Selain itu, Trump juga memutuskan untuk menarik kembali Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan keluar dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tempat AS sebelumnya menjadi salah satu donatur terbesar. Langkah ini menuai perhatian luas.

“Banyak pendukung Trump yang skeptis terhadap organisasi internasional, jadi langkah ini merupakan sinyal awal untuk kelompok pemilih tersebut,” ujar J. Miles Coleman, seorang analis politik dari Universitas Virginia.

Langkah besar lain yang diambil Trump adalah mengumumkan keadaan darurat imigrasi di perbatasan AS-Meksiko. Dalam pidatonya, Trump menyebut langkah ini untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai “invasi” imigran ilegal dari Amerika Selatan.

“Arus masuk imigran ilegal akan segera dihentikan, dan kami akan memulai proses deportasi jutaan imigran kriminal ke negara asal mereka,” tegas Trump dalam pidato pelantikannya pada Senin (20/1).

Sebagai presiden, Trump memanfaatkan perintah eksekutif untuk menyusun kerangka kerja bagi lembaga federal tanpa perlu persetujuan Kongres. Namun, kebijakan ini masih memerlukan prosedur panjang sebelum benar-benar diterapkan. Sebagai contoh, penarikan diri dari WHO membutuhkan waktu satu tahun untuk berlaku.

“Banyak perintah eksekutif memerlukan peninjauan lebih lanjut sebelum berdampak langsung pada masyarakat,” kata Aimee Ghosh, ahli hukum pemerintah.

Langkah lain yang memicu perdebatan adalah keputusan Trump untuk memberikan pengampunan kepada hampir 1.600 terpidana kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021. Langkah ini jarang dilakukan pada hari pertama seorang presiden menjabat.

“Pengampunan biasanya dilakukan menjelang akhir masa jabatan,” ujar Ghosh. “Namun, mengingat janji kampanye Trump, langkah ini tidak mengejutkan.”

Dengan berbagai keputusan kontroversial di hari pertama, Trump menunjukkan bahwa prioritas pemerintahannya akan berfokus pada isu-isu yang telah lama menjadi agenda kampanyenya, meski tak lepas dari kritik tajam.

The post Donald Trump Cabut Kebijakan Era Joe Biden dan Umumkan Langkah Kontroversial di Hari Pertama Kepresidenan appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam sidang tersebut, Merchan menyebut bahwa Konstitusi AS melindungi presiden dari penuntutan pidana, tetapi perlindungan itu tidak mengurangi keseriusan kejahatan yang dilakukan Trump. “Perlindungan hukum luar biasa dari jabatan eksekutif adalah faktor utama, tetapi tidak dapat menghapus putusan juri,” tegas Merchan, seperti dilansir Reuters.

Vonis ini menambah lapisan baru dalam perjalanan politik Trump, yang selama ini telah menuai kontroversi. Trump sendiri terus membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai “upaya gagal” untuk menjegal kampanyenya. Dalam pernyataan publik, ia berjanji untuk mengajukan banding atas vonis tersebut.

Kasus ini bermula dari dakwaan pada Maret 2023, ketika Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg, seorang Demokrat, menuduh Trump memalsukan 34 catatan bisnis untuk menutupi pembayaran sebesar $130.000 kepada Stormy Daniels menjelang pemilihan 2016. Trump membantah memiliki hubungan dengan Daniels dan menyebut pembayaran itu sebagai urusan pribadi yang tidak terkait kampanye.

Juri Manhattan menemukan Trump bersalah atas semua tuduhan pada 30 Mei 2023. Meski kasus ini dianggap kurang serius dibandingkan tiga kasus pidana lainnya yang dihadapi Trump, jaksa menyebutnya sebagai upaya untuk memengaruhi hasil pemilu 2016.

Kasus ini memiliki dampak politik yang beragam. Pada awalnya, dakwaan terhadap Trump memicu lonjakan kontribusi untuk kampanyenya, memperkuat posisinya sebagai kandidat terdepan Partai Republik. Namun, vonis bersalah kemudian memengaruhi posisinya di kalangan pemilih Republik, dengan beberapa jajak pendapat menunjukkan penurunan dukungan.

