Kepala Kesbangpolinmas Kota Tangsel Salman Faris menyayangkan adanya oknum ormas yang melakukan pemerasan kepada pelaksana proyek dengan dalih koordinasi ataupun pengamanan pengerjaan proyek.

"Bahkan, di ormas sendiri kesulitan untuk mengendalikan dan membina anggotanya," ungkapnya, ditemui usai rapat Kominda di Serpong Utara, Jumat (6/6).

Dikatakan, jika masyarakat ataupun pihak keytiga merasa dirugikan oleh oknum ormas. Harap dicatat nama, alamat dan dari ormas mana. Sehingga Kesbangpolinmas bersama ormas dapat melacaknya.

"Jika sudah diketahui oknumnya, kita serahkan kepada ormas terkait. Kalau memang ada laporan pihak berwajib bisa dipidanakan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi, pihaknya dalam waktu dekat ini bakal melakukan pembinaan terhadap ormas yag ada di Kota Tangsel. Diketahui, di kOta dengan tujuh kecamatan ini terdapat 221 ormas yang sudah terdaftar maupun belum.
"Kita sudah undang 100 lebih pimpinan ormas untuk mengikuti pembinaan tentang fungsi ormas itu sendiri," terangnya.

Ketua Ormas Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI (FKPPI) Kecamatan Serpong Utara FX Albino menuturkan selama ini perhatian Pemkot terhadap ormas dinilai kurang. Bahkan, tidak diikutsertakan dalam pembangunan.

"Sebaiknya dikoordinasikan sesuai dengan SDM yang ada di ormas untuk pemberdayaan pengurus maupun anggota ," katanya.

Kata dia, adnya oknum ormas yang memeras pelaksana proyek dengan dalih uang keamanan proyek sangat disayangkan. Seharusnya ormas membantu pelaksana agar dapat menyelesaikan pekerjaan pemerintah dengan baik.

"Bukan sebaliknya. Cara-cara premanisme yang dikedepankan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, saat sidak Rabu (4/6) Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengaku kaget adanya praktik pungli yang dilakukan oknum ormas terhadap pekerja yang sedang mengerjakan perbaikan jalan tersebut.

"Ada pengakuan dari pengawas lapangan sejumlah organissi kemasyarakatan sering mengutip uang. Ini saya sayangkan. Masih ada praktik pungli" ujarnya.

Dikatakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan tersebut dengan mengintervensi pekerja. Tentunya hal tersebut mengganggu pelaksanaan pekerjaan.

"Pengawas pelaksana pekerjaan mengaku bahwa sering didatangi oknum yang meminta uang hingga sebanyak Rp 2,5 juta. sehingga ulah mereka dapat mengganggu proses perbaikan jalan," katanya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada pelaksana pekerja untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan. Agar tidak terus diganggu oknum ormas.

"Coba untuk setiap perbaikan jalan koordinasikan kepada masing-masing pihak kepolisian setempat. Perbaikan jalan ini tidak boleh diganggu karena hasilnya untuk masyarakat juga," ucapnya.