Perkara tersebut bahkan telah dibahas di lingkungan DPRD dan memicu keprihatinan mendalam dari para wakil rakyat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menilai dugaan pelecehan seksual oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi.

“Ini sudah luar biasa tidak normal. Kejadiannya sangat memprihatinkan dan membuat kita semua geram,” kata Ricky usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Tangsel, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan, DPRD mendorong aparat penegak hukum agar memproses kasus tersebut secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaku harus mendapatkan hukuman maksimal agar memberikan efek jera.

“Secara aspirasi, kami berharap hukum ditegakkan setegas-tegasnya. Kalau bisa, semaksimal-maksimalnya hukuman itu dijatuhkan,” tegasnya.

Meski demikian, Ricky menyebut bahwa proses hukum tetap harus berjalan sesuai mekanisme negara hukum, termasuk pembuktian dan dasar putusan yang sah.

Terkait informasi adanya dugaan tindakan lebih jauh dalam kasus tersebut, Ricky mengaku belum menerima hasil resmi pemeriksaan medis.

“Kalau soal visum, saya belum tahu persis. Itu nanti ditanyakan ke Polres. Informasi yang saya dapat sejauh ini tidak ada penetrasi. Namun ada dugaan tindakan seperti foto-foto, sentuhan, hingga oral. Tapi pastinya nanti menunggu keterangan resmi kepolisian,” jelasnya.

Ricky juga mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam kasus tersebut diduga terus bertambah. “Informasi terakhir yang saya terima jumlah korban sekitar 29 orang. Tapi angka pastinya tetap harus dikonfirmasi ke pihak kepolisian,” katanya.

Saat ini, DPRD Kota Tangsel menunggu perkembangan penyelidikan dari aparat kepolisian dan berharap kasus ini diusut secara transparan demi perlindungan anak serta keadilan bagi para korban.

The post Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru Bikin DPRD Tangsel Geram, Minta Pelaku Dihukum Berat appeared first on Detaktangsel.com.

Pasalnya, perbuatan tidak senonoh tersebut diduga dilakukan YP terhadap anak-anak yang seharusnya berada dalam perlindungan dan tanggung jawabnya sebagai pendidik di lingkungan sekolah dasar negeri.

Fakta lain terungkap, YP ternyata pernah terseret kasus serupa pada 2011 silam saat bertugas di salah satu sekolah di kawasan Ciputat. Namun, usai peristiwa tersebut, YP justru dipindahkan dan kembali mengajar di sekolah lain di wilayah Serpong.

Kepindahan YP itu menuai sorotan tajam dari Anggota DPRD Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (26/1/2026).

Zulfa menilai Dinas Pendidikan dan pihak sekolah seharusnya lebih peka terhadap perilaku oknum guru tersebut. Menurutnya, seseorang yang memiliki perilaku menyimpang kerap menampilkan sikap baik untuk menutupi keburukan yang dimilikinya.

“Orang yang punya perilaku buruk itu biasanya menampilkan perilaku baik supaya disukai orang-orang di sekitarnya. Tapi masa iya bertahun-tahun kita bergaul tidak peka sama sekali? Tidak mungkin kecolongan kalau kita benar-benar peduli,” ungkap Zulfa.

Ia pun mendesak Kepala Dinas Pendidikan Tangsel untuk menjelaskan secara terbuka alasan YP bisa kembali mengajar sebagai guru SD negeri meski pernah terlibat kasus serupa di wilayah Ciputat.

“Jadi saya minta kepala dinas tolong jelaskan, alasan apa sampai oknum guru ini bisa lolos dan mengajar lagi setelah kejadian sebelumnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zulfa meminta seluruh pihak tidak berdiam diri menyikapi kasus tersebut. Ia mengaku khawatir jumlah korban sebenarnya lebih banyak dari yang terdata saat ini.

“Ini sangat miris, sangat memprihatinkan, bahkan lebih besar dari kasus-kasus yang sekarang kita hadapi. Ini kasus yang menggemparkan dan bikin hati sedih dan sakit. Kalau ada, saya pengen tonjok itu orang,” ucapnya dengan nada geram.

Diketahui, hingga kini korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan YP berjumlah 26 anak. Namun, Zulfa meyakini jumlah tersebut berpotensi bertambah mengingat YP telah puluhan tahun bertugas sebagai guru.

“Mungkin korbannya bukan hanya 26 orang saja, bisa lebih. Berapa banyak anak yang mungkin terdampak dari penyakit-penyakit seperti ini,” katanya.

Zulfa pun meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Ia menegaskan, apabila YP terbukti secara hukum melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak, maka hukuman berat harus dijatuhkan.

