Hal itu dikatakan Usman dalam sambutannya pada Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) ke IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten di Pondok Pesantren Al Mubarok, Jl KH Abdul Latief, Sumur Pecung, Kota Serang, Kamis (21/11/2024).

Dikatakan, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten dapat memperkuat sinergitas kepada pemerintah daerah, institusi, stakeholder, dan masyarakat. Merealisasikan berbagai program kegiatan untuk terciptanya keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Banten.

“Pelaksanaan Mukerda MUI tahun 2024 ini dapat wujudkan program dan kegiatan yang mencerminkan sinergi antara pemerintah, alim ulama, dan seluruh elemen pilar pembangunan,” ucap Usman.

“Bersama MUI proses pembangunan dapat diatasi secara bersama-sama dalam mewujudkan Banten sebagai daerah baldatun thayyibatun warabbun ghafur sebagaimana yang kita harapkan,” sambungnya.

Menurutnya, ulama sebagai pewaris Nabi yang memiliki fungsi sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. “Peran ulama dalam dinamika bangsa sangat besar dan pengaruhnya sangat luas, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan sudah berlangsung sejak masa awal Islam di Indonesia,” ucap Usman.

Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten A Bazari Syam mengajak seluruh anggota MUI Provinsi Banten, organisasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk menghasilkan suatu rumusan dalam mencermati persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Banten, persoalan yang menjadi tran isu baik berskala nasional maupun lokal.

Dikatakan, MUI bukan milik satu organisasi masyarakat atau milik satu orang, melainkan MUI milik semua umat Islam. “Mari kita bangun MUI untuk kepentingan umat Islam khususnya di Provinsi Banten,” ajak A Bazari Syam. (Zal)

The post Mukerda IV MUI Provinsi Banten, Pj Sekda Usman Asshiddiqi Qohara Gaungkan Gerakan Maghrib Mengaji appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu diungkap Al Muktabar usai menghadiri debat ketiga Pilkada Provinsi Banten 2024 dengan tema “Sinergi Pembangunan Daerah dan Pusat dalam rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia” di Stasiun Metro TV, Jl Pilar Mas Utama Kedoya, Jakarta, Rabu (20/11/2024) malam.

“Ini adalah putaran terakhir, tahap ketiga. Tentu kita berharap sekali nanti akan mendapatkan pemimpin kita yang amanah ke depan,” ungkapnya.

“Kita imbau juga masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas daerah karena menentukan segala langkah kita dalam membangun,” ungkapnya.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban daya dukung menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024. “Kita semua telah sesuai dengan tata administrasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi,” ucap Al Muktabar.

Diungkapkan, dirinya juga akan keliling mengecek kesiapan-kesiapan Pilkada Serentak 2024. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mendapatkan mandat tugas untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan damai, aman, dan tertib. Juga terkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga Bupati/Wali Kota. (Zal)

The post Pj Gubernur Banten Al Muktabar Imbau Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 appeared first on Detaktangsel.com.

Al Muktabar mengatakan, rencana pembangunan TPSA Regional itu berada di kawasan yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Dimana TPSA Regional tersebut mengedepankan pengelolaan secara lestari.

“Pengelolaan kawasan itu direncanakan dengan secara lestari, sehingga nanti justru sampah-sampah itu bisa menjadi kompos dan membuat daya dukung lingkungannya,” ungkap Al Muktabar.

Selanjutnya, Al Muktabar menuturkan dengan tidak menebang pohon, diharapkan pohon-pohon mampu menjadi penyaring sehingga tidak menimbulkan aroma tak sedap.

“Pengelolaan konsep lestari itu, karena ini di kawasan hutan kedap penyerapan bau dan itu salah satu metodenya. Kemudian kita juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tersebut sesuai dengan potensi masing-masing,” katanya.

Selain itu, Al Muktabar juga mengungkapkan pihaknya akan menyiapkan satu titik untuk menjadi tempat pengelolaan sampah tersebut.

“Direncanakan ada satu kawasan industri pengelolaan sampah, baik berbasis plastik dan lainnya, bahkan sampah yang akan dikelola menjadi kompos,” katanya.

Al Muktabar menyampaikan, adapun luasan lahan yang akan digunakan dalam rancangan pembangunan TPSA Regional tersebut sekitar 190 hektar dengan lokasi yang tidak jauh dari akses pintu tol dari ruas tol Serang-Panimbang.

