Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, kepastian seluruh venue pertandingan ditargetkan dapat dirampungkan dalam pekan ini.

“Insyaallah dalam minggu ini venue saya harap sudah clear semuanya. Kami juga ingin bertemu dengan semua pemilik venue di luar Pemkot Tangsel (swasta) untuk berdiskusi. Mudah-mudahan harganya bisa dibantu supaya kita juga bisa menekan anggaran,” ujar Pilar dalam Rapat Koordinasi Laporan Bidang-Bidang PB Porprov VII Banten 2026 di Pamulang, Rabu (12/8/2026).

Pilar menjelaskan, secara umum calon venue untuk seluruh cabang olahraga (cabor) telah tersedia. Namun, kepastian penggunaan sejumlah venue masih menunggu kesepakatan dengan pemilik lokasi.

Dari sekitar 60 cabor yang akan dipertandingkan, sebagian venue akan menggunakan fasilitas milik Pemkot Tangsel dan sebagian lainnya memanfaatkan venue di luar aset pemerintah.

Salah satu cabor yang masih dicarikan alternatif venue adalah bermotor dan cricket. Cabor tersebut awalnya direncanakan berlangsung di luar Tangsel, tetapi kini terdapat alternatif lokasi di kawasan Serpong.

“Kalau bisa di Tangsel, ya kita usahakan di Tangsel saja,” tegasnya.

Selain finalisasi venue, PB Porprov VII Banten 2026 juga mempercepat penyusunan buku teknis pertandingan. Dokumen tersebut akan segera dicetak dan disampaikan kepada KONI kabupaten/kota peserta sebagai pedoman teknis pelaksanaan pertandingan.

“Segera mungkin dicetak, ya, karena buku teknis pertandingan ini harus disampaikan kepada KONI kabupaten dan kota yang lain untuk segera dibaca. Ini bagian dari percepatan supaya persiapan menjelang tiga bulan lebih ini bisa tercapai,” jelas Pilar.

Tidak hanya venue pertandingan, Pemkot Tangsel juga menyiapkan dukungan bagi kontingen melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pilar menyebutkan, pihaknya akan menjalin nota kesepahaman dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), rumah sakit, serta sejumlah organisasi lainnya.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peserta sekaligus mendorong efisiensi biaya selama pelaksanaan Porprov VII Banten 2026.

“Hotel sudah kita inventarisasi, tinggal MoU-nya saja. Kita harapkan ada special rate untuk teman-teman kontingen, sehingga lebih terjangkau,” kata Pilar.

Pilar menambahkan, ketersediaan hotel di Tangsel untuk pelaksanaan Porprov pada November mendatang masih mencukupi. Karena itu, koordinasi dengan pelaku usaha perhotelan akan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan akomodasi kontingen dapat terpenuhi.

Pilar menegaskan, seluruh persiapan dilakukan dengan mengedepankan efisiensi anggaran dan kolaborasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026 di Tangsel berjalan optimal.

The post Jelang Porprov VII Banten 2026, Tangsel Kejar Finalisasi Venue dan Special Rate Hotel appeared first on Detaktangsel.com.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten dan diumumkan dalam acara Shafara dan Digiwara Festival 2026 di Pondok Aren, pada Jumat lalu (22/5). Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Banten, Andra Soni.

Adapun dua penghargaan yang diraih meliputi kategori Pemerintah Daerah dengan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Non Tunai Tertinggi serta kategori Pemerintah Daerah dengan Utilisasi Pembayaran Digital Tertinggi se-Provinsi Banten.

Pilar menyebut capaian ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat pelayanan publik berbasis digital dan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari BI dan tentu ini menjadi semangat kami ke depan untuk pelayanan. Perluasan akses digitalisasi daerah ini juga bisa terus diperkuat oleh Bapenda dan seluruh jajaran OPD Kota Tangerang Selatan,” ujar Pilar dari keterangan yang didapat pada Senin (25/05/2026).

Ia menambahkan, capaian tersebut juga diperkuat dengan pengakuan bahwa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tangerang Selatan menjadi yang terbaik di tingkat nasional.

Pilar juga mengungkapkan pesan dari Gubernur Banten agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus meningkatkan inovasi, mengingat persaingan antar daerah semakin ketat.

Oleh karena itu, menurutnya, prestasi ini harus dipertahankan melalui inovasi yang berkelanjutan.

“Kita juga dalam berinovasi harus jauh di depan yang lain, termasuk sekarang sudah ada QRIS untuk pembayaran PBB. Itu menjadi salah satu poin penilaiannya,” jelas Pilar.

“Mungkin nanti bukan hanya PBB, pembayaran lainnya juga bisa dilakukan secara digital. Jadi semakin cepat, semakin mudah, akuntabel, transparan, dan penerimaan pajak daerah juga semakin meningkat,” tambahnya.

Selain itu, Pilar juga menyoroti potensi pengembangan ekonomi syariah di Tangerang Selatan, khususnya pada sektor produk halal yang dinilai memiliki peluang besar.

Menurut Pilar, dengan karakter masyarakat yang religius serta dukungan berbagai sektor seperti dunia usaha, pendidikan, dan kesehatan, Tangerang Selatan memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi syariah.

