Hal ini terungkap dalam Diskusi Publik yang membahas hasil survey Indeks Demokrasi Tangsel dari Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos).
Peneliti dari Demos, Anton Pradjasto menjelaskan bahwa demokrasi haruslah menghasilkan pemerataan kesejahteraan, karena pemerataan kesejahteraan inilah yang membedakan demokrasi dari otoritarianisme.
"Indeks demokrasi ini menggunakan konsep yang dikembangkan Konsorsium Asian Democracy Index (Indeks Demokrasi Asia) yang melihat demokratisasi sebagai proses demonopolisasi.
Demonopolisasi yang dimaksud mencakup tiga bidang yaitu politik, ekonomi, dan masyarakat sipil", ungkapnya saat Public Expose Asian Democracy Index (ADI) di Salahsatu Rumah Makan di Serpong, Kamis (19/12).
Dikatakan alasan Demos memberi skor agregat Indeks Demokrasi untuk Tangerang Selatan adalah 5.2. Indeks demokrasi di Tangsel ini cenderung berada di tengah jika diukur dari skala 0 hingga 10.
"Dibandingkan dengan indeks demokrasi untuk kasus Indonesia tahun 2013 yang hanya 4.97, maka secara umum Tangsel memiliki indeks yang tidak jauh berbeda dari indeks nasional", katanya.
Menurutnya, indeks ini didasari tata kelola pemerintahan yang masih rendah dan juga di Tangsel adanya monopoli dalam bidang ekonomi oleh kelompok tertentu masih cukup kuat.
"Tidak semua orang mempunyai hak ekonomi dari APBD karena didominasi oleh kelompok tertentu", ucapnya.
Aktivis Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi (KID) Rustam Ibrahim menuturkan kelemahan indeks demokrasi di Kota Tangsel bisa dilihat dengan adanya kebebasan politik yang cukup tinggi tetapi tidak seimbang dengan rendahnya masyarakat dalam mendapatkan hak-hak politiknya.
"Di Kota Tangsel masih cukup tinggi politik uang sehingga masyarakat tidak memilih sesuai dengan hati nuraninya", terangnya.(def)
Demokrasi, kata dia, seharusnya membuat persamaan masyarakat disetiap kesempatan dan dimata hukum. Namun, yang terjadi saat ini adalah akses kaum minoritas yang dirasakan masih kurang.
"Dalam proses demokrasi memang kemenangan bagi mayoritas tetapi demokrasi yang baik adalah bagaimana kaum mayoritas ini menjamin setiap hak-hak kaum minoritas", ujarnya.
Wasekjen DPP Partai NasDem, Dedy Ramanta mengatakan pelaku politik bisa berposisi setengah sebagai masyarakat sipil dan setengahnya lagi masuk kedalam pemerintahan.
"Pelaku politik sangat berperan mempengaruhi indeks politik di Kota Tangsel", ujarnya.