Kegiatan Rapat Pleno Anggaran oleh
Organizing Committee (OC) sebagai Panitia Pelaksana PORPROV VII Banten 2026 di ruang Lengkong, Lt. 4 Puspemkot dan dipimpin langsung Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan, Jum’at (23/10/2026) dan dihadiri sejumlah perwakilan KONI Kota Tangsel dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangsel terkait, yakni Plt Kepala Dinas dan Kepala-Kepala Bidang Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan beberapa perwakilan lainnya.

Seusai rapat pleno, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menjelaskan, bahwa rapat membahas seluruh persiapan pelaksanaan PORPROV VII, termasuk evaluasi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaannya.

“Ya, hari ini ada rapat pleno terkait Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang terakhir ya, karena ada penambahan (usulan, red) dari Kota Tangerang Selatan dari TAPD terkait kebutuhan terakhir PORPROV. Terakhir, kemarin itu ada kebutuhan makan minum, transportasi, dan lain sebagainya yang belum terakomodir,” ungkapnya.

Pilar menambahkan, semua kebutuhan sudah terakomodir dengan anggaran yang sekarang diplenokan terkait peruntukannya dan segera dilakukan koordinasi dengan Inspektkoordinasi diverifikasi.

“RAB yang sudah diplenokan dan juga tadi juga ada beberapa laporan laporannya bidang terkait progress yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam waktu dekat,” papar Wakil Wali Kota Tangsel.

Dijelaskan Pilar, dalam kegiatan PORPROV VII Banten 2026, ada tambahan anggaran sebesar Rp2,5 miliar, yang merupakan hasil verifikasi teman-teman Bidang Anggaran dengan Bendahara. “Dan, kebutuhannya ada beberapa yang harus ditambahkan,” imbuhnya.

Jadi, lanjut Pilar, karena memang awalnya dulu kan proyeksinya hanya 50 Cabang Olahraga (Cabor). Maka, dengan penambahan Cabor sekitar 10, jadi 60 Cabor. “Tentu ada anggaran yang membengkak ya, dari segi konsumsi dan perangkat pertandingan, dari peralatan-peralatan. Nah, itu makanya ada kebutuhan tambahan. Makanya sudah kita lakukan pemetaan dan kita juga sudah pres anggarannya benar-benar hal yang dibutuhkan,” jelasnya lagi.

Hal-hal dasar yang dibutuhkan, menurut Pilar Saga Ichsan, tadi kebutuhannya saya sampaikan penambahan dari Pemkot Tangsel yang saat ini RAB-nya sudah kita sampaikan kepada Dispora untuk dilakukan verifikasi dulu di Inspektorat, supaya semuanya sesuai Standar Satuan Harga (SDH) dan lain sebagainya.

“Totalnya yang dari Tangselnya sendiri, berarti sekitar Rp16 miliar ditambah Rp2,5 miliar. Jadi sekitar Rp18,5 miliar,” ungkapnya.

Lebih jauh, Pilar Saga Ichsan menjelaskan, untuk venue sudah selesai. “Kita double check, yang terakhir benar-benar yang terakhir kita cek lagi kalau venue kita sudah 100% siap terkait kebutuhan yang sudah masuk RAB kan. Di venue, itu kekurangannya apanya, misalnya tribun atau misalkan kekurangan alat-alat itu sudah dimasukkan semuanya ke dalam RAB dari 60 Cabor. “ini itu, besok dalam waktu dekat akan dilakukan verifikasi ulang yang terakhir untuk memastikan tidak ada lagi yang kurang,” tegas Pilar.

Kata Pilar, urusan Bidang dalam pelaksanaan PORPROV VII Banten 2026 sudah semuanya berjalan. Perizinan sudah berjalan, keamanan, kesehatan sudah berjalan, Bidang pertandingan juga sudah.

“Jadi, tinggal persiapan pelaksanaan aja. Nanti yang pertama kan kita lakukan pawai obor gitu kan. Lalu, nanti dilakukan juga mulai pertandingan awal-awal tuh di tanggal 8. Terus, terkait publikasi juga mulai dilakukan minggu ini di bidang humas untuk mempublikasikan media luar ruang seperti Billboard. “Kalau medsos terus berjalan, media cetak media online kita lakukan secara masif minggu ini,” pungkasnya. (Zal/Ip).

The post Rp 2,5M Tambahan Anggaran PORPROV VII Banten 2026 appeared first on Detaktangsel.com.

Silaturahmi tersebut diikuti pengurus YJI tingkat kota serta perwakilan pengurus di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Melalui pertemuan ini, YJI Tangsel berupaya mempererat hubungan antar pengurus agar pelaksanaan program organisasi berjalan lebih solid dan terarah.

Ketua YJI Cabang Kota Tangsel, Sherisada Manaf, mengatakan konsolidasi tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi sejumlah agenda organisasi, terutama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.

“Silaturahmi dan konsolidasi ini untuk menyatukan visi dan misi pengurus YJI Kota Tangsel dalam mengikuti Porprov Banten. Kegiatannya berlangsung pada 7 hingga 10 November. Di sana nanti ada bakti sosial dan akan dihadiri Ketua Umum YJI. Kami mendapat giliran pada 9 November,” ujar Sherisada.

Selain mempersiapkan agenda Porprov Banten, YJI Tangsel juga akan mengintensifkan sosialisasi program Keren Tanpa Rokok. Program ini menyasar kalangan generasi muda, khususnya pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagai upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini.

Sherisada menjelaskan, sosialisasi tersebut direncanakan berlangsung di SMP Labschool yang berada di kawasan Legoso, Ciputat Timur, serta sekolah Islamiyah di Kecamatan Ciputat. Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber dari pengurus pusat YJI dengan fasilitasi YJI Provinsi Banten.

“Yayasan Jantung Indonesia ini market-nya remaja. Kami akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Narasumbernya dari pusat dan difasilitasi YJI Banten. Kami dari Tangsel mendampingi sekaligus memilih sekolah yang akan menjadi tempat sosialisasi,” jelasnya.

Tak hanya menyasar pelajar, YJI Tangsel juga merencanakan pelantikan pengurus baru pada Desember mendatang. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung serta melibatkan Klub Jantung Sehat (KJS) di tingkat kelurahan dan Koordinator Kecamatan (Korcam).

Sherisada berharap pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan koordinasi seluruh pengurus, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Dengan demikian, program-program YJI dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Kami juga mengadakan senam bersama setiap bulan. Selain itu, ada peringatan Hari Ibu yang diselenggarakan Koordinator Kecamatan Pondok Aren. Kami berharap seluruh kegiatan ini semakin memperkuat soliditas YJI Tangsel dan sejalan dengan program yang telah ditetapkan pengurus pusat,” ungkapnya.

Melalui berbagai agenda tersebut, YJI Tangsel berupaya memperluas edukasi kesehatan jantung, membangun kesadaran hidup sehat di kalangan generasi muda, serta memperkuat peran pengurus dan komunitas di tingkat wilayah.

