"Rakor ini bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada Provinsi Banten. Pemprov Banten mendukung pengembangan bisnis maritim di Selat Sunda," ungkap M Tranggono.

Dikatakan, Pemprov Banten juga mengajukan pembangunan kawasan strategis atau kawasan ekonomi khusus di wilayah barat. Hal itu sebagai upaya pemerataan pembangunan di Provinsi Banten.

"Pembangunan di wilayah barat, akan berdampak pula ke wilayah selatan Provinsi Banten," ungkap M Tranggono.

Ditambahkan, Pemprov Banten merencanakan pembangunan rest area atau kantong parkir untuk mengurai kemacetan akibat antrian di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Hal itu berkaca pada musim mudik lebaran yang ekor kemacetannya mencapai Kota Serang.

Selain itu, lanjut M Tranggono, pengelola jalan tol akan membangun jalan tol hingga pintu masuk pelabuhan untuk memperlancar arus bongkar muat kapal penyeberangan.

"Pemprov Banten juga melihat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pelabuhan-pelabuhan di Selat Sunda untuk menopang pembangunan," ungkapnya.

"Saat ini PAD Provinsi Banten masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Kelautan Maritim dan Energi Menko Marinvest Basilio Dias Araujo mengungkapkan, wilayah laut Indonesia dilewati banyak kapal-kapal besar. Namun Indonesia tidak banyak menerima manfaat.

"Sedangkan Indonesia harus menjaga keamanan wilayah laut. Belum lagi emisi karbon dari kapal yang melintas," ungkapnya.

Dikatakan, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Selat Sunda banyak dilintasi kapal besar.

"Per hari 150 kapal besar melintasi Selat Sunda. Banyak potensi layanan kepelabuhan yang bisa di manfaatkan," ungkap Basilio.

Menurutnya, Indonesia harus memperhatikan potensi itu. Indonesia merupakan negara ketiga terbesar penyuplai pelaut internasional.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Suharso mengungkapkan, ekspor dari perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2021 mencapai 13,5 miliar US Dolar.

"Sebanyak 80% diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Sisanya melalui pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Banten," ungkapnya.

"Nilai impor barang Provinsi Banten mencapai 15 miliar US Dolar. Semuanya masuk melalui pelabuhan di Provinsi Banten. Ini yang merusak neraca ekspor impor Provinsi Banten," tambahnya.

Dari rapat itu disepakati akan dibentuk tim kecil untuk menangkap potensi yang ada mulai dari penetapan rest area jalur pelayaran, memaksimalkan pelabuhan di Selat Sunda serta pelabuhan perikanan besar. (Rls)