Aksi sosial itu sebagai aksi nyata dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia dengan tema Peduli, Bergerak dan Berdampak.

Ketua PMI Kota Tangsel Hj. Airin Rachmi Diany mengatakan, PMI hadir sejak 17 September 1945 satu bulan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kami merayakannya dengan kegiatan sosial, distribusi bantuan air bersih, cek kesehatan gratis, donor darah dan aksi sosial lainnya,” kata Airin.

Diketahui, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Kelurahan Keranggan menjadi salah satu wilayah paling terdampak kekeringan.

Airin berharap kegiatan peringatan HUT ke-81 PMI dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Terutama masyarakat yang saat ini terdampak kekeringan.

“Kami hanya mengisi dari apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangsel dalam penanganan kekeringan dari Senin-Jumat. Sabtu-Minggunya dari kami, PMI Kota Tangsel,” ungkap Airin.

“InsyaAllah kita akan lakukan sampai Desember. Selama tiga bulan kita akan salurkan air bersih di Keranggan dan semoga bisa membantu apa yang menjadi persoalan di lapangan, khususnya masyarakat di Keranggan,” ungkap Airin.

HUT ke-81 PMI itu secara simbolis diperingati dengan potong tumpeng. Kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Ketua PMI Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin serta jajaran pengurus dan PMI Kecamatan se-Tangsel.

Turut hadir juga Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel dr. Allin Hendalin Mahdaniar, Camat Setu Bunga Pranatalia Putri, Kapolsek Cisauk AKP Agus Riyanto dan Lurah Keranggan serta RW dan RT setempat.

Aksi distribusi air bersih juga sudah dilakukan PMI Kota Tangsel sejak awal 2026. Distribusi bantuan air bersih dan logistik dilakukan di wilayah Cipeucang, Serpong dan masih berlangsung hingga saat ini.

Aksi kemanusiaan diperluas di wilayah terdampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan akan terjadi hingga awal 2027.

PMI Kota Tangsel juga terus konsisten memberikan layanan bantuan ambulance untuk gawat darurat, pelayanan donor darah serta aksi-aksi kemanusiaan lainnya. (Humas PMI Kota Tangsel)

The post HUT ke-81 PMI, PMI Kota Tangsel Distribusikan 16.000 Liter Air Bersih dan 100 Galon Air Minum di Keranggan appeared first on Detaktangsel.com.

Diketahui, langkah tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tersebut merupakan kelanjutan hasil inspeksi mendadak (sidak) sejumlah pihak yang memiliki kompetensi terkait ijin Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG) di atas lahan keseluruhan seluas 40. 336 meter persegi (m²).

Wakil Wali Kota Tangsel saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan, kegiatan pembangunan untuk Pool Taksi Green tersebut sudah dilakukan penyegelan. “Sudah disegel oleh Satpol PP, terkait bangunan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepada Satpol PP Kota Tangsel saat dikonfirmasi melalui cellular menambahkan, bahwa yang disegel adalah bangunan yang terkait dengan PBG. Sementara pekerjaan lain, khususnya drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir, masih tetap dilakukan pekerjaannya. “Yang disegel itu bangunan yang sudah ada, yang kaitannya dengan PBG,” imbuh Kasatpol PP. (Zal)

The post PBG Pool Taksi Green Akhirnya Disegel Satpol PP Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

Penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangsel dibenarkan oleh Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan ketika dikonfirmasi terkait kegiatan penyegelan terhadap bangunan gardu listrik didalam proyek pembangunan pool taksi green.

“Iya betul pak, Seperti yang sudah dijadwalkan dari jumat lalu,” ujarnya.

Pilar juga menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan lebih ketat mengeluarkan atau menerbitkan perijinan bukan berarti mempersulit jika semua regulasinya diikuti dengan benar.

“Kalau memang tidak memenuhi ya tidak bisa diberikan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen dirinya dan Walikota Tangsel Benyamin Davnie, setiap pengajuan ijin wajib memenuhi unsur tehnis dan adminustrasi sesuai dengan persyaratan perijinan.

“Jangan sampai menjadi permasalahan dan merugikan masyarakat di kemudian hari, bisa jadi warisan buruk untuk kami,” ungkap Pilar.

Pilar berharap segala pembangunan apa pun yang dilakukan di wilayah Kota Tangerang Selatan wajib mengikuti proses sesuai peraturan yang berlaku.

“Silahkan kalau mau ugal-ugalan di daerah lain aja, tapi jangan di Tangsel.” Pungkasnya.

The post Polemik PBG Pool Taksi Green, Pilar: Kalau Mau Ugal-ugalan Jangan di Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

Didalamnya, merupakan langkah untuk mengidentifikasi masalah lalu lintas, memperkirakan bangkitan kendaraan, serta merancang solusi atau rekayasa manajemen lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di sekitar lokasi. Lalu, bagaimana menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan dalam kesehariannya penuh kemacetan? Di sinilah pentingnya perencanaan rekayasa lalu lintas agar semua pihak tidak terganggu.