“Kalau nanti terbukti, saya minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Bahkan kalau perlu disuntik mati,” pungkasnya.

The post Oknum Guru Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, DPRD Tangsel Soroti Kelalaian Dinas Pendidikan appeared first on Detaktangsel.com.

Deden mengaku prihatin atas peristiwa tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan orang tua murid. Ia menegaskan kasus ini menimpa anak-anak di bawah umur sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak.

“Karena ini melibatkan banyak anak, kami butuh informasi seluas-luasnya, terutama dari para orang tua. Ini demi masa depan anak-anak. Jadi kami harus mendampingi korban, terutama dari sisi psikologis, untuk memastikan anak tidak trauma. Kalau ada trauma, tentu ada terapinya,” ungkap Deden usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tangsel, Senin (26/1/2026).

Tak berhenti di situ, Deden bilang, Disdik Kota Tangsel juga akan melakukan penelusuran terhadap rekam jejak YP yang diketahui telah mengajar selama 12 tahun di sekolah tersebut sebagai wali kelas.

“Kami butuh informasi, dia pernah menjadi wali kelas mana saja. Tidak cukup di sekolah itu saja, kami akan melakukan tracking sampai ke alumni, untuk memastikan kondisi psikologis anak-anak. Mudah-mudahan tidak ada, tapi jika ada, pasti kami dampingi secara psikologis. Itu yang menjadi fokus kami,” jelasnya.

Terkait proses hukum, Deden menegaskan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu, Disdik Kota Tangsel akan memprioritaskan perlindungan dan masa depan anak-anak yang diduga menjadi korban.

Bagi orang tua yang anaknya sudah melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut, pendampingan telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tangsel.

Namun bagi orang tua yang belum melapor karena faktor rasa malu atau takut, Deden menjamin identitas anak akan dirahasiakan. “Kami pastikan identitas anak aman dan dirahasiakan, supaya ke depan tidak berdampak buruk bagi psikologis maupun masa depan anak,” tegasnya.

Untuk memastikan jumlah korban, Disdik Kota Tangsel bersama DP3AP2KB telah membuka posko pengaduan bagi orang tua siswa. Deden juga memastikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan normal.

“Ada sebagian yang belajar online jika anaknya belum siap datang ke sekolah. Kita berlakukan pembelajaran jarak jauh. Posko pengaduan juga sudah dibuka dan terus kami pantau, karena ini untuk kebaikan anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, YP yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) telah dinonaktifkan sementara sambil menunggu proses hukum berkekuatan tetap (inkracht). Deden menyebut, tidak menutup kemungkinan YP akan diberhentikan secara permanen.

“Status PNSnya di non aktifkan, sambil nunggu ikracht, tapi berpotensi untuk di berhentikan,” pungkasnya.

The post Dugaan Pelecehan Anak di Sekolah, Disdik Tangsel Nonaktifkan Oknum Guru dan Lakukan Trauma Healing appeared first on Detaktangsel.com.

Yusuf menilai kasus tersebut sebagai tragedi serius bagi dunia pendidikan di Kota Tangsel. Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya, pelaku diduga pernah terlibat kasus serupa di sekolah lain pada tahun 2011 lalu.

“Ini tragedi bagi dunia pendidikan. Terlebih lagi, indikasinya pelaku pernah melakukan perbuatan serupa di sekolah lain. Sekarang korbannya terus bertambah,” kata Yusuf usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kasus tersebut di DPRD Tangsel, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Kita harus bareng-bareng membenahi ini. Dinas pendidikan harus merapihkan semuanya, PPA juga sama, supaya ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya.

Sebagai bentuk efek jera, Yusuf meminta agar YP divonis dengan hukuman maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ancaman pidana berat, terlebih jika pelaku merupakan tenaga pendidik.

“Ini masuk kategori pemberatan. Pelakunya guru, korbannya anak didik, dan jumlah korban lebih dari satu. Bahkan saat ini sudah ada 26 korban yang terverifikasi oleh PPA dan kepolisian,” ungkap Yusuf.

Yusuf juga meminta aparat penegak hukum tidak main-main dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan dan diekspos secara terbuka kepada publik.

“Tegakkan hukum seberat-beratnya dan ekspos ke pemberitaan, ke semua stakeholder, ke dinas pendidikan. Ini harus jadi warning keras bagi siapa pun yang terindikasi melakukan hal serupa,” terang Yusuf.

Menurutnya, hukuman maksimal dan keterbukaan informasi sangat penting untuk menimbulkan efek jera, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual di lingkungan pendidikan.

“Kita minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Aturannya sudah jelas di undang-undang,” pungkasnya.

