Istana Minta Polemik Pencatutan Nama Presiden Tak Dibesar-besarkan

Istana Minta Polemik Pencatutan Nama Presiden Tak Dibesar-besarkan

detaktangsel.com JAKARTA - Isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh politikus buat meminta jatah saham PT Freeport Indonesia tak ditanggapi berlebihan oleh Istana. Istana santai menanggapi isu itu.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Istana menyerahkan masalah tersebut ke ranah hukum.

"Jadi enggak usah bereaksi berlebihan," kata Pratikno di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

 

Pratikno berujar, masalah pencatutan nama sama sekali belum dibicarakan dengan Presiden. Pratikno yakin Jokowi sudah tahu. Sebab, suami Iriana itu mengikuti semua perkembangan informasi di Tanah Air.

 

"Tapi seperti selama ini terjadi, urusan-urusan yang seperti itu biarkan saja ditangani penegak hukum," tutur Pratikno.

Tak berbeda dengan Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, Presiden sama sekali tidak mempedulikan hal tersebut. Yang pasti, kata Pram, Jokowi tetap tidak memperpanjang kontrak Freeport sebelum jatuh tempo.

 

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, pencatutan tidak masuk ke dalam pencemaran nama baik. Meski begitu, Pramono yakin ada yang mencari keuntungan di balik polemik perpanjangan Freeport.

 

"Itu namanya juga middle man. Tipikal orang yang mencari keuntungan," kata Pram.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya menyebutkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada Freeport.

 

Orang tersebut, kata Sudirman, menjual nama Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi jembatan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sesuai kontrak, izin perusahaan asal AS itu akan berakhir tahun 2021.

 

Sudirman sudah melaporkan kejadian itu kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Tujuannya, agar Jokowi dan Jusuf Kalla bisa menindaklanjuti. "(Beliau) marah sekali," kata Sudirman.

 

JK Pertimbangkan

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akan mempertimbangkan desakan pengusutan politikus yang diduga mengatasnamakan pemimpin negara meminta saham kosong dalam perpanjangan kontrak perusahaan tambang PT Freeport Indonesia.

 

"Nanti dipertimbangkan, kita diskusikan di rapat," kata JK ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis (12/11).

 

JK mengatakan akan memantau perkembangan dugaan pengatasnamaan tersebut.

 

"Ya ini Menteri ESDM yang lebih mengetahui," ucap JK.

 

Wapres membenarkan adanya laporan oleh Menteri ESDM kepada Presiden Jokowi dan dirinya terkait oknum politikus yang mempergunakan namanya tersebut.

 

Sebelumnya, JK meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk melaporkan Polri atas dugaan tersebut.

 

"Tolong dilaporin saja yang ngomong seperti itu," kata JK pada Rabu lalu.

 

Menurut JK, dirinya dan Presiden Joko Widodo geram karena ada oknum politikus yang mencatut nama keduanya meminta saham kosong kepada petinggi PT Freeport.

 

Sebelumnya Sudirman mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.

 

"Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal, di mana sektor mengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu," jelas Sudirman. (red/Net)

Go to top

Copyright © 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online