Karenanya, kaitannya dengan penetapan pemilihan lokasi pool taksi Green di kawasan Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, yang berada persis di simpul kemacetan lalu lintas dan daerah yang menjadi Kawasan Rawan Banjir, Tingkat Tinggi, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), di bawah Horizontal – Luar dan Kawasan Permukaan Kerucut, menjadi potensi masalah menjadi lebih kompleks di sekitarnya.

Untuk itu, pentingnya Detail Engineering Design (DED) dalam proyek sebagai dokumen perencanaan teknis yang berisi gambar kerja, spesifikasi material, perhitungan struktur, serta rincian biaya yang lengkap dan detail sebelum konstruksi dimulai. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman atau “kitab suci” utama bagi kontraktor di lapangan agar proses pembangunan berjalan sesuai standar, tepat ukuran, efisien, dan tidak salah perhitungan. Selain itu, penting untuk menjadi perhatian pelaku usaha adanya kesesuaian rencana site plan yang diajukan dengan perencanaan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) pemerintahan setempat. (Zal)

The post Andalalin Bukan Sekadar Syarat Wajib dalam PBG appeared first on Detaktangsel.com.

Di sisi lain, penetapan pemanfaatan lahan yang diusulkan 37.850m² dari total lahan seluas 40.336m² tersebut hanya disetujui seluas 36.704,43m² atau 39.190,46m², termasuk (zona Badan Air, zona Badan Jalan, zona Perlindungan Setempat, sub zona Perdagangan dan Jasa skala SWP/K-3, dan sub zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi/R-1) di wilayah Kel. Serua, Kacamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tersebut, yakni
PT. XANHSM GREEN & SMART MOBILITAS INDONESIA tertuang dalam Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Dinas terkait agar sagala sesuatunya berjalan dengan baik dan benar.
Sejatinya, pemanfaatan lahan tersebut, selain akan digunakan sebagai Pool Taksi, juga kawasan terpadu untuk Pengisian Daya Baterai dan Bengkel Mobil Listrik. Karenanya, perijinannya yang wajib dipenuhi pelaku usaha menyangkut banyak hal, termasuk kaitan lahan tersebut dalam Detail Tata Ruang Kota Tangsel merupakan Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di bawah permukaan Horizontal – Luar dan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Tangsel Dahlan, saat dihubungi melalui saluran cellular menjelaskan, pihak sudah melakukan tinjauan lapangan dan memberikan teguran langsung untuk menghentikan seluruh aktivitas di area tersebut. Kasatpol PP juga mengingatkan, bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan.
“Kalau masih ada yang melakukan kegiatan pembangunan, sebelum mendapatkan ijin, kami akan lakukan penyegelan,” ungkap Kasatpol PP Tangsel.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan dalam pesan WhatsApp kepada awak media mengingatkan, bahwa beberapa bulan lalu pihaknya sudah sidak ke lokasi saat banjir dan lumpur masuk ke jalan. “Mereka juga harus siapkan drainase untuk atasi banjir. Jum’at lalu, saya sudah perintahkan Satpol PP untuk lakukan penyegelan,” tegas Pilar Saga Ichsan. (Zal)

The post Jangan Anggap Remeh PBG Pool Taksi Green, Ini Alasannya appeared first on Detaktangsel.com.

“Saya sudah minta Satpol PP untuk segel tiang dan bangunan gardu listrik, jelas melanggar aturannya,” tegas Wakil Walikota Tangsel yang akrab disapa Pilar kepada awak media lewat whatsapp, Senin (14/09/2026).

Pilar mengatakan proses ijin PBG sedang berjalan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Terpadu (DPMPSPT) Kota Tangsel, jadi dilarang keras melakukan aktivitas pembangunan apa pun di proyek tersebut.

Pilar juga mengingatkan kepada pemilik atau pengusaha yang membangun proyek tersebut tidak terulang kembali kejadian melubernya air disertai lumpur yang meluber ke jalan raya ciater sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Saya mengingatkan jangan terulang kembali kejadian waktu itu, makanya saya minta bangunkan drainase agar air tidak mengalir ke jalan hingga banjir lumpur lagi,” ujarnya.

Proses PBG yang sedang berjalan harus disertai dengan rekomendasi dari dinas-dinas terkait seperti Andal Lingkungan, Andal Lalin dan rekom lainnya. Jika rekomendasi tersebut sudah lengkap baru PBG bisa terbit, jadi pelaksanan pembangunan proyek tersebut belum bisa dilaksanakan.

“Jadi belum boleh ada pembangunan atau bangun gedung dilahan tersebut, namun fakta di lapangan ada pembangunan tiang dan bangun garda listrik. Itu yang melanggar, harus disegel.”tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tangsel dari partai Demokrat Julhan Firdaus, saat inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi menjelaskan, karena ada beberapa syarat teknis yang belum direkomendasikan oleh dinas, tapi sudah dibangun, seperti lampu dan bangunan gardu, maka sudah kita stop. Urus semua rekomendasi, selesai baru dijalankan,” tegas politisi Partai Demokrat.