Kasus ini sempat memudar dari sorotan publik setelah serangkaian peristiwa besar, termasuk performa debat buruk Presiden Joe Biden yang memaksanya mundur dari pencalonan, digantikan oleh Kamala Harris, serta insiden percobaan pembunuhan terhadap Trump di Pennsylvania.

Meski vonis ini tidak menghalangi Trump untuk menjabat, kasus ini akan terus menjadi bagian dari perjalanan politiknya selama masa jabatan empat tahun ke depan. Pengacara Trump telah mengajukan banding, yang diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Sementara itu, dua kasus federal terhadap Trump—terkait upaya membalikkan hasil pemilu 2020 dan penyimpanan dokumen rahasia—dibatalkan setelah ia memenangkan pemilu, sejalan dengan kebijakan Departemen Kehakiman yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat.

The post Trump Presiden AS Pertama yang Dilantik dengan Status Terpidana appeared first on Detaktangsel.com.

Banyak pengamat melihat ambisi Trump ini sebagai bagian dari visi kebijakannya yang dikenal sebagai ‘America First’. Visi tersebut menempatkan kepentingan AS di atas segalanya, dengan pendekatan unilateral dan agresif. Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap munculnya poros kekuatan baru yang berupaya melemahkan pengaruh Washington, seperti China, Rusia, Venezuela, dan Iran.

Trump tampaknya menggunakan ancaman militer untuk menekan negara-negara tersebut agar memberikan konsesi ekonomi atau geopolitik yang menguntungkan AS. Misalnya, tekanan terhadap Terusan Panama disebut bertujuan untuk mendapatkan diskon transit bagi kapal-kapal Amerika di jalur utama antara Samudra Atlantik dan Pasifik.

Di Greenland, Trump berupaya membuka akses lebih besar bagi Amerika Serikat ke mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan dalam teknologi modern, serta memanfaatkan jalur pelayaran baru akibat mencairnya es kutub. Sementara itu, rencana invasi ke Kanada dinilai sebagai strategi untuk memaksakan kesepakatan perdagangan baru yang menguntungkan produsen AS.

Retorika Trump menunjukkan bahwa ia melihat sedikit perbedaan antara sekutu dan musuh AS. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Kanada sebagai negara yang “menumpang” di bawah payung pertahanan AS. Ia bahkan mengklaim bahwa Kanada seharusnya menjadi bagian dari AS, daripada berdiri sebagai bangsa yang terpisah.

Pendekatan keras ini juga terlihat dari komentarnya terkait Denmark. Ketika permintaannya untuk membeli Greenland ditolak, Trump mengancam akan mengenakan tarif tinggi kepada Denmark sebagai bentuk tekanan.

Trump juga mengkritik keputusan AS pada tahun 1999 untuk menyerahkan kendali Terusan Panama kepada Panama, yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh mantan Presiden Jimmy Carter. Trump menilai keputusan tersebut sebagai kesalahan besar, dengan menyebut bahwa China kini memiliki pengaruh besar atas terusan strategis itu.

Pada Kamis (9/1/2025), dalam pernyataannya menjelang pemakaman kenegaraan Jimmy Carter, Trump kembali mengangkat isu ini. Ia menyatakan bahwa kapal-kapal Amerika didiskriminasi dalam biaya transit di Terusan Panama, serta menuduh China telah “menyalahgunakan” jalur air tersebut.

Meski ancaman Trump untuk mengerahkan kekuatan militer memicu kekhawatiran, sejumlah analis percaya bahwa langkah ini lebih merupakan strategi negosiasi daripada rencana konkret. Hal Brands, seorang profesor urusan global di Johns Hopkins School of Advanced International Studies, menyebut bahwa pendekatan Trump mencerminkan kontinentalisme—sebuah fokus pada kekuatan regional yang mungkin menggantikan globalisme di masa jabatan keduanya.

Namun, langkah ini tetap dipandang kontroversial dan potensial memperburuk hubungan internasional. Trump tampaknya berpegang pada doktrin yang menempatkan agresi sebagai alat utama untuk mencapai ‘kemenangan’. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 2020, ia dengan jelas menyatakan, “Sebagai presiden, saya dengan bangga mengutamakan Amerika.”