Dengan konsolidasi yang semakin solid, YJI Tangsel berharap seluruh program kerja dapat terlaksana secara optimal, sekaligus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan penyakit jantung. (Dra)

The post Bukan Sekedar Silaturahmi, YJI Kota Tangsel Siapkan Gerakan Antirokok Untuk Generasi Muda appeared first on Detaktangsel.com.

​Menurut Wagub Dimyati, penyelenggaraan Tangsel Otozone memiliki tujuan yang sangat positif bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi serta ragam pilihan kendaraan.

​“Pameran Tangsel Otozone 2026 ini sangat bagus. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menghadirkan banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli mobil,” ujar Dimyati.

​Ia menilai, pusat perbelanjaan merupakan lokasi strategis karena menjadi pusat aktivitas warga mencari berbagai kebutuhan. Oleh karena itu, kehadiran pameran ini diharapkan tidak sekadar menjadi hiburan, tetapi juga sarana informasi yang bermanfaat.

​“Mudah-mudahan dengan adanya Otozone ini, masyarakat menjadi lebih paham mengenai perkembangan teknologi otomotif serta manfaat kendaraan,” tambahnya.

​Lebih lanjut, Dimyati mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen akhir tahun guna mendapatkan berbagai penawaran menarik. Penawaran tersebut meliputi program diskon pajak kendaraan hingga promo khusus selama pameran berlangsung.

​“Belanjalah, karena menjelang tutup tahun biasanya akan ada banyak diskon. Otozone ini bisa menjadi ajang promosi kendaraan yang tepat untuk dimanfaatkan,” ungkapnya.

​Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan, Eki Herdiana, menjelaskan bahwa Tangsel Otozone tahun ini merupakan penyelenggaraan kali kedua. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Bapenda Kota Tangsel dengan Bapenda Provinsi Banten.

​“Selain pameran kendaraan, kami juga menyiapkan gerai untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, dan jenis pajak lainnya. Pameran ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 16 hingga 18 Oktober 2026,” papar Eki. (Zal)

The post Tangsel Otozone 2026 Resmi Digelar, Wagub Banten Ajak Masyarakat Manfaatkan Diskon Akhir Tahun appeared first on Detaktangsel.com.

Penutupan tahapan verifikasi tersebut disaksikan Ketua PWI Kota Tangerang Selatan Ahmad Eko Nursanto, Sekretaris PWI Kota Tangerang Selatan Edy Riyadi, serta Ketua Panitia Konferensi PWI Kota Tangerang Selatan Irawan Aprilia bersama anggota panitia.

Verifikasi yang berlangsung sejak 12 Oktober 2026 itu merupakan tahapan awal dalam rangkaian persiapan konferensi untuk menentukan kepemimpinan PWI Kota Tangerang Selatan periode 2026–2029.

Ketua Panitia Konferensi PWI Kota Tangerang Selatan, Irawan Aprilia, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan seluruh tahapan konferensi sesuai jadwal dan ketentuan organisasi yang berlaku.

“Alhamdulillah, tahapan verifikasi kartu anggota PWI Kota Tangerang Selatan telah resmi ditutup sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni pada 16 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah berpartisipasi dan mengikuti proses verifikasi ini,” ujar Irawan dalam draf keterangan panitia.

Ia menjelaskan, verifikasi keanggotaan menjadi bagian penting untuk mempersiapkan pelaksanaan konferensi agar berlangsung tertib dan sesuai mekanisme organisasi.

Menurutnya, seluruh tahapan selanjutnya akan dilaksanakan dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI serta peraturan organisasi yang berlaku.
“Kami selaku panitia berkomitmen menjalankan seluruh tahapan konferensi secara profesional, transparan, dan berpedoman pada AD/ART PWI serta peraturan organisasi. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak,” demikian pernyataan yang disiapkan untuk Ketua Panitia.

Setelah penutupan verifikasi, panitia akan melanjutkan tahapan berikutnya, yakni penyerahan hasil verifikasi data peserta kepada PWI Provinsi Banten yang dijadwalkan pada 21 Oktober 2026.

Selanjutnya, sosialisasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan masa sanggah akan berlangsung pada 29 Oktober hingga 2 November 2026. Penyerahan hasil DPS dan masa sanggah kepada PWI Provinsi Banten dijadwalkan pada 3 November 2026.

Sementara itu, sosialisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) final dijadwalkan pada 13 November 2026.

Memasuki tahapan pencalonan, panitia menjadwalkan pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua PWI Kota Tangerang Selatan pada 16–18 November 2026, pukul 09.30–17.00 WIB.

Hasil penjaringan bakal calon ketua akan diserahkan pada 20 November 2026, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon oleh PWI Provinsi Banten pada 24 November 2026.

Seluruh rangkaian tersebut dijadwalkan bermuara pada pelaksanaan Konferensi PWI Kota Tangerang Selatan pada 5 Desember 2026, bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Kota Tangerang Selatan, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Mengusung Semangat Satu Visi, Satu Aksi
Konferensi PWI Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 mengusung tema “Satu Visi, Satu Aksi, PWI Kota Tangsel Berintegritas.”

Tema tersebut menjadi semangat untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta mendorong regenerasi kepemimpinan yang berintegritas.

Irawan berharap seluruh anggota PWI Kota Tangerang Selatan dapat menjaga suasana kondusif selama proses konferensi berlangsung dan menghormati setiap tahapan yang telah ditetapkan.

“Harapan kami, Konferensi PWI Kota Tangerang Selatan 2026 tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme wartawan, dan membangun PWI Tangsel yang semakin berintegritas,” demikian pernyataan Ketua Panitia.

Dengan ditutupnya tahapan verifikasi keanggotaan, persiapan konferensi kini berlanjut ke tahap berikutnya sesuai jadwal yang telah disusun panitia.

The post Konferensi PWI Tangsel 2026, Tahapan Verifikasi Anggota Resmi Berakhir appeared first on Detaktangsel.com.

Keluhan tersebut dibawa warga ke Komisi II DPRD Tangsel dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Tangsel, Rabu (14/10/2026). Selain meminta persoalan kualitas air ditindaklanjuti, warga mulai mempertimbangkan jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban pihak terkait.

Perwakilan warga, Anis Silvia, menjelaskan pendataan bermula dari laporan sejumlah ibu yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Untuk mengetahui jumlah warga terdampak, mereka kemudian mengumpulkan data melalui Google Form.

Hasil pendataan hingga 9 Oktober 2026 menunjukkan terdapat 146 warga yang mengalami gejala serupa. Menurut Anis, lebih dari separuh di antaranya merupakan bayi dan balita.

Bahkan, seorang bayi berusia 11 bulan dilaporkan harus menjalani rawat inap di rumah sakit akibat dehidrasi.

“Dari 14 September sampai 9 Oktober saja, kasus per harinya naik terus. Bayi yang paling muda 11 bulan ada yang opname,” kata Anis dalam RDP.