Sejalan dengan Wakil Wali Kota Tangsel dan rekan sejawat di DPRD, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangsel Lady M.P. Butar Butar menambahkan, dari surat yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel jelas bahwa sebenarnya kegiatan tersebut (pembangunan pool taksi Green, red) tidak boleh.

“Tidak diijinkan, tapi mereka nekad,” ungkap Lady.

The post Nakal, Pilar Perintahkan Satpol PP Segel Bangunan di Proyek Pembangunan Poll Taksi green appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam penjelasannya kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Wakil Wali Kota Tangsel menjelaskan, bahwa memang di lokasi tersebut tidak boleh dilakukan pembangunan terlebih dahulu sebelum mendapatkan ijin. “Saya pantau terus pasca sidak, waktu ada banjir waktu itu. Dinas terkait untuk mengawal ketat proses itu,” jelas Pilar Saga Ichsan.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tangsel dari partai Demokrat Julhan Firdaus, saat inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi menjelaskan, karena ada beberapa syarat teknis yang belum direkomendasikan oleh dinas, tapi sudah dibangun, seperti lampu dan bangunan gardu, maka sudah kita stop. Urus semua rekomendasi, selesai baru dijalankan,” tegas politisi Partai Demokrat.

Sejalan dengan Wakil Wali Kota Tangsel dan rekan sejawat di DPRD, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangsel Lady M.P. Butar Butar menambahkan, dari surat yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel jelas bahwa sebenarnya kegiatan tersebut (pembangunan pool taksi Green, red) tidak boleh. “Tidak diijinkan, tapi mereka nekad,” ungkap Lady.

Sikap pemerintah kota Tangsel, baik Wakil Wali Kota Tangsel maupun Anggota DPRD jelas bahwa tidak boleh ada pembangunan sebelum seluruh syarat perijinannya selesai. “Iya, itu yang akan dilakukan penyegelan oleh Satpol PP,” tegas Wakil Wali Kota Tangsel. (Zal)

The post Wakil Wali Kota Respon Keras Pembangunan Poll Taksi Green dan Segera Disegel appeared first on Detaktangsel.com.

Secara kasat mata banyak terlihat pelanggaran saat kegiatan pembangunan dilakukan tidak memiliki PBG. Dan, saat dikonfirmasi ke para pihak menyatakan kebenaran tidak memiliki ijin. Bahkan, beberapa ditemukan, sudah dilakukan teguran dan pemasangan plang segel oleh dinas terkait, namun pembangunan jalan terus.

Maraknya bangunan tanpa ijin/dan atau Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG), termasuk juga pada tahap awalnya dalam pengerjaan ‘cut and fill, yakni proses pengerjaan tanah atau galian dan urug untuk meratakan permukaan tanah sesuai dengan ketinggian atau elevasi yang diinginkan sebelum proyek konstruksi dimulai tersebut mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat dari berbagai unsur.

Terakhir, sebagaimana juga dirilis media, bahwa Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mengancam akan menahan izin lanjutan proyek pembangunan pool Taksi Green SM di Jalan Raya Ciater, Serua, Ciputat (dekat kawasan Maruga). Karena proyek tersebut berjalan sebelum perizinannya lengkap.

Proyek kedapatan mulai dibangun meskipun dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) belum rampung. Di sisi lain, lumpur dari area proyek meluber ke badan Jalan Raya Ciater, membuat jalanan menjadi licin dan membahayakan pengguna jalan serta memicu protes warga.

Wakil Wali Kota melakukan sidak langsung dan menegaskan bahwa seluruh aturan serta izin harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak pengembang sebelum melanjutkan pembangunan. (Zal

The post Diduga Abaikan Ijin PBG, Proyek Pool Taksi Green Tetap Dibangun appeared first on Detaktangsel.com.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan pada Jumat (11/9/2026) di Grand Serpong Hotel. Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya, khususnya di tingkat rumah tangga.

Head of Sustainability PT IKPP Tangerang Mill, Kholisul Fatikhin, mengatakan bahwa persoalan sampah membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, organisasi, maupun masyarakat.

«“Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Upaya tersebut harus dimulai dari tingkat rumah tangga, karena dari sanalah sebagian besar sampah berasal. Dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan mampu mengelola sampah secara mandiri,” ujar Kholisul.»

Menurutnya, pengelolaan sampah dari sumber merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah apabila sampah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

“Semangat menuju Zero Waste 2028 tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan agar upaya pengurangan dan pengelolaan sampah dapat berjalan secara konsisten,” tambahnya.

Sebagai bagian dari APP Group, PT IKPP Tangerang Mill terus mendorong berbagai inisiatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kolaborasi bersama INKALINDO ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, PT IKPP Tangerang Mill berharap dapat turut memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Kolaborasi antara dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat gerakan pengelolaan sampah dari sumbernya serta mempercepat terwujudnya Zero Waste 2028.

