Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,38 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,92 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,61 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,30 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,59 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,20 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,40 persen. Sementara itu dua kelompok mengalami deflasi, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 12,23 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen.

Indeks Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Banten pada Januari 2025 mengalami penurunan sebesar sebesar 0,09 persen. Penurunan itu terjadi pada satu kelompok pengeluaran, yaitu Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Sedangkan kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Banten terjadi pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, kelompok Transportasi, kelompok Kesehatan, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga.

Kenaikan juga terjadi di kelompok Pakaian dan Alas Kaki, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Sementara kelompok pengeluaran Pendidikan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Pada Nilai Tukar Petani (NTP), berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Nomor 08/02/36/Th. XIX, 3 Februari 2025, pada periode Januari 2025 NTP sebesar 110,15. NTP Banten mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen dari bulan Desember 2024. Kenaikan dikarenakan naiknya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,73 persen dengan komoditas penyumbang yaitu gabah, cabai merah dan cabai rawit. Sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,02 persen dengan komoditas penyumbang cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras.

Selain itu, data BPS Provinsi Banten juga menyatakan bahwa Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Banten pada bulan Januari 2025 sebesar 115,33 hal ini menyatakan bahwa NTUP Banten mengalami kenaikan sebesar 0,33 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

The post Periode Januari 2025, Inflasi Provinsi Banten Capai 0,85 Persen appeared first on Detaktangsel.com.

“Jadi jamaah haji asal Banten ke depan tidak perlu jauh-jauh lagi ke embarkasi Pondok Gede. Karena kita sudah memiliki embarkasi sendiri,” ungkap A Damenta usai meninjau pembangunan Asrama Haji Grand El Hajj Provinsi Banten di Jl Hasyim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang, Senin (3/2/2015).

Dikatakan, Pembangunan Asrama Haji Grand El Hajj Provinsi Banten merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Banten, serta Kota Tangerang. “Sehingga kita bisa mempunyai hak memiliki yang sama,” ucapnya.

Masih menurut A Damenta, Asrama Haji Grand El Hajj Provinsi Banten juga direncanakan akan menampung jamaah haji dari Bandar Lampung dan Jakarta. Oleh karenanya, harus dikelola secara optimal dan baik sehingga bisa mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Ini harus dikelola dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Banten Nanang Fatchurrochman menambahkan, pembangunan asrama haji ini sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu terbagi pada lima tahap. “Di tahun 2025 ini merupakan tahapan akhir,” katanya.

Dijelaskan, rencana pembangunan di tahap akhir itu adalah satu gedung tujuh lantai dengan luas bangunan 48X24 meter. Di dalamnya terdapat fasilitas 120 unit kamar dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 420 orang.

“Lalu aula dengan kapasitas 500 orang, dapur umum, dan area manasik haji,” ujar Nanang.

Tahun 2025 ini, lanjutnya, merupakan batas akhir pembangunan gedung penginapan dan dapur. Jika itu sudah selesai dilakukan maka Kementerian Agama bersama Pemprov Banten sudah dapat berkonsentrasi pada pelayanan jamaah haji.

Masih menurut Nanang, ada beberapa kebutuhan penunjang lainnya agar Asrama Haji Grand El Hajj Provinsi Banten bisa dijadikan embarkasi meliputi, penataan lingkungan, kebersihan dan keindahan serta penataan drainase dan sistem pencegahan banjir. Kemudian pematangan lahan untuk jalan lingkungan antar bangunan dan area parkir. Terakhir pembangunan masjid.

“Estimasi luas lahan yang dibutuhkan sekitar 2,2 hektar,” pungkasnya.

The post Pj Gubernur A Damenta Tinjau Asrama Haji Grand El Hajj Provinsi Banten appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu diungkap A Damenta saat menerima Kasepuhan Cibarani Kesatuan Adat Banten Kidul di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (3/2/2025).

“Saya bangga dan senang sekali, karena mendapatkan kunjungan dari kasepuhan.
Kita akan menindaklanjuti apa yang disampaikan sebagai masukan dan saran bagi Pemprov Banten,” ungkap A Damenta.

