Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, menjelaskan bahwa patroli telah dilakukan sejak siang di kawasan Monas dan dilanjutkan pada malam hari.

“Perlu kami jelaskan di sini bahwa tadi siang Bapak Presiden sudah menginstruksikan kepada TNI-Polri agar melakukan tindakan tegas terhadap pelaku anarkis. Atas perintah Bapak Kapolri, kami laksanakan patroli skala besar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).

Patroli tersebut melibatkan 324 personel yang dibagi ke tiga wilayah, mencakup Jakarta Utara, Timur, Pusat, Barat, hingga Jakarta Selatan serta diperluas ke Depok dan Bekasi. Selain itu, seluruh Polres dan Polsek di 13 wilayah hukum Polda Metro Jaya juga menggelar patroli serupa.

Irjen Asep menambahkan, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk jajaran TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

“Kali ini kami tidak bekerja sendiri. Semua berkolaborasi menjaga Jakarta. Kami berharap kolaborasi ini menjadi kunci agar situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya tetap kondusif,” ucapnya.

Ia menegaskan, apabila ditemukan pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis, pihaknya akan mengambil langkah tegas dan terukur sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

“Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat terlindungi serta wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap aman dan tertib,” jelas Kapolda.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

“Tidak perlu khawatir, kami hadir di lapangan, berada di tengah-tengah masyarakat, dan siap memberikan perlindungan serta rasa aman,” pungkasnya. (Aip)

The post Polda Metro Jaya Gelar Patroli Skala Besar, TNI-Polri Siap Tindak Tegas Pelaku Anarkis appeared first on Detaktangsel.com.

Dar Edi Yoga menegaskan, wartawan memiliki peran penting dalam meredam emosi publik melalui pemberitaan yang sejuk, akurat, dan tidak memicu provokasi lanjutan. “Pers adalah pilar demokrasi sekaligus ruang edukasi bagi masyarakat. Karena itu, dalam kondisi yang rawan, jurnalis harus mampu menghadirkan berita yang menenangkan dan solutif,” ujarnya di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Ia mengingatkan, tugas media bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga menjaga harmoni sosial dengan memperhatikan etika jurnalistik. “Hindari judul yang bombastis dan narasi yang dapat memperkeruh suasana. Sebaliknya, angkat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penyelesaian damai,” tambahnya.

Forum Pemred Media Siber Indonesia juga mengajak seluruh redaksi media online untuk memperkuat verifikasi informasi, terutama yang beredar di media sosial. Menurut Dar Edi Yoga, derasnya arus informasi tanpa kontrol dapat memperparah situasi di lapangan.

“Media siber harus menjadi penjernih, bukan justru ikut terseret arus. Mari kita jaga marwah pers dengan tetap berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan bangsa,” pungkas peraih Press Card Number One PWI Pusat. (Red)

The post Ketum Forum Pemred Media Siber Indonesia Imbau Wartawan Sajikan Berita Menyejukkan appeared first on Detaktangsel.com.

The post FOTO: Polisi Terlibat Bentrok dengan Masa Aksi di DPR appeared first on Detaktangsel.com.

Namun, kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai pihak penegak hukum membatasi akses bantuan hukum bagi demonstran yang ditangkap untuk didampingi selama proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

“Padahal, sesuai KUHAP, UU Bantuan Hukum, UU Kehakiman, dan Kovenan hak-hak sipil dan politik menyatakan, setiap orang berhak mendapat bantuan hukum terhadap masalah hukum yang dihadapi,” kata Sugeng, dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2024).

Sementara, Polda Metro Kaya, hanya membatasi jumlah advokat yang bisa mendampingi para demonstran yang jumlahnya cukup banyak.

“Demo yang memprotes upaya DPR RI mengesahkan RUU Pilkada ini disinyalir mengesampingkan putusan MK No.60 dan No.70. Protes mahasiswa dan publik di depan DPR RI adalah tindakan konstitusional untuk mengingatkan anggota anggota DPR RI taat pada konstitusi,” tukasnya.

Sebab, sudah jelas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan bahwa materi muatan harus diatur dengan UU berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sehingga mengesampingkan putusan MK No. 60 dan No. 70 tentang syarat Threshold pencalonan Kepala Daerah dan syarat umur Kepala Daerah adalah tindakan melawan UU sehingga tepat bila mahasiswa menyuarakan protes.

Pada sisi lain, IPW mengapresiasi langkah Polres Jakarta Barat menangani ratusan pendemo yang ditangkap kemudian dipulangkan.

Sebanyak 105 orang digiring ke Polres Jakarta Barar. Terdiri dari 102 pelajar dan 3 orang dewasa.

Hingga pukul 03.00 WIB, Kamis (22/8/2024, jumlah pendemo yang dipulangkan sebanyak 35 orang. Sisanya, 67 pendemo menunggu proses administrasi.

IPW mendesak Polri meningkatkan profesionalisme anggota anggotanya di lapangan yang menangani demo demo skala besar agar tidak terprovokasi melakukan kekerasan dengan melatih dan mendidik mereka untuk memahami Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

The post IPW Kecam Kekerasan Aparat dalam Demo RUU Pilkada appeared first on Detaktangsel.com.

The post FOTO: Aksi Unras BEM SI di Patung Kuda Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa appeared first on Detaktangsel.com.