The post PT Indah Kiat Pulp & Paper Tangerang Mill Dukung Kolaborasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Mandiri Menuju Zero Waste 2028 appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam pidatonya di Gedung DPRD Kota Tangsel menanggapi pandangan umum (Pandum) fraksi-fraksi di DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026, Benyamin mengatakan masukan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran. Menurutnya, setiap perubahan alokasi belanja harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

“Kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus memperhatikan kesiapan perencanaan, proses pengadaan, waktu penyelesaian dan mutu pekerjaan,” kata Benyamin, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam melakukan penyesuaian belanja, khususnya untuk kegiatan fisik. Karena itu, perangkat daerah diminta memastikan kesiapan program sebelum kegiatan dijalankan.

Pemkot Tangsel juga akan memperkuat monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan, gagal kontrak, hingga munculnya SiLPA yang tidak memberikan manfaat optimal.

Dari sektor pendapatan, target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp4,768 triliun. Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp3,316 triliun.

Benyamin menyebutkan bahwa sejumlah sumber PAD mengalami penyesuaian. Pajak daerah diproyeksikan meningkat 7,67 persen dan retribusi daerah naik 2,23 persen. Di sisi lain, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan 10,01 persen, sedangkan lain-lain PAD yang sah meningkat 18,94 persen.

Untuk memperkuat penerimaan, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan integrasi data. Pengawasan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor pelayanan pajak.

“Digitalisasi perpajakan dan integrasi data mendukung penguatan penerimaan daerah melalui kemudahan pembayaran, peningkatan akurasi data, serta pengawasan yang lebih terarah,” ujar Benyamin.

Dalam pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama. Anggaran pendidikan diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal, memperluas akses bagi masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.

Sementara itu, sektor kesehatan mendapat dukungan anggaran untuk memastikan jaminan kesehatan masyarakat tetap berjalan, termasuk bagi warga kurang mampu. Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Ngider Sehat Plus juga menjadi bagian dari prioritas.

Persoalan banjir turut menjadi fokus dalam perubahan anggaran. Penanganannya dilakukan melalui pembenahan sistem drainase, perbaikan saluran, pembangunan infrastruktur pengendali air, serta pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan.

“Penanganan tetap dilakukan melalui evaluasi sistem drainase, perbaikan saluran, penguatan bangunan pengendali air dan koordinasi lintas kewenangan,” jelas Benyamin.

Hingga 2026, pembangunan saluran drainase kota telah dilakukan di 85 titik dengan total panjang pekerjaan mencapai 22.873 meter. Pemerintah berharap pembangunan tersebut dapat meningkatkan kapasitas sistem drainase sekaligus mengurangi risiko genangan di sejumlah kawasan.

Di bidang lingkungan, Benyamin menegaskan persoalan sampah harus ditangani dari hulu hingga hilir. Pemkot Tangsel mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui TPS3R, bank sampah, serta fasilitas pengolahan lainnya.

Dukungan terhadap rencana Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) juga masuk dalam Perubahan APBD 2026. Salah satunya melalui pengalokasian anggaran untuk pembebasan lahan di sekitar TPA Cipeucang yang akan mendukung pengembangan fasilitas tersebut.

Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, hingga 2026 tercatat sekitar 103 ribu pelaku usaha telah memiliki legalitas usaha.

Pemerintah akan melanjutkan dukungan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan, perluasan akses pasar, pembiayaan, pendampingan legalitas hingga sertifikasi halal. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemkot Tangsel juga memperkuat program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Pelaksanaan pelatihan calon tenaga kerja akan terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, penempatan kerja dan kewirausahaan,” kata Benyamin.

Di sisi lain, pemerintah menaruh perhatian pada ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Pemutakhiran data sosial ekonomi akan terus dilakukan melalui verifikasi dan validasi secara berkala untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Benyamin juga menjelaskan Perubahan APBD 2026 memanfaatkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp478,59 miliar. Dana tersebut telah disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemkot Tangsel tahun 2025.

SiLPA tersebut selanjutnya dialokasikan kembali untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memastikan penggunaannya tetap mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Benyamin juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat terkait kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penyebaran abu vulkanik dan kualitas udara di sejumlah wilayah.

“Masyarakat Tangsel diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik, namun senantiasa meningkatkan kewaspadaan,” tegasnya.

Pemkot Tangsel melalui perangkat daerah terkait, lanjut Benyamin, terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mengetahui perkembangan kualitas udara serta kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat.

Benyamin menegaskan seluruh kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat nyata bagi warga.

“Kita ingin setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan Tangsel tetap berjalan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Benyamin.

The post Jawab Pandum Fraksi, Benyamin Tegaskan APBD Perubahan 2026 Fokus Layanan Publik dan Pembangunan Prioritas appeared first on Detaktangsel.com.

