Setelah meninjau langsung ke lapangan ,akhirnya Joko Widodo menyetujui konsep penanganan banjir yang ditawarkan oleh Walikota Tangerang H. Arief R Wismansyah. Hal ini terungkap saat diadakannya Rapat koordinasi antara Pemerintah Propinsi Banten yang dihadiri Wakil Gubernur Banten H Rano Karno,  Walikota Tangerang H. Arief R Wismansyah, dan Bupati Tangerang H. Ahmad Zaki Iskandar dengan Propinsi DKI Jakarta yang dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Joko Widodo, di Pintu Air  10, Jl.Sangego Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Sabtu (25/01).

Solusi program normalisasi kali Cisadane dan Ciliwung, sebagaimana dipaparkan oleh Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, dirasa lebih masuk akal bila dibandingkan dengan penyodetan Ciliwung-Cisadane. Karena menurut Walikota, dengan kondisi belum disodet saja debit air di Kali Cisadane sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya titik banjir yang terjadi pada tahun 2014 di kota Tangerang.
Adapun banjir yang terjadi di kota Tangerang lebih diakibatkan oleh sedimentasi Kali, kurangnya kapasitas saluran air, rusaknya tanggul serta akibat banjir kiriman dari hulu sungai di Bogor." jelas Walikota seraya menyebutkan bahwa solusi penanganan banjir di Jabodetabek diharapkan lebih diarahkan kepada normalisasi kali mengingat kondisi kali yang terus mengalami sedimentasi, sementara kementrian PU baru menormalisasi kali Cisadane sepanjang 2 KM dari panjang keseluruhan 13,8 KM,katanya.

Sementara menurut  Gubernur DKI Joko Widodo setelah meninjau langsung ke Pintu air 10,beliau mengatakan" Ya, setelah meninjau langsung ke lapangan dan melihat kondisi riilnya ,ternyata memang pintu air 10 di kali Cisadane terlihat  jelas sekali air sudah mencapai bibir sungai, memang benar rupanya kalau kita adakan sodetan itu akan menjadi masalah untuk kota dan kabupaten Tangerang". jadinya kalau ada sodetan akan menjadi masalah di wilayah kota dan kabupaten Tangerang, kalau kita tidak ke lapangan ya kita tidak tahu. Jadi memang jalan keluarnya adalah menormalisasikan kali Cisadane bukan sodetan dari Ciliwung ke kali Cisadane ,katanya.

Joko Widodo menegaskan bahwa masalah sodetan ini bukan kewenangan Gubernur DKI Jakarta tapi ini kewenangan Kementerian PU. "Masyarakat juga harus tahu, nanti kita sampaikan bersama ke kementerian PU bahwa memang yang dibutuhkan Ciliwung-Cisadane adalah normalisasi. Saya kira itu solusinya,"katanya lagi. (Des)