Posko dibuka sebagai bentuk pelayanan kepada pekerja/buruh dan Perusahaan di wilayah Provinsi Banten. Pembentukan posko berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR dan No M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

Nomor kontak yang bisa dihubungi oleh warga sedulur Banten untuk aduan THR yaitu:

• Rizal (085715357372)
• Rossi (087774642265)

Posko THR ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk konsultasi maupun menyampaikan aduan terkait kendala pembayaran THR oleh perusahaan. Posko dibuka untuk memastikan setiap hak pekerja/buruh terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri/Hari Raya Keagamaan.

Panduan pemberian THR dan BHR Idul Fitri 2026 sektor Swasta :

• Wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil
• THR paling lambat dibayarkan H-7 Idul Fitri (Sebelum lebaran)
• THR dibayarkan dengan masa kerja minimal 1 tahun dan THR dibayar 1 bulan gaji
• Masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional sesuai ketentuan UU

Panduan pemberian THR dan BHR Idul Fitri 2026 untuk Pengemudi dan Kurir online :

• Diberikan kepada sekitar 850 ribu mitra penerima/pengemudi atas kesepakatan pemerintah dan Perusahaan aplikator transportasi online
• Penyaluran mulai H-14 dan paling lambat H-7 lebaran.

Adanya posko THR diharapkan dapat menciptakan hubungan industri yang harmoni antara pekerja dan pengusaha di Provinsi Banten.

The post Catat! Pemprov Banten Buka Posko Pengaduan THR 2026, Buruh Bisa Lapor Jika Perusahaan Telat Bayar appeared first on Detaktangsel.com.

Menurut Adian, dana 5 persen tersebut sudah dijanjikan sebagai tunjangan kesejahteraan driver ojol lewat Peraturan Menteri Perhubungan No. KP 101 Tahun 2022. Tapi, sampai sekarang, belum jelas ke mana dana itu mengalir.

“Siapa yang pegang uangnya? Berapa jumlahnya? Dan siapa yang mempertanggungjawabkannya sejak 2022?” tanya politisi dari Fraksi PDIP itu.

Adian juga menyoroti rendahnya literasi driver soal hak-hak mereka.

Banyak driver ojek online bahkan tidak tahu kalau mereka sebenarnya berhak atas jaminan sosial, bahkan menyebut uang tersebut digunakan buat ambulans.

“Ambulans? Asuransi? Mereka ini punya tiga asuransi tapi tidak tahu manfaatnya,” ujarnya dengan nada heran.

Permasalahan ini menurutnya tidak bisa dibiarkan. Negara harus hadir dan tegas mengatur aplikator.

“Jangan sampai negara kalah sama aplikator. Sudah 15 tahun ojek online ada, masa sampai sekarang belum ada regulasi yang berpihak pada driver?” tegas Adian.

Isu ini jadi sorotan penting karena menyangkut hak driver ojol dan transparansi dana kesejahteraan yang seharusnya mereka terima.

Dengan jumlah pengguna dan pengemudi yang terus tumbuh, Adian mendesak agar pembahasan RUU Transportasi Online dipercepat dan benar-benar melindungi pihak yang rentan.

Transparansi, akuntabilitas aplikator, dan keberpihakan negara jadi kunci dalam menyelesaikan polemik ini.

Karena pada akhirnya, driver ojol bukan sekadar “tulang punggung” ekonomi digital mereka adalah nyawa dari sistem transportasi masa kini.

(rri)

The post 15 Tahun Ojek Online, Tapi Dana Kesejahteraan Masih Misterius? DPR Angkat Suara! appeared first on Detaktangsel.com.