Delapan anggota dewan penerima BK Award 2026 masing-masing berasal dari delapan fraksi yang ada di DPRD Tangsel. Mereka adalah Deden Juardi (Fraksi Golkar), Amar (Fraksi PDI Perjuangan), Ali Rahmat (Fraksi PKS), Zulfa Sungki Setiawati (Fraksi Gerindra).

Kemudian ada nama Sudiar (Fraksi PKB), Yulianah (Fraksi PSI), Hasbi Ikhsan Ramadhan (Fraksi PPN), serta politikus senior Rizki Jonis dari Fraksi Demokrat. Penyerahan trofi dan piagam penghargaan dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Ketua dan anggota Badan Kehormatan, serta Sekretaris DPRD Kota Tangsel.

Ketua BK DPRD Kota Tangsel, Julham Firdaus, menjelaskan bahwa penilaian penerima BK Award dilakukan secara objektif dengan mengacu pada tingkat kehadiran dan keaktifan anggota dewan dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

“Penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan dan dikoordinasikan dengan masing-masing fraksi. BK sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) harus konsisten menjaga marwah dan kehormatan Anggota DPRD,” kata Julham di Ruang Aspirasi DPRD Kota Tangsel, Kamis (5/2/2026).

Menurut Julham, penilaian dilakukan berdasarkan bobot dan persentase yang telah ditetapkan, dengan mengambil data dari seluruh komponen kegiatan AKD. Kehadiran dan keaktifan menjadi barometer utama dalam menentukan penerima penghargaan.

“BK Award ini menjadi bentuk penguatan semangat dan ikhtiar anggota dewan dalam mengemban amanah rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid, menyampaikan bahwa BK Award merupakan agenda rutin BK untuk mengevaluasi kinerja Anggota DPRD sebagai wakil masyarakat.

Ia menambahkan, tema BK Award 2026 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni mengangkat tema lingkungan hidup sebagai representasi ajakan kepada masyarakat untuk turut menjaga lingkungan.

“Bertepatan dengan BK Award 2026 ini, kami juga melakukan pembuatan lubang biopori di lingkungan DPRD agar air dapat meresap,” jelasnya.

Langkah tersebut, kata Abdul Rasyid, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pemeliharaan lingkungan, khususnya penanganan persoalan persampahan di Kota Tangsel.

Ia juga mendorong agar Anggota DPRD turut mensosialisasikan pembuatan biopori serta edukasi pengelolaan sampah di daerah pemilihannya masing-masing.

Di lokasi yang sama, Deden Juardi, salah satu penerima BK Award 2026, mengaku penghargaan tersebut menjadi alat kontrol bagi dirinya untuk terus meningkatkan kinerja sebagai anggota DPRD.

“Penghargaan ini menjadi motivasi agar kami lebih baik lagi ke depan dalam menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

The post Dari Kehadiran Hingga Kepedulian Lingkungan, Delapan Dewan Tangsel Terima BK Award 2026 appeared first on Detaktangsel.com.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Ciamis AKBP H. Hidayatullah, S.H., S.I.K. Penanaman jagung serentak ini merupakan bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait dalam mendukung salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Pelaksanaan kegiatan turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Danramil 1301 Ciamis, para pejabat utama Polres Ciamis, unsur Dinas Pertanian, perwakilan Bulog Cabang Ciamis, Kepala Desa Panyingkiran, Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat, tokoh masyarakat, kelompok tani Bungur, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberlangsungan program pangan nasional.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan arahan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. yang disampaikan secara virtual. Dalam arahannya, Kapolda Jabar menegaskan bahwa penanaman jagung merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kemandirian pangan. Polri hadir tidak hanya menjalankan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui sektor pertanian.

Kapolda Jabar juga menyampaikan bahwa Polda Jawa Barat telah berkontribusi besar dalam penyerapan jagung dengan capaian puluhan ribu ton di tingkat nasional. Hal tersebut menjadi wujud implementasi semangat kebersamaan dalam menjaga ketahanan pangan desa sebagaimana slogan Sauyunan Jaga Lembur Polda Jabar yang terus dikedepankan melalui pendampingan dan pengayoman kepada para petani.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman jagung secara simbolis di lahan pertanian Desa Panyingkiran sebagai tanda dimulainya program penanaman jagung serentak di wilayah Polres Ciamis. Penanaman ini juga dilakukan sebagai bentuk kerja sama antara Polres Ciamis, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, serta Bulog Cabang Ciamis yang berperan dalam penyerapan hasil panen ke depan.

Kapolres Ciamis AKBP H. Hidayatullah, S.H., S.I.K. menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam program penanaman jagung merupakan komitmen institusi kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Polri hadir untuk memberikan rasa aman, mendampingi petani, serta memastikan seluruh rangkaian program berjalan lancar sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Desa Panyingkiran menyambut positif pelaksanaan penanaman jagung serentak tersebut. Para petani dan tokoh masyarakat menilai kehadiran Polres Ciamis memberikan semangat baru serta rasa optimisme dalam mengelola lahan pertanian. Warga berharap pendampingan dan dukungan dari kepolisian serta instansi terkait dapat terus berlanjut hingga masa panen mendatang.