The post Ambisi Amerika Serikat Caplok Kanada, Greenland, dan Terusan Panama appeared first on Detaktangsel.com.

Militer Israel, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan terkuat di dunia, tetap menerima dukungan besar dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan sekutu Barat lainnya. Dukungan ini, terutama dalam bentuk pasokan senjata, menjadi sorotan internasional yang memicu kritik tajam.

Amerika Serikat merupakan pendukung terbesar militer Israel. Setiap tahun, Washington mengalokasikan sekitar USD 3,8 miliar dalam bentuk bantuan militer. Sejak Perang Dunia II, Israel telah menjadi penerima terbesar bantuan keuangan AS, dengan total kumulatif hingga tahun 2023 mencapai USD 158 miliar setelah disesuaikan dengan inflasi.

Pada tahun 2016, kedua negara menandatangani perjanjian 10 tahun yang menjamin bantuan militer sebesar USD 38 miliar hingga 2028. Bahkan setelah serangan Hamas, AS mempercepat bantuan tambahan sebesar USD 14,1 miliar pada Februari lalu. Bantuan ini termasuk dana untuk sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome dan David’s Sling.

Namun, dukungan ini menuai kritik internasional. Pada April 2024, Mahkamah Internasional mulai mengkaji gugatan terkait ekspor senjata Jerman ke Israel, sementara Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi menyerukan penghentian penjualan dan transfer senjata ke Israel.

Berikut adalah lima negara pemasok senjata utama ke Israel:

1. Amerika Serikat
   AS menjadi penyumbang terbesar dengan menyediakan sekitar 68% dari total impor senjata Israel.
2. Jerman
   Jerman menyumbang 30% senjata impor Israel dan menjadi pemasok utama, meskipun gugatan hukum terkait hal ini sedang berlangsung.
3. Inggris
   Inggris memberikan izin ekspor senjata senilai £42 juta pada 2022, meskipun nilai sebenarnya dari pasokan senjatanya tidak diketahui karena adanya izin “terbuka”.
4. Italia
   Italia telah memasok bom, rudal, dan jet tempur F-35 ke Israel. Namun, pada Oktober 2023, Italia menghentikan pasokan senjatanya.
5. Australia
   Meski menjadi pemasok, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan bahwa negaranya belum mengirimkan senjata sejak konflik terbaru dimulai.

Pengawasan publik atas bantuan militer ke Israel semakin menguat. Laporan dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) menunjukkan bahwa sebagian besar impor senjata Israel antara 2019-2023 berasal dari AS.

Meski banyak negara menyatakan dukungannya sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan Israel, kritik terhadap dampaknya terhadap korban sipil dan potensi pelanggaran hukum internasional terus berkembang. (Aip)

The post 5 Negara Pemasok Senjata Terbesar ke Israel appeared first on Detaktangsel.com.

