"Dalam pendataan, petugas tidak melibatkan RT ataupun RW, serta kepala desa, mereka hanya mengandalkan data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah lama. Padahal, dengan perkembangan waktu kehidupan ekonomi warga juga banyak
yang berubah," ungkap Kokom, salah seorang warga Banten, Jumat
(8/11).
    Ia mengungkapkan, karena tidak ada keterlibatan aparat desa inilah, penyaluran PKH tersebut tidak tepat sasaran. Karena banyak penerima bukan termasuk ke dalam kelompok Keluarga yang sangat miskin, karena mereka sudah memiliki kendaraan roda dua. "Banyak warga yang mengeluh, karena merasa penyaluran PKH tersebut tidak adil, seharusnya dapat malah tidak dan sebaliknya,"katanya.
    Selain itu, pembagian kuota setiap kampung di Desa Banten yang tidak merata, alhasil menimbulkan keresahan dimasyarakat.         Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos Kota Serang Syamsuri Dahlan membenarkan, bahwa data yang diusulkan ke pusat pada 2011 merupakan data RTSM dari BPS. Hal tersebut sesuai dengan arahan pusat. Namun, data tersebut tidak menjadi penentu penerima, karena masih ada verfikasi dari petugas pusat ke lapangan, serta kroscek pendamping yang merupakan warga setempat.
    "Untuk Kota Serang penerimanya berjumlah 4.156 RTSM. Data tersebut, tidak bisa dirubah karena sudah ditetapkan pusat, jika memang saat kroscek ternyata penerimanya sudah meninggal, atau sudah tidak menjadi RTSM memang bisa dicabut, tetapi tidak bisa digantikan dengan warga lainnya, dan itu tidak bisa langsung," terangnya.(new)