Selama seluruh rangkaian kegiatan penanaman jagung serentak berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif. Polres Ciamis berkomitmen untuk terus mendukung program swasembada pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis. (RN)

The post Polres Ciamis Dukung Swasembada Pangan Melalui Penanaman Jagung Serentak 750 Hektare appeared first on Detaktangsel.com.

Perkara tersebut bahkan telah dibahas di lingkungan DPRD dan memicu keprihatinan mendalam dari para wakil rakyat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menilai dugaan pelecehan seksual oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi.

“Ini sudah luar biasa tidak normal. Kejadiannya sangat memprihatinkan dan membuat kita semua geram,” kata Ricky usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Tangsel, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan, DPRD mendorong aparat penegak hukum agar memproses kasus tersebut secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaku harus mendapatkan hukuman maksimal agar memberikan efek jera.

“Secara aspirasi, kami berharap hukum ditegakkan setegas-tegasnya. Kalau bisa, semaksimal-maksimalnya hukuman itu dijatuhkan,” tegasnya.

Meski demikian, Ricky menyebut bahwa proses hukum tetap harus berjalan sesuai mekanisme negara hukum, termasuk pembuktian dan dasar putusan yang sah.

Terkait informasi adanya dugaan tindakan lebih jauh dalam kasus tersebut, Ricky mengaku belum menerima hasil resmi pemeriksaan medis.

“Kalau soal visum, saya belum tahu persis. Itu nanti ditanyakan ke Polres. Informasi yang saya dapat sejauh ini tidak ada penetrasi. Namun ada dugaan tindakan seperti foto-foto, sentuhan, hingga oral. Tapi pastinya nanti menunggu keterangan resmi kepolisian,” jelasnya.

Ricky juga mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam kasus tersebut diduga terus bertambah. “Informasi terakhir yang saya terima jumlah korban sekitar 29 orang. Tapi angka pastinya tetap harus dikonfirmasi ke pihak kepolisian,” katanya.

Saat ini, DPRD Kota Tangsel menunggu perkembangan penyelidikan dari aparat kepolisian dan berharap kasus ini diusut secara transparan demi perlindungan anak serta keadilan bagi para korban.

The post Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru Bikin DPRD Tangsel Geram, Minta Pelaku Dihukum Berat appeared first on Detaktangsel.com.

Pasalnya, perbuatan tidak senonoh tersebut diduga dilakukan YP terhadap anak-anak yang seharusnya berada dalam perlindungan dan tanggung jawabnya sebagai pendidik di lingkungan sekolah dasar negeri.

Fakta lain terungkap, YP ternyata pernah terseret kasus serupa pada 2011 silam saat bertugas di salah satu sekolah di kawasan Ciputat. Namun, usai peristiwa tersebut, YP justru dipindahkan dan kembali mengajar di sekolah lain di wilayah Serpong.

Kepindahan YP itu menuai sorotan tajam dari Anggota DPRD Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (26/1/2026).

Zulfa menilai Dinas Pendidikan dan pihak sekolah seharusnya lebih peka terhadap perilaku oknum guru tersebut. Menurutnya, seseorang yang memiliki perilaku menyimpang kerap menampilkan sikap baik untuk menutupi keburukan yang dimilikinya.

“Orang yang punya perilaku buruk itu biasanya menampilkan perilaku baik supaya disukai orang-orang di sekitarnya. Tapi masa iya bertahun-tahun kita bergaul tidak peka sama sekali? Tidak mungkin kecolongan kalau kita benar-benar peduli,” ungkap Zulfa.

Ia pun mendesak Kepala Dinas Pendidikan Tangsel untuk menjelaskan secara terbuka alasan YP bisa kembali mengajar sebagai guru SD negeri meski pernah terlibat kasus serupa di wilayah Ciputat.

“Jadi saya minta kepala dinas tolong jelaskan, alasan apa sampai oknum guru ini bisa lolos dan mengajar lagi setelah kejadian sebelumnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zulfa meminta seluruh pihak tidak berdiam diri menyikapi kasus tersebut. Ia mengaku khawatir jumlah korban sebenarnya lebih banyak dari yang terdata saat ini.

“Ini sangat miris, sangat memprihatinkan, bahkan lebih besar dari kasus-kasus yang sekarang kita hadapi. Ini kasus yang menggemparkan dan bikin hati sedih dan sakit. Kalau ada, saya pengen tonjok itu orang,” ucapnya dengan nada geram.

Diketahui, hingga kini korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan YP berjumlah 26 anak. Namun, Zulfa meyakini jumlah tersebut berpotensi bertambah mengingat YP telah puluhan tahun bertugas sebagai guru.