1. Fokus Hanya pada Sumber Daya Alam
   Seorang arkeolog dari Parks Canada, Birgitta Wallace, menyebutkan bahwa tujuan utama bangsa Viking saat mencapai Amerika Utara adalah untuk mencari sumber daya alam yang dapat membantu pembangunan koloni mereka di Greenland. Wilayah Amerika Utara mereka beri nama “Vinland,” yang berarti “Tanah Anggur,” dan dianggap sebagai tempat yang kaya akan sumber daya. Bangsa Viking berharap dapat mengumpulkan bahan-bahan dari wilayah ini untuk dibawa pulang dan memperkuat pemukiman baru mereka di Greenland. Akibatnya, niat untuk tinggal secara permanen atau menjajah tidak menjadi prioritas mereka saat itu.
2. Konflik dengan Penduduk Asli
   Pendapat lain datang dari Kevin P Smith, peneliti di Smithsonian Institute, yang mengungkapkan bahwa bangsa Viking sebenarnya memiliki ketertarikan untuk mendirikan koloni baru di Amerika Utara. Namun, keinginan tersebut terhalang oleh adanya konflik dengan penduduk asli Amerika Utara, yang segera pecah begitu bangsa Viking mencoba melakukan interaksi. Pertempuran dengan suku-suku lokal ini berakhir dengan kekalahan bangsa Viking, yang akhirnya memilih untuk mundur ke Greenland. Bagi mereka, mendirikan koloni permanen di tanah yang tidak kondusif bagi kehidupan mereka serta ancaman konflik yang berkelanjutan tidaklah layak.
3. Jarak dan Cuaca Ekstrem
   Letak geografis yang jauh serta kondisi cuaca yang ekstrem juga menjadi faktor penting. Bangsa Viking harus menghadapi jalur laut yang berbahaya di Atlantik Utara, di mana cuaca dingin dan badai sering terjadi. Menurut Jan Bill, kurator koleksi kapal Viking di University of Oslo’s Museum of Cultural History, jarak dan kondisi laut di sana menjadi penghalang yang lebih berat dibandingkan jalur yang lebih menguntungkan ke arah selatan. Selain itu, kondisi urbanisasi di Skandinavia pada masa itu masih tergolong rendah. Negara-negara Viking seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia belum cukup kuat dari segi politik dan ekonomi untuk mendukung ekspansi kolonial besar-besaran seperti bangsa lain yang lebih maju.
4. Kemungkinan Wabah Penyakit
   Beberapa sejarawan, seperti Dr. William Agger dan Herbert Maschner dalam buku “The Northern World: A.D. 900-1400,” berpendapat bahwa kedatangan bangsa Viking ke Amerika Utara juga berpotensi membawa penyakit yang kemudian memicu wabah di antara masyarakat kutub utara lokal, khususnya kelompok yang dikenal sebagai “Dorset.” Meskipun wabah ini tidak menyebar luas, kemungkinan ini turut berperan sebagai salah satu hambatan bagi bangsa Viking untuk melanjutkan penjajahan atau pemukiman di kawasan ini.

Meski berhasil mencapai Amerika Utara, bangsa Viking memutuskan untuk tidak mendirikan koloni di sana. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan mereka akan sumber daya untuk koloni di Greenland, tantangan dari penduduk asli, serta kondisi geografis yang keras. Hal ini menjadikan keberadaan mereka di Amerika Utara hanya sekadar catatan singkat dalam sejarah penjelajahan dunia.

The post Mengapa Bangsa Viking Tidak Menjajah Amerika Utara? appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam kunjungan BNN, kedua pihak mendiskusikan situasi terkini mengenai peredaran narkotika di Indonesia dan Amerika Serikat, serta membahas peluang kerja sama antara BNN dan Drug Enforcement Administration (DEA). BNN berharap dapat memperkuat kerja sama yang telah terjalin dengan DEA, khususnya melalui upaya pengembangan kapasitas.

Kepala BNN RI menyatakan bahwa Indonesia secara serius mewaspadai peredaran gelap narkotika dari Benua Amerika dan wilayah Golden Triangle di Asia Tenggara.

Pihak KBRI Washington, D.C., juga menyoroti ancaman serius yang dihadapi Amerika Serikat saat ini, yaitu penyebaran Fentanyl yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa. Selain itu, tren penyalahgunaan narkotika dan isu Kratom di Amerika Serikat turut menjadi fokus diskusi dalam pertemuan ini.

Delegasi BNN menginformasikan bahwa suplai Kratom asal Indonesia yang beredar di Amerika Serikat sebagian besar berasal dari beberapa wilayah di Kalimantan. Disampaikan pula bahwa tanaman Kratom saat ini belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia, namun penelitian dan uji klinis masih terus dilakukan secara mendalam.

Dari pertemuan dengan pihak KBRI Washington, D.C., diharapkan dapat mendorong upaya penguatan kerja sama antara BNN dengan DEA dalam menangani permasalahan narkotika yang semakin kompleks dan mengancam kesehatan serta keamanan masyarakat. (Zal)

The post BNN RI bersama KBRI Washington DC Bahas Peredaran Narkotika dan Kerja Sama dengan DEA appeared first on Detaktangsel.com.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., bersama Deputi Pemberantasan, Deputi Hukum dan Kerja Sama, Direktur Psikotropika dan Prekursor, Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi (Puslidatin), serta Analis Rancangan Naskah Perjanjian (RNP), melihat sarana dan prasarana pusat pemantauan yang tersedia di NTC.

