Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.

“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan.

Seperti diketahui, Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025 lalu. Kemenangan Munir sekaligus mengakhiri masa penuh ketidakpastian di tubuh PWI, yang sebelumnya sempat terbelah dalam dualisme kepemimpinan.

Munir menegaskan, fokus utama kepengurusannya saat ini adalah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.

“Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujarnya.

Dengan keluarnya disposisi dari Menkumham, Munir optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah. Ia berharap, momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga marwah pers nasional.

“Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” tambah Munir.

Keputusan Menkumham ini disambut baik oleh jajaran pengurus PWI Pusat. Mereka menilai, pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta memperkuat peran PWI dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia.

The post Menteri Hukum Terima Pengurus PWI Pusat, Blokir Administrasi Resmi Dibuka appeared first on Detaktangsel.com.

Kepala daerah yang berhak mendapatkan penghargaan pin emas ini diusulkan oleh perwakilan PWI daerah masing-masing, kata Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun pada Rapat Panitia Pelaksana (Panpel) HPN 2025 di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dikatakan, kepala daerah yang diusulkan sebaiknya yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung kegiatan PWI di daerah serta kemajuan pers.

Hendry Bangun pun membuka bursa pengusulan kandidat kepala daerah yang berhak menerima pin emas.

“Masih ada waktu untuk perwakilan PWI daerah mengusulkan kepala daerahnya untuk menerima pin emas. Silakan usulkan, dan kami akan menseleksinya,” ujar Hendry Bangun.

Selain pin emas, HPN 2025 itu juga akan memberikan pena emas kepada Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin yang telah mendukung penuh pelaksanaan HPN.

Ketua Pelaksana HPN 2025 Raja Parlindungan Pane mengatakan HPN tahun ini sangat luar biasa dibanding tahun sebelumnya.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tampak jelas saat kegiatan “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin, pekan lalu.

“Videotron HPN 2025 pun sudah terpasang di sekitar Jabodetabek dan Bandung. Juga Kapolda Kalsel pun mendukung penuh HPN ini,” ujar Raja Parlindungan Pane.

HPN 2025 di Banjarmasin Kalimantan Selatan akan menggelar seminar Prabowonomics, program unggulan Presiden Prabowo dan Summit Media.

Selain itu, ada juga diskusi tentang ketahanan pangan dan bakti sosial berupa wartawan menanam. Rencananya Presiden Prabowo Subianto bakal hadir pada HPN 2025 ini. *

The post Ketum PWI Pusat: Usulan Kepala Daerah Penerima Pin Emas di HPN 2025 Masih Terbuka appeared first on Detaktangsel.com.

“Mulai pekan depan, Tim HPN Pusat harus mulai bekerja mempersiapkan hal-hal teknis di lapangan, berkoordinasi dengan PWI Kalsel dan Pemprov Kalsel mengingat waktunya tinggal sekitar sebulan lagi,”ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun pada Rapat Panpel HPN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Turut hadir dalam rapat itu, antara lain Ketua PWI Kalsel H Zainal Hilmie dan Kepala Dinas Kominfo Pemprov Kalsel Muhamad Muslim. Rapat dipimpin Ketua Panpel HPN 2025, Raja Pane.

Rapat mendengarkan penjelasan dari Ketua PWI Kalsel terkait audiensinya dengan Gubernur Kalsel Muhidin di Banjarmasin, Kamis (2/1/2025) lalu. “Dukungan Gubernur Kalsel terhadap rencana penyelenggaraan HPN 2025 sangat luar biasa. Gubernur berkomitmen mendukung semua kegiatan HPN di Kalsel,”ujar Hilmie. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kadis Kominfo Kalsel Muhamad Muslim.

Muhamad Muslim menambahkan, Gubernur Kalsel dalam kesempatan tersebut juga meminta agar HPN 2025 sebagai program nasional dapat memberi dampak positif bagi pembangunan di Kalsel, terutama bagi kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian, UMKM termasuk kehidupan pers yang makin kondusif di daerah tersebut.