Air Keruh dan Bau Dikeluhkan Warga

Di luar laporan gangguan kesehatan, warga juga mempersoalkan kondisi air yang mengalir ke rumah mereka. Air disebut kerap tampak keruh, mengeluarkan bau menyerupai comberan, serta terasa berlendir ketika ditampung dalam ember.

Warga menduga persoalan tersebut berkaitan dengan sumber air baku yang berasal dari danau bekas galian pasir di lingkungan perumahan. Meski demikian, dugaan hubungan antara air yang digunakan sehari-hari dan gangguan kesehatan warga masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta penelusuran oleh instansi berwenang.

Anis mengungkapkan, keluhan mengenai kualitas air telah berulang kali disampaikan melalui pengurus RT dan RW. Namun, menurut dia, respons yang diterima warga selama ini sebatas permintaan maaf dan janji perbaikan.

Kekecewaan warga semakin besar karena mereka tetap membayar tagihan air sekitar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, tetapi menilai kualitas layanan yang diterima belum memenuhi harapan.

Setelah keluhan berulang belum menghasilkan penyelesaian yang dinilai memadai, warga mulai membahas kemungkinan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

“Kami diskusikan dulu dengan pimpinan dan Pak RT-RW. Tapi mungkin kami akan menunjuk ke sana. Ini sebenarnya langkah terakhir,” ujar Anis.

DPRD Pertanyakan Perizinan dan Sumber Air

Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, mengatakan RDP tersebut mengungkap sejumlah hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Persoalan itu mencakup keluhan kualitas air yang berulang, sumber air baku, hingga dugaan belum tuntasnya perizinan instalasi pengolahan air atau water treatment plant (WTP).

Ricky menyebut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) telah mengingatkan pengelola sejak 2024 agar mengurus perizinan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikannya dalam rapat, tindak lanjut perizinan tersebut belum dilakukan.

DPRD juga menyoroti penggunaan air dari bekas galian pasir di kawasan perumahan sebagai sumber air baku. Ricky menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dinas terkait dalam RDP, sumber air untuk pengelolaan WTP seharusnya berasal dari Sungai Cisadane.

Selain masalah sumber air, Ricky mengungkapkan adanya rekomendasi Dinas Kesehatan yang menyatakan air tersebut tidak layak dikonsumsi. Ia juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bakteri Escherichia coli (E. coli).

Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan langkah pengamanan pasokan air. Dokumen hasil pengujian, termasuk parameter pemeriksaan dan tingkat pencemaran, diperlukan untuk memastikan kondisi air serta menentukan penanganan yang tepat.

Pengelola Tak Hadir, Warga Didampingi DPRD

Dalam RDP tersebut, pengembang Perumahan Serpong Lagoon dan pengelola WTP tidak hadir meski telah diundang DPRD. Menurut Ricky, kedua pihak sama-sama mengirimkan surat yang menyatakan tidak dapat menghadiri rapat.

Akibatnya, DPRD belum memperoleh penjelasan langsung dari pengembang maupun PT APS mengenai keluhan warga, penggunaan sumber air baku, status perizinan, dan langkah perbaikan yang telah dilakukan.

Ricky mendorong warga mempertimbangkan upaya perdata apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan. Kerugian tersebut, antara lain, biaya penanganan kesehatan dan dampak lain yang memiliki keterkaitan dengan persoalan kualitas air.

Meski demikian, opsi penyegelan WTP juga perlu diperhitungkan secara matang. Instalasi tersebut menjadi satu-satunya sumber pasokan air bagi penghuni Serpong Lagoon. Penghentian operasional tanpa tersedianya sumber pengganti berpotensi membuat warga menghadapi persoalan baru dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Karena itu, penyelesaian masalah tidak hanya menyangkut pemeriksaan kualitas air dan pertanggungjawaban pengelola, tetapi juga jaminan tersedianya pasokan air bersih yang aman bagi seluruh warga.

Sementara itu, sebagai langkah penanganan sementara, DCKTR Tangsel, PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS), dan CSR Indah Kiat masing-masing menyanggupi penyediaan satu tangki air bersih. Dengan demikian, terdapat tiga tangki yang direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga.

DPRD akan mengkaji kecukupan bantuan tersebut, mengingat kebutuhan air bersih berlangsung setiap hari dan memerlukan pasokan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari PT APS maupun pengembang Serpong Lagoon terkait keluhan warga dan persoalan yang dibahas dalam RDP.

Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi kedua pihak mengenai kualitas air yang didistribusikan, sumber air baku, status perizinan WTP, serta upaya penanganan yang telah maupun akan dilakukan.(Dra)

The post Warga Serpong Lagoon Keluhkan Air Keruh dan Berbau, DPRD Tangsel Temukan Sejumlah Persoalan appeared first on Detaktangsel.com.

S mengaku sempat mengalami kendala ketika mendatangi Polsek Cisauk pada Kamis (15/10/2026). Menurut keterangannya, petugas menjelaskan bahwa lokasi kejadian berada di luar wilayah hukum Polsek Cisauk karena peristiwa tersebut terjadi di Cikoleang, Kabupaten Bogor.

S kemudian melanjutkan upaya pelaporan ke Polres Tangerang Selatan dan berkoordinasi dengan unsur pengawasan internal kepolisian untuk memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang dialaminya.

Datang Mencari Perlindungan, Mengaku Diminta Melapor ke Wilayah Lain

Berdasarkan keterangan S, dugaan kekerasan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kontrakannya di wilayah Cikoleang, Kabupaten Bogor.

S menuturkan, peristiwa bermula ketika suaminya, yang disebut telah pisah rumah selama sekitar enam bulan, menghubunginya untuk bertemu dengan anak angkat mereka.

Pertemuan tersebut disebut berujung pertengkaran. S mengaku mengalami pemukulan pada wajah dan telinga kiri, pencekikan, serta dugaan tendangan atau injakan pada bagian perut.

Ia juga menuturkan bahwa dirinya sempat berteriak meminta pertolongan. Ketua RT dan sejumlah warga disebut datang setelah mengetahui kejadian tersebut. S mengaku sempat kehilangan kesadaran dalam rangkaian peristiwa itu.

Setelah kejadian, sekitar pukul 12.00 WIB, S berupaya mencari bantuan dengan mendatangi Polsek Cisauk karena menganggap kantor tersebut merupakan kantor kepolisian terdekat yang dapat dijangkaunya.

Menurut penuturannya, seorang petugas yang diidentifikasi sebagai Aiptu Imam dari bagian SPKT menyampaikan bahwa lokasi kejadian berada di luar wilayah hukum Polsek Cisauk.

S mengaku memperoleh penjelasan bahwa laporan tersebut tidak dapat diterima atau ditangani di kantor itu. Ia kemudian meninggalkan Polsek Cisauk dan melanjutkan upaya pelaporan ke Polres Tangerang Selatan.