Selanjutnya, A Damenta juga menyampaikan saran dan masukan tersebut kepada Gubernur Banten terpilih nantinya.

“Kami saat ini sedang menyusun memori atau catatan-catatan untuk diserahkan kepada Gubernur terpilih, karena ini masuk dalam kewenangan Pemprov Banten,” katanya.

Selain itu, A Damenta mengatakan saat ini pihaknya bersama dengan TP PKK Provinsi Banten sedang menyusun langkah dalam rangka pemberdayaan perempuan adat. Seperti pembinaan UMKM dan lainnya.

“Kita telah merancang melalui Dinsos dan DP3AKKB untuk melakukan penyuluhan ini (pemberdayaan perempuan adat, red). Dan hal ini perlu keberlanjutan antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat,” katanya.

Sementara, Ketua Adat Kasepuhan Cibarani Abah Dulhani berharap kepada Pemprov Banten dapat memberikan perhatian kepada masyarakat adat kasepuhan.

“Alhamdulillah kami baru saja beraudiensi dengan Pj Gubernur Banten, tadi kami membahas agar ada perhatian pemerintah. Baik itu terhadap upacara adat dan infrastruktur yang belum memadai,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan wilayah Adat Kasepuhan Cibarani juga memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari air terjun dan gua.

“Kami memiliki alam yang sejuk dan kami selalu menjaga alam agar terus lestari” pungkasnya.

The post Pj Gubernur A Damenta: Pemprov Banten Rancang Pemberdayaan Perempuan Adat appeared first on Detaktangsel.com.

Demikian disampaikan A Damenta usai menerima audiensi Gerakan Indonesia Anti Narkoba (GIAN) Serang Raya di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (3/2/2025).

“Tentunya semua pihak berperan dalam menyosialisasikan bahayanya narkoba, khususnya kepada generasi muda. Baik itu orang tua, masyarakat dan para pegiat anti narkoba,” ungkap A Damenta.

Selanjutnya, A Damenta menuturkan pola hidup sehat juga sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mengedepankan produktivitas yang positif.

“Dengan hal itu kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara, Ketua Gerakan Indonesia Anti Narkoba Serang Raya Mintarsih menyampaikan, pihaknya telah bergerak sejak tahun 2017 dengan menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba bagi generasi muda. “Sejak 2017, kita telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah bahkan hingga ke lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Mintarsih menuturkan, pihaknya fokus pada pencegahan dan rehabilitasi dalam Gerakan Anti Narkoba. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Kepolisian, BNN, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

“Kita juga memiliki rencana program untuk wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang bersih dari narkotika (Bersinar),” pungkasnya.

The post Pj Gubernur Banten A Damenta: Gerakan Anti Narkoba Dukung Wujudkan Indonesia Emas 2045 appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu dikatakan Usman dalam sambutannya pada Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) ke IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten di Pondok Pesantren Al Mubarok, Jl KH Abdul Latief, Sumur Pecung, Kota Serang, Kamis (21/11/2024).

Dikatakan, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten dapat memperkuat sinergitas kepada pemerintah daerah, institusi, stakeholder, dan masyarakat. Merealisasikan berbagai program kegiatan untuk terciptanya keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Banten.

“Pelaksanaan Mukerda MUI tahun 2024 ini dapat wujudkan program dan kegiatan yang mencerminkan sinergi antara pemerintah, alim ulama, dan seluruh elemen pilar pembangunan,” ucap Usman.

“Bersama MUI proses pembangunan dapat diatasi secara bersama-sama dalam mewujudkan Banten sebagai daerah baldatun thayyibatun warabbun ghafur sebagaimana yang kita harapkan,” sambungnya.

Menurutnya, ulama sebagai pewaris Nabi yang memiliki fungsi sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. “Peran ulama dalam dinamika bangsa sangat besar dan pengaruhnya sangat luas, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan sudah berlangsung sejak masa awal Islam di Indonesia,” ucap Usman.

Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten A Bazari Syam mengajak seluruh anggota MUI Provinsi Banten, organisasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk menghasilkan suatu rumusan dalam mencermati persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Banten, persoalan yang menjadi tran isu baik berskala nasional maupun lokal.

Dikatakan, MUI bukan milik satu organisasi masyarakat atau milik satu orang, melainkan MUI milik semua umat Islam. “Mari kita bangun MUI untuk kepentingan umat Islam khususnya di Provinsi Banten,” ajak A Bazari Syam. (Zal)

The post Mukerda IV MUI Provinsi Banten, Pj Sekda Usman Asshiddiqi Qohara Gaungkan Gerakan Maghrib Mengaji appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu diungkap Al Muktabar usai menghadiri debat ketiga Pilkada Provinsi Banten 2024 dengan tema “Sinergi Pembangunan Daerah dan Pusat dalam rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia” di Stasiun Metro TV, Jl Pilar Mas Utama Kedoya, Jakarta, Rabu (20/11/2024) malam.

“Ini adalah putaran terakhir, tahap ketiga. Tentu kita berharap sekali nanti akan mendapatkan pemimpin kita yang amanah ke depan,” ungkapnya.

“Kita imbau juga masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas daerah karena menentukan segala langkah kita dalam membangun,” ungkapnya.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban daya dukung menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024. “Kita semua telah sesuai dengan tata administrasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi,” ucap Al Muktabar.

Diungkapkan, dirinya juga akan keliling mengecek kesiapan-kesiapan Pilkada Serentak 2024. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mendapatkan mandat tugas untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan damai, aman, dan tertib. Juga terkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga Bupati/Wali Kota. (Zal)

The post Pj Gubernur Banten Al Muktabar Imbau Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 appeared first on Detaktangsel.com.

Al Muktabar mengatakan, rencana pembangunan TPSA Regional itu berada di kawasan yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Dimana TPSA Regional tersebut mengedepankan pengelolaan secara lestari.

“Pengelolaan kawasan itu direncanakan dengan secara lestari, sehingga nanti justru sampah-sampah itu bisa menjadi kompos dan membuat daya dukung lingkungannya,” ungkap Al Muktabar.

Selanjutnya, Al Muktabar menuturkan dengan tidak menebang pohon, diharapkan pohon-pohon mampu menjadi penyaring sehingga tidak menimbulkan aroma tak sedap.

“Pengelolaan konsep lestari itu, karena ini di kawasan hutan kedap penyerapan bau dan itu salah satu metodenya. Kemudian kita juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tersebut sesuai dengan potensi masing-masing,” katanya.

Selain itu, Al Muktabar juga mengungkapkan pihaknya akan menyiapkan satu titik untuk menjadi tempat pengelolaan sampah tersebut.

“Direncanakan ada satu kawasan industri pengelolaan sampah, baik berbasis plastik dan lainnya, bahkan sampah yang akan dikelola menjadi kompos,” katanya.

Al Muktabar menyampaikan, adapun luasan lahan yang akan digunakan dalam rancangan pembangunan TPSA Regional tersebut sekitar 190 hektar dengan lokasi yang tidak jauh dari akses pintu tol dari ruas tol Serang-Panimbang.

“Kawasan ini nanti tidak jauh dari exit tol sekitar 4 s.d 7 KM, sehingga biaya angkut dari Kabupaten/Kota tidak ada kendala. Dan kita ikhtiarkan ini tidak akan membebani Pemerintah Kabupaten/Kota, kita akan menggunakan APBD Provinsi Banten,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, mengajak masyarakat untuk berperan dalam menyelesaikan permasalahan sampah, diantaranya dengan melakukan pemilahan sampah sebelum masuk ke TPS.

“Pemilahan sampah itu sesuatu konseptual yang baik, sehingga diharapkan mulai dari pemilahan di rumah tangga dapat dilakukan,” pungkasnya. (Zal)

The post Pj Gubernur Banten Al Muktabar Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan TPSA Regional di Kabupaten Lebak appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam sambutan pembukaannya, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Komari mengatakan Pemprov Banten berusaha meningkatkan indeks demokrasi Indonesia.