“Mungkin korbannya bukan hanya 26 orang saja, bisa lebih. Berapa banyak anak yang mungkin terdampak dari penyakit-penyakit seperti ini,” katanya.

Zulfa pun meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Ia menegaskan, apabila YP terbukti secara hukum melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak, maka hukuman berat harus dijatuhkan.

“Kalau nanti terbukti, saya minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Bahkan kalau perlu disuntik mati,” pungkasnya.

The post Oknum Guru Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, DPRD Tangsel Soroti Kelalaian Dinas Pendidikan appeared first on Detaktangsel.com.

Deden mengaku prihatin atas peristiwa tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan orang tua murid. Ia menegaskan kasus ini menimpa anak-anak di bawah umur sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak.

“Karena ini melibatkan banyak anak, kami butuh informasi seluas-luasnya, terutama dari para orang tua. Ini demi masa depan anak-anak. Jadi kami harus mendampingi korban, terutama dari sisi psikologis, untuk memastikan anak tidak trauma. Kalau ada trauma, tentu ada terapinya,” ungkap Deden usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tangsel, Senin (26/1/2026).

Tak berhenti di situ, Deden bilang, Disdik Kota Tangsel juga akan melakukan penelusuran terhadap rekam jejak YP yang diketahui telah mengajar selama 12 tahun di sekolah tersebut sebagai wali kelas.

“Kami butuh informasi, dia pernah menjadi wali kelas mana saja. Tidak cukup di sekolah itu saja, kami akan melakukan tracking sampai ke alumni, untuk memastikan kondisi psikologis anak-anak. Mudah-mudahan tidak ada, tapi jika ada, pasti kami dampingi secara psikologis. Itu yang menjadi fokus kami,” jelasnya.

Terkait proses hukum, Deden menegaskan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu, Disdik Kota Tangsel akan memprioritaskan perlindungan dan masa depan anak-anak yang diduga menjadi korban.

Bagi orang tua yang anaknya sudah melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut, pendampingan telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tangsel.

Namun bagi orang tua yang belum melapor karena faktor rasa malu atau takut, Deden menjamin identitas anak akan dirahasiakan. “Kami pastikan identitas anak aman dan dirahasiakan, supaya ke depan tidak berdampak buruk bagi psikologis maupun masa depan anak,” tegasnya.

Untuk memastikan jumlah korban, Disdik Kota Tangsel bersama DP3AP2KB telah membuka posko pengaduan bagi orang tua siswa. Deden juga memastikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan normal.

“Ada sebagian yang belajar online jika anaknya belum siap datang ke sekolah. Kita berlakukan pembelajaran jarak jauh. Posko pengaduan juga sudah dibuka dan terus kami pantau, karena ini untuk kebaikan anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, YP yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) telah dinonaktifkan sementara sambil menunggu proses hukum berkekuatan tetap (inkracht). Deden menyebut, tidak menutup kemungkinan YP akan diberhentikan secara permanen.

“Status PNSnya di non aktifkan, sambil nunggu ikracht, tapi berpotensi untuk di berhentikan,” pungkasnya.

The post Dugaan Pelecehan Anak di Sekolah, Disdik Tangsel Nonaktifkan Oknum Guru dan Lakukan Trauma Healing appeared first on Detaktangsel.com.

Yusuf menilai kasus tersebut sebagai tragedi serius bagi dunia pendidikan di Kota Tangsel. Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya, pelaku diduga pernah terlibat kasus serupa di sekolah lain pada tahun 2011 lalu.

“Ini tragedi bagi dunia pendidikan. Terlebih lagi, indikasinya pelaku pernah melakukan perbuatan serupa di sekolah lain. Sekarang korbannya terus bertambah,” kata Yusuf usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kasus tersebut di DPRD Tangsel, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Kita harus bareng-bareng membenahi ini. Dinas pendidikan harus merapihkan semuanya, PPA juga sama, supaya ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya.

Sebagai bentuk efek jera, Yusuf meminta agar YP divonis dengan hukuman maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ancaman pidana berat, terlebih jika pelaku merupakan tenaga pendidik.

“Ini masuk kategori pemberatan. Pelakunya guru, korbannya anak didik, dan jumlah korban lebih dari satu. Bahkan saat ini sudah ada 26 korban yang terverifikasi oleh PPA dan kepolisian,” ungkap Yusuf.

Yusuf juga meminta aparat penegak hukum tidak main-main dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan dan diekspos secara terbuka kepada publik.

“Tegakkan hukum seberat-beratnya dan ekspos ke pemberitaan, ke semua stakeholder, ke dinas pendidikan. Ini harus jadi warning keras bagi siapa pun yang terindikasi melakukan hal serupa,” terang Yusuf.

Menurutnya, hukuman maksimal dan keterbukaan informasi sangat penting untuk menimbulkan efek jera, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual di lingkungan pendidikan.

“Kita minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Aturannya sudah jelas di undang-undang,” pungkasnya.

