Satgas Melawan Politik Uang

Satgas Melawan Politik Uang

detaktangsel.com TANGSEL - Keresahaan terhadap pilkada politik uang dalam pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) yang dihelat 9 Desember 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Tangsel membentuk Satgas lawan politik uang (SAPU) Tangsel.

Koordinator Tangerang Public Transperancy Watch (TRUTH) Beno mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tiga bakal calon walikota dan wakil walikota Tangsel yakni Airin-Benjamin, Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra, dan Arsid-Elvier Ariadiannie, ketiganya perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi pilkada politik uang tidak dilakukan pada pilkada kali ini.

"Belajar dari pengalaman Pilkada Tangsel lalu, terbukti telah terjadi politik uang dalam memuluskan kemenangan Pilkada yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan," katanya, saat menggelar Diskusi publik Satgas Lawan Politik Uang (SAPU) di Rumah Makan Saung Djati, Serpong, Tangsel, Kamis (30/7/2015).

Beno mengungkapkan satgas lawan politik uang tidak saja akan mengawal petahana tetapi juga mengawal terhadap dua pasang lainnya yang maju pilkada Tangsel. Untuk itu, satgas politik uang yang dibentuk akan berpartisipasi aktif, jika ada hal-hal yang menyimpang, termasuk politik uang, agar melaporkan kepada lembaga yang berwewenang, termasuk juga kepada kami.

"Tentunya kami akan tindak lanjuti sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang ada sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Sementara Oktafianus perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mata Hati Tangsel menegaskan pihaknya akan berpartisipasi secara khusus dalam melakukan pemantauan politik uang yang besar kemungkinan akan dilakukan oleh semua calon termasuk yang pasti akan dilakukan oleh incumben Airin-Benjamin.

"Kami akan berparsitipasi dalam melakukan pengawasan selama masa pelaksanaan Pilkada serta berkoordinasi untuk melaporkan temuan-temuan tersebut pada pihak yang berwewenang baik panitia pengawas pemilu (Panwas), Bawaslu, Gakumdu, KPU dan lainnya," terangnya.

Sementara Andi Widianto perwakilan dari Pemuda Muhammadiyah Tangsel menerangkan pihaknya akan mengajak masyarakat Tangsel untuk cerdas, dengan tidak memilih calon walikota dan wakil walikota yang melakukan politik uang atau memberikan sejumlah uang demi memperoleh simpatik dan suara untuk kemenangan calon tersebut.

"Ini sebagai bentuk sanksi sosial sebab sudah bisa dipastikan pemerintah daerah yang korupsi itu lahir dari kepala daerah, terutama kampanyenya menghabiskan banyak uang atau modal untuk memberi uang," tandasnya.

Go to top

Copyright © 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online