“Kawasan ini nanti tidak jauh dari exit tol sekitar 4 s.d 7 KM, sehingga biaya angkut dari Kabupaten/Kota tidak ada kendala. Dan kita ikhtiarkan ini tidak akan membebani Pemerintah Kabupaten/Kota, kita akan menggunakan APBD Provinsi Banten,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, mengajak masyarakat untuk berperan dalam menyelesaikan permasalahan sampah, diantaranya dengan melakukan pemilahan sampah sebelum masuk ke TPS.

“Pemilahan sampah itu sesuatu konseptual yang baik, sehingga diharapkan mulai dari pemilahan di rumah tangga dapat dilakukan,” pungkasnya. (Zal)

The post Pj Gubernur Banten Al Muktabar Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan TPSA Regional di Kabupaten Lebak appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam sambutan pembukaannya, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Komari mengatakan Pemprov Banten berusaha meningkatkan indeks demokrasi Indonesia.

Dirinya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber dan perwakilan yang hadir dalam memajukan indeks demokrasi Provinsi Banten.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Rochayati Basra mengatakan capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan. “Faktor penyebabnya proses Pemilu dan pluralisme keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, kebebasan sipil, adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,” jelasnya.

Menurutnya, Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat nasional, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat daerah. “Dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai negara demokrasi yang kuat dan berpengaruh di dunia,” ucap Rochayati.

Dijelaskan, peran Kemendagri dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai koordinator penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah. Kemendagri bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata, bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada melalui kampanye masif dan penyuluhan politik.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dr Agus Sjafari mengatakan, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dikatakan, indeks demokrasi Indonesia merupakan kerja bersama instansi pemerintah. Yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

“Komponen perhitungan IDI, terdiri dari 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Kemudian juga ada sumber data seperti dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam,” jelas Agus. (Zal)

The post Pilkada Salah Satu Pilar Demokrasi Indonesia appeared first on Detaktangsel.com.

Demikian hal itu disampaikan Al Muktabar usai mengikuti Tanam Jagung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto serta tamu undangan yang lainnya di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mukti, Desa Bulakan, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Rabu (20/11/2024).

Diketahui, kegiatan tanam jagung tersebut juga diiringi dengan Launching Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan secara virtual oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Hari ini momentum kita dengan dihadiri Pak Mentan, Pak Mendes dan tadi juga Kapolri bersama Panglima launching gugus tugas Polri serta melakukan tanam bersama seluruh Indonesia,” ungkap Al Muktabar.

“Ini (kegiatan tanam bersama, red) merupakan sebuah langkah kita dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wapres, untuk keberlanjutan hal itu tentunya terdapat beberapa hal yang harus kita wujudkan bersama-sama utamanya bagi para petani,” sambungnya.

Lebih lanjut, Al Muktabar mengatakan, pihaknya bersama Forkopimda terus berupaya dalam mengawal ketahanan pangan di Provinsi Banten.

Tidak hanya itu, kata Al Muktabar, Pemprov Banten telah bergerak bersama dengan PKK dan Posyandu terkait dengan gerakan menanam dipekarangan rumah. Bahkan mengajak para siswa untuk memanfaatkan lahan pekarangan sekolah untuk ditanami.

“Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan bersama-sama,” katanya.

Selanjutnya, Al Muktabar juga menuturkan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dibutuhkannya penguatan di lahan-lahan komoditi pangan yang telah tersedia. Melalui peningkatan manajemen tata kelola serta memperkuat sarana dan prasarana produksinya.

“Kita terus akan memperkuat kolaborasi itu, karena Pak Mentan, Pak Mendes dan Pak Mendagri mengarahkan hal ini dan kita akan fokus,” jelasnya.

Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan launching Gugus Tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan sebuah momentum untuk mencapai swasembada pangan

“Ini adalah hari yang baik dan momentum yang baik untuk kebangkitan pangan, sebagai arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menuturkan desa harus menjadi bagian dalam mendukung ketahanan pangan, baik di daerah maupun secara nasional.

“Saya tidak mau desa itu jadi penonton termasuk desa yang ada di Banten, potensinya sangat luar biasa. Maka kalau ada dana dan manusianya tinggal pendampingan sama pengawasannya. Saya minta TNI dan Polri itu langsung mendampingi Kepala Desa,” ujarnya.