Dirinya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber dan perwakilan yang hadir dalam memajukan indeks demokrasi Provinsi Banten.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Rochayati Basra mengatakan capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan. “Faktor penyebabnya proses Pemilu dan pluralisme keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, kebebasan sipil, adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,” jelasnya.

Menurutnya, Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat nasional, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat daerah. “Dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai negara demokrasi yang kuat dan berpengaruh di dunia,” ucap Rochayati.

Dijelaskan, peran Kemendagri dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai koordinator penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah. Kemendagri bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata, bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada melalui kampanye masif dan penyuluhan politik.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dr Agus Sjafari mengatakan, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dikatakan, indeks demokrasi Indonesia merupakan kerja bersama instansi pemerintah. Yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

“Komponen perhitungan IDI, terdiri dari 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Kemudian juga ada sumber data seperti dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam,” jelas Agus. (Zal)

The post Pilkada Salah Satu Pilar Demokrasi Indonesia appeared first on Detaktangsel.com.

Demikian hal itu disampaikan Al Muktabar usai mengikuti Tanam Jagung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto serta tamu undangan yang lainnya di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mukti, Desa Bulakan, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Rabu (20/11/2024).

Diketahui, kegiatan tanam jagung tersebut juga diiringi dengan Launching Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan secara virtual oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Hari ini momentum kita dengan dihadiri Pak Mentan, Pak Mendes dan tadi juga Kapolri bersama Panglima launching gugus tugas Polri serta melakukan tanam bersama seluruh Indonesia,” ungkap Al Muktabar.

“Ini (kegiatan tanam bersama, red) merupakan sebuah langkah kita dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wapres, untuk keberlanjutan hal itu tentunya terdapat beberapa hal yang harus kita wujudkan bersama-sama utamanya bagi para petani,” sambungnya.

Lebih lanjut, Al Muktabar mengatakan, pihaknya bersama Forkopimda terus berupaya dalam mengawal ketahanan pangan di Provinsi Banten.

Tidak hanya itu, kata Al Muktabar, Pemprov Banten telah bergerak bersama dengan PKK dan Posyandu terkait dengan gerakan menanam dipekarangan rumah. Bahkan mengajak para siswa untuk memanfaatkan lahan pekarangan sekolah untuk ditanami.

“Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan bersama-sama,” katanya.

Selanjutnya, Al Muktabar juga menuturkan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dibutuhkannya penguatan di lahan-lahan komoditi pangan yang telah tersedia. Melalui peningkatan manajemen tata kelola serta memperkuat sarana dan prasarana produksinya.

“Kita terus akan memperkuat kolaborasi itu, karena Pak Mentan, Pak Mendes dan Pak Mendagri mengarahkan hal ini dan kita akan fokus,” jelasnya.

Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan launching Gugus Tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan sebuah momentum untuk mencapai swasembada pangan

“Ini adalah hari yang baik dan momentum yang baik untuk kebangkitan pangan, sebagai arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menuturkan desa harus menjadi bagian dalam mendukung ketahanan pangan, baik di daerah maupun secara nasional.

“Saya tidak mau desa itu jadi penonton termasuk desa yang ada di Banten, potensinya sangat luar biasa. Maka kalau ada dana dan manusianya tinggal pendampingan sama pengawasannya. Saya minta TNI dan Polri itu langsung mendampingi Kepala Desa,” ujarnya.

“Kepala Desa harus serius, ini kita didukung TNI dan Polri. Maka percepatan swasembada pangan Kementan dan Kemendes sangat luar biasa atas arahan Bapak Presiden untuk kita memadukan antara swasembada pangan dengan menyukseskan makan bergizi,” pungkasnya. (Zal)

The post Wujudkan Ketahanan Pangan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Terus Perkuat Sinergi dan Kolaborasi appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu diungkap Usman saat menerima kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI tentang Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren di Ponpes Asshiddiqiyah 2 Jl. Garuda No. 32, Batuceper di, Kota Tangerang, Rabu (20/11/2024). Rombongan dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

“Pemprov Banten peduli pada pondok pesantren. Kami bermitra dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten,” ungkap Usman.

