"Sudah cukup bagus. Karena kepala daerah yang meminpin adalah wanita," katanya, pada kegiatan rangkaian peringatan Hari Ibu di Serpong Utara, Selasa (10/12).

Namun, pada level legislatif di wilayah Provinsi Banten belum banyak. Hal tersebut mempengaruhi kebijakan untuk menaikkan derajat perempuan.

"Contohnya, di DPRD kota Tangsel hanya delapan yang jadi wakil rakyat dari 45 orang. Jumlah ini tidak bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan," ucapnya.

Menurutnya saat ini salahsatu persoalan serius yang diungkapkan oleh para pengurus partai politik dengan keterwakilan perempuan pada saat verifikasi faktual adalah minimnya ketersediaan perempuan yang berkualitas dan mumpuni.

"Pendidikan politik pada perempuan masih minim. Tidak salah jika ada pembuatan aturan tidak sesuai dengan sifat perempuan. Karena memang yang buat Raperdanya laki-laki," terangnya.

Sampai saat ini, sambung Dian kenyataan sampai saat ini perempuan masih merupakan kelompok marjinal yang secara historis selalu disisihkan dalam dunia politik dan proses-proses pengambilan keputusan publik.

"Disisi lain tingkat pengetahuan perempuan tentang politik sangat berkaitan erat dengan kesadaran politik perempuan," katanya.(def)