Berkoordinasi dengan Propam Polres Tangsel

Dalam upaya memperoleh kejelasan, S mengaku berkoordinasi dengan unsur Provos Polres Tangerang Selatan, termasuk personel yang disebut bernama Windra dan Kanit Provos.

S didampingi jurnalis Gagah Tri Saputra selama proses komunikasi tersebut.

S mengapresiasi pelayanan personel yang ditemuinya. Ia menyebut komunikasi berlangsung baik dan dirinya merasa nyaman ketika menyampaikan persoalan yang dialami.

Menurut keterangan S, laporan yang disampaikannya kemudian diterima oleh SPKT Polres Tangerang Selatan. Ia mengaku memperoleh informasi mengenai perkiraan perkembangan penanganan dalam tiga sampai empat hari kerja, termasuk tindak lanjut melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Status administrasi laporan, unit yang menangani, dan perkiraan waktu tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak Polres Tangerang Selatan.

Persoalan Wilayah Hukum dan Akses Pelaporan

Pengalaman yang dituturkan S menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan ketika mendatangi kantor polisi terdekat, sedangkan lokasi dugaan tindak pidana berada di wilayah hukum yang berbeda.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kewenangan suatu satuan kepolisian untuk menangani perkara dan mekanisme pelayanan awal bagi masyarakat yang hendak melaporkan dugaan tindak pidana.

Karena itu, klarifikasi Polsek Cisauk diperlukan untuk memastikan apakah yang terjadi merupakan penolakan penerimaan laporan, penjelasan mengenai kewenangan wilayah, atau arahan untuk menempuh mekanisme pelaporan di tempat lain

Pembedaan tersebut penting agar persoalan tidak disimpulkan secara sepihak sebelum keterangan petugas dan dokumen pendukung diperoleh.

Korban Mengaku Khawatir Dugaan Kekerasan Terulang

S menyatakan masih khawatir dugaan kekerasan serupa kembali terjadi. Ia mengaku peristiwa tersebut bukan kali pertama dialaminya dan menyebut terdapat saksi yang dapat dimintai keterangan mengenai kejadian sebelumnya.

S juga menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan visum di RS Columbia Asia BSD dengan pendampingan petugas Polres Tangerang Selatan.

Hasil pemeriksaan medis belum diverifikasi secara independen dan tidak menjadi dasar untuk menarik kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab. Penanganan perkara tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.

S berharap laporan yang disampaikannya memperoleh tindak lanjut yang jelas dan keselamatannya mendapat perhatian.

Menunggu Klarifikasi Kepolisian

Peristiwa ini memerlukan penjelasan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan mengenai proses pelayanan, status laporan, serta langkah tindak lanjut yang telah atau akan dilakukan.

Pemberitaan ini tidak menyimpulkan bahwa petugas tertentu telah melakukan pelanggaran. Dugaan kekerasan dan persoalan pelayanan yang disampaikan S masih perlu diverifikasi melalui keterangan para pihak serta dokumen yang relevan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polsek Cisauk, Polres Tangerang Selatan, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini. Klarifikasi resmi diperlukan agar publik memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

The post Mengaku Ditolak Saat Melapor Dugaan KDRT di Polsek Cisauk, Korban Lanjut ke Polres Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

“Sebaran dampak kemarau telah meluas. Sudah ada 49 titik kekeringan,” ungkap Sekretaris BPBD Kota Tangsel, Essa Nugraha, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/10/2026).

Berdasarkan data BPBD, dampak kemarau telah dirasakan 2.485 kepala keluarga (KK) atau 8.352 jiwa. Mereka tersebar di sembilan kelurahan di wilayah Kota Tangsel.

Essa menjelaskan, Kecamatan Setu menjadi wilayah dengan sebaran titik kekeringan terbanyak. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Keranggan, Babakan, Muncul, dan Bakti Jaya.

Di Kelurahan Muncul, misalnya, terdapat empat titik permukiman warga yang terdampak kekeringan, yakni di RT 001/RW 001, RT 004/RW 002, RT 003/RW 006, dan RT 006/RW 002.

Sementara itu, di Kecamatan Serpong, dampak kemarau terjadi di Kelurahan Serpong, Buaran, dan Lengkong Gudang. Di Kelurahan Serpong, titik terdampak berada di RT 006/RW 004, sedangkan di Kelurahan Lengkong Gudang berada di RT 001/RW 002.

Untuk memenuhi kebutuhan warga, pasokan air bersih diperoleh dari PT Tirta Traya Cisadane yang bekerja sama dengan Perumda Tirta Kerta Raharja, badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Essa memastikan penyaluran air bersih masih terus dilakukan. Dengan distribusi yang berlanjut, volume air bersih yang disalurkan kepada warga terdampak diperkirakan terus bertambah.

“Tentunya jumlah air bersih yang didistribusikan untuk warga terdampak kemarau bertambah,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, warga mengaku terbantu dengan bantuan air bersih dari pemerintah. Paryati, warga RT 004/RW 002, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, menyampaikan terima kasih atas distribusi air bersih yang rutin dilakukan Pemkot Tangsel.

Menurutnya, bantuan tersebut dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk membeli air bersih selama musim kemarau.

“Ketimbang beli, duitnya enggak sedikit,” ujarnya singkat.

Paryati mengatakan, air bersih yang diterimanya dapat digunakan untuk kebutuhan memasak. Setiap mengantre distribusi air, ia membawa enam wadah, mulai dari ember dan galon hingga bak penampungan, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Sangat kebantu buat kita yang kerasa pas musim kemarau kayak gini,” ucapnya sembari memindahkan galon dari keran toren penampungan air. (Dra)

The post BPBD Tangsel Salurkan 2,09 Juta Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau appeared first on Detaktangsel.com.

PMI Kota Tangsel menerjunkan tujuh personel tiga staf dan empat anggota Korps Sukarela (KSR) dengan dukungan satu unit ambulans untuk menunjang kebutuhan pelayanan kemanusiaan.

Dalam laporan yang diterima tim di lokasi, dilaporkan terdapat beberapa korban peristiwa diduga ledakan dan langsung mendapatkan pertolongan pertama dari tim PMI Kota Tangsel.

Diketahui, penanganan di lokasi kejadian terdapat sejumlah unsur lintas instansi dan organisasi, antara lain Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Basarnas, Potensi SAR, serta organisasi kemanusiaan lainnya.

Kehadiran PMI Kota Tangsel sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanganan kejadian bersama unsur terkait, dengan mengedepankan koordinasi dan kesiapsiagaan dalam pelayanan kemanusiaan.

PMI Kota Tangsel mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, menghindari area kejadian, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar proses penanganan dapat berjalan dengan aman dan lancar. (Humas PMI Kota Tangsel)

The post Gerak Cepat! PMI Kota Tangsel Bantu Penanganan Korban Terdampak Peristiwa di Ruko Pasar Cimanggis appeared first on Detaktangsel.com.