Komitmen Gubernur Kalsel terhadap HPN 2025 di tengah tantangan yang dihadapi PWI di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun memiliki nilai strategis. Ketum PWI Pusat sangat gembira dengan adanya kerja sama yang baik itu.

“Ada optimisme dalam diri saya, HPN 2025 di Banjarmasin akan berjalan dengan baik termasuk kehadiran Presiden Prabowo di HPN 2025. Tetaplah bekerja keras, berikhtiar mempersiapkan segala sesuatunya dan terus berdoa,” ujar ketum PWI Pusat.

Sejak dibentuknya pada Oktober tahun lalu, Panpel HPN 2025 telah menghasilkan sejumlah rancangan kegiatan HPN 2025 termasuk menampung aspirasi dari tuan rumah HPN 2025 dan arahan Gubernur Kalsel Muhidin.

Selain ada kegiatan penganugerahan jurnalistik Adinegoro, pameran pers, terampil menggunakan AI dan konvensi media, Panpel HPN 2025 juga tengah mematangkan rancangan kegiatan seminar nasional Prabowonomics, aksi wartawan menanam di atas lahan lima hektare hingga gerakan menanam dan makan bergizi gratis bersama Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Rapat Panpel HPN yang dipimpin Raja Pane sepakat “membumikan” rancangan kegiatan tersebut dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, Tim HPN 2025 akan terjun ke lapangan, di Banjarmasin untuk berkoordinasi, menyelaraskan program dengan panitia HPN lokal serta membahas hal-hal teknis lainnya dengan Pemprov Kalsel.

Salah satu hal teknis yang cukup serius akan dibahas, yakni terkait menyiapkan 15 panggung untuk memeriahkan acara puncak HPN 2025, pelantikan bupati dan walikota se-Kalsel dan pameran UMKM.

Terkait waktu acara puncak HPN 2025, prinsipnya diupayakan berlangsung tanggal 9 Februari. “Namun kita juga harus menyesuaikan dengan agenda nasional dan dinamika di lapangan,” ujar Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.

Ketua HPN 2025, Raja Pane berharap HPN 2025 yang ditetapkan di Banjarmasin, Kalsel dapat berjalan baik sehingga insan pers, anggota PWI seluruh Indonesia dapat bersilahturahmi. *

The post Ketum PWI Pusat Minta Persiapan Teknis HPN 2025 Dimulai Pekan Depan appeared first on Detaktangsel.com.

Lebih sedih lagi karena saya tidak bisa menulis secara objektif. Semua yang bersilang sengkarut di situ adalah teman sendiri. Baik mereka yang di atas panggung maupun yang di balik layar.

Dewan Kehormatan PWI memecat Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun. Bahkan sekjen PWI dipecat sampai ke keanggotaan PWI-nya.

Tapi yang dipecat itu melawan. Sekjen yang ikut menandatangani surat pemecatan itu sudah dipecat oleh ketua umum PWI pusat. Maka Hendry tetap merasa sebagai ketua umum. Hendry juga tetap masuk kantor di lantai atas Gedung Dewan Pers Jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat. “Ini saya baru pulang dari rapat PWI di kantor,” ujarnya saat saya telepon kemarin petang.

Saya sendiri resminya masih anggota Dewan Penasihat PWI Pusat, tapi tidak pernah aktif. Sudah lama saya merasa tidak harus menasihati para pengurus.

Saya sudah terlalu jauh meninggalkan dunia organisasi wartawan –sejak jadi dirut sebuah koran di Surabaya dulu. Saya lebih merasa sebagai juragannya para wartawan daripada sebagai wartawan.

Karena itu organisasi saya adalah Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) –sampai tiga periode sebagai ketua umumnya. Saya pernah lari meninggalkan kongres SPS agar tidak terpilih, ups, dipilih juga.