The post Korban Capai 26 Anak, DPRD Tangsel Desak Oknum Guru Cabul Divonis Berat appeared first on Detaktangsel.com.

Penangkapan YP dilakukan setelah adanya laporan dari orang tua korban pada 19 Januari 2026. Saat ini, pelaku ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Tangsel guna kepentingan penyelidikan dan pengembangan kasus.

Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Wira Graha Setiawan, mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam kasus ini terus bertambah seiring proses pengembangan penyidikan.

“Awalnya kami mendapatkan laporan ada sembilan korban. Kemudian kami lakukan pengembangan dan identifikasi menjadi 16 korban. Terakhir, berdasarkan laporan dari penyidik, jumlah korban yang berhasil kami identifikasi mencapai 26 anak,” ungkap AKP Wira usai ikuti Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Tangsel, Senin (26/1/2026).

Menurut Wira, pengungkapan jumlah korban tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan alat bukti berupa handphone, laptop, dan tablet milik pelaku. Terkait modus operandi, Wira menjelaskan bahwa pelaku diduga membujuk para korban dengan iming-iming uang jajan dan hadiah.

“Modusnya, korban diiming-imingi uang jajan sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 atau dijanjikan akan dibelikan mainan,” jelasnya.

Namun demikian, polisi belum bersedia mengungkap secara rinci bentuk perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Hal itu dilakukan demi menjaga kerahasiaan dan kenyamanan para korban, yang sebagian besar masih anak-anak.

“Untuk detail perbuatannya belum bisa kami sampaikan, demi menjaga kondisi psikologis korban. Namun saat ini pelaku kami persangkakan Pasal 81 ayat (4) KUHP juncto Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” kata Wira.

Atas sangkaan tersebut, YP terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak agar pelaku dijatuhi hukuman berat, Wira menegaskan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan pengadilan.

“Kalau soal putusan, itu ranah hakim. Kami di kepolisian hanya memproses penyidikan sesuai pasal yang disangkakan,” tegasnya.

Polisi juga tengah mendalami kemungkinan pelaku merupakan residivis, mengingat adanya kabar bahwa YP pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2011 atas kasus serupa di wilayah Ciputat.

“Kami masih berkoordinasi dengan panitera pengadilan untuk memastikan putusan lama tersebut. Kalau memang terbukti residivis, biasanya hakim akan mempertimbangkan hukuman yang lebih berat. Tapi itu semua kembali ke keputusan hakim,” pungkas Wira.

The post Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Guru di Tangsel, Korban Bertambah Jadi 26 Anak appeared first on Detaktangsel.com.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Kota Tangsel. Acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi antara pimpinan DPRD dan insan pers.

Dalam coffee morning tersebut, DPRD Tangsel membahas sejumlah isu terkini yang berkembang di masyarakat, serta memaparkan laporan tahunan kinerja DPRD sepanjang tahun 2025.

Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid, mengatakan bahwa sinergi antara DPRD dan Pokja Wartawan DPRD harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Menurutnya, peran wartawan sangat penting dalam menyampaikan berbagai kegiatan serta kebijakan DPRD kepada masyarakat luas secara objektif dan berimbang.

“Kolaborasi ini harus tetap berjalan dan bersinergi, karena kegiatan dewan dan informasi di DPRD harus sampai ke masyarakat,” ujar Abdul Rasyid, Kamis (18/12/2025).

Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangsel, Idral Mahdi, mengapresiasi pelaksanaan coffee morning yang digelar oleh DPRD Tangsel.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat positif untuk mempererat hubungan antara wartawan dan para wakil rakyat dalam membangun komunikasi yang sehat.

“Semoga ke depan kegiatan ini dapat terus dilakukan, minimal tiga bulan sekali, agar sinergi antara teman-teman wartawan dan anggota dewan semakin kuat,” tutup Idral.

Kegiatan coffee morning tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka antara wartawan dan pimpinan DPRD Tangsel, bersama anggota Komisi I, II, III, dan IV, yang membahas berbagai persoalan dan aspirasi publik di Kota Tangsel.

The post DPRD Tangsel Paparkan Laporan Tahunan dalam Coffee Morning Bersama Wartawan appeared first on Detaktangsel.com.

“Intinya, untuk masyarakat, pembangunan dan kesehatan untuk masyarakat. Terutama proyek strategis nasional (PSN), dan program Pak Gubernur Banten, seperti sekolah rakyat kita sedang mencari lahan,” ujar Maria Teresa kepada wartawan, dikutip Rabu (5/10/2025).

Terkait persoalan yang dititikberatkan dalam APBD Perubahan, Maria menyebut, fokus utamanya adalah pada bidang pendidikan.

“Terkait masalah pendidikan usia dini, penekanannya di situ,” jelasnya.

Di sektor kesehatan, Maria mengatakan, anggaran Dinas Kesehatan mengalami penambahan, khususnya untuk pengadaan alat baru di RSUD Pamulang.
“Pelayanan dan alat baru di RSUD Pamulang, bukan MRI tapi alat baru,” katanya.

