“Korupsi itu seperti narkoba. Kalau ketahuan dia akan menangis-nangis dan malu, sebaliknya kalau tidak, mereka akan mengulangi lagi yaitu korupsi lagi dan narkoba lagi,” kata Ketua Gugus Tunas Nasional Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), Pramono Anung Wibowo di Jakarta,Senin,(9/12).

Menurut Pramono, sistem politik juga harus diubah. Sebab, kalau tidak, maka hanya orang kaya dan popularitas saja yang akan terpilih dan duduk di DPR/MPR RI. “Tapi, perubahan itu jangan dilakukan sekarang karena akan menguntungkan konplik kepentingan partai yang berkuasa, sehingga mesti dilakukan pada periode 2014-2019,” imbuhnya.

Pram berjanji bertekad mengubah sistem politik, yang berpotensi menimbulkan korupsi. Apalagi, meski imbauan anti korupsi terus dilakukan, namun korupsi meningkat secara kualitas maupun kuantitas.  “Kejahatan korupsi saat ini sudah disamakan denga kejahatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan akan disamakan dengan perusakan alam,” tegasnya

Mantan Sekejn PDI Perjuangan ini, uang korupsi itu setiap tahunnya bisa untuk menghidupi 80 kali lipat untuk memberi makan rakyat di dunia. Karena itu, yang harus melakukan anti korupsi tersebut bukan saja bagi penggiat korupsi, seperti GOPAC, KPK, kepolisian, kehakiman dan sebagainya melainkan seluruh rakyat Indonesia.

“Tapi, KPK seperti sendirian dalam pemberantasan korupsi ini. Di mana korupsi itu biasnaya melibatkan pemeirntah, DPR dan pengusaha,” ujarna prihatin.

Ditempat terpisah, sejumlah aktifis yang tergabung dalam Gerakan Banten untuk Rakyat (Gebrak) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur, Banten guna memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Karena itu, KPK segera menangkap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

"Secepatnya kita menuntut agar Atut ditangkap dan diadili," kata Humas Aksi, Kahfi Nusantara.
Menurut Kahfi, selama Atut menjabat hanyalah memperkaya diri keluarga besarnya, selain membangun dinasti politik, Atut juga menciptakan sel-sel atau benih-benih koruptor untuk merampok uang rakyat Banten. "Rakyat Banten hidup susah, sedangkan Atut hidup bergelimpangan harta," tegasnya.

Seharusnya, dikatakan dia, momentum hari anti korupsi ini manjadi bagian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Gubernur Banten ini. "KPK jangan hanya umbar janji saja," kata dia
Sebelumnya, Abraham Samad mengatakan bahwa Provinsi Banten penuh dengan praktek korupsi. **cea