“Karena ekonomi syariah itu luas ya, bukan hanya bicara UMKM atau industri kecil semata, tetapi juga terkait sektor ekonomi menengah ke atas. Sebenarnya sistem ekonomi syariah sudah berjalan, tetapi memang ini yang harus terus kita dorong ke depannya,” kata dia.

Ia menambahkan, sejumlah inisiatif ekonomi syariah di tingkat UMKM telah berjalan dengan dukungan komunitas dan masjid-masjid besar di Tangerang Selatan. Ke depan, sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di daerah tersebut.

“Saya yakin kalau di tingkat UMKM kita dibantu oleh MRBJ (Masjid Raya Bintaro Jaya) dan beberapa masjid besar di Tangsel yang sudah menggerakkan program ekonomi syariah,” ucapnya.

The post Tangsel Raih Penghargaan Digitalisasi Daerah, Pilar Ungkap Inovasi QRIS PBB Jadi Kunci appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam petunjuk teknis terbaru, jalur domisili kembali menjadi prioritas utama dalam penerimaan peserta didik baru. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi warga yang tinggal di sekitar sekolah.

Kepala Dinas Dikbud Kota Tangsel Deden Deni mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini dirancang lebih transparan, objektif, dan akuntabel agar seluruh proses berjalan tertib dan tetap sasaran.

“SPMB tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan,” ujar Deden dalam keterangannya pada Jumat (22/5/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memahami seluruh persyaratan administrasi sejak awal, terutama terkait dokumen kependudukan pada jalur domisili dan beberapa syarat khusus untuk jalur penerimaan murid lainnya.

“Kami meminta orang tua mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan agar proses pendaftaran berjalan lancar dan tidak terkendala saat verifikasi,” kata dia.

Syarat dan Jadwal SPMB TK Negeri

Untuk jenjang TK Negeri Pembina, pendaftaran dilakukan secara offline di sekolah penyelenggara. Calon murid hanya diperbolehkan memilih satu TK Negeri Pembina saat mendaftar.

Untuk kelompok A, calon murid harus berusia minimal 4 tahun dan maksimal 5 tahun per 1 Juli 2026. Sedangkan kelompok B diperuntukkan bagi anak usia 5 hingga 6 tahun.

Sementara bagi calon murid penyandang disabilitas, ketentuan usia dikecualikan. SPMB TK Negeri Pembina membuka tiga jalur penerimaan yakni, Jalur Domisili (80 persen), Jalur Afirmasi (15 persen) dan Jalur Mutasi (5 persen).

SPMB TK Negeri Pembina dijadwalkan berlangsung pada 25–26 Mei 2026 dengan total kuota mencapai 503 siswa dari tujuh kecamatan di Kota Tangsel.

Kuota terbesar diberikan pada jalur domisili sebesar 80 persen, sementara jalur mutasi mendapat alokasi 5 persen.

Selain akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), calon murid juga wajib melampirkan Kartu Keluarga (KK). Untuk jalur domisili, KK harus sudah tercatat di Disdukcapil Kota Tangsel minimal satu tahun, terhitung hingga 1 Juli 2025. Jadwal lengkapnya:

• Sosialisasi: 4–13 Mei 2026
• Pendaftaran: 25–26 Mei 2026
• Pengumuman: 26 Mei 2026
• Daftar Ulang: 2–4 Juni 2026
• Hari Pertama Sekolah: 13 Juli 2026

Syarat dan Jadwal SPMB SD Negeri

Untuk jenjang SD Negeri, Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di sekolah tujuan maupun secara online melalui situs SPMB Tangsel, bagi sekolah yang menjadi piloting SPMB online. Calon murid yang mengalami kendala saat pendaftaran online dapat datang langsung ke sekolah dengan membawa berkas persyaratan.

SPMB SD Negeri membuka tiga jalur penerimaan yakni Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi. Jalur domisili mendapat kuota terbesar sebesar 70 persen yang terdiri atas 65 persen jalur domisili dalam daerah dan 5 persen jalur domisili luar daerah. Sementara jalur afirmasi mendapat kuota 25 persen dan jalur mutasi sebesar 5 persen.

Selain akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), calon murid juga wajib melampirkan Kartu Keluarga (KK). Khusus jalur domisili, KK harus sudah tercatat di Disdukcapil Kota Tangsel minimal satu tahun atau terdata paling lambat 1 Juli 2025.

Total kuota penerimaan murid baru SD Negeri di Kota Tangerang Selatan tahun ajaran 2026/2027 mencapai 16.080 siswa. Adapun jadwal lengkap SPMB SD Negeri Tangsel 2026 sebagai berikut:

• Sosialisasi: 4 Mei–2 Juni 2026
• Pendaftaran: 8–19 Juni 2026
• Pengumuman: 26 Juni 2026
• Daftar Ulang: 1–3 Juli 2026
• Hari Pertama Sekolah: 13 Juli 2026

Syarat dan Jadwal SPMB SMP Negeri

Untuk jenjang SMP Negeri, pendaftaran SPMB dilakukan secara online, termasuk bagi pendaftar luar daerah, lulusan Paket A sederajat, dan lulusan tahun sebelumnya. Pendaftar yang mengalami kendala saat proses pendaftaran dapat datang langsung ke SMP Negeri tujuan untuk mendapatkan bantuan dari panitia sekolah.