The post Korban Capai 26 Anak, DPRD Tangsel Desak Oknum Guru Cabul Divonis Berat appeared first on Detaktangsel.com.

Penangkapan YP dilakukan setelah adanya laporan dari orang tua korban pada 19 Januari 2026. Saat ini, pelaku ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Tangsel guna kepentingan penyelidikan dan pengembangan kasus.

Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Wira Graha Setiawan, mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam kasus ini terus bertambah seiring proses pengembangan penyidikan.

“Awalnya kami mendapatkan laporan ada sembilan korban. Kemudian kami lakukan pengembangan dan identifikasi menjadi 16 korban. Terakhir, berdasarkan laporan dari penyidik, jumlah korban yang berhasil kami identifikasi mencapai 26 anak,” ungkap AKP Wira usai ikuti Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Tangsel, Senin (26/1/2026).

Menurut Wira, pengungkapan jumlah korban tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan alat bukti berupa handphone, laptop, dan tablet milik pelaku. Terkait modus operandi, Wira menjelaskan bahwa pelaku diduga membujuk para korban dengan iming-iming uang jajan dan hadiah.

“Modusnya, korban diiming-imingi uang jajan sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 atau dijanjikan akan dibelikan mainan,” jelasnya.

Namun demikian, polisi belum bersedia mengungkap secara rinci bentuk perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Hal itu dilakukan demi menjaga kerahasiaan dan kenyamanan para korban, yang sebagian besar masih anak-anak.

“Untuk detail perbuatannya belum bisa kami sampaikan, demi menjaga kondisi psikologis korban. Namun saat ini pelaku kami persangkakan Pasal 81 ayat (4) KUHP juncto Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” kata Wira.

Atas sangkaan tersebut, YP terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak agar pelaku dijatuhi hukuman berat, Wira menegaskan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan pengadilan.

“Kalau soal putusan, itu ranah hakim. Kami di kepolisian hanya memproses penyidikan sesuai pasal yang disangkakan,” tegasnya.

Polisi juga tengah mendalami kemungkinan pelaku merupakan residivis, mengingat adanya kabar bahwa YP pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2011 atas kasus serupa di wilayah Ciputat.

“Kami masih berkoordinasi dengan panitera pengadilan untuk memastikan putusan lama tersebut. Kalau memang terbukti residivis, biasanya hakim akan mempertimbangkan hukuman yang lebih berat. Tapi itu semua kembali ke keputusan hakim,” pungkas Wira.

The post Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Guru di Tangsel, Korban Bertambah Jadi 26 Anak appeared first on Detaktangsel.com.

Aksi ini sebagai bentuk protes atas ketidakadilan dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2025.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai aksi warga tersebut sebagai hal yang wajar.

Ia mengatakan bahwa masyarakat merasa tidak mendapatkan akses pendidikan yang adil dan setara.

“Ketika mereka tidak lolos, apalagi jika merasa dicurangi, ya pasti akan melakukan protes,” ujar Ubaid saat dihubungi, Senin (14/7/2025).

Menurut Ubaid, JPPI menerima banyak laporan terkait dugaan kecurangan dalam proses PPDB tahun ini.

Ia menegaskan bahwa maraknya aksi protes dari masyarakat seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan mengubah sistem yang berlaku saat ini.

“Sistem penerimaan sekarang masih jauh dari kata adil. Banyak warga sekitar sekolah yang seharusnya diuntungkan lewat jalur zonasi justru ditolak,” jelasnya.

Ia menyebut bahwa sistem jalur domisili seharusnya menjamin anak – anak yang tinggal di dekat sekolah untuk bisa diterima.

Jika seleksi tetap mengutamakan nilai, maka menurutnya itu seharusnya masuk dalam kategori jalur prestasi.

“Kalau yang diterima justru bukan warga sekitar, patut dicurigai ada praktik gratifikasi atau jual beli kursi,” tegas Ubaid.

Ia juga menyinggung konstitusi, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak pendidikan untuk seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

“Perubahan sistem PPDB harus menyeluruh, bukan hanya sekadar revisi teknis,” pungkasnya.

Adapun empat sekolah yang ditutup aksesnya oleh warga adalah:SMAN 3 Tangsel di Pondok BendaSMAN 6 Tangsel di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang.

SMAN 8 Tangsel di Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur.

SMAN 10 Tangsel di Jombang, Kecamatan CiputatWarga mengaku kecewa karena anak – anak mereka tidak diterima melalui jalur zonasi, padahal tinggal di dekat sekolah-sekolah tersebut.

The post JPPI Soroti Penutupan Akses ke Empat SMAN di Tangsel, Desak Perombakan Sistem Penerimaan appeared first on Detaktangsel.com.