Diskusi tersebut merupakan langkah dari PWI Tangsel dan PLN untuk menjalin kemitraan yang baik.

Ketua PWI Tangsel, Ahmad Eko Nursanto mengucapkan terima kasih kepada PLN khususnya dari UP3 Serpong, UP3 Bintaro, dan UP3 Ciputat yang ingin bermitra dengan PWI Tangsel.

“Terima kasih kepada PLN, ini merupakan langkah yang baik untuk kita bermitra,” ujarnya.

Kemudian, Eko berharap, agar informasi dari PLN dibuka selebar-lebarnya khususnya mengenai pelayanan pelanggan.

“Apapun informasi mengenai pelayanan dari PLN khususnya untuk pelanggan nantinya bisa melalui kita, dan kita juga akan menyampaikan informasi dari masyarakat untuk PLN,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala PLN UP3 Bintaro Yudho Rahadianto mengungkapkan bahwa kemitraan ini sangat baik, dan pihaknya sangat membuka diri karena PLN merupakan perusahaan publik.

“Jadi, sebagai informasi kalau kami di wilayah Bintaro melayani kurang lebih hampir 530.000 pelanggan,” jelasnya.

Kemudian, Kepala PLN UP3 Serpong, Beny Indra Praja menerangkan, PLN Serpong menyambut baik silaturahmi ini dan membuka ruang sinergi bersama.

Menurutnya, pelayanan kelistrikan oleh PLN dan pelayanan informasi publik oleh instansi terkait dapat berkolaborasi demi kepentingan masyarakat dan negara.

“Melanjutkan poin yang telah dipaparkan Pak Yudho, pihak PLN Serpong menegaskan sikap terbuka terhadap konfirmasi data maupun kebutuhan koordinasi informasi ke depan,” tutupnya. (PWI Tangsel)

The post Jalin Kemitraan, PWI Tangsel Gelar Diskusi Bersama PLN appeared first on Detaktangsel.com.

Sejumlah catatan disampaikan fraksi-fraksi DPRD, mulai dari peningkatan pendapatan dan belanja daerah, kualitas penggunaan anggaran, pengelolaan sampah, ancaman kekeringan, penataan kawasan kumuh, hingga pengelolaan aset daerah.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati, mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 oleh Pemerintah Kota Tangsel. Namun, dia menegaskan perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran.

“Pembahasan Perubahan APBD tidak semata-mata melihat aspek administratif perubahan angka anggaran, melainkan harus memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta menjawab persoalan strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan,” kata Zulfa.

Fraksi Gerindra menyoroti kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp313,24 miliar atau 7,03 persen, dari Rp4,455 triliun menjadi Rp4,768 triliun. Kenaikan tersebut dinilai perlu diikuti strategi memperkuat kemandirian fiskal, antara lain melalui perluasan basis wajib pajak, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset dan peningkatan kontribusi BUMD.

Di sisi belanja, Gerindra mencermati kenaikan sekitar Rp387,94 miliar menjadi Rp5,247 triliun. Fraksi tersebut meminta pemerintah memastikan tambahan belanja lebih banyak diarahkan pada kebutuhan produktif yang berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, penanganan kekeringan, infrastruktur lingkungan, sampah, transportasi publik, dan pemberdayaan ekonomi.

Gerindra juga memberikan perhatian terhadap persoalan sampah dan risiko bencana hidrometeorologi. Pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah, tetapi juga memperkuat pengurangan sampah dari sumber, TPS3R, bank sampah, serta edukasi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Tangsel, Muthmainnah, menyoroti persoalan kawasan kumuh. Menurutnya, pembangunan kota harus diikuti perhatian terhadap warga yang belum mendapatkan kualitas lingkungan yang layak.

“Tangerang Selatan adalah kota yang terus berkembang. Namun kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisiknya,” ujar Muthmainnah.

Dia menilai penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi sanitasi, drainase, air bersih, persampahan, rumah layak huni dan fasilitas dasar lainnya. Pemerintah juga diminta memiliki data yang jelas mengenai lokasi, tingkat permasalahan, kebutuhan penanganan, serta target penyelesaian kawasan kumuh.

Fraksi PKB turut menyoroti penggunaan SiLPA sebesar Rp478,59 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Menurut Muthmainnah, besarnya SiLPA harus dijadikan bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebelumnya.

“Jangan hanya mengejar serapan anggaran. Kejar manfaatnya. Jangan hanya mengejar pertumbuhan aset. Kejar produktivitasnya. Jangan hanya mengejar peningkatan PAD. Kejar optimalisasi seluruh potensinya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Tangsel, Rizko Jonis, menyoroti kenaikan belanja daerah menjadi sekitar Rp5,247 triliun. Fraksinya secara khusus mempertanyakan kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp159,11 miliar atau 9,69 persen menjadi sekitar Rp1,8 triliun.