“Dukungan bisa diberikan tapi tidak melanggar perundang-undangan. Kolaborasi kerja sama bisa bersama-sama, seiring sejalan,” tambahnya.

Dikatakan, dengan membangun kemandirian ekonomi, pondok pesantren tidak tergantung pada bantuan. Pondok pesantren perlu pula memberikan pendidikan vokasi yang nanti juga bermanfaat kemandirian diri secara personal santri.

“Lulus pondok pesantren bisa mandiri,” ucap Usman.

Menurutnya, pemberdayaan pondok pesantren agar mandiri secara ekonomi melalui sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren. Sehingga pondok pesantren memiliki kemandirian, kreativitas. “Selain pendidikan keagamaan, di pondok pesantren juga ada badan usaha milik pondok pesantren. Bisa mendukung pembiayaan pondok pesantren. Serta menjadikan santri ketika lulus tidak hanya mandiri secara ilmu, tapi juga mandiri secara ekonomi,” ungkap Usman. (Zal)

The post Pemprov Banten Peduli Kemandirian Pondok Pesantren appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu diungkap Ketua Umum TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar usai menghadiri Pelantikan Ketua Umum TP PKK Pusat dan Ketua Umum Pembina Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian serta Rakornas TP PKK Tahun 2024 di Balai Sudirman Jl Dr Saharjo No 268 Jakarta, Selasa (19/11/2024). Rakornas TP PKK Tahun 2024 mengusung tema ‘Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui Persiapan Rakernas X PKK untuk Mendukung RPJMN 2025- 2029’.

Dalam kesempatan itu, mewakili TP PKK dan Pembina Posyandu Provinsi Banten Tine Al Muktabar ucapkan selamat atas pelantikan yang dilaksanakan. “Kami ucapkan kepada Ibu Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum TP PKK Pusat dan Ketua Pembina Posyandu Pusat. Semoga ke depan PKK dan Posyandu menjadi motor penggerak. Memiliki kapasitas sosial yang besar sehingga memiliki kontribusi yang luar biasa,” ucapnya.

“Kami dari Provinsi Banten akan turut mendukung dan menyukseskan program-program PKK Pusat maupun Posyandu Pusat,” tambahnya.

Masih menurut Tine, berdasarkan arahan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia (Mendagri) M Tito Karnavian, bahwa PKK harus bergerak. Harus mampu menggerakkan kapasitas sosial PKK dan Posyandu untuk mendukung pembangunan. Mendukung program-program pemerintah yang saat ini menurut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah terkait ketahanan pangan.

“Pokja 3 harus terus digerakkan untuk menciptakan ketahanan pangan dari pekarangan rumah. Bisa memberikan dampak secara nyata kalau dilakukan secara masif. Juga dalam ketahanan energi bagaimana PKK bisa berkontribusi dalam ketahanan energi, hemat energi di lingkungan keluarga,” ungkapnya.

Untuk Rakornas TP PKK Tahun 2024, Tine mengungkapkan, TP PKK Provinsi Banten mengusulkan program-program kerja yang bisa direplikasi dari Provinsi Banten di tingkat nasional. “Dalam penanganan stunting kita akan mendukung program pemberian makanan bergizi gratis. Dalam pendampingan anak stunting tidak cukup pemberian makan bergizi gratis tapi juga pemantauan tumbuh kembang oleh PKK dan Posyandu,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengatakan, amanat Mendagri M Tito Karnavian, PKK dan Posyandu masuk lembaga masyarakat Desa. “Berbentuk organisasi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Betul – betul bersinergi dan bekerjasama,” ucapnya.

Dikatakan, untuk peningkatan kapasitas kader pihaknya akan terus sinergikan dan sinkronkan. Program-program yang dilakukan oleh Posyandu dan 10 Program PKK, maupun yang berada di OPD. Perlu sinergi yang baik pemerintah maupun swasta bisa dilakukan oleh kader PKK dan Posyandu. “Tujuannya adalah sama, bagaimana kesejahteraan masyarakat tercapai,” ucap Nina.

