Pemerintah seringkali berbusa-busa bicara mengenai kualitas pertumbuhan yakni program penghijauan sebagai inti dari kelangsungan hidup manusia. Penanaman hutan serta penjagaan hutan sebagai sumber kehidupan manusia selalu menjadi program utama pemerintah. Tetapi yang terjadi didepan mata justru sebalikannya, krisis kabut asap akibat pembakaran hutan sebagaimana yang digambarkan diatas menjadi kenyataan hidup bagi Indonesia saat ini. Artinya, yang terjadi bukanlah lagi penghijauan tetapi sebaliknya yang terjadi ialah pembakarandan pembinasaan hutan di Negri tercinta ini.

Padahal, sebagaimana diketahui, hutan merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Bagi manusia, hewan dan tumbuhan, hutan menjadi bagian terpenting yang tak dapat dipisahkan dan tergantikan dalam menunjang kelangsungan hidup mereka. Selain sebagai sumber air tanah dan penghasil oksigen, hutan juga berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tak hanya itu, keberadaannya di alam ini juga berfungsi untuk mencegah banjir, longsor maupun erosi.

Mirisnya lagi, Pulau Sumatera dan Kalimantan itu merupakan pulau dengan hutan terbesar. Dua pulau tersebutlah yang selama ini memberikan sumbangsih atas keangsungan hidup manusia. Artinya, jika pembakaran hutan terus terjadi maka malapetaka dipastikan segera menghampiri. Malapetaka itu sudah pasti tak hanya berlaku bagi masyarakat Sumatera dan Kalimantan yang secara langsung terkena kabut asap. Tetapi seluruh manusia bumi yang selama ini menggantungkan hidup pada oksigen akan terkena krisis yang sama. Maka dari itu, Indonesia sebagai kunci kelangsungan hidup seluruh alam mau tidak mau harus selalu hijau untuk selama-lamanya.

Jokowi berkesempatan membuat perubahan yakni dengan cara mencabut izin penggunaan lahan oleh tersangka pembakar hutan, sebagaimana diwacanakan sekarang ini. Langkah ini dinilai sebagai kemajuan dalam proses penegakan hukum, mengingat sebelumnya pencabutan izin selalu harus melalui proses panjang. Pencabutan izin lahan baru bisa dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan. Sehingga pemerintah seringkali tak berdaya dalam menangkap pelaku utama dibalik kasus pembakaran hutan ini.

Ditengah akutnya permasalahan ini, langkah ini diharapkan dapat menambah efek jera dari pelaku.kebijakan pemerintah ini tidak boleh hanya menjadi wacana serta ajang pencitraan pemerintah belaka. Sebagai bagian dari upaya menghijaukan kembali indonesia, pemerintah dengan segera harus mengaktualisasikan kebijakan ini. Jika tidak, maka korban yang berjatuhan lama kelamaan tidak lagi "hanya" ditemui disekitar daerah kabut asap. Melainkan seatero dunia berpotensi menjadi korban dari keganasan para pembakar hutan ini. nauzubillah.

Penulis adalah Aktifis HMI Ciputat, Penggiat Kajian PIUSH serta Anggota Serumpun Mahasiswa Riau (SEMARI).