“Kami tidak mempersoalkan tambahan anggaran apabila memang dibutuhkan. Tetapi kami ingin memastikan: Apa output dan outcome yang dihasilkan dari tambahan Rp159 miliar tersebut?” kata Rizko.

Demokrat juga mencermati peningkatan belanja modal sebesar Rp199,62 miliar atau 15,57 persen menjadi sekitar Rp1,481 triliun. Perhatian khusus diberikan terhadap belanja modal tanah yang melonjak 160,34 persen, dari sekitar Rp58,55 miliar menjadi Rp152,43 miliar.

Rizko meminta setiap pengadaan tanah memiliki dasar kebutuhan yang jelas, rencana pemanfaatan terukur, kepastian legalitas aset, kajian manfaat bagi masyarakat, serta proses yang transparan dan akuntabel. “Jangan sampai Pemerintah Kota membeli tanah hari ini, tetapi baru memikirkan penggunaannya beberapa tahun kemudian. Setiap aset yang dibeli dengan uang rakyat harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya.

The post Fraksi DPRD Tangsel Soroti Kualitas Belanja hingga Penanganan Sampah dalam APBD Perubahan 2026 appeared first on Detaktangsel.com.

DPRD Tangsel menilai Raperda tersebut memiliki posisi penting dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja. Perhatian khusus diarahkan kepada pekerja rentan dan pekerja sektor informal yang dinilai menghadapi risiko sosial dan ekonomi lebih besar.

Dalam rapat paripurna, Anggota DPRD Tangsel, Ledy Butar Butar menyatakan telah mencermati dan mempelajari pendapat yang disampaikan Pemerintah Kota Tangsel. DPRD melihat terdapat kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif mengenai pentingnya penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

“Pada prinsipnya, Pendapat Wali Kota menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja,” kata Ledy usai paripurna, Senin (7/9/2026).

Menurut Ledy, pekerja memiliki peran penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, aktivitas pekerjaan juga tidak terlepas dari berbagai risiko, termasuk kecelakaan kerja maupun kematian.

Dampak dari risiko tersebut, lanjut dia, tidak hanya dirasakan oleh pekerja. Keluarga yang menjadi tanggungan pekerja juga dapat mengalami tekanan sosial dan ekonomi ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Atas dasar itu, DPRD memandang Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja di Tangsel.

Ledy mengatakan pembentukan Perda nantinya tidak cukup hanya menjadi landasan administratif. Regulasi tersebut harus dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberadaan Peraturan Daerah diharapkan tidak hanya menjadi dasar administratif dalam penyelenggaraan program, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mampu memastikan adanya perlindungan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pekerja,” ujarnya.

Dalam tahapan pembahasan selanjutnya, DPRD akan memperhatikan penyempurnaan substansi Raperda, termasuk ketentuan mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Materi yang diatur harus disusun secara jelas dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kejelasan pengaturan dinilai penting agar masyarakat mengetahui bentuk perlindungan yang tersedia melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, regulasi juga perlu menyesuaikan dengan karakteristik serta kondisi sosial ekonomi pekerja di Tangsel.

Ledy mengatakan, bahwa DPRD Kota Tangsel memberikan perhatian terhadap kelompok pekerja rentan dan pekerja sektor informal. Kelompok tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian karena tidak seluruhnya memiliki tingkat perlindungan yang sama dengan pekerja pada sektor formal.

Pengaturan mengenai kategori pekerja dan pemberi kerja juga akan menjadi bagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan Raperda. DPRD menilai kejelasan definisi diperlukan agar sasaran perlindungan tidak menimbulkan multitafsir ketika regulasi diterapkan.

Selain itu, peran Pemerintah Kota Tangsel dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai perlu diperkuat. Peran tersebut dapat mencakup kebijakan, fasilitasi, pendataan, koordinasi, pembinaan, hingga upaya memperluas cakupan kepesertaan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Dalam Pendapat Wali Kota sebelumnya, Pemkot Tangsel juga telah menyampaikan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja. Salah satunya Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Miskin.

Dia berharap keberadaan Raperda itu nantinya dapat memperkuat sekaligus mengintegrasikan kebijakan yang telah berjalan. Dengan demikian, pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif.

lebih lanjut Ledy mengatakan, pembahasan juga akan memperhatikan hubungan antara Pemerintah Kota Tangsel dengan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. DPRD menilai pembagian peran dan mekanisme koordinasi perlu dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Pengaturan dalam Peraturan Daerah nantinya harus memberikan kejelasan mengenai peran dan hubungan koordinatif antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Ledy.

Menurut Ledy, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan regulasi. Kerja sama tersebut dapat mencakup perluasan kepesertaan, pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan, penyelesaian persoalan, hingga evaluasi program.

Keberadaan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tangsel juga dinilai dapat dioptimalkan sebagai wadah koordinasi untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas perlindungan bagi pekerja.