Warga menilai penanganan keluhan terkait kandang ayam yang sempat dikosongkan hanya berlangsung sementara. Kini, persoalan bertambah dengan penutupan akses jalan permukiman yang diduga dilakukan secara sepihak oleh pengelola. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pun dinilai belum serius menuntaskan persoalan tersebut.

“Kami merasa tidak ada tindakan tegas dari dinas terkait dan Satpol PP selaku penegak perda terhadap laporan yang sudah disampaikan warga selama ini,” kata perwakilan warga, Doddy Agung Faiskara.

Melalui audiensi tersebut, warga ingin menyampaikan kondisi faktual di lapangan sekaligus meminta kepastian penyelesaian. Mereka berharap Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie turun tangan memberikan solusi atas persoalan yang telah berlarut-larut.

Doddy menjelaskan, keberadaan kandang ayam yang dikelola Syaiful Bahri dan/atau Haji Mukri menjadi salah satu sumber keluhan warga, terutama karena menimbulkan bau dan dampak lingkungan. Selain itu, warga mempersoalkan penutupan akses jalan yang selama ini menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat sehari-hari.

Warga juga mempertanyakan lambannya penanganan oleh Satpol PP Kota Tangsel. Mereka menilai belum ada langkah tegas yang memberikan kepastian atas laporan yang telah disampaikan.

“Warga menuntut adanya kepastian hukum serta solusi yang adil dengan mengutamakan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan nyaman, serta akses jalan yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Tangsel Dahlan sebelumnya menyatakan bahwa penanganan persoalan tersebut masih berlangsung. Saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut laporan warga, ia menyebut pihaknya berencana mengundang pihak-pihak terkait.

“Makanya kita akan undang. Tadi kalau enggak salah,” kata Dahlan.

Namun, ketika ditanya mengenai rekomendasi dari dinas teknis yang disebut telah disampaikan, Dahlan mengaku belum membacanya. Padahal, sebelumnya ia menyatakan penyampaian informasi terkait persoalan tersebut dilakukan melalui satu pintu.

“Saya belum baca. Belum lihat, belum lihat. Iya, kayaknya sudah, tapi saya kan belum baca,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Tangsel.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi teknis masih perlu dipastikan. Warga kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan kandang ayam dan penutupan akses jalan yang mereka keluhkan. (Dra)

The post Warga Cilalung Adukan Kandang Ayam dan Penutupan Jalan ke Wali Kota Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

Meski terjadi pergantian pimpinan di Dispora, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan persiapan Porprov tetap berjalan sesuai rencana.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam persiapan pelaksanaan Porprov. Pemkot Tangsel juga terus melakukan koordinasi dengan KONI Banten serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

“Porprov tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Besok kita ada rapat pemaparan semua bidang panitia ke Panitia Pengawas Daerah (Panwasrah) dari KONI Banten,” kata Pilar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10/2026).

Menurut Pilar, struktur kepanitiaan Porprov tetap bekerja meski terjadi pergantian pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel. Bahkan, koordinasi dengan KONI Provinsi Banten terus dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target.

“Persiapan tidak ada kendala sejauh ini. Kita terus berkonsultasi dengan KONI Banten dan melakukan kerja sama dengan beberapa stakeholder untuk persiapan Porprov,” ujarnya.

Terkait posisi Ketua Harian PB Porprov yang sebelumnya melekat pada jabatan Mukroni sebagai Kadispora, Pilar memastikan posisi tersebut kini beralih kepada pejabat yang menggantikannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadispora.

“Ex officio diganti Plt Kadispora, Pak Haji Ika. Pak Wali dan saya menunjuk beliau tadi pagi,” jelasnya.

Pilar menegaskan, pergantian tersebut tidak akan mengganggu jalannya persiapan Porprov. Sebab, posisi Ketua Harian PB Porprov bersifat ex officio atau melekat pada jabatan di pemerintahan.

“Kalau Porprov sih tidak ada kendala, karena jabatan di Ketua Harian Panitia melekat pada jabatan di pemerintahan,” katanya.

Pilar memastikan persiapan anggaran Porprov juga terus berjalan. Sejumlah pejabat yang masuk dalam struktur kepanitiaan, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah (Asda), hingga unsur lainnya, tetap menjalankan tugas masing-masing.

“Saat ini sudah dilakukan review oleh KONI Provinsi. Dalam waktu dekat hibah dari KONI Provinsi akan disampaikan,” ujar Pilar.

Selain itu, proses hibah dari KONI Tangsel juga mulai dilakukan. “Hibah yang di KONI Tangsel juga segera diproses mulai hari ini atau besok,” sambungnya.

Pilar juga menjelaskan alasan Mukroni memilih mundur dari jabatan Kadispora. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan Mukroni yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan.

Pilar mengatakan, Mukroni sebelumnya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Wali Kota Tangsel, dirinya, serta Sekda. Mukroni khawatir tidak mampu menjalankan tugas kedinasan sekaligus mengawal persiapan Porprov dan prestasi kontingen secara maksimal dalam beberapa bulan ke depan.

“Sebetulnya tidak ada dinamika. Melihat kesehatan Pak Mukroni dalam beberapa minggu terakhir, beliau sampaikan ke Pak Wali, saya, dan Pak Sekda,” ungkapnya.

“Beliau khawatir tidak bisa menjalankan kedinasan, membantu Porprov, dan menyukseskan prestasi kontingen secara maksimal selama beberapa bulan ke depan,” lanjut Pilar.

Pilar menyebut keputusan mengganti Mukroni dengan pejabat lain merupakan langkah untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Terlebih, persiapan Porprov membutuhkan energi dan perhatian yang cukup besar.

“Jadi memang langkah bijaknya, diganti oleh pejabat lain supaya roda organisasi tetap berjalan lancar dan sesuai target,” katanya.

Pilar menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir Mukroni juga beberapa kali menjalani pengobatan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Pemkot Tangsel untuk tidak memaksakan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dengan beban pekerjaan yang cukup berat.

“Sudah beberapa minggu ini bolak-balik berobat. Beliau cerita ke kami, khawatir dengan kondisi fisiknya,” ujar Pilar.

Menurutnya, persiapan Porprov akan menyita banyak waktu dan energi karena Ketua Harian harus memimpin rapat kepanitiaan serta melakukan koordinasi intensif dengan KONI terkait penyelenggaraan maupun prestasi kontingen Tangsel.

“Istirahat pasti kurang dalam beberapa bulan ke depan karena memimpin rapat kepanitiaan Porprov dan koordinasi dengan KONI terus terkait prestasi,” katanya.

Pilar menegaskan Pemkot Tangsel tidak ingin mengambil risiko dengan tetap memaksakan Mukroni menjalankan tugas di tengah kondisi tersebut.

“Kalau dipaksakan, Pak Wali dan saya juga enggak mau ambil risiko. Khawatir di perjalanan ada apa-apa,” tuturnya.

Pilar pun mendoakan agar kondisi Mukroni segera pulih dan dapat beristirahat dari beban pekerjaan yang berat.