“Kepala Desa harus serius, ini kita didukung TNI dan Polri. Maka percepatan swasembada pangan Kementan dan Kemendes sangat luar biasa atas arahan Bapak Presiden untuk kita memadukan antara swasembada pangan dengan menyukseskan makan bergizi,” pungkasnya. (Zal)

The post Wujudkan Ketahanan Pangan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Terus Perkuat Sinergi dan Kolaborasi appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu diungkap Usman saat menerima kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI tentang Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren di Ponpes Asshiddiqiyah 2 Jl. Garuda No. 32, Batuceper di, Kota Tangerang, Rabu (20/11/2024). Rombongan dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

“Pemprov Banten peduli pada pondok pesantren. Kami bermitra dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten,” ungkap Usman.

“Dukungan bisa diberikan tapi tidak melanggar perundang-undangan. Kolaborasi kerja sama bisa bersama-sama, seiring sejalan,” tambahnya.

Dikatakan, dengan membangun kemandirian ekonomi, pondok pesantren tidak tergantung pada bantuan. Pondok pesantren perlu pula memberikan pendidikan vokasi yang nanti juga bermanfaat kemandirian diri secara personal santri.

“Lulus pondok pesantren bisa mandiri,” ucap Usman.

Menurutnya, pemberdayaan pondok pesantren agar mandiri secara ekonomi melalui sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren. Sehingga pondok pesantren memiliki kemandirian, kreativitas. “Selain pendidikan keagamaan, di pondok pesantren juga ada badan usaha milik pondok pesantren. Bisa mendukung pembiayaan pondok pesantren. Serta menjadikan santri ketika lulus tidak hanya mandiri secara ilmu, tapi juga mandiri secara ekonomi,” ungkap Usman. (Zal)

The post Pemprov Banten Peduli Kemandirian Pondok Pesantren appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu diungkap Ketua Umum TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar usai menghadiri Pelantikan Ketua Umum TP PKK Pusat dan Ketua Umum Pembina Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian serta Rakornas TP PKK Tahun 2024 di Balai Sudirman Jl Dr Saharjo No 268 Jakarta, Selasa (19/11/2024). Rakornas TP PKK Tahun 2024 mengusung tema ‘Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui Persiapan Rakernas X PKK untuk Mendukung RPJMN 2025- 2029’.

Dalam kesempatan itu, mewakili TP PKK dan Pembina Posyandu Provinsi Banten Tine Al Muktabar ucapkan selamat atas pelantikan yang dilaksanakan. “Kami ucapkan kepada Ibu Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum TP PKK Pusat dan Ketua Pembina Posyandu Pusat. Semoga ke depan PKK dan Posyandu menjadi motor penggerak. Memiliki kapasitas sosial yang besar sehingga memiliki kontribusi yang luar biasa,” ucapnya.

“Kami dari Provinsi Banten akan turut mendukung dan menyukseskan program-program PKK Pusat maupun Posyandu Pusat,” tambahnya.

Masih menurut Tine, berdasarkan arahan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia (Mendagri) M Tito Karnavian, bahwa PKK harus bergerak. Harus mampu menggerakkan kapasitas sosial PKK dan Posyandu untuk mendukung pembangunan. Mendukung program-program pemerintah yang saat ini menurut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah terkait ketahanan pangan.

“Pokja 3 harus terus digerakkan untuk menciptakan ketahanan pangan dari pekarangan rumah. Bisa memberikan dampak secara nyata kalau dilakukan secara masif. Juga dalam ketahanan energi bagaimana PKK bisa berkontribusi dalam ketahanan energi, hemat energi di lingkungan keluarga,” ungkapnya.

Untuk Rakornas TP PKK Tahun 2024, Tine mengungkapkan, TP PKK Provinsi Banten mengusulkan program-program kerja yang bisa direplikasi dari Provinsi Banten di tingkat nasional. “Dalam penanganan stunting kita akan mendukung program pemberian makanan bergizi gratis. Dalam pendampingan anak stunting tidak cukup pemberian makan bergizi gratis tapi juga pemantauan tumbuh kembang oleh PKK dan Posyandu,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengatakan, amanat Mendagri M Tito Karnavian, PKK dan Posyandu masuk lembaga masyarakat Desa. “Berbentuk organisasi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Betul – betul bersinergi dan bekerjasama,” ucapnya.