Calon murid SMP Negeri wajib telah lulus dari SD, SD Terbuka, MI, Paket A atau bentuk lain sederajat, serta berusia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2026. Khusus lulusan tahun sebelumnya, wajib melampirkan ijazah yang telah dilegalisir dari sekolah asal.

Selain itu, calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, kemampuan tahfidz Al-Qur’an, hingga anggota Pramuka Siaga Garuda dapat mengikuti jalur prestasi dengan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

SPMB SMP Negeri membuka empat jalur penerimaan yakni Jalur Domisili (40 persen), Jalur Prestasi (25 persen), Jalur Afirmasi (30 persen) dan Jalur Mutasi (5 persen).

Selain akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), calon murid juga wajib melampirkan Kartu Keluarga (KK) yang telah tercatat di Disdukcapil minimal satu tahun atau paling lambat terdata pada 1 Juni 2025. Pendaftar juga wajib melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL) atau surat keterangan telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari sekolah asal.

Pelaksanaan SPMB SMP Negeri Tangsel 2026 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama untuk jalur domisili berlangsung pada 22–24 Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada 26 Juni 2026 dan daftar ulang 27 Juni 2026.

Tahap kedua untuk jalur prestasi dan mutasi dibuka 29 Juni–1 Juli 2026, pengumuman 4 Juli 2026 dan daftar ulang 6 Juli 2026.

Sementara, tahap ketiga untuk jalur afirmasi dan disabilitas berlangsung pada 6–8 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi pada 9 Juli 2026 dan daftar ulang pada 10 Juli 2026. Seluruh murid baru jenjang SMP Negeri dijadwalkan mulai masuk sekolah pada 13 Juli 2026. Total kuota penerimaan SMP Negeri di Tangsel tahun ini adalah 9.976.

Untuk informasi lebih lengkapnya dapat diunduh di sini: https://qrco.de/bgoSm9?trackSharing=1

The post SPMB Tangsel 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal dan Syarat TK, SD, hingga SMP Negeri appeared first on Detaktangsel.com.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk UMKM lokal dengan menyasar koperasi Kelurahan Merah Putih serta pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menyebut sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Sejak tahun 2008, Kota Tangsel telah berkembang menjadi kota mandiri dengan jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa, lebih dari 100.000 pelaku UMKM, serta sekitar 600 koperasi, baik yang aktif maupun tidak aktif.

Selain itu, terdapat 54 Koperasi Merah Putih yang hingga saat ini masih aktif dan terus berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Dengan banyaknya pelaku usaha di Tangsel, Pilar menegaskan bahwa merek kolektif merupakan hal yang penting, bukan sekadar sebagai identitas produk, melainkan juga instrumen untuk menjaga kepercayaan konsumen sehingga mampu bersaing di pasar nasional hingga global.

Selain merek kolektif, legalitas usaha melalui skema perseroan perorangan turut menjadi perhatian. Badan hukum dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan, menarik investor, serta membangun kerja sama kelembagaan yang lebih solid.

“Tentu Koperasi Merah Putih dan UMKM ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Ada beberapa program, termasuk sosialisasi dan pendampingan dari Kanwil Hukum Banten terkait legalitas usaha,” jelas Pilar.

“Kami berkomitmen mendukung program Pemkot Tangerang Selatan, termasuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pendampingan hukum juga siap diberikan apabila terjadi persoalan terkait kepemilikan produk UMKM,” tegas Pagar.

Ia menambahkan, Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Banten juga siap mendukung legalisasi produk yang menjadi kekayaan komunal Kota Tangerang Selatan. Program perlindungan ini dirancang berjalan secara berkelanjutan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi sengketa legalitas di daerah.

Kedua pihak sepakat mengajak seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan momentum sosialisasi ini sebaik-baiknya. Perlindungan kekayaan intelektual dan kepastian hukum dinilai bukan lagi kebutuhan tersier, melainkan fondasi penting yang harus dimiliki setiap usaha untuk tumbuh dan naik kelas.

Dengan lebih dari 100.000 pelaku UMKM yang menopang roda perekonomian Tangsel, langkah formalisasi dan perlindungan merek ini diharapkan menjadi titik balik bagi produk-produk lokal agar mampu bersaing lebih percaya diri di pasar yang lebih luas.

The post Lebih dari 100 Ribu UMKM di Tangsel Didorong Miliki Merek dan Legalitas Resmi appeared first on Detaktangsel.com.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu penting terkait ketenagakerjaan dan penegakan hukum, termasuk peluang membangun kerja sama yang lebih konkret.

Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menghadirkan pendekatan yang tidak berhenti pada aspek sanksi, tetapi juga membuka ruang pembinaan yang memberi keterampilan dan nilai tambah.

Menurut Afriansyah Noor, sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan ini penting diperkuat agar kebijakan yang bersentuhan dengan aspek hukum juga dapat menghadirkan manfaat sosial yang nyata.

Koordinasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.

“Pelaksanaan kerja sosial tentu harus memiliki wadah yang konkret seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan yang berada di bawah Kemnaker.

