Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tangsel Retno Prawati mengatakan dalam konteks pembangunan sektor konstruksi khususnya yang terkait dengan peran masyarakat jasa konstruksi perlu adanya pemberdayaan (empowering) dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi semua kepentingan.
Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel menggelar seminar revolusi mental jasa konstruksi bagi para penyedia jasa konstruksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Tangsel tentu memerlukan bantuan, dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat, sesuai peran dan fungsinya masing-masing untuk sama-sama mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia melalui pemikiran para pengambil kebijakan, pakar dan pihak lainnya termasuk dari kalangan pelaku usaha di bidang jasa konstruksi.
"Kita ingin mensinergikan kebijakan di sektor jasa konstruksi dalam rangka mendukung pengembangan dan pengelolaan jasa konstruksi yang lebih baik dan transparan sesuai dengan harapan pemerintah," ucapnya pada Kamis, (13/7/2017).
Retno berharap semua pihak terkait dan masyarakat jasa konstruksi,agar sama-sama berupaya dan berusaha untuk meningkatkan profesionalisme kerja dan akuntabilitas publik dalam mengelola jasa konstruksi ini dari waktu ke waktu.
Sementara Kepala Bidang Bintek dan Jasa Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel Aji Awan menambahkan, acara seminar ini dihadiri sebanyak 60 orang dari penyedia jasa konstruksi di kota Tangsel. Dengan Nara sumber dari pengembangan jasa konstruksi provinsi, Badan Diklat Provinsi Banten dan BKPP Tangsel.
"Seminar revolusi mental jasa konstruksi untuk mengajak berbagai lembaga profesi dan perusahaan di bidang jasa konstruksi kota Tangsel untuk bersama-sama meningkatkan dan mempertajam kualitas dan kapasitas diri baik sebagai individu maupun kelompok untuk dapat bersaing ditengah masyarakat global," katanya.
Sedangkan, out put yang diharapkan dari seminar ini, samung Aji Awan dapat membangun paradigma baru di era globalisasi untuk dapat bersaing ketat dalam mengisi pembangunan nasional terutama berkaitan dengan sektor jasa konstruksi.
"Mewujudkan kebijakan sinergi yang terwujud dalam kebijakan di sektor jasa konstruksi yang nantinya diharapkan dapat mendukung pengembangan dan pengelolaan jasa konstruksi yang lebih baik dan transparan," tandasnya.