“Kita doakan saja Pak Mukroni kondisinya pulih kembali, dan dia bisa istirahat dari pekerjaan berat dulu,” pungkasnya. (Dra)

The post Kadispora Tangsel Mundur, Pilar Saga Pastikan Persiapan Porprov Banten Tetap Jalan appeared first on Detaktangsel.com.

Pasalnya, aktivitas pembangunan di lokasi tersebut diduga masih berlangsung meski sebelumnya telah dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel.

Pantauan redaksi pada Rabu, 30 September 2026, menunjukkan sejumlah aktivitas pekerjaan masih terlihat di area pembangunan Pool Taksi Green. Beberapa kendaraan alat berat juga tampak berada di lokasi dan digunakan untuk menunjang pekerjaan.

Sejumlah pekerja terlihat berjibaku melakukan aktivitas pembangunan di kawasan yang beralamat di Jalan Maruga tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian karena bangunan tersebut sebelumnya telah disegel oleh Satpol PP Tangsel terkait persoalan perizinan. Salah satu izin yang menjadi sorotan yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dengan masih adanya aktivitas pekerjaan setelah penyegelan, muncul pertanyaan mengenai pengawasan terhadap bangunan yang berada di kawasan tersebut.

Sudah Disegel Satpol PP Tangsel

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Satpol PP telah melakukan penyegelan terhadap bangunan di area rencana Pool Taksi Green di Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.

Penyegelan dilakukan pada Rabu siang, 16 September 2026, sebagai tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan sejumlah pihak terkait perizinan bangunan. Namun penyegelan hanya dilakukan bangunan di dalam proyek, mestinya disegel keseluruhan oleh Satpol PP.

Sidak tersebut berkaitan dengan pemanfaatan bangunan gedung di atas lahan dengan luas keseluruhan mencapai 40.336 meter persegi.

Langkah penyegelan menjadi bagian dari tindakan pemerintah daerah terhadap persoalan perizinan bangunan di lokasi tersebut.

Namun, dua pekan setelah penyegelan, aktivitas pekerjaan kembali terlihat. Alat berat dan sejumlah pekerja masih berada di area Pool Taksi Green pada Rabu, 30 September 2026.

Aturan PBG di Tangsel

Persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Perda tersebut menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Tangerang Selatan, termasuk ketentuan mengenai PBG.

Regulasi tersebut tercatat dalam basis data peraturan resmi JDIH BPK dan mencabut peraturan daerah sebelumnya yang mengatur mengenai bangunan gedung.

Aktivitas pembangunan yang masih terlihat setelah penyegelan kini menjadi perhatian, terutama terkait kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan tindak lanjut pengawasan Pemerintah Kota Tangsel.

Hingga berita ini ditayangkan, tim redaksi masih menulusuri dan memantau aktivitas proyek Pool Taksi Green milik PT Xanhsm Green and Smart Mobility Indonesia.

The post Segel Terpasang, Kok Proyek Tetap Jalan? Pool Taksi Maruga Tangsel Jadi Sorotan appeared first on Detaktangsel.com.

Sejumlah isu menjadi perhatian dalam jawaban tersebut, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemacetan, banjir, pengelolaan sampah hingga pemberdayaan UMKM.

Menanggapi masukan terkait PAD, Benyamin mengatakan Pemkot Tangsel akan terus melakukan optimalisasi penerimaan dengan memperbarui basis data, memperluas digitalisasi pembayaran, memanfaatkan aset daerah serta meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah tidak hanya mengandalkan peningkatan beban pajak maupun retribusi, tetapi juga memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2027 tidak semata-mata diarahkan melalui peningkatan beban terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi, tetapi dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak berdasarkan potensi yang terukur,” kata Benyamin.

Benyamin juga menjelaskan penyesuaian target retribusi daerah, khususnya pelayanan persampahan. Menurutnya, penurunan proyeksi tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap potensi dan realisasi masing-masing sumber penerimaan agar target APBD tetap realistis.

Untuk memperkuat penerimaan dari sektor pajak, Pemkot Tangsel akan mengoptimalkan integrasi basis data, pengawasan transaksi digital, pemetaan wajib pajak serta penggunaan perangkat seperti tapping box pada sektor strategis.

Sementara terkait belanja pegawai, Benyamin menjelaskan alokasi dalam Raperda APBD 2027 mencapai sekitar Rp1,87 triliun. Salah satu faktor yang memengaruhi besarnya anggaran tersebut adalah penyesuaian kebutuhan aparatur dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sebagai strategi dan target penyesuaian belanja pegawai, kami akan melakukan penataan kebutuhan pegawai dan pengendalian komponen belanja secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memenuhi hak normatif aparatur dan menjaga kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Pada sektor pendidikan, Pemkot Tangsel mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20,14 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, rehabilitasi, bantuan pendidikan, beasiswa serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Benyamin menyebut sejumlah target pendidikan pada 2027, antara lain Rata-Rata Lama Sekolah 12,34 tahun dan Harapan Lama Sekolah 15,58 tahun. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP.

Untuk bidang kesehatan, pemerintah daerah memastikan penguatan layanan dasar, ketersediaan obat, jaminan kesehatan masyarakat serta layanan kedaruratan. Program Cek Kesehatan Gratis dan layanan PSC 119 Tangsel juga menjadi bagian dari strategi pelayanan kesehatan masyarakat.

“Untuk kedaruratan medis warga, kami mengandalkan respons cepat armada PSC 119 Tangsel yang menyiagakan ambulans advance, ambulans transport, hingga ambulans motor di titik-titik strategis,” ungkap Benyamin.

Persoalan banjir dan genangan juga mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Pemkot Tangsel menyiapkan anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan 21 polder atau kolam retensi serta 145 stasiun pompa, normalisasi sungai sepanjang 13,5 kilometer, pembangunan kolam retensi dan pemeliharaan drainase.

Benyamin mengatakan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan ketika genangan terjadi, tetapi melalui pemeliharaan infrastruktur dan kesiapsiagaan sebelum musim hujan.

Sementara untuk mengatasi kemacetan, Pemkot Tangsel menyiapkan sejumlah program berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan perlengkapan jalan serta peningkatan keselamatan pengguna jalan. Dalam Raperda APBD 2027, alokasi penyediaan perlengkapan jalan mencapai Rp1,31 miliar dan pelaksanaan manajemen serta rekayasa lalu lintas sekitar Rp1,05 miliar.

Selain itu, anggaran sekitar Rp1,60 miliar dialokasikan untuk mendukung pengadaan dan pemasangan marka jalan, Zona Selamat Sekolah, rambu lalu lintas, pemeliharaan sistem transportasi cerdas serta sejumlah kebutuhan keselamatan lalu lintas.

Dalam sektor lingkungan, Pemkot Tangsel menargetkan penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Strateginya mencakup pemilahan dan pengolahan melalui TPS3R, bank sampah, kerja sama pengelolaan sampah dengan TPA Cilowong serta dukungan terhadap pengembangan fasilitas pengolahan sampah.

