel.com TANGSEL – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan catatan, masukan, dan sorotan atas rencana anggaran yang diajukan Pemerintah Kota Tangsel.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Adi Surya, menekankan pentingnya penanggulangan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan serius. Ia meminta alokasi anggaran 2026 lebih fokus pada rehabilitasi drainase, penguatan kawasan resapan air, serta penataan ruang. “Banjir ini bukan masalah baru, tetapi berulang setiap tahun. Tanpa kerja sama lintas daerah, penanganannya sulit berhasil,” ujarnya.
Dari Fraksi PKB, Ketua Muthmainnah menilai tema pembangunan 2026 yang diangkat pemerintah sudah tepat, yakni ‘Penguatan Fondasi SDM Unggul, Layanan Dasar, dan Tata Kelola Inklusif’. Namun, ia menegaskan implementasinya harus benar-benar menghadirkan pembangunan yang inklusif.
PKB menyoroti alokasi pendidikan sebesar Rp942 miliar yang dinilai masih belum menjawab kebutuhan mendesak, seperti ruang kelas baru dan kesejahteraan guru honorer. Sementara di sektor kesehatan, anggaran Rp758 miliar diharapkan memperkuat layanan puskesmas, menekan angka stunting, dan meningkatkan layanan ibu dan anak. PKB juga menilai anggaran perlindungan sosial sebesar Rp96 juta terlalu kecil. “Dana ini semestinya diperkuat agar benar-benar menyentuh masyarakat rentan,” kata Muthmainnah.
Ketua Fraksi Demokrat, Rizki Jonis, memberikan perhatian pada struktur belanja daerah. Menurutnya, belanja pegawai yang mencapai 37,27 persen perlu dikendalikan agar tidak membatasi ruang pembangunan. Ia juga menekankan belanja modal sebesar Rp1,22 triliun harus diprioritaskan pada infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum.
Terkait belanja hibah dan bantuan sosial, Demokrat menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas. “Setiap rupiah dari hibah dan bansos harus jelas penggunaannya dan sampai kepada penerima yang berhak,” ujar Rizki.
Rapat paripurna ini menegaskan peran DPRD Tangsel dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Catatan dari fraksi-fraksi diharapkan memperkuat arah pembahasan Raperda APBD 2026 agar kebijakan anggaran yang disahkan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
