Silpa Tinggi, Jabatan SKPD Jadi Taruhannya
detaktangsel.com SETU - DPRD mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak mampu mengoptimalkan anggaran. Akibatnya, Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) Kota Tangerang Selatan tinggi.
Ketua DPRD Kota Tangsel Moch Ramlie mengatakan, pihaknya bakal mengultimatum SKPD jika angka Silpa 2015 tinggi. "Kan pakta integeritanya sudah ditandatangani, jadi seluruh SKPD harus siap dengan kesepakatan di-nonjob-kan jika Silpa Kota Tangsel di 2015 ini lebih dari 3 atau 5 persen dalam penyerapan anggarannya," jelasnya, Selasa (27/1/2015).
Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini mengatakan, tujuan dari ultimatum tersebut sebagai upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Tangsel. "Mudah-mudahan saja RPJMD bisa tercapai targetnya. Kalau tidak, jabatan mereka taruhannya," ujarnya.
Pada Tahun Anggaran 2014, SILPA Kota Tangsel mencapai Rp 522 miliar lebih. Tentu hal itu membuktikan penyerapan anggaran di tahun sebelumnya tidak optimal. Dinas penyumbang Silpa terbesar adalah Dinas Tata Kota Pembangunan dan Pemukiman.
Menanggapi hal itu, pengamat pemerintahan dari Pusat Studi Desentralisasi dan Otonom Daerah (PSDOD) SETIE Ahmad Dahlan, Pitri Yandri mengapresiasi ultimatum tersebut. "Sesuatu yang sangat bagus, artinya ada kemajuan cara berfikir DPRD tentang bagaimana seharusnya anggaran dikelola," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Andri juga mengatakan, tidak hanya ultimatum saja, yang lebih penting jika anggaran tidak terserap harus ada langkah selanjutnya. "Langkah selanjutnya harus jelas, terutama dalam hal pengawasan anggaran, sehingga seluruh anggaran terserap dengan baik," pungkasnya.
Tak hanya itu, Ramlie juga menyayangkan SKPD yang belum menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Menurutnya hal tersebut bukti keterlambatan dinas terkait dalam mengerjakan DPA. "Seharusnya Kalau Rencana Kerja Anggaran (RKA) sudah disusun maka DPA tidak ada masalah lagi, tapi ini masih ada dinas yang belum menyusun DPA. Kami bingung dengan kinerja dinas terkait," ungkapnya.
Ramlie juga mengaku telah memberikan himbauan kepada beberapa dinas terkait agar segera melakukan penyusunan DPA. Agar persoalan anggaran tidak menjadi kendala program-program selanjutnya. "Kami telah mengimbau Dinas yang belum menyusun DPA, jangan sampai DPRD lagi yang disalahkan. Padahal ini jelas kesalahan di dinas yang menyebabkan DPA terlambat," tuturnya.