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian melantik Tri Tito Karnavian sebagai Ketua Umum TP PKK Pusat dan Ketua Umum Pembina Posyandu Pusat masa bakti 2024 – 2029. (Zal)

The post Rakornas 2024, TP PKK Provinsi Banten Usulkan Program Pendampingan Anak Stunting Melalui Makan Bergizi dan Pemantauan Tumbuh Kembang appeared first on Detaktangsel.com.

“Karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak,” ungkap Usman Asshiddiqi Qohara saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen di Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Selasa (19/11/2024).

Usman berharap Rakor tersebut mampu menjadi langkah kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di tingkat daerah.

“Upaya ini penting untuk mendukung PAD yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.

“Dengan adanya optimalisasi tersebut, diharapkan pendapatan daerah akan lebih baik lagi dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Usman mengajak pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mendorong kemandirian daerah.

“Pemerintah yang kuat itu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kemandirian,” imbuhnya.

Sementara, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten E.A. Deni Hermawan menyampaikan pada dasarnya opsen PKB dan BBNKB tersebut merupakan upaya dalam peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten/Kota.

Hal itu, kata Deni, sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kegiatan hari ini kita akan finalisasi draft perjanjian kerja sama, dan beberapa waktu lalu kita telah berkomunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten,” ujarnya.

Selanjutnya, Deni mengatakan, mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan opsen PKB dan BBNKB saat ini masih dalam tahapan fasilitasi Kemendagri.

“Di sana diatur salah satunya Bank persepsi yang harus dilakukan untuk pengelolaan dari opsen PKB dan BBNKB, kita sepakati bersama bahwa RKUD kita itu Bank Banten. Maka Kabupaten/Kota harus menjadi keputusan bersama, bahwa dalam pengelolaan opsen PKB dan BBNKB maka kas penampung atau kas operasionalnya itu Bank Banten,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Rakor tersebut membahas terkait sinergi pemungutan opsen serta pembahasan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten/Kota. Rakor diikuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. (Zal)

The post Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara Buka Rakor Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen appeared first on Detaktangsel.com.

Sertifikat diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha pada Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024 di Kawasan Kota Tua Jakarta, Jakarta Barat, Sabtu (16/11/2024) malam.

Al Muktabar menyampaikan terima kasih atas telah ditetapkannya 5 warisan budaya takbenda asal Provinsi Banten. Al Muktabar mengatakan hal tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergi semua pihak terkait, mulai dari pelaku seni, komunitas dan pihak-pihak lainnya.

Sementara, dalam sambutannya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
Fadli Zon menyampaikan warisan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu. Tapi merupakan aset yang tidak ternilai yang menjadi identitas dan jati diri bangsa.

“Dalam setiap motif batik, irama gamelan, dalam tarian tradisional dan dalam cerita rakyat yang dituturkan dari generasi ke generasi. Kita menemukan jejak nilai-nilai luhur yang mengajarkan kebersamaan, gotong royong dan penghormatan terhadap keberagaman,” ujarnya.

Selanjutnya, dengan dibentuknya Kementerian Kebudayaan ini sebagai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi, mengembangkan memanfaatkan dan membina kebudayaan untuk kemajuan kebudayaan Indonesia.

“Itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya.

Lebih lanjut, Fadli menuturkan pemajuan kebudayaan menjadi pondasi dalam pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman, memperkokoh persatuan dan kesatuan.

“Sebagai bangsa yang dianugerahi kekayaan budaya luar biasa, kita punya tanggung jawab besar menjaga, melestarikan, memperkenalkan, dan mempromosikan warisan budaya ini kepada dunia,” imbuhnya.

“Sehingga apresiasi warisan budaya Indonesia 2024 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mengingatkan kita semua betapa berharganya kekayaan budaya yang kita miliki,” sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan Kebudayaan Judi Wahiudin dalam laporannya menuturkan, Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024 merupakan puncak rangkaian kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

“Warisan budaya takbenda Indonesia dan cagar budaya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, keduanya saling mengisi dalam upaya menjaga dan melindungi warisan budaya kita,” tuturnya.

