"Kami sudah memberikan sejumlah kemudahan untuk mempercepat pembangunan jalan tol sehingga kalau sampai terhambat harus dicari tau penyebabnya," akhir pekan kemarin.

Menurut Muhidin, untuk memulai konstruksi jalan tol harus melihat terlebih dahulu secara keseluruhan mengenai progres pembebasan lahannya untuk memastikan agar pembangunanya tetap berlanjut.

Dia jelaskan, kalaupun ada satu seksi dianggap mayoritas pembebasan tanahnya sudah selesai harus dipastikan titik lokasi lainnya yang belum bebas untuk memastikan pembangunan dapat terus berjalan.

Menurut dia, jangan sampai nantinya alat-alat berat sudah masuk ke lokasi, serta pembangunan dimulai kemudian harus berhenti di tengah jalan karena ada beberapa titik yang tanahnya masih ada permasalahan.

"Dalam membangun jalan tol tentunya harus juga mempertimbangkan pekerjanya dan mesin-mesinnya, kalau berhenti ditengah jalan mereka kan harus tetap dihitung," kata Muhidin.

Lanjut dia, DPR-RI bersama dengan pemerintah dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan terus memberikan regulasi untuk mempercepat pembangunan jalan tol diantaranya dengan menalangi biaya pembebasan tanah.

"Jadi tidak mungkin kalau pembangunan jalan tol Kunciran- Bandara terhambat karena kendala birokrasi pemerintah. Pemerintah justru ingin mempercepat pembangunan jalan tol yang memiliki fungsi strategis tersebut," kata Muhidin.

Muhidin mengatakan, pembangunan jalan tol juga tidak dapat disamakan dengan ruas lainnya yang lebih cepat dalam hal ini Serpong-Kunciran yang progressnya lebih cepat, sangat bergantung kepada status kepemilikan lahan yang dilewatinya.

Investor tol Kunciran-Bandara, PT Jasamarga Kunciran-Cengkareng saat ini masih terus melaksanakan pembebasan lahan diruas tersebut terutama pada seksi IV Jurumudi-Benda sudah mencapai 59,14 persen. Sedangkan hingga kini progress total pembebasan tanah proyek tol Kunciran-Cengkareng masih sekitar 27 persen.

Investor berharap pemerintah dapat segera memberikan izin untuk memulai pekerjaan konstruksi di seksi IV sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan ruas tol yang memiliki panjang 14,19 Km.

Jalan tol ini terbagi ke dalam empat seksi yakni Seksi I Kunciran-Pakojan-Cipete. Seksi II Cipete-Poris-Plawad Indah-Buaran Indah-Tanah Tinggi, seksi III Tanah Tinggi-Batusari-Batujaya-Belindung-Pajang-Jurumudi, dan seksi IV Jurumudi-Benda.

Jalan yang akan melintasi 12 kelurahan di lima kecamatan di Kota Tangerang ini membutuhkan sebanyak 2.497 bidang tanah dengan luas total lahan yakni 1.226,965 meter persegi.

Ketua Institute Transportasi Indonesia Darmanintyas meminta pemerintah dan para pemangku kepentingan pembangunan jalan tol Kunciran-Cengkareng (Bandara Soetta) mempercepat akselerasi proyek agar segera rampung. Pasalnya, keberadaan jalan tol tersebut tak hanya menunjang aksesabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, akan tetapi berdampak pada ekonomi nasional.

"Kami memang tidak memiliki riset khusus yang menyangkut load traffic dari wilayah Tangerang dan sekitarnya menuju Cengkareng terutama Bandara, setiap harinya. Tetapi dari pemantauan yang ada, memang kondisi lalu-lintasnya macet," tutur Darmaningtyas.

Menurutnya, ada beberapa dampak – baik secara ekonomis, ekologis, maupun sosial yang ditimbulkan oleh kondisi lalu-lintas seperti itu . Secara ekonomis, kondisi kemacetan ini akan menyebabkan terjadinya pemborosan biaya untuk mengakses tempat tujuan.

Biaya bahan bakar dan waktu yang terbuang percuma dijalan akan menyebabkan tingkat produktifitas masyarakat rendah. Sementara, di Tangerang dan sekitarnya banyak industri dan perusahaan yang produksinya banyak diangkut menuju ke bandara maupun pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Jalan Tol Bandara-Batuceper-Kunciran juga menjadi lintasan alternatif menuju ke Bandara Soekarno Hatta maupun pelabuhan Tanjung Priok," beber pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia itu.

Sedangkan, bagi masyarakat umum yang berkepentingan hendak menuju Bandara Soekrano-Hatta maupun wilayah Barat dan Utara Jakarta juga mengalami hambatan karena kemacetan lalulintas.

Akibatnya, lanjut Darmaningtyas, kondisi tersebut bukan hanya menyebabkan biaya BBM menjadi naik, tetapi juga hilangnya waktu produktif. Disamping itu, dampak lain seperti polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan yang menderu lambat di jalanan, akan menimbulkan masalah.

Namun, dia berpendapat jika saat ini perkembangan proyek pembangunan jalan tol tersebut menghadapi masalah terkait dengan pembebasan lahan, maka pemerintah dan pihak terkait harus membantu, bukan malah saling menghambat.

"Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tetapi, tentunya kompensasi yang diberikan kepada masyarakat juga harus sesuai dan layak. Artinya win-win solution lah," ujar dia.