Dia pun memastikan orang nomor satu Banten itu tidak akan lolos dari perhatian seluruh petugas imigrasi.

Lebih lanjut dia tegaskan, hingga kini belum ada izin khusus dari KPK untuk Ratu Atut agar bisa melakukan perjalanan ibadah haji.

"Kalau masih belum bisa ya sampai sekarang belum ada izin untuk berangkat," tegasnya saat dikonfirmasi Tribunnews.com melalui sambungan telepon, Selasa (8/10/2013).

Atut dicegah setelah adik kandungnya, Tubagus Chaery Wardana, ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap Pilkada Lebak yang diduga melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana juga turut menegaskan pencegahan Atut.

"Kalau dicegah ya (Ratu Atut) tetap tidak bisa berangkat," tegas Denny melalui pesan singkatnya.

Ratu Atut Chosiyah rencananya akan berangkat menjalankan ibadah haji, Rabu (9/10/2013).

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI), mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melarang Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menunaikan ibadah haji.

Ketua MUI, Hamidan mengungkapkan, KPK berhak melarang Ratu Atut naik haji dan secara Islam tak bisa dikategorikan sebagai dosa.

"Dalam surah Al Imran ayat 97, disebutkan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Tapi ada lanjutannya, yakni wajib bagi manusia yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah," kata Hamidan kepada Tribun, Selasa (8/10/2013).

Berdasarkan ayat Al Quran tersebut, Ratu Atut bisa dikategorikan "manusia" yang belum sanggup mengadakan perjalanan ke tanah suci Mekkah, Arab Saudi, lantaran tak diberi izin oleh KPK.

"Jadi tak masalah kalau KPK melarang Ratu Atut naik haji. Tapi kalau diizinkan, kami sangat menghargainya. Kalau diizinkan KPK, saya minta Ratu Atut benar-benar naik haji dan kembali pulang ke Indonesia," tandasnya.

Sedangkan menurut ajudan Atut, Linda, Gubernur Banten dua periode itu sudah mempersiapkan acara zikir Walimatul Safar untuk persiapan naik haji. "Insya Allah tanggal 9 Oktober berangkat," kata Linda.

Sementara juru bicara KPK Johan Budi mengaku belum ada informasi yang disampaikan pihak Atut terkait rencana itu.

"Dia belum koordinasi sama kita (KPK) soal itu," ujar Johan saat dihubungi Warta Kota, semalam.(TribunNews)