Melihat kemelut di PWI sekarang ini saya tidak akan memberi nasihat apa-apa. Sudah terlalu ruwet. Hendry, misalnya, juga tidak akan mau ketika saya beri nasihat untuk mengalah: mengundurkan diri. Ia merasa benar. Pemecatannyalah, katanya, yang salah.

Saya juga memberikan pilihan kepadanya: bagaimana kalau KLB –Kongres Luar Biasa. Itu, kata Hendry, tidak mungkin. KLB memang bisa terlaksana kalau diminta oleh 2/3 pengurus cabang –berarti sekitar 20 daerah. Tapi, menurut AD/ART organisasi ada syarat lain: yakni kalau ketua umumnya sudah jadi tersangka dalam perkara pidana.

Saya pun nguping sana-sini: apa sih pokok pangkalnya. Ups. Soal dana. Rp 6 miliar. Dana itu didapat dari Forum Humas BUMN. Sifatnya sponsor kegiatan. Yakni untuk biaya penyelenggaraan UKW –uji kompetensi wartawan. Bunyi kontraknya: untuk UKW di 10 daerah.

“Jelas sekali dana itu sifatnya sponsor. Bukan CSR BUMN,” ujar Hendry. “Tapi saya diberhentikan dengan tuduhan menyelewengkan dana CSR,” tambahnya.

Itu yang Hendry tidak bisa menerima. “Dasar pemecatannya pun sudah salah,” tambahnya.

Yang menuduh ada penyelewengan itu rupanya punya dasar. Sebagian dana itu memang dikeluarkan untuk komisi bagi yang berjasa mendapatkan sponsor. Hendry mengakui itu. Tapi bukan penyelewengan.

Menurut Hendry, sejak tiga kepengurusan sebelumnya, sudah berlaku aturan itu. Ada SK-nya. Yakni siapa yang berjasa mendapatkan sponsor akan mendapat bagian.

Dari situlah muncul rumor soal cashback. Dan siapa saja yang menerimanya. Hendry memang tidak menerima tapi dianggap harus bertanggung jawab.

Hendry adalah pensiunan pimpinan redaksi Kompas. Kini ia memimpin media online Heloindonesia.com.

Di zaman ketua umum PWI Margiono, Hendry menjabat sekjen.

Hendry orang Karo. Marganya Bangun. Waktu kecil namanya Hendry Bangun –terinspirasi oleh kehebatan tokoh palang merah dunia asal Swiss, Hendry Dunant.

Ia pun dipanggil Hendrik. Waktu kelas tiga SD di Medan di tengah nama Henry Bangun diberi singkatan ’’Ch’’: Henry Ch Bangun. Itu karena sekeluarganya menjadi mualaf. ”Ch” adalah singkatan Chairuddin. Sebelum itu keluarga ini menganut agama adat.

Kalau tidak ada yang mengalah, heboh PWI ini masih akan panjang. Kecuali dewan penasihat turun tangan dengan full power. Ketuanya: Ilham Bintang. Ia bos besar media terkenal Cek Ricek. Ia dua kali menjabat ketua dewan kehormatan.

Sebenarnya saya ingin Ilham sekali lagi menjabat Dewan Kehormatan. Tapi aturan melarang: maksimal hanya boleh dua periode.

Rasanya Ilham adalah tokoh ”langitan” terakhir menjabat ketua dewan kehormatan. Kongres PWI harusnya ketat menetapkan persyaratan ketua dewan kehormatan: agar terjaga tradisi bahwa ketua dewan kehormatan adalah kelas ”suhu”.

Tapi beginilah konsekuensi sistem pemilihan dengan cara suara terbanyak.

Rasanya sudah waktunya susunan pengurus dewan kehormatan jangan dipilih berdasarkan suara terbanyak.

DK adalah hati nuraninya profesi. Bukan wakil suara terbanyak. DK adalah penjaga etika tertinggi sebuah profesi, bukan corong suara terbanyak.(Dahlan Iskan)

The post PWI Pusat, Catatan Dahlan Iskan appeared first on Detaktangsel.com.