Karena itu, perlu dibuka kerja sama mengenai bagaimana pelaku tindak pidana menjalankan hukumannya sekaligus mendapatkan pelatihan kerja yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga pada akhirnya juga memberi manfaat di tengah masyarakat,” kata Afriansyah Noor.

Afriansyah menegaskan, pendekatan seperti ini penting agar proses penegakan hukum tidak hanya menekankan asp ek hukuman, tetapi juga mendorong pembinaan yang memberi bekal keterampilan.

Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjalani proses tersebut, tetapi juga oleh masyarakat melalui terciptanya lingkungan sosial yang lebih produktif.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar menyambut baik pertemuan tersebut dan menilai langkah ini sebagai bagian penting dari penguatan koordinasi lintas lembaga.

“Ke depan, sinergi antara Kemnaker dan Kejati Sumatera Utara diharapkan semakin kuat dan mampu melahirkan kerja sama yang lebih konkret, sehingga pelaksanaan kerja sosial dapat menjadi bagian dari pembinaan yang memberi keterampilan, memperkuat kebermanfaatan, dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat,” kata Harli. (rls)

The post Wamenaker ke Kejati Sumut, Bahas Kerja Sosial dan Pelatihan Kerja yang Lebih Berdampak appeared first on Detaktangsel.com.

Posko dibuka sebagai bentuk pelayanan kepada pekerja/buruh dan Perusahaan di wilayah Provinsi Banten. Pembentukan posko berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR dan No M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

Nomor kontak yang bisa dihubungi oleh warga sedulur Banten untuk aduan THR yaitu:

• Rizal (085715357372)
• Rossi (087774642265)

Posko THR ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk konsultasi maupun menyampaikan aduan terkait kendala pembayaran THR oleh perusahaan. Posko dibuka untuk memastikan setiap hak pekerja/buruh terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri/Hari Raya Keagamaan.

Panduan pemberian THR dan BHR Idul Fitri 2026 sektor Swasta :

• Wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil
• THR paling lambat dibayarkan H-7 Idul Fitri (Sebelum lebaran)
• THR dibayarkan dengan masa kerja minimal 1 tahun dan THR dibayar 1 bulan gaji
• Masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional sesuai ketentuan UU

Panduan pemberian THR dan BHR Idul Fitri 2026 untuk Pengemudi dan Kurir online :

• Diberikan kepada sekitar 850 ribu mitra penerima/pengemudi atas kesepakatan pemerintah dan Perusahaan aplikator transportasi online
• Penyaluran mulai H-14 dan paling lambat H-7 lebaran.

Adanya posko THR diharapkan dapat menciptakan hubungan industri yang harmoni antara pekerja dan pengusaha di Provinsi Banten.

The post Catat! Pemprov Banten Buka Posko Pengaduan THR 2026, Buruh Bisa Lapor Jika Perusahaan Telat Bayar appeared first on Detaktangsel.com.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Tangsel, Bachtiar Priyambodo, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk mitra usaha serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk membahas kesiapan teknis, ketersediaan pasokan, hingga mekanisme distribusi bahan pokok agar pelaksanaan bazar berjalan optimal.

Menurutnya, Bazar Ramadan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari strategi pengendalian harga selama bulan puasa hingga Idulfitri.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Bazar ini adalah langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga kelancaran pasokan, serta kestabilan harga di pasaran.

“Kolaborasi ini penting agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani kenaikan harga. Kami berupaya menghadirkan suasana Ramadan yang lebih tenang dan kondusif dari sisi ketersediaan bahan pokok,” tambahnya.

Bazar Ramadan 1447 H akan digelar serentak di tujuh kecamatan di wilayah Tangerang Selatan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi warga, sekaligus menjadi ruang kebersamaan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyambut bulan suci.

Dengan persiapan yang semakin matang, Pemkot Tangsel optimistis Bazar Ramadan tahun ini dapat membantu menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial menjelang bulan penuh berkah.

The post Pemkot Tangsel Gelar Bazar Ramadan 1447 H di 7 Kecamatan, Harga Bahan Pokok Dijamin Stabil appeared first on Detaktangsel.com.

Melalui Surat Edaran Nomor 587 Tahun 2026, tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadan 1447 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bambang Noertjahjo mengatakan, kebijakan ini diterbitkan untuk memberikan ruang bagi aparatur sipil negara (ASN), tenaga kontrak, serta masyarakat dalam menjalankan ibadah sekaligus menjaga efektivitas layanan publik.

“Soal jam kerja, selama Bulan Ramadan dilakukan penyesuaian untuk ASN dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ke masyarakat,” ujar Bambang dalam keterangan, Jumat (20/2/2026).

Berdasarkan aturan yang berlaku, bagi perangkat daerah yang menerapkan lima hari kerja, jadwalnya sebagai berikut: 

• Senin hingga Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat 12.00 – 12.30 WIB)
• Jumat: 08.00 – 15.30 WIB (istirahat 11.30 – 12.30 WIB).

