Keputusan KPU Thailand itu makin memperunyam situasi politik penuh ketidakpastian di Negeri Gajah Putih itu.
Dalam pernyataannya, KPU mendesak pemerintah untuk menunda pemilu karena tidak adanya perdamaian antara para pengunjuk rasa dan pemerintah. Sementara polisi dan para demonstran terlibat bentrok di luar stadion olahraga. Demonstran membalas tembakan gas air mata dari polisi dengan lemparan batu.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra berupaya untuk meredam aksi protes anti-pemerintah dengan membentuk dewan reformasi. Tetapi langkah itu ditolak oleh pihak pendemo anti-pemerintah.
"Dewan ini tidak akan berbentuk sebagai badan pemerintah. Seluruh 499 anggotanya akan ditunjuk oleh komisi independen," ujar PM Yingluck, seperti dikutip Associated Press.
"Tugas mereka untuk melakukan amandemen konstitusi, menangani korupsi, dan mencegah penggunaan uang dalam politik. Mereka akan memastikan reformasi pemilu," lanjutnya.
Pihak pendemo anti-pemerintah mengecam keras keputusan Yingluck. Mereka menegaskan untuk menolak setiap proposal yang dikeluarkan Yingluck untuk tetap berkuasa. sedang komisi ini bagi pihak pendemo anti-pemerintah tidak lebih sebagai upaya Yingluck memenangkan Pemilu Thailand 2 Februari 2014. Bagi mereka, komisi ini tetap dipengaruhi oleh Yingluck. (ded)