Dikatakan, untuk peningkatan kapasitas kader pihaknya akan terus sinergikan dan sinkronkan. Program-program yang dilakukan oleh Posyandu dan 10 Program PKK, maupun yang berada di OPD. Perlu sinergi yang baik pemerintah maupun swasta bisa dilakukan oleh kader PKK dan Posyandu. “Tujuannya adalah sama, bagaimana kesejahteraan masyarakat tercapai,” ucap Nina.

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian melantik Tri Tito Karnavian sebagai Ketua Umum TP PKK Pusat dan Ketua Umum Pembina Posyandu Pusat masa bakti 2024 – 2029. (Zal)

The post Rakornas 2024, TP PKK Provinsi Banten Usulkan Program Pendampingan Anak Stunting Melalui Makan Bergizi dan Pemantauan Tumbuh Kembang appeared first on Detaktangsel.com.

“Karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak,” ungkap Usman Asshiddiqi Qohara saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen di Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Selasa (19/11/2024).

Usman berharap Rakor tersebut mampu menjadi langkah kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di tingkat daerah.

“Upaya ini penting untuk mendukung PAD yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.

“Dengan adanya optimalisasi tersebut, diharapkan pendapatan daerah akan lebih baik lagi dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Usman mengajak pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mendorong kemandirian daerah.

“Pemerintah yang kuat itu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kemandirian,” imbuhnya.

Sementara, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten E.A. Deni Hermawan menyampaikan pada dasarnya opsen PKB dan BBNKB tersebut merupakan upaya dalam peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten/Kota.

Hal itu, kata Deni, sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kegiatan hari ini kita akan finalisasi draft perjanjian kerja sama, dan beberapa waktu lalu kita telah berkomunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten,” ujarnya.

Selanjutnya, Deni mengatakan, mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan opsen PKB dan BBNKB saat ini masih dalam tahapan fasilitasi Kemendagri.

“Di sana diatur salah satunya Bank persepsi yang harus dilakukan untuk pengelolaan dari opsen PKB dan BBNKB, kita sepakati bersama bahwa RKUD kita itu Bank Banten. Maka Kabupaten/Kota harus menjadi keputusan bersama, bahwa dalam pengelolaan opsen PKB dan BBNKB maka kas penampung atau kas operasionalnya itu Bank Banten,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Rakor tersebut membahas terkait sinergi pemungutan opsen serta pembahasan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten/Kota. Rakor diikuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. (Zal)

The post Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara Buka Rakor Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen appeared first on Detaktangsel.com.

Sertifikat diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha pada Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024 di Kawasan Kota Tua Jakarta, Jakarta Barat, Sabtu (16/11/2024) malam.

Al Muktabar menyampaikan terima kasih atas telah ditetapkannya 5 warisan budaya takbenda asal Provinsi Banten. Al Muktabar mengatakan hal tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergi semua pihak terkait, mulai dari pelaku seni, komunitas dan pihak-pihak lainnya.

Sementara, dalam sambutannya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
Fadli Zon menyampaikan warisan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu. Tapi merupakan aset yang tidak ternilai yang menjadi identitas dan jati diri bangsa.

“Dalam setiap motif batik, irama gamelan, dalam tarian tradisional dan dalam cerita rakyat yang dituturkan dari generasi ke generasi. Kita menemukan jejak nilai-nilai luhur yang mengajarkan kebersamaan, gotong royong dan penghormatan terhadap keberagaman,” ujarnya.

Selanjutnya, dengan dibentuknya Kementerian Kebudayaan ini sebagai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi, mengembangkan memanfaatkan dan membina kebudayaan untuk kemajuan kebudayaan Indonesia.

“Itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya.

Lebih lanjut, Fadli menuturkan pemajuan kebudayaan menjadi pondasi dalam pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman, memperkokoh persatuan dan kesatuan.

“Sebagai bangsa yang dianugerahi kekayaan budaya luar biasa, kita punya tanggung jawab besar menjaga, melestarikan, memperkenalkan, dan mempromosikan warisan budaya ini kepada dunia,” imbuhnya.

“Sehingga apresiasi warisan budaya Indonesia 2024 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mengingatkan kita semua betapa berharganya kekayaan budaya yang kita miliki,” sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan Kebudayaan Judi Wahiudin dalam laporannya menuturkan, Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024 merupakan puncak rangkaian kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

“Warisan budaya takbenda Indonesia dan cagar budaya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, keduanya saling mengisi dalam upaya menjaga dan melindungi warisan budaya kita,” tuturnya.