Sementara bagi perangkat daerah yang menjalankan enam hari kerja, jam kerja ditetapkan sebagai berikut:

• Senin hingga Kamis, dan Sabtu: 08.00 – 14.00 WIB (istirahat 12.00 – 12.30 WIB)
• Jumat: 08.00 – 14.30 WIB (istirahat 11.30 – 12.30 WIB)

Selain itu, Pemkot Tangsel juga memutuskan meniadakan apel pagi selama bulan Ramadan, termasuk Apel Hari Kesadaran Nasional yang seharusnya digelar pada 17 Maret 2026.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga akhir Ramadan 1447 H. Jika ada perubahan atau kesalahan dalam surat edaran ini, Pemkot Tangsel akan melakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkot Tangerang Selatan berharap kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh ASN dan masyarakat luas. Pemerintah juga memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik selama bulan suci, termasuk pelayanan administrasi, kesehatan, hingga keamanan di wilayah Kota Tangerang Selatan.

The post Jam Kerja ASN Dipangkas Saat Ramadan 2026! Ini Aturan Lengkap Pemkot Tangsel yang Wajib Diketahui appeared first on Detaktangsel.com.

Sejak 28 Desember 2025, Baznas Tangsel membuka posko relawan di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai pusat koordinasi bantuan dan pelayanan langsung kepada masyarakat terdampak bencana.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat Tangsel terhadap saudara-saudara di Aceh yang sedang tertimpa musibah.

“Ini adalah wujud solidaritas dan empati warga Tangerang Selatan. Melalui Baznas kita ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberi manfaat jangka panjang,” ujar Benyamin pada Kamis (19/02/2026).

Berbagai bantuan telah disalurkan, mulai dari paket sembako, peralatan dapur, perlengkapan sekolah, hingga seragam untuk siswa sekolah dasar. Selain bantuan logistik, Baznas Tangsel juga melakukan pembersihan lumpur di lima sekolah dan madrasah, membangun sembilan unit rumah layak huni, serta membangun tiga titik sumur bor, tiga unit MCK, dan merenovasi satu masjid.

Di wilayah pedalaman Sekumur yang relatif terisolasi dan sulit dijangkau, relawan Baznas Tangsel melanjutkan misi kemanusiaan dengan membangun 20 unit rumah tumbuh dan satu unit musholla. Kegiatan trauma healing bagi anak-anak juga dilakukan guna membantu pemulihan kondisi psikologis pascabencana.

Benyamin menegaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemulihan jangka menengah dan panjang.

“Kami tidak ingin sekadar datang membawa bantuan lalu pergi. Yang terpenting adalah membantu warga bangkit kembali, baik secara fisik maupun mental,” tambahnya.

Dalam memperluas jangkauan bantuan, Baznas Tangsel turut menjalin kerja sama dengan Baitul Mal Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta Korem 011 Lilawangsa. Kolaborasi ini memungkinkan penyaluran bantuan menjangkau wilayah terdampak lain seperti Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Hingga saat ini, proses penyaluran bantuan masih terus berlangsung di Aceh Tamiang, dengan fokus pada kegiatan psikososial masyarakat serta monitoring renovasi fasilitas umum.

Menjelang bulan Ramadan 1447 Hijriah, Baznas Tangsel juga mengajak masyarakat menyambut bulan suci dengan program bertajuk “Ramadhan Ceria”, yang meliputi lomba kreativitas budaya Islam untuk anak-anak serta kegiatan buka puasa bersama masyarakat Kecamatan Rantau sebagai bentuk penguatan solidaritas sosial pascabencana.

The post Baznas Tangsel Bangun 29 Rumah & Sumur Bor di Aceh Tamiang, Benyamin: Kami Tak Datang Lalu Pergi! appeared first on Detaktangsel.com.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Blandongan Puspemkot Tangerang Selatan pada Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Benyamin menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan dan anggota BAM DPR RI yang turun langsung menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan pada pembangunan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami dan Tol JORR-2.

“Atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota BAM DPR RI yang hadir langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat serta melihat kondisi di lapangan,” ujar Benyamin.

Ia menjelaskan, keberatan ruas tol tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas kawasan Tangerang Selatan dengan wilayah sekitarnya.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur tersebut masih menyisakan persoalan pembayaran ganti rugi lahan yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan terbuka dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait agar persoalan dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk bersikap kooperatif, terbuka, dan proaktif dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait, sehingga setiap aspirasi dapat didengar dengan baik dan setiap persoalan dapat dicarikan solusi terbaik,” jelasnya.

Benyamin berharap melalui kunjungan kerja tersebut, penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan dapat segera menemukan titik terang, sehingga pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.

Pemkot Tangerang Selatan akan terus mendukung proses penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi lintas pihak demi menjaga stabilitas pembangunan dan kenyamanan warga.

Usai pertemuan, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyampaikan keterangan kepada awak media dalam sesi doorstop. Ia menegaskan kedatangannya untuk mengonfirmasi aduan masyarakat.

“Jadi ini adalah penegasan ya, mengkonfirmasi aduan yang diadukan oleh masyarakat Tangerang terkait dengan sejumlah pihak. Ada 4 keluarga yang lahannya sekarang sudah dipakai untuk jalan tol, tapi ternyata belum mendapatkan pembayaran” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa para warga telah menempuh jalur hukum hingga berhasil mendapatkan hukum tetap.

