Menurut laporan MalayMail, Menteri Fahmi Fadzil mengungkapkan keprihatinan atas kebijakan Indonesia yang melarang TikTok Shop. Dia mencatat bahwa banyak warga Malaysia yang menggunakan platform ini untuk berjualan produk mereka. Karena itu, ia berencana untuk meminta Komisi Komunikasi dan Multimedia (MCMC) dan kementeriannya untuk mengevaluasi dasar tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

Fahmi Fadzil juga menggarisbawahi bahwa TikTok perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu predatory pricing, yang menjadi salah satu alasan di balik pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Masalah ini berkaitan dengan harganya yang mengancam pengusaha lokal.

Selain masalah harga, Fahmi menyatakan bahwa TikTok juga harus menjelaskan lebih lanjut mengenai isu perlindungan data pribadi. Ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang berbelanja di platform tersebut. Dia menekankan bahwa semua platform media sosial perlu memperhatikan perilaku penggunanya, termasuk apa yang mereka suka, bagikan, beli, dan tonton.

Fahmi Fadzil menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (KKD) dan MCMC akan memperhatikan aspek konsumerisme dan perlindungan data pribadi dalam kaitannya dengan TikTok. Dia juga berencana untuk menghubungi perwakilan dari TikTok untuk mendiskusikan masalah ini lebih lanjut.

Keputusan Malaysia untuk mempertimbangkan langkah serupa dengan Indonesia terkait TikTok Shop menunjukkan bahwa isu-isu terkait media sosial dan e-commerce memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan di wilayah Asia Tenggara. (Aip)