Koordinator aksi, Tommy Irawan mengatakan, aksi yang di lakukan SOMATS, lantaran dalam pembahasan RAPBD oleh DPRD, seolah-olah ada persoalan di dalam postur APBD. Sementara masyarakat tidak paham persoalan tersebut.

"Kita hanya melihat ini tahun politik bagi kota Tangsel, dan kita tidak mau, ini di geser ke arah dinamika itu," ungkap Tommy.

Menurutnya, persoalan RAPBD Tangsel ini betul-betul di pahami bahwa ini kepentingan dan kebutuhan masyarakat Tangsel. Bukan semata-mata kebutuhan para pejabat.

"Jadi, jangan dibawa ke ranah politik," tegasnya.

Dia sebutkan, jika RAPBD Tangsel lambat disetujui DPRD dan pemerintah daerah, maka ada persoalan pada pelayanan publik yang tidak terpenuhi. Persoalan lainnya, Tommy bilang, persoalan Bosda, persoalan guru-guru honorer dan persoalan obat-obatan di rumah sakit, akan mengalami dampak akibat keterlambatan APBD tersebut.

"Jangan kita berbicara kantong yang ada di kita. Tapi kita berpikir bagaimana kantong yang ada di masyarakat. Mereka punya uang ngak misalkan APBD terlambat. Kabarnya 6 bulan sesuai aturan Kemendagri. Kalau ini di pending Kemendagri, ini kan bahaya," beber Tommy.

Diketahui, ratusan massa SOMATS menggelar aksi di gedung DPRD Tangsel. Aksi dilakukan lantaran pembahasan RAPBD mengalami penundaan persetujuan. Meski begitu,  DPRD dan pemerintah daerah akhirnya menyetujui RAPBD Tangsel 2020 yang dilakukan pada Sabtu lalu (30/11/2019).