Dengan disampaikannya jawaban DPRD atas Pendapat Wali Kota, pembahasan Raperda tersebut selanjutnya diharapkan dapat berjalan lebih mendalam dengan memperhatikan berbagai aspek hukum, kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat.

Ledy Tangsel menegaskan bahwa proses pembentukan Perda harus menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat pekerja.

“Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang memperkuat kebijakan perlindungan sosial, memperluas cakupan kepesertaan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan masyarakat pekerja, khususnya pekerja rentan dan pekerja sektor informal, memperoleh perlindungan yang layak,” pungkas Ledy.

The post Tahap Pembahasan Berlanjut, DPRD Tangsel Perkuat Substansi Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam pidatonya, Benyamin mengatakan perubahan APBD disusun dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi, capaian anggaran tahun sebelumnya, serta berbagai tantangan dan peluang yang muncul selama tahun berjalan.

Menurutnya, sejumlah indikator tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyesuaikan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyesuaian itu juga diarahkan agar kebijakan fiskal daerah tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

“Perubahan APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan indikator makro, realisasi capaian tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam semester berjalan,” kata Benyamin.

Sebelum nota keuangan disampaikan, Pemkot Tangsel bersama DPRD Tangsel telah menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 pada 24 Agustus 2026.

Tahapan selanjutnya adalah pembahasan Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 bersama DPRD. Rancangan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyesuaian anggaran hingga akhir tahun.

Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan cukup signifikan. Pendapatan yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp4,455 triliun bertambah Rp313,241 miliar atau 7,03 persen.
Dengan penambahan tersebut, total pendapatan daerah Tangsel dalam APBD Perubahan 2026 diproyeksikan mencapai Rp4,768 triliun.

Kenaikan tersebut terutama ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp3,073 triliun bertambah Rp243,215 miliar atau 7,91 persen menjadi Rp3,316 triliun.

Dari komponen PAD, penerimaan pajak daerah menjadi salah satu penyumbang kenaikan terbesar. Target pajak daerah meningkat Rp210 miliar dari Rp2,738 triliun menjadi Rp2,948 triliun atau naik 7,67 persen.

Sementara itu, retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp4,004 miliar. Targetnya berubah dari Rp179,372 miliar menjadi Rp183,376 miliar. Di sisi lain, pendapatan transfer juga mengalami penyesuaian. Pos tersebut naik Rp69,025 miliar atau 4,99 persen, dari sebelumnya Rp1,381 triliun menjadi Rp1,450 triliun.

Beralih ke sisi belanja, Pemkot Tangsel mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,859 triliun menjadi Rp5,247 triliun. Artinya, belanja daerah bertambah sekitar Rp387,937 miliar atau 7,98 persen.

Kenaikan belanja tersebut mencakup belanja operasi yang meningkat 5,38 persen menjadi Rp3,690 triliun. Belanja modal juga mendapatkan tambahan cukup besar, yakni Rp199,623 miliar atau naik 15,57 persen menjadi Rp1,481 triliun.

Benyamin menjelaskan perubahan anggaran tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah daerah selama sisa tahun anggaran.

Selain pendapatan dan belanja, penerimaan pembiayaan juga mengalami peningkatan. Dari semula Rp403,897 miliar, penerimaan pembiayaan bertambah Rp74,696 miliar menjadi Rp478,594 miliar atau meningkat 18,49 persen.

“Demikian penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2026,” jelas Benyamin.

Ia berharap rancangan perubahan APBD tersebut dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara Pemkot Tangsel dan DPRD. Setelah proses pembahasan selesai, rancangan peraturan daerah akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalani tahapan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. (Dra).

Caption : Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakilnya, Pilar Saga Ichsan menyerahkan draf APBD Perubahan kepada pimpinan DPRD Tangsel dalam rapat paripurna.

The post APBD Perubahan 2026 Tangsel Naik, Pendapatan Jadi Rp4,76 Triliun appeared first on Detaktangsel.com.

Laporan tersebut dibuat oleh salah satu jemaah, Dendy Pradana, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tangerang Selatan, Senin (24/8/2026). Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), laporan tercatat dengan nomor LP/B/2668/VIII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA.

Dalam surat tersebut, Dendy melaporkan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP. Terlapor tercantum atas nama Noor Yunita Setiawati, SPD.

Kepada wartawan, Dendy mengatakan persoalan bermula ketika dirinya bersama keluarga dan sejumlah kerabat mendaftar perjalanan umrah melalui PT Solusi Baitullah Indonesia. Dari kelompok yang dibawanya, terdapat sekitar 14 orang yang hingga kini belum mendapatkan pengembalian dana.

“Dari keluarga kami sendiri ada 10 orang, kemudian ada kerabat sekitar empat orang. Kalau dari kami saja, totalnya sekitar Rp512 juta,” ujar Dendy, Senin (24/8/2026).

Menurut Dendy, pihak travel sebelumnya menyatakan mampu memberangkatkan para jemaah. Namun menjelang keberangkatan, pihak travel menyampaikan tidak sanggup memenuhi biaya penerbangan yang disebut mengalami kenaikan.