Sementara itu, mengenai capaian program pembangunan yang menjadi prioritas pada era kepemimpinan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, Maria menilai berjalan dengan baik.

“Baik, karena seperti janji program MRT itu sedang on going, itu bagian janji Pak Ben. Selama enam bulan fokus kepada penanganan banjir, seperti adanya pembangunan pompa, pintu air di Maharta, yang jelas kita fokus di Maharta,” ungkapnya.

Selain program pembangunan yang sudah dicapai, Maria Teresa menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel.

Menurut Maria, Pemkot Tangsel dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya yakni melalui peningkatan pajak dari hotel dan restoran.

“Menaikkan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari hotel dan resto, itu bisa ditingkatkan pendapatan dari situ, terlebih besok ada Porprov itu pasti tingkat hunian hotel tinggi dan resto tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Maria menekankan, perlunya pembenahan mekanisme retribusi sampah agar lebih efektif.

“Pendapatan yang bisa dinaikkan itu adalah merubah mekanisme retribusi sampah menjadi payment digitalisasi, karena dari retribusi sampah ini kan masyarakat semuanya juga belum membayar, dan tidak terdata. Jadi pembenahan terkait payment ini bisa mendongkrak pendapatan daerah,” katanya.

Maria juga menyinggung perlunya penguatan sistem pada sektor pajak hotel dan restoran yang selama ini masih menggunakan metode manual.

“Untuk masalah resto dan hotel itu pakai typing box, yang hari ini efektivitasnya diragukan karena bisa disetting oleh manusia, ini harus diganti oleh software yang tidak bisa dimainkan, Tispiskus namanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti sektor pajak parkir yang selama ini dinilai masih minim padahal dapat menjadi ladang dalam meningkatkan PAD.

“Pajak parkir yang perlu dikoreksi Pemkot. Beberapa dinas leading sektornya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Ini dalam rangka pemanfaatan lahan yang lebih maksimal dan progresif ketika pengembang menyerahkan PSU itu diberikan kemudahan dalam prosesnya, tidak berbelit birokrasinya,” jelas Maria.

Menurutnya, optimalisasi lahan parkir dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendongkrak PAD Tangsel.

“Sehingga Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ini bisa dimaksimalkan oleh Pemkot menjadi Barang Milik Daerah yang kemudian bisa disewakan, bisa untuk sewa lahannya maupun pajak parkirnya. Semakin banyak lahan, itu akan semakin meningkatkan PAD. Jadi selama ini pajak parkir masih minim, karena lonjakannya fluktuatif,” terangnya.

“Terlebih tergantung sewa dan lahan, kemudian pajaknya fluktuatif. Cuma dengan bertambahnya lahan parkir yang diakuisisi fasos fasum punya pengembang itu menambah lahan parkir, menambah retribusi sewa tanah, sewa lahan untuk perparkiran. Otomatis ketika motor masuk juga pajak parkirnya,” tukasnya. (Wan)

The post Wakil Ketua DPRD Tangsel Soroti Potensi PAD di Perubahan APBD 2025 appeared first on Detaktangsel.com.

Pansus Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren DPRD Kota Tangsel terus mengakselerasi pembahasan rancangan peraturan daerah yang tengah disusun.

Pada rapat yang digelar Rabu (1/10/2025), Pansus menerima berbagai masukan dari perwakilan pondok pesantren serta organisasi masyarakat Islam di Kota Tangsel.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Muthmainnah bersama sejumlah anggota Pansus. Hadir pula perwakilan dari Muhammadiyah, RMI NU Tangsel, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Tangsel, Pesantren Assadah, Pesantren Madinatunnajah, serta beberapa pesantren lainnya.

Dalam forum tersebut, Ketua Pansus menerima rekomendasi sekaligus tuntutan percepatan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Pondok Pesantren.

Aspirasi itu disampaikan langsung oleh KH. Agus Abdul Ghofur, Pengasuh Pondok Pesantren Madinatun Najah, Jombang, Ciputat, mewakili para pimpinan pesantren yang hadir.

Muthmainnah menegaskan, kehadiran berbagai elemen pesantren dan ormas Islam dalam rapat kali ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut sangat dibutuhkan.

“Raperda ini kami susun untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi pesantren di Tangsel. Harapan kami, ke depan pemerintah kota bisa lebih optimal dalam memfasilitasi pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan peran sosial pesantren,” ujar Muthmainnah, dikutip hari ini, Kamis (2/10/2025).

Dia juga menyampaikan bahwa masukan dari pesantren dan ormas Islam akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan draf Raperda sehingga regulasi ini benar – benar dibutuhkan.

“Pansus berkomitmen menampung semua aspirasi agar Perda dan Perwal nantinya betul-betul sesuai kebutuhan pesantren di Tangsel,” tegasnya.