Selanjutnya, ia mengatakan sejumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan telah melewati sejumlah tahapan penilaian. Mulai dari pra sidang, verifikasi, kajian dan sidang yang dilakukan oleh tim ahli yang membidanginya.

“Pada tahun 2024 ini usulan warisan budaya takbenda yang masuk sejumlah 668 usulan, setelah melalui serangkaian penilaian dan sidang penetapan. Maka sebanyak 272 ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, sehingga jumlah warisan budaya tak benda Indonesia yang telah ditetapkan sejumlah 2.213,” katanya.

Sedangkan, pada tahun 2024 ini terdapat 17 sertifikat cagar budaya peringkat nasional yang diberikan, mencakup kategori benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan. Sehingga saat ini ada 228 objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.

“Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku dan komunitas, budayawan serta pemilik dan pengelola cagar budaya yang turut mendukung penetapan warisan budaya sebagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa,” pungkasnya. (Zal)

The post Pemprov Banten Raih 5 Sertifikat Warisan Budaya Takbenda dari Kementerian Kebudayaan RI appeared first on Detaktangsel.com.

“Karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak,” ungkap Usman Asshiddiqi Qohara saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen di Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Selasa (19/11/2024).

Usman berharap Rakor tersebut mampu menjadi langkah kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di tingkat daerah.

“Upaya ini penting untuk mendukung PAD yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.

“Dengan adanya optimalisasi tersebut, diharapkan pendapatan daerah akan lebih baik lagi dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Usman mengajak pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mendorong kemandirian daerah.

“Pemerintah yang kuat itu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kemandirian,” imbuhnya.

Sementara, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten E.A. Deni Hermawan menyampaikan pada dasarnya opsen PKB dan BBNKB tersebut merupakan upaya dalam peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten/Kota.

Hal itu, kata Deni, sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Kegiatan hari ini kita akan finalisasi draft perjanjian kerja sama, dan beberapa waktu lalu kita telah berkomunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten,” ujarnya.

Selanjutnya, Deni mengatakan, mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan opsen PKB dan BBNKB saat ini masih dalam tahapan fasilitasi Kemendagri.

“Di sana diatur salah satunya Bank persepsi yang harus dilakukan untuk pengelolaan dari opsen PKB dan BBNKB, kita sepakati bersama bahwa RKUD kita itu Bank Banten. Maka Kabupaten/Kota harus menjadi keputusan bersama, bahwa dalam pengelolaan opsen PKB dan BBNKB maka kas penampung atau kas operasionalnya itu Bank Banten,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Rakor tersebut membahas terkait sinergi pemungutan opsen serta pembahasan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten/Kota. Rakor diikuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. (Zal)

The post Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara Buka Rakor Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu disampaikan Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (18/11/2024).

“Kita masih ada waktu hingga Desember nanti, dimana ada peringatan Natal dan Tahun Baru. Itu menjadi konsentrasi kita untuk hal-hal yang terkait dengan komoditi-komoditi utama yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkap Al Muktabar.

Dikatakan, hingga saat ini inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali dengan baik, pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,61.

“Kalau inflasi relatif ya terkendali di Provinsi Banten,” katanya.

Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan terkait dengan potensi kebencanaan yang dapat berdampak terhadap inflasi. Pihaknya akan segera mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk hal tersebut.

“Tadi juga kita mendapatkan informasi terkait bahan-bahan pangan secara nasional, seperti minyak goreng, gula dan lainnya itu laporan dari Kementerian/Lembaga tersedia untuk persiapan ke depan dalam menyambut natal dan tahun baru,” imbuhnya.

“Sementara, kita Pemerintah Provinsi Banten dengan 8 Kabupaten/Kota juga mengambil langkah-langkah untuk itu, Dana BTT kita tersedia baik, untuk kebencanaan maupun antisipasi hal-hal yang terkait dengan inflasi dan pengendalian harga,” pungkasnya. (Zal)

The post Jelang Nataru, Pemprov Banten Konsentrasi Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat appeared first on Detaktangsel.com.

“Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan suatu proses demokrasi dalam rangka kita mencari pemimpin yang amanah, maka gunakan hak pilih kita nanti, pada waktu datang ke TPS, gunakan hak suara dengan sebaik-baiknya karena itu menentukan masa depan Banten lima tahun kedepan”, ungkap Al Muktabar.