Rencana keberangkatan seharusnya dilakukan pada 11 Juli 2026. Namun, dua hari sebelum jadwal tersebut, jemaah mendapat informasi bahwa keberangkatan tidak dapat dilakukan.

“Dinyatakan tidak bisa berangkat tanggal 9, sementara kami harus berangkat tanggal 11. Jadi sangat mepet. Saat itu mereka menyampaikan tidak sanggup membayar biaya penerbangan sekitar Rp350 juta lebih kepada pihak Garuda,” katanya.

Dendy menilai persoalan tersebut semestinya dibicarakan bersama para jemaah apabila memang terdapat kendala biaya penerbangan. Terlebih, menurut dia, pembayaran dari jemaah telah dilakukan secara lunas.

“Kami bayarnya langsung cash, dalam waktu tiga hari sudah lunas. Ketika ada kenaikan, seharusnya semua jemaah dipanggil dan dibicarakan bagaimana solusinya. Ini tidak ada,” ungkapnya.

Ia juga menyebut hingga mendekati jadwal keberangkatan, tiket dan visa umrah belum diterbitkan. Para jemaah kemudian berulang kali mendatangi kediaman pengelola travel untuk meminta kepastian.

“Kami setiap hari datang hampir seminggu. Pulang sampai jam satu malam, besoknya balik lagi. Kami masih berusaha bagaimana caranya supaya tetap bisa berangkat, termasuk mencari tiket,” tutur Dendy.

Setelah keberangkatan dipastikan batal, para jemaah meminta pengembalian seluruh dana yang telah dibayarkan. Menurut Dendy, pihak travel sempat membuat surat kesanggupan pengembalian uang dengan batas waktu tertentu. Namun, hingga 24 Agustus 2026, dana tersebut disebut belum dikembalikan.

“Sudah ada surat perjanjian pengembalian uang. Bukti transfer juga lengkap. Ketika gagal memberangkatkan, travel membuat surat akan mengembalikan sampai batas waktu tertentu. Kemudian meminta tambahan waktu lagi sekitar 10 hari. Kami sudah menyanggupi, tetapi sampai sekarang belum ada pengembalian,” jelasnya.

Karena tidak memperoleh kepastian, Dendy bersama para jemaah akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

“Kami sudah mencoba musyawarah secara kekeluargaan. Karena sudah terlalu lama dan kami merasa tidak ada iktikad baik, akhirnya kami melaporkan ke kepolisian supaya persoalan ini menjadi jelas,” ujarnya.

Klaim 90 Jemaah

Dendy juga mengungkapkan adanya informasi dari pihak pengelola travel mengenai jumlah jemaah yang terdampak mencapai sekitar 90 orang. Namun, menurutnya, para jemaah tersebut belum pernah dikumpulkan dalam satu forum sehingga dirinya belum dapat memastikan jumlah tersebut.

“Angka 90 itu berdasarkan pengakuan dari CEO. Kami sendiri belum pernah dikumpulkan semuanya. Ada informasi sekitar 60 dari kementerian, 28 dari umum, dan 14 dari kelompok kami. Tapi kami belum pernah bertemu dengan kelompok lainnya,” katanya.

Ia berharap aparat kepolisian dapat menelusuri lebih jauh jumlah jemaah yang sebenarnya terdampak serta aliran dana yang telah diterima pihak travel.

Dendy juga mengaku kecewa karena kegagalan keberangkatan tersebut bukan hanya berdampak secara finansial, tetapi juga secara emosional bagi keluarga yang telah lama menabung untuk menjalankan ibadah umrah bersama.

“Orang tua kami dari Sulawesi kami panggil ke sini untuk umrah. Kami patungan dan menabung supaya bisa berangkat bersama. Siapa yang tidak kecewa ketika sudah mempersiapkan semuanya, tetapi dua hari sebelum berangkat justru dinyatakan batal,” katanya.

Ia menegaskan tujuan pelaporan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan agar dana jemaah dapat dikembalikan dan persoalan tersebut memperoleh kejelasan hukum.

“Kami tidak ingin mempersulit atau mencari masalah. Kami hanya ingin uang dikembalikan semuanya dan persoalan ini jelas,” tegas Dendy.

Selain itu, Dendy berharap proses laporan yang telah diterima SPKT Polres Tangerang Selatan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

“Kami berharap laporan ini dikawal dan diproses, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kejadian seperti kami,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, keterangan mengenai laporan tersebut berasal dari pihak pelapor dan dokumen penerimaan laporan kepolisian. Belum terdapat keterangan dari pihak PT Solusi Baitullah Indonesia maupun Noor Yunita Setiawati mengenai tudingan tersebut. Proses hukum dan pembuktian selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

The post Diduga Penipuan, Jemaah Laporkan Travel ke Polres Tangsel, Kerugian Diklaim Rp512 Juta appeared first on Detaktangsel.com.