Benyamin juga menjelaskan anggaran infrastruktur pelayanan publik dalam Raperda APBD 2027 mencapai sekitar 45,85 persen. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk jalan, drainase, jembatan, pengendalian banjir, fasilitas publik serta kebutuhan infrastruktur dasar.

Untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah akan memanfaatkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), memperkuat perlindungan sosial, memperluas akses kesehatan, pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan.

Sementara itu, penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pelatihan usaha, perluasan pemasaran produk UMKM, fasilitasi permodalan, sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), digitalisasi usaha hingga penguatan rantai pasok.

Terkait pembiayaan daerah, Benyamin menjelaskan penerimaan pembiayaan dalam Raperda APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp383,26 miliar. Dana tersebut terutama berasal dari estimasi SiLPA dan akan digunakan untuk menopang pembiayaan program yang telah direncanakan. Angka tersebut juga telah tercantum dalam rancangan APBD 2027 yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD.

Benyamin menegaskan, penggunaan SiLPA definitif akan disesuaikan setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah 2026 diterbitkan dan pembahasan perubahan APBD 2027 dilakukan.

Menutup jawabannya, Benyamin memastikan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan dalam penyempurnaan Raperda APBD 2027. Ia menekankan bahwa setiap belanja daerah harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kami berkomitmen penuh untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan setiap rupiah anggaran ini agar dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Dra)

The post Benyamin Jawab Sorotan Fraksi soal RAPBD 2027 Tangsel, dari PAD hingga Banjir appeared first on Detaktangsel.com.

Dugaan tersebut disebut berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 4 SD hingga memasuki jenjang SMP. Peristiwa yang dilaporkan itu disebut terjadi dalam rentang 2023 hingga 2026.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan kasus tersebut. Ia menilai lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang.

“Yang pertama tentu saja kami turut prihatin atas kembali terjadinya dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Kami prihatin juga terhadap korban anak yang memiliki luka mendalam,” kata Ricky di Gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (28/9/2026).

Ricky mengatakan, DPRD telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel terkait penanganan korban.

Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan kasus tersebut. Pendampingan psikologis dan pemulihan kondisi korban juga dinilai penting agar proses penanganan tidak semakin membebani anak.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangsel atau P3P2KB Kota Tangsel untuk menangani kasus ini, dalam arti untuk perlindungan korban, traumatic healing dan seterusnya,” ujarnya.

Selain memastikan perlindungan terhadap korban, Ricky meminta adanya investigasi yang dilakukan secara menyeluruh. Ia mengingatkan kemungkinan adanya informasi lain yang belum terungkap dalam penanganan kasus tersebut.

“Kita minta juga ada investigasi, pendataan, mungkin ada korban lainnya yang mungkin belum terungkap. Makanya kita sudah minta ini diinvestigasi lebih mendalam,” tegasnya.

Ia juga mendorong dilakukannya penyaringan dan penelusuran di lingkungan yang berkaitan dengan pihak terlapor. Menurut Ricky, upaya tersebut penting untuk memastikan tidak ada anak lain yang berpotensi menjadi korban.

“Kita juga minta untuk dilakukan screening, bukan cuma kemudian pada lingkungannya, tetapi juga pada tempat lingkungan rumahnya, apakah ada korban lain,” katanya.

Ricky menegaskan, proses investigasi tidak semestinya hanya berfokus pada lingkungan sekolah. Penelusuran informasi di lingkungan sekitar juga diperlukan apabila berkaitan dengan upaya mengungkap fakta secara menyeluruh.

“Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi juga di sekitar rumah pelaku. Maka investigasi ini sangat penting,” ujarnya.

Di sisi lain, DPRD Tangsel juga meminta pihak sekolah mengambil langkah tegas terhadap guru yang dilaporkan. Ricky menyebut pihak sekolah telah menyampaikan bahwa guru tersebut dinonaktifkan dari kegiatan di sekolah.

“Kami juga meminta kepada pihak sekolah, dan sekolah sudah memberikan jawaban tegas bahwa guru itu sudah dinonaktifkan dari sekolah,” tutur Ricky.

Ricky berharap proses hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah nantinya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai penanganan yang tegas diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan mencegah kejadian serupa.

“Saya harap harus dihukum berat. Dalam hal ini dampaknya bukan hanya kasusnya saja, karena dampaknya bisa meluas,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat maupun pihak yang mengetahui informasi berkaitan dengan kasus tersebut untuk menyampaikannya kepada petugas yang menangani perkara. Informasi tambahan dinilai dapat membantu proses investigasi selama disampaikan melalui jalur yang tepat.

“Kita minta semua pihak, apabila ada informasi baru dalam investigasi ini agar segera diberikan kepada petugas yang sedang bekerja,” ucapnya.

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel, Ricky meminta agar proses seleksi dan pengawasan terhadap tenaga pendidik diperkuat. Ia juga mendorong sekolah di bawah kewenangan Dindikbud meningkatkan upaya pencegahan terhadap potensi kekerasan seksual.

“Kepada Dindikbud Kota Tangsel untuk seleksi ketat, kepada seluruh sekolah di bawah kewenangan Dindikbud untuk dilakukan screening kepada guru yang mungkin berpotensi terjadinya kekerasan seksual di lain waktu dan di lain tempat,” jelasnya.

Menurut Ricky, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada saat proses rekrutmen tenaga pendidik. Sekolah juga perlu memahami karakter dan perilaku tenaga pendidik serta membangun batasan interaksi yang sehat antara guru dan peserta didik.

“Harusnya juga sekolah harus bisa memantau dan melihat bagaimana karakter guru. Harus ada batasan kedekatan murid dengan guru, kedekatan murid dengan murid, kedekatan guru dengan guru,” katanya.

Ricky berharap seluruh pihak ikut membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat di lingkungan pendidikan. Ia juga meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap kepada semua pihak. Kami minta kepada polisi juga tegakkan keadilan seadil-adilnya agar ada efek jera dan ada rasa aman bagi masyarakat, dan bisa menyelamatkan dunia pendidikan di Kota Tangsel,” pungkasnya.

The post DPRD Tangsel Soroti Dugaan Child Grooming di Sekolah, Minta Investigasi Diperluas appeared first on Detaktangsel.com.

Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan perkembangan terbaru pencarian delapan orang kru kapal Arupadhatu I yang hilang sejak 7 September 2026.

Andra mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan keluarga para kru kapal yang hingga kini belum ditemukan.

“Ya, hari ini saya dengan Pak Walikota Tangerang Selatan bersilaturahmi kepada istri atau keluarga dari Pak Donal, salah satu kawan-kawan kita dari jurnalis yang sampai hari ini, sejak tanggal 7 September sampai dengan hari ini belum ditemukan,” ujar Andra.

Ia mengatakan, saat berada di posko SAR, dirinya telah menyampaikan kepada keluarga bahwa pemerintah akan memberikan informasi setiap perkembangan terbaru terkait pencarian.