“Mereka sudah mengambil jalur hukum bahkan jalur hukumnya sudah sempurna karena mereka di pengadilan negeri menang, kemudian pihak jasa marga, pihak kementerian PUPR menggugat balik dengan banding di tingkat pengadilan tinggi tetapi masyarakat masih menang. Bahkan pihak tergugat kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun kembali dinyatakan kalah,” ungkapnya.

Menurutnya, putusan tersebut telah inkrah sehingga kewajiban pembayaran harus segera dilaksanakan.

“Dengan demikian karena sudah sampai posisi inkrah maka kewajiban bagi kementerian PU, panitia pembebasan lahan PT. Jasa Marga untuk membayar. Karena itu sudah inkrah, apalagi yang ditunggu,” katanya.

Ahmad Heryawan juga menyinggung persoalan tanggung renteng serta kasus salah bayar.

“Ini kan maknanya masyarakat secara relasi kuasa ada di bawah, sulit untuk melawan kalau tidak benar kan. Ternyata mereka bisa melawan secara hukum dan menang terus, kalau tidak membayar berarti melanggar hukum” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera merekomendasikan tindak lanjut kepada pimpinan DPR RI karena hak masyarakat sudah terkatung-katung selama kurang lebih 16 tahun.

The post BAM DPR RI Kunjungi Tangsel, Dorong Penyelesaian Ganti Rugi Tol Pondok Aren–Ulujami dan JORR-2 appeared first on Detaktangsel.com.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkopimda) Kota Tangsel, pimpinan dan anggota DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyampaikan, peringatan ulang tahun daerah memiliki makna penting sebagai momentum evaluasi dan refleksi terhadap capaian pembangunan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan cita-cita kota.

“Di Hari Ulang Tahun ke-17 Kota Tangsel ini, mari kita bersama-sama melakukan refleksi dan perenungan tentang eksistensialis, perjalanan, pencapaian, tantangan dan juga peluang yang dimiliki oleh kota yang kita cintai ini,” ujar Benyamin.

Benyamin menjelaskan, dengan tema HUT ke-17 Kota Tangsel, yaitu “Bertumbuh, Berkarya, dan Berdigdaya,” ini menjadi pengingat agar upaya pembangunan dilaksanakan secara konsisten, produktif, dan berdaya saing untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sejumlah capaian strategis turut disampaikan, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 0,94 persen pada Triwulan I menjadi 2,57 persen pada Triwulan II Tahun 2025, serta realisasi investasi yang mencapai Rp 9,07 triliun hingga Triwulan III 2025, melebihi capaian tahun 2024 yang berjumlah Rp 8,70 triliun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menunjukkan kemajuan dan kini berada pada angka 84,81, tertinggi di Provinsi Banten. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 5,09 persen dari sebelumnya 5,81 persen.

“Ini merupakan hasil dari serangkaian program pembangun yang kita jalankan seperti kemudahan perizinan yang berdampak pada peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan produktivitas masyarakat pencari kerja,” jelasnya.

Untuk memperkuat kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan, Pemkot menjalankan berbagai program prioritas, antara lain revitalisasi sekolah, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan mobile “Ngider Sehat Premium”, hingga bantuan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui Program Jaga Salira.

Di sektor infrastruktur, Pemkot Tangsel berfokus pada penanganan banjir, penataan drainase dan kolam retensi, program Tangsel Terang, peningkatan jalan lingkungan, pengurangan sampah, serta pembangunan fasilitas olahraga dan ruang publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 turut meningkat menjadi Rp 5,006 triliun, naik 8,63 persen dibandingkan 2024.

Berbagai penghargaan juga berhasil diraih Kota Tangsel pada 2025, di antaranya Opini WTP ke-13, Kota Peduli HAM, Kota Layak Anak kategori Utama, Juara 1 penurunan stunting, hingga apresiasi inovasi layanan digital dari BSSN.

Masih banyak lagi pencapaian yang telah diraih oleh Pemkot Tangsel sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, Benyamin mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan menjaga kekompakan demi kemajuan Kota Anggrek ini.

Ia berharap kota ini semakin mampu memenuhi harapan warganya dengan karakter yang Cerdas, Modern, dan Religius (C-More).

“Kalau kita udah kompak, Tangsel bisa tumbuh dan berdigdaya dengan semua karya-karya serta kinerja kita bersama,” tuturnya. (Adv)

The post HUT ke-17 Tangsel, Benyamin Momen Refleksi untuk Kota Masa Depan yang Berdigdaya appeared first on Detaktangsel.com.

Anggota Komisi II DPRD Tangsel, Badrusalam, mengatakan hal tersebut usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pedagang Pasar Serpong di Kantor DPRD Tangsel, Rabu (12/11/2025).

Ia menyebut ada tiga poin utama tuntutan pedagang, yakni permintaan zona khusus bagi PKL di sekitar jalan, kesediaan diatur jam operasional serta menjaga kebersihan, dan permohonan evaluasi terhadap kebijakan relokasi ke belakang pasar.

