Pesan moral itu disampaikan Bupati Bogor Racmat Yasin ketika melantik 53 pejabat eselon II dan III di Gedung Serbaguna I Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kamis (9/1).
“Saya tak ingin mendengar ada pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terlibat praktik korupsi,” kata Rachmat.
Ia kembali mengimbau pejabat eselon II dan III yang baru dilantik jangan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri atau membantu memperkaya orang lain.
"Saya punya pengalaman diperiksa KPK,” tegas mantan ketua DPRD Kabupaten Bogor ini.
Rachmat punya ambisi dan mimpi besar. Ketua DPW PPP ini begitu terobsesi untuk menjadikan Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia. Untuk itu, dia butuh pendamping yang masih segar dan memiliki ide brilian.
“Penyegaran organisasi di semua lini sangat dibutuhkan untuk membawa semangat baru Pemkab Bogor. Guna merealisasikan janji kampanye saya, tentunya perlu mengangkat orang yang kredibel dan berkomitmen kepada kepala daerahnya untuk memajukan kabupaten ini," kata orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini.
Dia menjelaskan, mutasi yang dilakukan bukan asal tunjuk atau menggunakan asas kedekatan dan kekerabatan. Namun, hasil pengajuan maupun tes kelayakan yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat.
“Banyak yang melobi saya. Bahkan mereka datang melobi Umi saya meminta posisi di dinas yang diinginkannya,” bebernya.
Rachmat akan mengevaluasi kinerja 53 pejabat eselon II dan III yang baru. Apabila dalam waktu tiga bulan kinerjanya buruk, ia punya wewenang untuk memindahkannya kembali.
Di tempat terpisah, Syarifah S Dwikorawati, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor yang baru dilantik mengaku cukup berat memimpim badan ini, terutama mewujudkan osebsi Rachmat menjadikan Bogor sebagai kabupaten termaju se-Indonesia.
“Ini merupakan PR besar kami sebagai bawahan bupati," katanya.
Untuk menjadi kabupaten termaju, tambah dia, keberhasilan Kabupaten Bogor harus dibandingkan dengan kabupaten lain. Tidak hanya dalam indek
pendapatan saja, melainka n dalam keberhasilan setiap SKPD. sebagai contoh, angka kemiskinan Kabupaten Bogor harus lebih rendah dibandingkan
kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang sedikit. Penilaian itu sangat mutlak apabila ingin mendapatkan gelar kabupaten termaju.
"Masalah ini bukan hal yang mudah untuk merelisasikannya. Saat ini masing-masing dinas sedang merumuskan untuk mewujudkan visi tersebut,” pungkasnya. (rul)