Selanjutnya, ia mengatakan sejumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan telah melewati sejumlah tahapan penilaian. Mulai dari pra sidang, verifikasi, kajian dan sidang yang dilakukan oleh tim ahli yang membidanginya.

“Pada tahun 2024 ini usulan warisan budaya takbenda yang masuk sejumlah 668 usulan, setelah melalui serangkaian penilaian dan sidang penetapan. Maka sebanyak 272 ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, sehingga jumlah warisan budaya tak benda Indonesia yang telah ditetapkan sejumlah 2.213,” katanya.

Sedangkan, pada tahun 2024 ini terdapat 17 sertifikat cagar budaya peringkat nasional yang diberikan, mencakup kategori benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan. Sehingga saat ini ada 228 objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.

“Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku dan komunitas, budayawan serta pemilik dan pengelola cagar budaya yang turut mendukung penetapan warisan budaya sebagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa,” pungkasnya. (Zal)

The post Pemprov Banten Raih 5 Sertifikat Warisan Budaya Takbenda dari Kementerian Kebudayaan RI appeared first on Detaktangsel.com.

“Karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak,” ungkap Usman Asshiddiqi Qohara saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen di Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Selasa (19/11/2024).

Usman berharap Rakor tersebut mampu menjadi langkah kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di tingkat daerah.

“Upaya ini penting untuk mendukung PAD yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.

“Dengan adanya optimalisasi tersebut, diharapkan pendapatan daerah akan lebih baik lagi dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Usman mengajak pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mendorong kemandirian daerah.

“Pemerintah yang kuat itu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kemandirian,” imbuhnya.

Sementara, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten E.A. Deni Hermawan menyampaikan pada dasarnya opsen PKB dan BBNKB tersebut merupakan upaya dalam peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten/Kota.

Hal itu, kata Deni, sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kegiatan hari ini kita akan finalisasi draft perjanjian kerja sama, dan beberapa waktu lalu kita telah berkomunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten,” ujarnya.

Selanjutnya, Deni mengatakan, mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan opsen PKB dan BBNKB saat ini masih dalam tahapan fasilitasi Kemendagri.

“Di sana diatur salah satunya Bank persepsi yang harus dilakukan untuk pengelolaan dari opsen PKB dan BBNKB, kita sepakati bersama bahwa RKUD kita itu Bank Banten. Maka Kabupaten/Kota harus menjadi keputusan bersama, bahwa dalam pengelolaan opsen PKB dan BBNKB maka kas penampung atau kas operasionalnya itu Bank Banten,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Rakor tersebut membahas terkait sinergi pemungutan opsen serta pembahasan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten/Kota. Rakor diikuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. (Zal)

The post Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara Buka Rakor Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu disampaikan Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (18/11/2024).

“Kita masih ada waktu hingga Desember nanti, dimana ada peringatan Natal dan Tahun Baru. Itu menjadi konsentrasi kita untuk hal-hal yang terkait dengan komoditi-komoditi utama yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkap Al Muktabar.

Dikatakan, hingga saat ini inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali dengan baik, pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,61.

“Kalau inflasi relatif ya terkendali di Provinsi Banten,” katanya.

Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan terkait dengan potensi kebencanaan yang dapat berdampak terhadap inflasi. Pihaknya akan segera mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk hal tersebut.

“Tadi juga kita mendapatkan informasi terkait bahan-bahan pangan secara nasional, seperti minyak goreng, gula dan lainnya itu laporan dari Kementerian/Lembaga tersedia untuk persiapan ke depan dalam menyambut natal dan tahun baru,” imbuhnya.

“Sementara, kita Pemerintah Provinsi Banten dengan 8 Kabupaten/Kota juga mengambil langkah-langkah untuk itu, Dana BTT kita tersedia baik, untuk kebencanaan maupun antisipasi hal-hal yang terkait dengan inflasi dan pengendalian harga,” pungkasnya. (Zal)

The post Jelang Nataru, Pemprov Banten Konsentrasi Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat appeared first on Detaktangsel.com.