Dalam pemantauan tersebut, Pemkot Tangsel menemukan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas, seperti telur, ayam, cabai rawit merah, dan cabai keriting merah. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan bahan pokok di pasar masih dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan lancar.

Asisten Daerah (Asda) II Kota Tangerang Selatan, Heru Agus Santoso mengatakan, kenaikan harga terjadi pada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan permintaan menjelang Iduladha.

“Harga telur yang sebelumnya di kisaran Rp26 ribu hingga Rp27 ribu per kilogram, saat ini naik menjadi Rp28 ribu per kilogram. Untuk ayam juga mengalami kenaikan sekitar Rp2 ribu sampai Rp4 ribu, sehingga sekarang berada di angka Rp40 ribu per kilogram,” ujarnya.

Selain itu, kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai, khususnya cabai rawit merah dan cabai keriting merah.

“Cabai rawit merah memang sudah mengalami kenaikan sejak minggu lalu. Sementara cabai keriting mengalami kenaikan sejak 2–3 hari terakhir,” tambahnya.

Dalam sidak tersebut, ketersediaan stok Minyakita turut menjadi perhatian. Pemkot Tangsel sebelumnya menerima laporan terkait kelangkaan stok di lapangan. Namun, kondisi tersebut mulai berangsur normal setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

“Per hari ini pasokan stok sudah mulai tersedia kembali. Informasi dari beberapa pedagang, mereka kini dapat langsung mengakses pembelian Minyakita melalui Bulog dengan syarat memiliki NIB terlebih dahulu,” jelas Heru.

Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, harga bawang putih justru mengalami penurunan. Menurut Heru, kondisi tersebut dipengaruhi oleh stok yang masih mencukupi sehingga harga relatif stabil.

Tak hanya memantau harga dan stok pangan, Pemkot Tangsel bersama BPOM juga melakukan pengecekan keamanan pangan terhadap sejumlah produk yang dijual di pasar.

Hasil pemeriksaan menemukan kandungan bahan berbahaya pada tiga jenis produk, yakni tahu, mi kuning, dan kue mangkuk. Bahan yang ditemukan berupa formalin dan Rhodamin B yang dilarang digunakan dalam pangan.

“Langkah yang kami lakukan adalah meminta pedagang menurunkan dan tidak menjual produk tersebut, serta menindaklanjuti kepada produsen terkait agar ke depan tidak lagi menggunakan bahan yang dilarang,” tegasnya.

Ia menegaskan, Pemkot Tangsel akan terus memperketat pengawasan pangan dan distribusi bahan pokok hingga Iduladha tiba. Koordinasi lintas lembaga mulai dari Bulog, BPOM, Dinas Perdagangan, hingga pemerintah provinsi akan terus diperkuat agar masyarakat dapat merayakan hari raya dengan aman dan tenang. (Adv)

The post Sidak Pasar Serpong Jelang Iduladha, Pemkot Tangsel Intensif Jaga Stabilitas Harga dan Keamanan Pangan appeared first on Detaktangsel.com.

Anggota Komisi II DPRD Tangsel, Badrusalam, mengatakan hal tersebut usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pedagang Pasar Serpong di Kantor DPRD Tangsel, Rabu (12/11/2025).

Ia menyebut ada tiga poin utama tuntutan pedagang, yakni permintaan zona khusus bagi PKL di sekitar jalan, kesediaan diatur jam operasional serta menjaga kebersihan, dan permohonan evaluasi terhadap kebijakan relokasi ke belakang pasar.

“Para pedagang menyampaikan aspirasi dengan sangat baik. Mereka mengatakan kami ingin ditata bukan dipinggirkan, kami ingin tertib bukan disingkirkan. Diksi ini menunjukkan keinginan kuat mereka untuk diatur, bukan dihapuskan,” ujar Badrus.

Menurutnya, DPRD Tangsel menerima aspirasi tersebut dan akan menindaklanjutinya bersama dinas teknis. Namun, kebijakan yang diambil harus komprehensif, mempertimbangkan seluruh pihak termasuk pedagang yang berada di dalam kios resmi. “Kami mendorong Pemkot Tangsel melalui Disperindag, Satpol PP, Dishub, Perseroda PITS, camat, dan lurah untuk duduk bersama mencari solusi yang adil,” tegasnya.

