"Keterlibatan sejumlah keluarga Ratu Atut Chosiyah dalam kasus yang kini ditangani KPK sangat mempengaruhi konstelasi politik di tahun 2014. Sebab, Atut diketahui merupakan bagian dari pengurus Partai Golkar," kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan di Jakarta, Selasa (10/12).
Menurut Ade, pengusutan sejumlah kasus korupsi di Banten akan berlangsung lama. Sehingga secara psikologis akan memiliki dampak negatif. "Konstelasi politik 2014 di Banten akan banyak berubah terkait kasus korupsi ini," terangnya

Lebih jauh kata Ade, penyelidikan KPK terkait korupsi di Banten tidak hanya pada kasus Pemilukada Lebak dan pengadaan alat kesehatan RSUD Tangerang Selatan. Namun juga merembet ke masalah infrastruktur dan beberapa kasus lainnya yang sudah dilaporkan masyarakat dan instansi lainnya kepada KPK. "Banyak laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di Provinsi Banten, Jadi, kasusnya masih akan terus bergulir," paparnya
Berdasarkan penelitian ICW, lanjutnya, banyak proyek di Provinsi Banten dikuasai oleh perusahaan keluarga Ratu Atut. "Sangat banyak proyek yang dikerjakan oleh perusahaan keluarga,"  imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengaku, kejahatan keluarga Ratu Atut Chosiyah hanya tinggal menunggu alat bukti. Alasannya, dugaan korupsi di Banten teramat banyak. "Korupsi di Banten itu banyak. Saking banyaknya saya lupa itu ada beberapa poin. Tapi itu masih pada tahap pendalaman semua, ini masih harus divalidasi, verifikasi untuk mencari alat bukti," ungkapnya

Saat ini, dugaan korupsi yang diduga melibatkan Atut dan kroninya baru masuk satu yang masuk ke penyidikan, yakni dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dokter umum di Rumah Sakit Kota Tangerang Selatan. Sementara dugaan lain, kata dia, sedang ditindaklanjuti. "Jadi semua informasi, kasus korupsi di Banten, baik yang dilaporkan, dan yang diberikan BPK pada KPK akan kita tindak lanjuti," jelasnya.

Mengenai dugaan korupsi di Banten sendiri, Abraham sebelumnya sempat menyebut tentang adanya kejahatan keluarga. Dikonfirmasi soal maksud pernyataan tersebut, Abraham menyatakan hal itu dilatari dengan salahnya pemahaman desentralisasi politik yang diterjemahkan dalam konteks politik Indonesia.

"Setelah proses dari sentralisasi menjadi desentralisasi, banyak perubahan yg terjadi pada sistem perpolitikan kita, kita melihat beberapa daerah itu mempraktikan praktik politik dinasti, dinasti kekuasaan. dan kita lihat itu sebenarnya sangat rentan dengan perilaku dan kejahatan korupsi," beber Abraham.

Lantaran itu, kata Abraham, komentar tersebut ditujukan sebagai sebuah peringatan. "Ini warning tentang adanya praktik politik dinasti dan dinasti kekuasaan. itu banyak terjadi," imbuhnya. **cea