Hadir dalam pelantikan Ketua MUI Saidih, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Dadang Sopyan, dan segenap wartawan yang biasa meliput di daerah bekas pemekaran Kabupaten Tangerang.
Dalam sambutannya, Yudi Wibowo mengatakan pojka Tangsel akan lebih menjaga independensi berita dan bebas dari segala kepentingan. Pers sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif seyogyanya bisa memainkan peran yang cukup siginifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Fungsi media ini yang harus dijaga. Kita ingin wartawan yang tergabung dalam pokja bisa kritis terhadap segala macam kebijakan Pemkot," katanya, kemarin.
Alumnus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini mengungkapkan walaupun media tetap kritis namun bukan berarti kebijakan Pemkot yang baik tidak diinformasikan. Yang pasti semua aturan yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat harus diinformasikan dengan baik. Dirinya juga memastikan Pokja sebagai organisasi tidak akan berpihak kepada siapapun.
"Jadi walaupun pengurus pokja yang baru dilantik di kantor walikota, pokja bukan organisasi plat merah, tapi organisasi independen yang bebas dari segala kepentingan," katanya.
Pengurus Pokja Rizki Morello menambahkan, wartawan harian yang biasa meliput di Kota Tangsel akan selalu bersinergi dengan pelbagai kelompok, pun dengan pemerintah. Namun hubungan tersebut tidak lantas mengabaikan sikap kritis terhadap kebijakan Pemkot. Menurutnya informasi yang baik harus disampaikan, begitupun informasi yang buruk juga harus disampaikan. "Tidak ada istilah
bad news is good news lagi. Semua informasi harus diberikan kepada pembaca, tidak boleh ditutup-tutupi," kata wartawan Radar Banten ini.
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan akan merangkul pers. Bagi Airin teman-teman media harus dirangkul, bukan dijauhi. "Saya open dengan media. Informasi pemerintahan di Tangsel bisa diakses seluas-luasnya," katanya.
Airin mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk membuka informasi kepada rekan-rekan pers. "Kepala Dinas tidak boleh menghindar kalau ingin diwawancara. Kalau ada ditempat, ya bilang ada, jangan pura-pura sedang berada di luar kantor," imbuhnya.