Hal tersebut disampaikan Pilar saat menghadiri kegiatan Pengajian Kitab Kuning di Islamic Center Baiturrahmi Kota Tangerang Selatan pada Rabu (20/5/2026).

Menurut Pilar, Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pengajian kitab kuning di sejumlah kecamatan maupun di Masjid Islamic Center Baiturrahmi.

“Kita memiliki gagasan dan cita-cita agar masyarakat Tangsel dapat memahami serta mengetahui kitab-kitab yang ditulis oleh para imam dan alim ulama terdahulu, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat,” ujar Pilar.

Ia menjelaskan, kitab kuning merupakan kumpulan karya ulama yang berisi tafsir, kajian Al-Quran, hingga hadis yang dapat membantu masyarakat memahami ajaran agama Islam secara lebih mendalam.

“Kami juga mendorong anak-anak muda agar lebih mengenal kitab-kitab kuning. Ke depan akan ada program agar anak-anak sekolah dasar mulai mengenal kitab kuning, tentu dengan tingkatan dasar dan disesuaikan dengan kemampuan mereka,” jelasnya.

Menurut dia, pengenalan kitab kuning sejak dini penting agar generasi muda memahami bahwa pembelajaran agama tidak hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi juga dari karya-karya ulama yang telah diwariskan selama berabad-abad.

The post Kitab Kuning Tangsel Jadi Program Baru, Pilar Dorong Anak SD Mulai Belajar appeared first on Detaktangsel.com.

Respons dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M. Cholil Nafis, menambah dimensi baru pada perdebatan tentang legitimasi pernikahan beda agama di Indonesia.

Menurut KH M. Cholil Nafis, menurut ajaran Islam, pernikahan beda agama dianggap tidak sah. Dia menjelaskan bahwa pemerintah hanya melakukan pencatatan nikah, bukan mengesahkan akad nikahnya. Dalam pandangan Islam, perkawinan beda agama dianggap setara dengan perbuatan zina.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, bagi pasangan beda agama, undang-undang ini meminta salah satu pasangan untuk berpindah agama dan meminta izin khusus dari Menteri Agama.

Rencana pernikahan Mahalini dan Rizky Febian menciptakan tantangan besar bagi keduanya, baik secara pribadi maupun dalam konteks hukum dan agama. Mereka harus mempertimbangkan komitmen agama dan nilai-nilai pribadi mereka, sambil juga menghadapi tekanan dan kritik dari masyarakat dan lembaga keagamaan.

Kasus ini juga menimbulkan refleksi tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia. Perdebatan tentang legitimasi pernikahan beda agama mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, budaya, dan hukum dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia.

Perlu adanya dialog antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil untuk menemukan solusi yang menghormati hak-hak individu sambil juga memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kultural bangsa.

Rencana pernikahan Mahalini dan Rizky Febian menjadi isu yang kompleks dan sensitif, yang menyoroti tantangan dan pertentangan antara cinta dan agama di Indonesia.

The post Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian Beda Agama, Bagaimana Pandangan MUI? appeared first on Detaktangsel.com.