Melalui Raperda ini, diharapkan pondok pesantren di Kota Tangsel memperoleh dukungan lebih nyata dari pemerintah daerah, baik dari sisi penyelenggaraan pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan peran pesantren dalam menjaga harmoni sosial dan keagamaan masyarakat.

The post DPRD Tangsel Terima Rekomendasi Pesantren, Raperda Segera Dipercepat appeared first on Detaktangsel.com.

Raperda yang digagas sejak 2023 ini lahir dari inisiatif DPRD, khususnya Fraksi PKB, dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh fraksi DPRD, Kementerian Agama Kota Tangsel, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), hingga Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI).

Tujuannya, memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan memberdayakan pesantren di Kota Tangsel.

Pesantren sebagai Penopang Peradaban

Dalam penjelasannya, DPRD menegaskan bahwa keberadaan pesantren tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, pesantren bersama kiai dan santrinya menjadi motor perjuangan rakyat melawan penjajah, sekaligus menjadi basis pendidikan agama, moral, dan sosial kemasyarakatan.

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter, penggerak sosial, bahkan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan Raperda ini, kami ingin memastikan ada regulasi yang berpihak, jelas, dan berkelanjutan untuk penguatan pesantren di Tangsel,” ujar Muthmainnah, salah satu pengusul Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Kondisi Pesantren di Kota Tangsel

Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Tangsel tahun 2023, terdapat lebih dari 99 pesantren yang terdaftar resmi, ditambah sejumlah pesantren salafiyah yang fokus pada pengajaran kitab kuning dengan metode tradisional. Namun, masih banyak persoalan yang dihadapi pesantren, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, akses pendanaan, hingga keterlibatan dalam pembangunan daerah.

Selama ini, bantuan dari pemerintah daerah dinilai masih bersifat stimulan dan belum menyentuh kebutuhan mendasar pesantren secara menyeluruh. Karena itu, DPRD menilai perlu adanya regulasi yang mengatur secara komprehensif agar fasilitasi pesantren bisa berjalan optimal, terstruktur, dan berkelanjutan.

Tujuan Raperda

Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diserahkan DPRD Tangsel ini memuat sejumlah tujuan utama, antara lain:

Mewujudkan tata kelola fasilitasi pesantren yang baik, profesional, dan berdaya saing.

Mendorong pesantren menjadi pusat pendidikan berkualitas, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Memperkuat peran pesantren dalam menjaga stabilitas sosial, membina kerukunan umat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengoptimalkan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat dan pelestarian budaya lokal.

Memberikan perlindungan, pembinaan, serta pemberdayaan kepada santri, tenaga pendidik, dan masyarakat sekitar.

Membuka peluang kerja sama pesantren dengan perguruan tinggi, dunia industri, serta program CSR perusahaan.

Dengan tujuan tersebut, DPRD berharap pesantren di Tangsel dapat bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota yang mengusung moto Cerdas, Modern, dan Religius.

Dukungan dan Tahapan

Sejak awal pengusulannya, Raperda ini telah melalui tahapan pembahasan bersama Sekretariat DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kementerian Hukum Provinsi Banten, Biro Hukum Pemprov Banten, hingga Kementerian Agama Tangsel. Selain itu, stakeholder lokal seperti FSPP dan RMI juga turut dilibatkan dalam proses perumusan.

Landasan hukum dari Raperda ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pondok Pesantren.

“Dengan regulasi ini, kami ingin memastikan pesantren memiliki peran strategis dalam membangun peradaban, membentuk generasi unggul, dan ikut serta dalam memperkuat identitas Kota Tangsel sebagai kota modern sekaligus religius,” tambah Muthmainnah.

Harapan untuk Pemerintah Daerah

Selanjutnya, DPRD Tangsel berharap agar Wali Kota memberikan perhatian dan keberpihakan penuh terhadap Raperda tersebut sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki instrumen hukum yang jelas untuk mengimplementasikan program-program fasilitasi pesantren dalam rencana strategis maupun RKPD.

“Raperda ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga komitmen bersama agar pesantren di Tangsel bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat,” pungkas Muthmainnah.

Dengan penyerahan Raperda ini, Tangsel selangkah lebih maju dalam upaya menghadirkan regulasi yang mendukung penguatan lembaga pesantren, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama yang kokoh, sejalan dengan nilai-nilai modernitas dan keberagaman kota.

The post DPRD Tangsel Serahkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ke Wali Kota appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Tangsel, Adi Surya Purba, saat peringati momen Hari Lahir Pancasila, Minggu (1/6/2025).

Adi mengatakan, bagi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Pancasila adalah panduan utama dalam kerja-kerja legislatif dan pengabdian politik.

“Kami meyakini bahwa pengamalan Pancasila paling nyata adalah ketika kebijakan berpihak kepada rakyat kecil, ketika suara masyarakat menjadi dasar keputusan, dan ketika keadilan sosial menjadi prinsip dalam setiap anggaran,” ungkapnya.

Adi menjelaskan, apa yang telah diperjuangkan oleh Fraksi PDI Perjuangan di Kota Tangsel selama ini, yakni mendorong berbagai program dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara konkret.