Badrus menambahkan, pertemuan RDP kali ini bukan yang terakhir. DPRD bersama Disperindag akan menginisiasi pertemuan lanjutan untuk membahas aspek teknis, termasuk simulasi zonasi dan evaluasi relokasi yang sudah dilakukan. “Kita harus cari titik tengah agar pedagang bisa tetap berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum,” katanya.

Ia juga menyoroti keluhan pedagang mengenai biaya sewa los dan kios di dalam pasar. Menurutnya, banyak kios dimiliki oleh perorangan, sehingga perlu klarifikasi dari Disperindag terkait janji awal pengelolaan pasar. “Dinas perlu menjelaskan seperti apa komitmen awalnya agar pedagang tidak dirugikan,” ujarnya.

Badrus menegaskan, DPRD Tangsel akan terus mendorong dialog terbuka antarsemua pihak. “Karena pengelolaan pasar juga melibatkan pihak ketiga, maka Perseroda PITS dan pengelola harus dilibatkan dalam pembicaraan. Intinya, semua pihak harus duduk bareng mencari solusi terbaik bagi pedagang dan pemerintah,” pungkasnya.

The post Badrusalam: Semua Pihak Harus Duduk Bersama Bahas Solusi PKL Pasar Serpong appeared first on Detaktangsel.com.

Merasa kondisi semakin sulit, para PKL akhirnya mengadu ke DPRD Kota Tangsel. Mereka diterima oleh Komisi II DPRD Tangsel dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (12/11/2025).

Perwakilan PKL Pasar Serpong, Bambang Ferdiansyah, mengatakan bahwa kebijakan Pemkot Tangsel yang menempatkan para pedagang di belakang pasar dinilai tidak berpihak kepada mereka. Menurutnya, lokasi baru tersebut justru membuat pedagang terancam gulung tikar.

“Kalau disuruh pindah ke belakang, sama saja mematikan mata pencarian kami. Kami sudah pernah coba sebelumnya, dagangan malah busuk, pembeli sepi. Dari jalan raya ke belakang jauh sekali,” ungkap Bambang.

Ia juga menambahkan, pembeli harus mengeluarkan biaya parkir tambahan jika ingin berbelanja di area belakang pasar, sehingga semakin menurunkan minat masyarakat.

Meski begitu, Bambang mengaku bersyukur atas kesempatan audiensi yang difasilitasi DPRD Tangsel. Ia menyebut, para pedagang puas bisa menyampaikan langsung keluhan mereka kepada wakil rakyat.

“Alhamdulillah kami diterima dengan baik. Pemerintah juga sering turun ke lapangan dan mendengar keluhan pedagang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, mengatakan bahwa pihaknya memahami kesulitan para PKL dan berkomitmen mencari solusi terbaik.

“Secara umum para pedagang siap tertib, siap diatur, dan siap ditata. Hanya saja mereka berharap ada sisi keadilan dan kemanusiaan,” jelas Ricky.

Ricky menuturkan, salah satu persoalan yang mencuat adalah biaya parkir yang dianggap memberatkan pembeli. Ia pun mengusulkan relaksasi aturan parkir sebagai langkah awal.

“Misalnya kita gratiskan parkir selama 15 menit. Itu bisa jadi solusi agar pembeli tidak terbebani,” ujarnya.

Selain itu, Komisi II juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penataan PKL. Pihaknya berencana duduk bersama untuk menggali lebih dalam permasalahan di lapangan.

Ricky juga menyoroti usulan zonasi dari para pedagang. Ia menyatakan akan melakukan kajian lebih lanjut agar sistem tersebut dapat diterapkan tanpa menimbulkan masalah baru dalam penertiban. “Kita harus hati-hati. Jangan sampai diberi jam tertentu tapi nantinya malah sulit ditertibkan,” katanya.

Lebih lanjut, Ricky menegaskan bahwa DPRD juga mempertimbangkan nasib pedagang yang berada di dalam kios resmi pasar. “Kita tidak bisa hanya berpihak pada satu sisi. Pedagang di dalam juga bayar sewa dan retribusi. Jadi, kita harus adil dan cari solusi terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya.(dra)

The post PKL Pasar Serpong Ngadu ke DPRD Tangsel: Omzet Anjlok Usai Relokasi, Komisi II Janji Cari Solusi appeared first on Detaktangsel.com.