Menurut Al Muktabar, pihaknya beserta instansi penyelenggara Pilkada 2024 serta unsur jajaran TNI dan Polri telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya seluruh tahapan Pemilu mulai dari perencanaan, sinkronisasi program, persiapan, pengamanan, penghitungan suara hingga penetapan calon terpilih. Persiapan itu dilakukan dengan harapan masyarakat mendapatkan pemimpin yang amanah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kita akan melaksanakan Pilkada 2024 sesuai harapan demokrasi agar masyarakat mendapatkan pemimpin yang amanah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Di kesempatan ini juga Al Muktabar berharap pada Pilkada di Banten Tahun 2024 ini dapat menghasilkan seorang pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pemimpin yang memiliki pemikiran besar, pemikiran yang komperehensif dan integral sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandatory Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mewujudkan cita-cita para tokoh pendiri Provinsi Banten.

“Semua itu harus dimiliki pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Keterkaitan jenjang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan, sehingga masyarakat berharap pemimpin harus dapat mengkolaborasikan itu,” tambahnya.

Hal yang sama juga dikatakan Divisi Perencanaan dan Logistik Ahmad Su’jai bahwa Jalan Sehat KPU Provinsi Banten ini digelar berkolaborasi bersama KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten sebagai sarana sosialisasi tolak politik uang, politisasi Sara, ujaran kebencian dan hoax.

“Kami KPU Provinsi Banten menaruh harapan besar kepada masyarakat yang hadir pada jalan sehat KPU Banten ini agar dapat memberitahukan dan menginformasikan kepada masyarakat lain agar datang ke TPS menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya,” imbaunya.

“Kami KPU Provinsi Banten berikhtiar dan terus bersinergi kepada pemerintah daerah dan instansi penyelenggara Pemilu agar pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Banten berjalan secara aman, damai dan lancar,” tambahnya. (Zal)

The post Pj Gubernur Banten Al Muktabar Ajak Masyarakat Tingkatkan Partisipasi Politik Dalam Pilkada Banten 2024 appeared first on Detaktangsel.com.

Hal itu diungkap Usman saat membacakan Sambutan Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada Rapat Koordinasi Penguatan Unit Satgas Saber Pungli di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten di Hotel Aston Serang Jl Syech Nawawi Al Bantani, Curug Kota Serang, Jumat (15/11/24).

Dikatakan, Pungli bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak citra pemerintah. Mengganggu pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten. “Kehadiran Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) memiliki arti penting untuk wujudkan pelayanan publik yang bebas dari praktik pungutan liar,” baca Usman.

“Penguatan Unit Saber Pungli Komitmen bersama ciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik-praktik merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Plt Inspektur Daerah Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati mengatakan Satgas Saber Pungli hadir di tengah masyarakat melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 700/Kep.228-Huk/2023 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Unit Satgas ini melibatkan kerja sama pentahelix (multi pihak) antar Pemerintah Provinsi Banten bersama unsur Polri, TNI, Kejaksaan Tinggi, Polisi Militer, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, serta Unit Saber Pungli yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

“Bentuk Saber Pungli ini sesuai amanat Monitoring Center for Prevention (MCP) di KPK. Unit Satgas Saber Pungli merupakan kolaborasi pentahelix bahwa keberadaan pemerintah hadir mencegah pungli dan korupsi,” ungkap Fitri.

Diterangkan Fitri, pada Rapat Koordinasi Penguatan Saber Pungli ini juga sebagai penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), upaya itu salah satu bentuknya dalam hal sinergitas seluruh instansi penegak hukum khususnya pemberantasan, pencegahan dan penindakan terhadap pungli.

“Yang lebih diutamakan pada Rakor ini lebih ke sosialisasi dalam pencegahan pungli,” terangnya.

“Upaya penguatan APIP bentuknya dalam hal seperti kegiatan ini sinergi dalam Saber Pungli,” tambahnya.

Irwasda Kepolisian Daerah Banten Kombes Pol Hendra Kurniawan dalam kesempatan ini mengapresiasi apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam mensinergikan tugas pokok, fungsi dan peran Satgas Saber Pungli Provinsi Banten

“Sinergitas ini sangat penting dilakukan karena wilayah Provinsi Banten ini membawahi dua wilayah hukum yaitu Polda Metro Jaya dan Polda Banten,” ungkap Kombes Hendra.