“Perjuangan anggaran untuk layanan kesehatan rakyat, termasuk perluasan jangkauan Puskesmas dan fasilitas BPJS yang lebih responsif. Kami juga mendorong program pendidikan gratis dan berkualitas, termasuk peningkatan honorarium guru honorer dan insentif bagi tenaga pendidik PAUD dan madrasah,” terang Adi Surya.

Dia juga mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong kebijakan afirmatif untuk UMKM, termasuk pembinaan, pelatihan usaha rakyat, dan kemudahan akses permodalan melalui koperasi dan perbankan daerah.

Menurutnya, Fraksi PDIP menolak segala bentuk privatisasi air dan pelayanan dasar yang merugikan rakyat, demi memastikan prinsip gotong – royong dalam pengelolaan sumber daya.

“Kami tidak hanya hadir di ruang rapat. Kami hadir di kampung-kampung, pasar tradisional, rumah warga yang sakit, dan tempat masyarakat mengadukan harapan. Itulah politik Pancasila, politik yang menyatu dengan denyut kehidupan rakyat,” tambahnya.

Dia juga mengajak seluruh warga Tangsel untuk menjaga kerukunan, semangat gotong royong, dan ketahanan sosial. Pancasila bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua.

“Mari kita jadikan 1 Juni sebagai pengingat bahwa politik harus membebaskan, bukan menindas. Dan hanya dengan semangat Pancasila, kita bisa melangkah bersama menuju masa depan yang adil, berdaulat, dan bermartabat,” pungkasnya.

The post Peringati Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP DPRD Tangsel Komitmen Wujudkan Perjuangan Nyata appeared first on Detaktangsel.com.

Anugerah BK Award 2025 merupakan hasil dari rapat yang dilakukan BK DPRD Kota Tangsel terkait siapa saja calon penerima penghargaan prestisius bagi kalangan legislator Tangsel atas kedisiplinan maupun tingkat kehadiran dalam mengikuti rapat sepanjang tahun 2024 hingga 2025.

Ketua BK DPRD Kota Tangsel Julham Firdaus, mengatakan bahwa BK memiliki peran dan fungsi selain menjaga kehormatan dan marwah lembaga, juga dapat berperan meningkatkan produktifitas kinerja anggota dewan dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota atas kedisiplinannya.

Selain tingkat kehadiran dan kedisiplinan, BK juga melakukan penilaian kepada anggota dewan dalam melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat. Menerima kunjungan kerja dewan dari luar daerah serta kepedulian anggota dewan turun ke daerah pemilihannya (Dapil), juga menjadi pertimbangan penilaian yang dilakukan BK.

“Ada beberapa penilaian yang kami lakukan, terutama tingkat kedisiplinan dan tingkat kehadiran dalam mengikuti berbagai rapat di DPRD Tangsel ini. Penilaian bagi dewan yang turun ke masyarakat dan penilaian dewan dalam menjalankan RDP bersama masyarakat juga kami lakukan. Ini menjadi pertimbangan bagi kami di BK,” kata Julham di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (27/2/2025).

Politikus Partai Demokrat itu membeberkan, dari penilaian yang dilakukan BK terhadap para dewan ini, selanjutnya di laporkan kepada masing – masing pimpinan fraksi. Selanjutnya pimpinan fraksi akan merekomendasikan satu orang calon penerima BK Award.

“Masing – masing fraksi sudah mengirimkan surat kepada BK. Maka hari ini kami berikan penghargaan BK Award ini sesuai nama – nama dari fraksinya,” ungkapnya.

Adapun nama – nama dewan penerima BK Award 2025 tersebut diantaranya Salman Faris dari Fraksi Golkar, Ricky Yuanda Bastian dari dari Fraksi PKS, Adi Surya Purba dari Fraksi PDI Perkuangan. Selanjutnya ada nama Syauqi Farhan Mawali dari Fraksi Gerindra, Mohamad Soleh dari Fraksi PKB, Ferdiansyah dari Fraksi PSI, Karlena dari Fraksi Demokrat, dan Yayang Bahtiar dari Fraksi PPN.

“Penghargaan berupa sertifikat dan sangat sederhana. Kami tidak melihat anggaran yang disediakan, kami disini swadaya. Ada juga bantuan dari pimpinan, karena kan kita di perbolehkan untuk melakukan dukungan itu dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kinerja anggota DPRD,” ujarnya.

Dilokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid mengatakan, BK Award merupakan kegiatan rutin yang dilakukan DPRD setiap tahun. Diharapkan bagi para penerima penghargaan, semakin termotivasi dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai wakil rakyat dari dapil masing – masing.

“BK Award ini sekaligus menjadi motivasi dan inspirasi buat anggota DPRD lainnya agar meningkatkan kualitas kinerjanya di DPRD Tangsel ini,” terang Abdul Rasyid.