“Para pedagang menyampaikan aspirasi dengan sangat baik. Mereka mengatakan kami ingin ditata bukan dipinggirkan, kami ingin tertib bukan disingkirkan. Diksi ini menunjukkan keinginan kuat mereka untuk diatur, bukan dihapuskan,” ujar Badrus.

Menurutnya, DPRD Tangsel menerima aspirasi tersebut dan akan menindaklanjutinya bersama dinas teknis. Namun, kebijakan yang diambil harus komprehensif, mempertimbangkan seluruh pihak termasuk pedagang yang berada di dalam kios resmi. “Kami mendorong Pemkot Tangsel melalui Disperindag, Satpol PP, Dishub, Perseroda PITS, camat, dan lurah untuk duduk bersama mencari solusi yang adil,” tegasnya.

Badrus menambahkan, pertemuan RDP kali ini bukan yang terakhir. DPRD bersama Disperindag akan menginisiasi pertemuan lanjutan untuk membahas aspek teknis, termasuk simulasi zonasi dan evaluasi relokasi yang sudah dilakukan. “Kita harus cari titik tengah agar pedagang bisa tetap berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum,” katanya.

Ia juga menyoroti keluhan pedagang mengenai biaya sewa los dan kios di dalam pasar. Menurutnya, banyak kios dimiliki oleh perorangan, sehingga perlu klarifikasi dari Disperindag terkait janji awal pengelolaan pasar. “Dinas perlu menjelaskan seperti apa komitmen awalnya agar pedagang tidak dirugikan,” ujarnya.

Badrus menegaskan, DPRD Tangsel akan terus mendorong dialog terbuka antarsemua pihak. “Karena pengelolaan pasar juga melibatkan pihak ketiga, maka Perseroda PITS dan pengelola harus dilibatkan dalam pembicaraan. Intinya, semua pihak harus duduk bareng mencari solusi terbaik bagi pedagang dan pemerintah,” pungkasnya.

The post Badrusalam: Semua Pihak Harus Duduk Bersama Bahas Solusi PKL Pasar Serpong appeared first on Detaktangsel.com.

Anggota Fraksi PKB, Ahmad Andi Wibowo, menyampaikan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi catatan penting untuk penyempurnaan Raperda tersebut. “Raperda ini diharapkan menjadi instrumen nyata dalam mendukung keberadaan pesantren di Tangsel, tidak sekadar aturan formal,” ujarnya.

Dalam paparannya, Fraksi PKB merespons sejumlah poin penting, di antaranya:

1. Harmonisasi Regulasi
   Raperda akan diselaraskan dengan peraturan perundangan yang ada, termasuk UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Perda Provinsi Banten No.1 Tahun 2022.
2. Penguatan Fungsi Pesantren
   Pesantren dipandang bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi umat, hingga pembinaan sosial.
3. Sumber Pendanaan
   Pendanaan fasilitasi akan disesuaikan dengan kemampuan APBD, serta membuka peluang dari CSR, zakat, infaq, wakaf, dan sumber lain yang sah. Mekanisme hibah juga akan diatur lebih rinci.
4. Mekanisme Fasilitasi
   Fasilitasi tidak sebatas bantuan sarana prasarana, tetapi juga literasi digital, kewirausahaan, akses beasiswa, hingga pengawasan transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan Kualitas Santri dan Guru
   Raperda akan memuat aturan mengenai pengembangan wawasan, kesehatan, keamanan santri, serta kesejahteraan guru pesantren.
6. Koordinasi dan Kerja Sama
   Kerja sama antarlembaga, perguruan tinggi, dan dunia usaha akan didorong untuk meningkatkan daya saing lulusan pesantren.
7. Database Pesantren
   Inventarisasi pesantren di Tangsel diperlukan agar pendistribusian bantuan tepat sasaran, termasuk pendampingan hukum bagi pesantren yang belum berbadan hukum.
8. Akses Teknologi
   Pesantren akan difasilitasi dalam penguasaan teknologi informasi agar mampu mengikuti perkembangan global.
9. Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren
   Raperda akan mengatur pembentukan tim khusus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan teknis dan menyalurkan aspirasi pesantren.

Menutup tanggapannya, Fraksi PKB menegaskan bahwa Raperda ini bukan hanya instrumen hukum, melainkan wujud nyata perhatian dan pengakuan terhadap pesantren di Tangsel.

“Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan Raperda ini sebagai tonggak penguatan pesantren demi terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang religius, cerdas, dan berdaya saing,” pungkas Andi.

The post DPRD Tangsel Bahas Raperda Pesantren, PKB Sepakati Sejumlah Usulan Fraksi appeared first on Detaktangsel.com.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Tangsel Martha Lena mengatakan, uji coba SSA H. Usman Ciputat itu akan dilakukan mulai pukul 05.00-08.00 WIB.

“Uji coba SSA Jalan H. Usman ini sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan lalu lintas di pagi hari. Total ada 25 petugas yang dikerahkan amankan SSA,” kata Martha, Selasa, (01/07/2025).

Martha menerangkan, aktivitas lalu lintas di Jalan H. Usman Ciputat itu mengalami hambatan lantaran sebagian badan jalan digunakan parkir motor. Akibatnya, ada penyempitan jalan dari 7,2 meter hanya 3,8 meter jalan yang dapat dilalui kendaraan.