Diketahui, NTC merupakan sebuah divisi yang berperan penting dalam mengidentifikasi, penargetan, penyaringan, dan intersepsi penumpang maupun barang masuk ke Amerika Serikat. Ia dibentuk sebagai respons atas serangan teroris pada 11 September 2001, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya serangan serupa.

Sejak berdiri, NTC telah mengalami perkembangan signifikan dalam pengawasan masuknya orang dan barang ke Amerika Serikat. Beberapa langkah penting diambil termasuk melakukan inspeksi fisik kapal (vetting), pemeriksaan dan pendataan detail terhadap seluruh kargo yang masuk ke Amerika Serikat pasca insiden bom cartridge printer tahun 2010.

The post Perkuat Kerja Sama Internasional, Delegasi BNN Study Visit ke National Targeting Center AS appeared first on Detaktangsel.com.

Kepala BNN RI hadir bersama delegasi yang terdiri dari Deputi Berantas, Deputi Hukum dan Kerja Sama, Kepala PPSDM, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Analis RNP mengikuti agenda Training Academy DEA.

Seperti diketahui, DEA memiliki divisi pelatihan internasional yang dapat melatih penegak hukum dari berbagai negara di dunia dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika.

Selama study visit, delegasi BNN diberikan kesempatan mempelajari proses pelatihan dasar yang diberikan kepada calon pegawai DEA. Selain itu, Training Academy juga menyediakan program-program pelatihan khusus bagi penegak hukum dari luar DEA, termasuk pelatihan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), medis taktis, forensik digital, dan lain-lain.

Kunjungan BNN ini merupakan bagian dari rangkaian study visit ke beberapa fasilitas DEA lainnya, seperti DEA Headquarters, Special Testing and Research Laboratory, Kantor DEA Divisi El Paso, Pusat Intelijen El Paso, dan Patroli Perbatasan.

Selain itu, kehadiran BNN ini menjadi bagian dari program DEA, dimana mereka akan mengadakan pelatihan di Jakarta untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum di Indonesia pada bulan Juni 2024 mendatang. Nantinya peserta akan diikuti dari berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk BNN. (Zal)

The post Tingkatkan Kerja Sama, Kepala BNN RI Study Visit ke Markas DEA Amerika Serikat appeared first on Detaktangsel.com.

Timur Tengah diliputi ketegangan usai Iran mengancam akan melancarkan balasan terhadap Israel menyusul serangan di Damaskus, Suriah.

Sementara Israel menewaskan seorang jenderal senior dan 6 perwira Iran, pada 1 April 2024. Kondisi itu memantik emosi dari Iran.

Adapun, Iran menuding Israel bertanggung jawab serangan mematikan itu. Kedua negara dikabarkan di ambang perang bila melihat pemberitaaan media luar negeri menyebut bila Iran akan membalas dalam waktu dekat.

Sejumlah negara eropa seperti Jerman, Rusia, Prancis, dan AS telah mengeluarkan peringatan ke warga negaranya. Negara Asia, seperti India juga mengeluarkan travel warning.

Diketahui, larangan itu masuk tiga poin Kemlu menyikapi kondisi di Timur Tengah. “Bagi WNI yang punya rencana guna perjalanan ke Israel/Iran. Sekiranya tak mendesak, diimbau menunda perjalanan,” tulis Kemlu di medsos resmi.

Kemlu juga meminta WNI di wilayah Iran, Israel dan Palestina meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi eskalasi keamanan. WNI yang belum lapor diri, agar segera menghubungi Perwakilan RI melakukan lapor diri online di http://peduliwni.kemlu.go.id.

“Jika menghadapi situasi darurat segera menghubungi nomor hotline Perwakilan RI terdekat. Hotline KBRI Tehran: +989024668889, Hotline KBRI Amman: +96277915040, Hotline KBRI Kairo: +201022229989,” tulisnya.

Direktur Direktorat PWNI Kemlu Judha Nugraha terus memonitor situasi di kawasan bersama KBRI Tehran dan Perwakilan RI di Timur Tengah. Kata Judha, jumlah WNI di Iran ada 376 orang. Mayoritas pelajar/mahasiswa bertempat tinggal di kota Qom.

The post RI Travel Warning! Larang WNI ke Israel-Iran Jika Tak Mendesak appeared first on Detaktangsel.com.