Dari 153 potensi konflik tersebut, sebut mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini, dengan perincian sebanyak 84 masalah Poleksosbud-hankam, 45 masalah SARA, 5 masalah batas wilayah dan 19 masalah sumberdaya alam.

"Tapi sepanjang kami bisa mengidentifikasi dan masyarakat pun menginformasikannya dengan baik, potensi konflik tidak muncul dan terus berkembang," terangnya. 

Disebutkan Kapolda, Indonesia khususnya wilayah Jabar pada dasarnya sangat berpotensi menimbulkan kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial.

Lebih jauh ia mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012, konflik sosial diartikan sebagai perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih. 

Perseteruan tersebut, lanjut Kapolda, berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial.

"Sehingga perseteruan itu mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional," kata Suhardi.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, kendati wilayah Jabar terbilang rawan konflik, akan tetapi tidak sampai menimbulkan bentrokan antara kelompok masyarakat seperti di beberapa wilayah lain di Indonesia. 

"Pernah dengar tidak, baik dalam pilkada atau sengketa lahan maupun kasus lainnya di Jabar sampai bentrok seperti di daerah lain, tidak pernah kan?. Mesti begitu, kami bersama aparat TNI/Polri tetap terus melakukan upaya perpentifjika kelompok yang saling bertikai," tandasnya. (rul)