Masalah itu, kata Martha, lantaran minimnya fasilitas parkir kendaraan untuk masyarakat yang beraktivitas di Pasar Ciputat.

“Fasilitas parkir yang terbatas sehingga kendaraan banyak yang melakukan parkir di badan jalan, perlu dievaluasi yaitu optimalisasi sarana ruang parkir pada ruko Plaza Ciputat dan Gg. Bancet,” terang Martha.

Tak hanya itu, Hambatan lalu lintas juga terjadi lantaran tingginya volume kendaraan yang melintas dari Jalan Aria Putra menuju Jalan KH. Dewantara sebanyak 1.063 kendaraan perjam. Dan sebaliknya dari Jalan KH. Dewantara ke Jalan Aria Putra sebanyak 672 kendaraan perjam.

“Dengan adanya penerapan SSA titik konflik lalu lintas diharapkan berkurang, pada Simpang Tiga Jl. Aria Putra – Jl. KH. Dewantara yaitu menjadi 4 titik pada Simpang Tiga Kantor POS yaitu 3 titik konflik, dan Simpang Tiga Jl. KH. Dewantara – Jl. H. Usman yaitu 9 titik. Total 16 titik dan hambatan lalu lintas berkurang sebesar 60%,” papar Martha.

Selama uji coba SSA Jalan H Usman Ciputat itu, Dishub Tangsel juga menyiapkan sejumlah kantong parkir kendaraan untuk masyarakat yang beraktivitas di Pasar Ciputat. Yakni di Gedung Plaza Ciputat, Kantor Pos Ciputat, Parkiran Gang Bancet, GOR Ciputat, dan Parkiran Masjid Agung Al-Jihad.

Uji coba SSA Jalan H. Usman ini, lanjut Martha, telah disiapkan beberapa bulan lalu dan sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, pedagang di Pasar Ciputat dan stakeholder di kewilayahan.

Dia berharap, uji coba SSA Jalan H. Usman itu berjalan lancar dan didukung oleh masyarakat sekitar untuk mengatasi kemacetan.

“Ini salah satu upaya mengatasi kemacetan di Ciputat, diharapkan masyarakat mendukung, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalulintas,” pungkasnya.

The post Ciputat Uji Coba Satu Arah Mulai 2 Juli: Siap-Siap Macet Berkurang 60%! appeared first on Detaktangsel.com.

Uji coba sistem satu arah ini akan berlangsung selama tiga minggu ke depan hingga tanggal 23 Juli 2025, dan diberlakukan setiap pagi pukul 05.00 hingga 08.00 WIB.

Kepala Bidang lalu Lintas Dishub Tangsel, Martha Lena menjelaskan bahwa uji coba sistem satu arah ini dilakukan sebagai upaya menata lalu lintas dan menekan kemacetan, terutama pada jam sibuk pagi hari di sekitar pasar dan kawasan sekolah.

“Kami mulai (sistem satu arah) dari jam 5 pagi agar sampai jam 8 pagi area bisa di-clear-kan (bersih dari kemacetan). Harapannya, aktivitas masyarakat bisa lebih lancar, terutama yang hendak ke sekolah atau berangkat kerja,” ujar Martha saat dijumpai di lokasi uji coba.

Martha menjelaskan, pada hari pertama uji coba ini, respons masyarakat cukup positif. Meski ada sedikit keberatan dari sebagian pedagang yang harus menyesuaikan rute parkir dan akses ke lokasi usaha, tetapi pendekatan persuasif dan edukatif terus dilakukan.

Adapun, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan sistem satu arah ini adalah masih banyak kendaraan yang parkir di badan jalan, terutama di kawasan pasar.

Martha mengakui hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara Dishub Tangsel, pihak kepolisian dan masyarakat.

Untuk mendukung sistem ini, Dishub Tangsel juga tengah menyiapkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan perangkat lainnya.

Tak hanya itu, pendekatan langsung kepada pedagang, pengelolaan parkir, dan pihak sekolah juga terus dilakukan agar sistem ini berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat.

“Jadi nanti sampai tiga minggu ke depan kita akan lakukan evaluasi. Nanti seperti apa efektifnya daripada sistem satu arah yang sudah kita terapkan ini,” jelasnya.

Jika hasil hasil uji coba dinilai positif, maka penerapan satu arah ini akan dipermanenkan ke depan. Bahkan, Dishub Tangsel telah merencanakan penerapan serupa di ruas jalan lain seperti Jalan Pendidikan, Kecamatan Pondok Aren, sebagai bagian dari penataan jangka panjang.

Martha pun berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem baru ini dan menyadari bahwa semua kebijakan yang diterapkan semata-mata untuk kebaikan bersama.

“Kepolisian dan pemerintahan melakukan sistem satu arah ini semata untuk masyarakat ya. Biar masyarakat itu merasa lebih aman, nyaman, lancar sampai dengan tujuannya. Masyarakat juga diharapkan agar kebiasaan yang lama bisa diubah untuk mengikuti yang sudah kita terapkan ini,” kata dia.

The post Dishub Tangsel Terapkan Sistem Satu Arah di Ciputat – Bikin Jalanan Lebih Lancar appeared first on Detaktangsel.com.