Dirinya berharap keberadaan Saber Pungli ke depannya bukan mengedepankan satgas tindak tetapi lebih mengedepankan sagas pencegahan dan edukasi serta sosialisasi terhadap pungli

“Saber Pungli kita ini lebih mengedepankan pencegahan agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pungli. Dan tidak terjadinya meminta upah dan sebagainya,” harapnya. (Zal)

The post Pemprov Banten Perkuat Unit Satgas Saber Pungli appeared first on Detaktangsel.com.

Demikian hal itu disampaikan Al Muktabar usai membuka Experiential Learning Penguatan APIP yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Banten di ASTON Serang Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis (14/11/2024) malam.

“Jadi ini sebuah hal yang merespon terkait pelaksanaan berbagai program yang efektif, efisien dan transparan. Oleh karenanya pertemuan antar Inspektorat pemerintah daerah ini memastikan pembangunan akan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, targetnya kesejahteraan rakyat,” ungkap Al Muktabar.

Selanjutnya, Al Muktabar menuturkan dalam aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan. APIP diharapkan dapat mengikuti perkembangan yang pada dasarnya dinamis dan menyesuaikan dengan isu-isu strategis.

“APIP harus melakukan penyesuaian dengan isu-isu strategis, dan APIP juga harus mulai meningkatkan pembinaan dan pencegahan agar pencapaian kinerja itu sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Al Muktabar menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi pengawasan, baik pengawasan internal melalui APIP dan pengawasan eksternal melalui stakeholder lainnya.

“Kita harus berkolaborasi untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan itu menjadi dasar kebijakan dalam melakukan evaluasi kinerja dan seterusnya,” imbuhnya.

Sementara, Plt Inspektur Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati mengatakan kegiatan Experiential Learning Penguatan APIP ini berdasarkan kebijakan bahwa APIP perlu mengawal kebijakan nasional di tahun 2025 dengan berbagai kriteria.

“Mulai peningkatan kualitas pengawasan, integrasi dan sinkronisasi data serta peningkatan kolaborasi dan pencegahan,” ujar Ratu Syafitri dalam laporannya.

“Kebijakan ini juga sejalan dengan tujuan RPJMN 2025-2045 dan merupakan bagian transformasi menuju Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Lebih lanjut, kata Ratu Syafitri, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, mulai dari Sekretaris Itjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Kepala Satuan Tugas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK-RI Ronald F. Worotikan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor(Pusbin JFA) Ardhian Prima Satya, Ketua Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) I Wayan Sugiada dan Inspektorat DIY Arum Puspita Sari.

“Kegiatan ini bertujuan dalam meningkatkan kualitas Inspektorat daerah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan Experiential Learning Penguatan APIP diikuti oleh Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan Inspektorat daerah lainnya. (Zal)

The post Buka Experiential Learning Penguatan APIP, Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Targetnya Kesejahteraan Rakyat appeared first on Detaktangsel.com.

Usai menerima anugerah, Usman memanjatkan syukur atas capaian pelayanan publik yang telah diraih Pemprov Banten. Usman menegaskan, Pemprov Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. “Anugerah ini sebagai pemacu Pemprov Banten untuk meningkatkan pelayanan publik,” katanya.

Usman juga mengatakan, anugerah dari Ombudsman RI merupakan sarana evaluasi atas pelayanan publik yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. “Pemprov Banten berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang menurut penilaian Ombudsman RI masih mengalami kekurangan,” tandasnya.

Pemprov Banten, tambah Usman, terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ahmad Thamrin mengatakan, nilai pelayanan publik Pemprov Banten terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. “Artinya, pelayanan publik yang diberikan Pemprov Banten kepada masyarakat terus meningkat,” kata Thamrin.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra meminta seluruh aparatur negara, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel dan berintegritas dapat diwujudkan dengan konsistensi dan semangat pelayanan yang tinggi.

Yusril berharap para aparatur pelayanan publik terus meningkatkan profesionalismenya dalam menampung saran, masukan dan laporan masyarakat. Selain itu, dituntut lebih memperhatikan kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif dan tidak diskriminatif, serta terbuka bagi kelompok rentan.

“Lebih dari itu, semua dituntut untuk mencegah maladministrasi dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar lembaga negara,” ungkapnya.

Sebagai informasi, penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aspek yang dinilai Ombudsman RI dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 meliputi; standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, dan pengelolaan pengaduan.

Penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan petugas, verifikasi dokumen terkait standar pelayanan.

Ombudsman RI merupakan lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk menerima dan memeriksa laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. (Zal)

The post Pemprov Banten Raih Anugerah Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik 2024 appeared first on Detaktangsel.com.