Menurutnya, sebagai alat kontrol dan mitra kerja pemerintah daerah, Anggota DPRD Tangsel merupakan bagian dari instrumen masyarakat dari masing – masing dapil yang ada di Kota Tangsel. “Jadi sekali lagi, BK Award yang diterima anggota dewan ini, harus bisa memberi inspirasi. Terutama dalam peningkatan kapasitas kinerja di lembaga DPRD,” pungkasnya.

The post BK Award 2025, Ajang Motivasi Kinerja Legislator Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.

“Pemkot Tangsel harus memiliki political will dengan memanfaatkan dana sosial sebagai stimulus dalam program pemberantasan rentenir dan pinjaman online,” ujarnya saat menerima kunjungan Relawan Pemberdayaan Masyarakat (RPM) di DPRD Tangsel, Kamis (30/1/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan pentingnya literasi keuangan di tingkat akar rumput. Ia mengusulkan agar edukasi mengenai bahaya pinjaman online dan cara mengelola keuangan dapat dimasukkan dalam program pemerintah, termasuk di lingkungan sekolah dan komunitas masyarakat.

“Kita tidak bisa hanya menindak aplikasi pinjaman ilegal saja, karena masyarakat tetap akan mencari pinjaman ketika mereka membutuhkan. Solusi yang lebih permanen adalah dengan membangun kesadaran finansial dan menyediakan alternatif pinjaman yang lebih aman serta bertanggung jawab,” jelasnya.

Pendiri RPM, Ahmad Husein, mengungkapkan bahwa profesi guru menjadi kelompok yang paling rentan terjerat pinjol. Oleh karena itu, pihaknya berencana berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel untuk mengadakan edukasi melalui seminar dan klinik literasi keuangan.

“Kami punya program Kampung Bebas Rentenir (KBR) yang memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya riba hingga pelatihan dan pendampingan wirausaha. Setelah enam pertemuan, peserta akan mendapat pinjaman bergulir agar terhindar dari riba,” jelas Husein.

Selain modal usaha, anggota KBR juga akan dibantu dalam pengurusan legalitas usaha dan produk agar lebih berdaya saing.

“Kami mendesak semua pihak untuk segera mengambil langkah nyata demi menyelamatkan masyarakat Tangsel dari jebakan utang berbunga tinggi ini,” pungkasnya.

The post Marak Bunuh Diri Akibat Pinjol, DPRD Tangsel Desak Pemkot Bertindak appeared first on Detaktangsel.com.

Menurutnya, kegiatan retreat kepada kepala daerah terpilih memiliki beberapa tujuan penting, terutama penguatan solidaritas dan kekompakan dalam memajukan wilayah yang akan di pimpin kepala daerah terpilih tersebut.

“Mengumpulkan kepala daerah terpilih di satu tempat bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja dan sinergi antar kepala daerah. Hal ini penting untuk memastikan kerja sama yang solid dalam mencapai visi dan misi pemerintahan,” kata Rizki Jonis, Sabtu (25/1/2025).

Politikus partai Demokrat ini menjelaskan, penanaman nilai – nilai disiplin dan kepemimpinan dengan
mengadakan kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, tak lain untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, loyalitas, dan kepemimpinan yang biasanya ditekankan dalam dunia militer. Dengan begitu dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat negara.

“Kepala daerah menggunakan momentum ini untuk menyampaikan kembali visi dan misi besar pemerintahan, seperti pemberantasan kemiskinan, korupsi, dan pencapaian swasembada pangan, energi dan lainnya. Ini bertujuan agar semua kepala daerah memiliki pemahaman yang sama tentang prioritas kerja nasional,” terangnya.

Simbol tradisi heroisme dan patriotisme dari pembekalan yang dilakukan Presiden Prabowo nanti, kata Rizki, mencerminkan pentingnya semangat pengabdian kepala daerah kepada bangsa dan negara, mengingatkan kepada kepala daerah untuk bekerja demi kepentingan rakyat, bukan individu atau kelompok tertentu.

“Jadi pembekalan ini bertujuan membangun mental tangguh, kekompakan, dan kebugaran fisik, yang diharapkan berimbas positif pada kinerja kepala daerah di pemerintahan kedepan. Sehingga kepala daerah fokus pada prioritas pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar retreat untuk kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024. Presiden Prabowo ingin adanya keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Magelang, supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah,” ujar Yusril di Jakarta.

Keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memuluskan jalannya program kerja Presiden Prabowo. Namun, Yusril mengaku belum mengetahui apakah retreat kembali digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Selain itu, terkait waktu pelaksanaan, Yusril menyebut masih menyesuaikan dengan waktu pelantikan kepala daerah. Sebab, saat ini masih ada beberapa kepala daerah terpilih yang tengah menjalani sengketa di Mahkamah Konstitusi.

The post Prabowo Subianto Bakal retreat Kepada Kepala Daerah Terpilih, Begini Kata Komisi l DPRD Tangsel appeared first on Detaktangsel.com.