Andra juga menjelaskan perkembangan penemuan jenazah tidak dikenal di perairan Pulau Enggano, Bengkulu Utara, pada 12 September 2026. Saat itu, tim belum dapat memastikan keterkaitan jenazah tersebut dengan kapal Arupadhatu I.

Menurut Andra, pihak kepolisian kemudian melakukan sejumlah pemeriksaan untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Pemeriksaan meliputi sidik jari, pembanding gigi, hingga pemeriksaan DNA.

“Hasil DNA, jenazah yang ditemukan di Enggano, Bengkulu Utara tersebut identik dengan Pak Suratman, salah satu atau ABK yang ada di kapal tersebut. Dan itu identik dengan Tuan Yayat, sampel DNA-nya,” ujarnya.

Sementara itu, Andra menyebut tujuh kru lainnya hingga Jumat (25/9/2026) belum mendapat perkembangan mengenai keberadaan mereka.

Ia juga menyampaikan adanya penemuan jenazah di sekitar perairan Mukomuko, Bengkulu. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan jenazah tersebut tidak identik dengan kru Arupadhatu I.

Andra mengatakan, dirinya bersama Benyamin akan terus mendampingi keluarga para kru kapal yang hilang.

“Saya dengan Pak Walikota nanti kita akan mendampingi terus apa yang diperlukan oleh Ibu,” ujarnya.

Operasi SAR Resmi Dihentikan

Terkait harapan keluarga agar proses pencarian kembali berlanjut, Andra menjelaskan operasi gabungan pencarian dan pertolongan Arupadhatu I telah dihentikan secara resmi.

Ia mengatakan, tim SAR melakukan pencarian hingga hari ke-10 setelah mendapat perpanjangan waktu atas permintaan keluarga.

“Penemuan jenazah itu adalah hari keenam kejadian atau hari kelima pencarian. Nah, pencarian terus dilakukan sampai dengan hari ke-10,” ujarnya.

Andra menjelaskan, Undang-Undang SAR mengatur proses pencarian dan pertolongan selama tujuh hari. Pemerintah dapat memperpanjang proses tersebut atas permintaan keluarga atau kepala daerah setempat.

“Atas permintaan keluarga, maka kita minta untuk diperpanjang,” ujarnya.

Namun, setelah perpanjangan operasi dan pengerahan personel, tim belum menemukan titik terang maupun petunjuk baru mengenai keberadaan kru lainnya.

“Dengan berat hati, operasi gabungan pencarian dan pertolongan kejadian Arupadhatu I ini dihentikan secara resmi,” ujarnya.

Meski operasi gabungan telah berhenti, Andra memastikan tindak lanjut terhadap informasi baru tetap berjalan.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan broadcast serta komunikasi dengan kapal-kapal yang melintas di jalur pencarian. Jangkauan komunikasi tersebut juga diperluas hingga wilayah Bengkulu.

“Jadi operasionalnya memang sudah dihentikan, tapi terkait dengan tindak lanjut setiap informasi itu dilakukan. Makanya ini salah satunya, informasi yang kita dapat, kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemerintah Bahas Pendampingan Keluarga

Andra juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas dukungan bagi keluarga para kru kapal yang hilang, termasuk kebutuhan pendidikan anak.

Ia mengatakan, kunjungan ke sejumlah keluarga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengetahui kebutuhan mereka secara langsung.

“Saya keliling ini salah satu dalam rangka itulah. Saya keliling tapi saya mungkin enggak perlu sampaikan di sini. Tapi intinya seluruh keluarga dari delapan orang ini kami masih keep in touch, masih tersambung,” ujarnya.

Andra menyebut keluarga juga menyampaikan sejumlah kendala yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.

Ia mengatakan, pemerintah akan berupaya membantu kebutuhan keluarga tersebut.

“Tadi juga dengan istrinya Pak Dahus, anak mereka tiga, paling besar 9 tahun, paling kecil 6 tahun, usia masih SD. Ya, pertama pendampingan untuk jiwa, mental dan sebagainya itu dilakukan,” ujarnya.

Selain pendampingan mental, pemerintah juga membicarakan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kondisi keluarga para kru kapal.

“Kedua, tentunya kita bicarakan juga soal lain-lain yang kemudian untuk menghormati,” ujarnya.

The post Benyamin Davnie Dampingi Andra Soni Temui Keluarga Jurnalis Arupadhatu I di Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

Angka tersebut meningkat 14 kali lipat dibandingkan sepanjang 2025 yang hanya mencatat dua kejadian kebakaran akibat pembakaran sampah. Kasus kebakaran akibat pembakaran sampah menjadi penyebab kebakaran terbanyak kedua di Tangsel setelah korsleting listrik.

Lonjakan kasus kebakaran ini pun tak luput dari perhatian Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan. Dia mengatakan kebiasaan membakar sampah secara sembarangan sangat berbahaya karena api dapat dengan mudah merambat ke permukiman warga.

“Pembakaran sampah ini bukan hal yang sepele. Ini berbahaya betul,” kata Pilar di Gedung DPRD Tangsel, dikutip Rabu ini (23/9/2026).

Menurut Pilar, pembakaran sampah tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, tetapi juga berpotensi menimbulkan polusi udara serta kerugian materiil.

Pemkot Tangsel meminta masyarakat tidak membiarkan kebiasaan tersebut terus berlangsung. Warga diminta berani melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas pembakaran sampah di lingkungan sekitar.

Pilar mengatakan, salah satu kendala penanganan di lapangan adalah warga yang enggan memberikan informasi mengenai pelaku pembakaran sampah.

“Ketika kita tanya ke masyarakat sekitar, tidak ada yang memberitahu itu siapa yang membakar. Maka dari itu, kami mohon warga masyarakat apabila memang ada pelaku pembakaran ini, beritahu kepada kami,” ujarnya.

Ia memastikan Pemkot Tangsel akan menjaga kerahasiaan identitas warga yang melaporkan aktivitas pembakaran sampah.

Jika imbauan dan pembinaan melalui pengurus RT dan RW tidak diindahkan, Pemkot Tangsel akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengambil langkah lebih tegas.

Sebagai upaya jangka panjang mengurangi kebiasaan masyarakat membakar sampah, Pemkot Tangsel tengah mendorong penyelesaian fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis insinerator yang ditargetkan selesai pada 2027.

Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dari seluruh wilayah Tangsel.

Selain PSEL, Pemkot Tangsel juga menambah armada pengangkut sampah serta mengembangkan pengolahan sampah terpadu.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengelola sampah sehingga tidak lagi dilakukan dengan cara dibakar.

Pilar berharap persoalan pembakaran sampah dapat dihentikan melalui kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Ayolah, kita bersama-sama sadari bahwa ini berbahaya dan merugikan orang-orang lain,” pungkasnya. (Dra)

The post Kasus Kebakaran Karena Bakar Sampah Meningkat Tajam, Pemkot Tangsel Siapkan Langkah Tegas appeared first on Detaktangsel.com.